Ditemukan 11200 data
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGATbk
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
63 — 237
Bali Sesuai dengan SertifikatHak Milik No. 1499/Ubung dengan luas tanah 620 M2 dan luas bangunan400 M2 yang tercatat an.
134 — 57
/2006 Perihal :Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran2006, selanjutnya diberi tanda bukti P 6;Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 24September 2009 Nomor : 600/1107.1/PU Perihal : Usulan Tindak lanjutHalaman 14 dari 47 Putusan Nomor 34/Padt.G/2016/PN Bon10.11.Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Semarang Rt. 29 Gunung TelihanBotang Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P7;Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 22 Pebruari2007 Nomor : 620
Jawater Pakpahan
Tergugat:
1.Frisca Tampubolon
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
46 — 41
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 620 KJPdt!1999 tangga! 29Desember 1999 menyatakan Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat TataUsaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menj adjwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadii perkaratersebut adalak Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.
33 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesuai Surat Ukur Nomor 61/1999, tanggal 09November 1999 yang selanjutnya dialihkan haknya kepada HENNYTHERESIA berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Camat Mamuju Drs.Muhammad AR Nomor 185/Kecamatan Mamuju/97, tanggal O1November 1997;2 Sertipikat Hak Milik Nomor 446/Simboro, tanggal 11 November1999 seluas 620 M? sesuai Surat Ukur Nomor 60/1999, tanggal 09November 1999 yang selanjutnya dialihkan haknya kepadaSUNARDI CIYADI KWANG berdasarkan Akta Jual Beli PPATCamat Mamuju Drs.
Terbanding/Tergugat I : Frisca Tampubolon
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
56 — 96
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 620 KJPdt!1999 tangga!29 Desember 1999 menyatakan Bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menj adjwewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadii perkaratersebut adalak Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang PengadilanNegeri.
AMINAH
Tergugat:
1.AHLI WARIS ALM CAHYONO TEJO ALS ACHAI
2.Badan Pertanahan Kota Pontianak
Turut Tergugat:
HAMIDAH Binti BUJANG
55 — 12
berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu SertipikatHak Milik Nomor: 13701/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor: 1313/1985tanggal 30 Oktober 1985, seluas 10.835 M2, juga salah satu subyek hukumadalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kantor Pertanahan KotaPontianak, maka secara absolut perkara ini bukan wewenang Pengadilan Negeriuntuk memeriksa dan mengadili, tetapi merupakan wewenang Peradilan TataUsaha Negara sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung DalamYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620
110 — 16
padiyang terletak di Salibawan Jorong IV Nagari Sundata Kecamatan LubukSikaping Kabupaten Pasaman;Bahwa cara Anak saksi mendapatkan ganja untuk digunakan bersamatemanteman Anak saksi adalah dengan cara meminta kepada AnakeC OCGE emberikan kepada Anak saksi secara cumacuma / gratis;Bahwa Anak saksi tidak tahu dari mana AnakBR endapatkan ganja yang ia berikan kepada Anak saksi dantemanteman;Bahwa temanteman Anak saksi yang menggunakan ganja saat ituadalah Anak iS Anak soksiPS 402k saksi ES Anak saksiees 620
80 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
dasar alasanalasan tersebut dan sesuai denganketentuan Pasal 1 ayat (9), Pasal 53 ayat (1), Pasal 50 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, junto Putusan MARI Nomor 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27Oktober 1994, Jo Putusan MARI Nomor 2480 K/Pdt/1997 tanggal 30Oktober 1997, Jo Nomor 3838 K/Sip/1971 tanggal 3111971, JoNomor 716 K/Sip/1973 tanggal 591973, Jo Nomor 620
136 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tjintjing Karaeng Lengkese tanggal 08Mei 1959:Dikembalikan kepada Saksi Korban in casu ahli waris Tjintjing KaraengLengkese;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor140/PID/2016/PT MKS tanggal 22 Juli 2016 yang amar selengkapnyasebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum tersebut:;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Maret 2016,Nomor 620
1.BETTY MAESAROH SARONA, SH.
2.DEWI AGUSTIANY ANDARINI,SH.
Terdakwa:
1.OCTA RISKY YOLANDA Bin MUHAMMAD GALANG ERY SUDEWO
2.MUHAMMAD ILMI Bin BURHAN
3.HENDRI Bin FU'ADI
37 — 29
67,40020038957 CREAM (95399) TUB 50g FAIR & LOVELY MULTIVITAMIN132 1 19,500 19,50020038958 CREAM (95385) TUB 25g MAMASUKA SUP KRIM AYAM PCK133 1 7,300 7,30020039011 55g MAMASUKA SUP KRIM JAMUR134 1 7,300 7,30020039013 PCK 55g SHINZU' BODY CLEANSER SKIN135 4 30,600 122,40020039727 MATSU PCH 450mL ANTIS TANGAN A/SPTIK SPRAY136 1 15,400 15,40020040153 JERUK NIPIS BTL 55mL ANTANGIN JRG OBAT MASUK137 1 14,700 14,70020041621 ANGIN (SIRUP) BOX 5x15mL DAIA DETERGENT138 11 10,300 113,30020042466 BUBUK+SOFTENER BAG 620
15 — 7
No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah terbukti selama 11 bulanTergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya selaku seorang suamidengan tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah dalam kitab Muhadzab Juz IIhalaman 175 yang diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkanbahwa:V9 aiod 69 ly> aaa wylo 620 Cum. i> Gay plg ada) Urgoll (Soi!
Pembanding/Penggugat II : H.A. BASIR Diwakili Oleh : WAGIMAN JOHAN
Pembanding/Penggugat III : MUHAMMAD ZAENAL MUTTAQIEN Diwakili Oleh : WAGIMAN JOHAN
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Cq PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dahulu Melalui Cabangnya di KCP UMK Jatibarang Brebes Usaha Mikro Kecil Area Tegal
Terbanding/Tergugat II : Notaris PPAT Widyasih Premonowati. SH., M.Kn
Terbanding/Tergugat III : MOCHAMAD ALI ROSIDI
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional BPN Kab Brebes
78 — 31
,Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999 memberikan kaidah hukum sebagai berikut :bila yang digugat adalah badan atau pejabat TataUsaha Negara dan obyek gugatan menyangkutperbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkaratersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukanwewenang pengadilan negeri.B.
36 — 8
dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata yang berbunyisebagai berikut:Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Cjr.17.18.19.20.21.22.Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli,selama penyerahan belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616;Selanjutnya Pasal 616 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukandengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara sepertiditentukan dalam Pasal 620
220 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;Bahwa Tergugat selalu beralasan bahwa Tergugat hanya menjalankan PMKNomor 620/2004 tentang Penerapan PPnBM, sehingga jelas bahwa Tergugatsengaja menutup mata terhadap SPPKP Nomor PEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 dan SPPKP Nomor PEM00112/WPuJ.07/KP.0503/2011 tanggal 4 September 2014 atas nama Penggugat;Bahwa tidak hanya Penggugat yang merasa keberatan dengan kewajibanmemungut dan menyetor PPnBM tetapi Asosiasi Industri Permebelan danKerajinan
243 — 597 — Berkekuatan Hukum Tetap
Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;Bahwa Tergugat selalu beralasan bahwa Tergugat hanya menjalankan PMKNomor 620/2004 tentang Penerapan PPnBM, sehingga jelas bahwa Tergugatsengaja menutup mata terhadap Surat Pengukuhan Pengusaha Kena PajakNomor PEM00112/WPUJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 danHalaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1603/B/PK/PJK/2017SPPKP Nomor PEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 4 September 2014atas nama Penggugat;Bahwa tidak hanya Penggugat yang merasa keberatan
ANGGONO SAPUTRA
Tergugat:
1.SUBAI
2.SUCIATI
Turut Tergugat:
2.PT.BANK BRI PERSERO Tbk
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MALANG
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang(KPKNL)
88 — 33
LelalngBidding), bermaterai cukup bukti TTIII.1 ;eauction (Close2, Foto copi sesuai dengan aslinya surat dari Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang ditujukan kepada PTHalaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN KpnBank Rakyat Indonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Kepanjen, NomorS1369/WKN.10/KNL.03/2020 tanggal 01 Juli 2020 Perihal PenetapanJadwal Lelang (an.Subai), bermaterai cukup bukti TTIII.2 ;3: Foto copi sesuai dengan aslinya SuratPernyataan No.B.620
1.ENDANG ODO
2.SITI JULAEHA
Tergugat:
Kepala Kepolisian daerah Slawesi tenggara cq. Satuan Brigade Mobil Polda SUlawesi tenggara
89 — 41
Adl, sesuai dengan aslinya yang diberi Tanda T 7 ;Foto Copy Daftar namanama pemilik tanah yang berada dalam lokasi area 120 Hamilik Polri, Sesuai dengan aslinya yang diberi Tanda T 8 ;Foto copy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sultra, Nomor : 620/1128 A,tertanggal 25 Juli 2016, sesuai dengan aslinya yang diberi Tanda T 9 ;Foto copy Sertifikat Hak Pakai, Nomor : 00002, atas nama Pemerintah RepublikIndonesia, Cq.
16 — 8
Februari 2011, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkanTalak terhadap Termohon dengan mendalilkan halhal sebagai berikut :par pard qj fi3601i360ri0s1480slmult1widctlpartx360aspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin360itapOpararsid425860 insrsid425860 1.tab Bahwa Pemohon adalahsuami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kot insrsid6502851 ainsrsid425860 Metro pada tanggal 12 Oktober 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 620
Fernand Ruben
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia; cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah; cq Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau
2.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) Kabupaten Pulang Pisau
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau; cq Bupati Pulang Pisau
2.Pemerintah Republik Indonesia; cq Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; cq Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau cq Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulang Pisau
106 — 44
Hal inisangat keliru jika Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat kePengadilan Pulang Pisau sebab sebagaimana Yurisprudensi MAhkamahAgung Republik Indonesia No 620 K/Pdt/1999 yang kami kutip Bila yangdigugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yangberwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negarabukan Pengadilan Negeri.e.
100 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal mana, telahterlebih dahulu mendapatkan persetujuan dariWalikota Manado berdasarkan Surat WalikotaNomor : 620/05/80 tanggal 11 Februari 2002yang ditujukan kepada Dinas Prasarana UmumKota Manado, perihal Pelaksanaan CrashProgram Jalan dan Drainase. Kemudian,menyusul Surat Walikota Nomor : 050.DPU11/207 tanggal O08 April 2002 yang ditujukankepada Kepala Dinas Prasarana Umum KotaManado, perihal Persetujuan Proses PemilihanLangsung untuk proyek proyek Crash ProgramHal. 40 dari 47 hal. Put.