Ditemukan 1038 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemiliknya pemiliknanya pemilihannya pemiliknnya pemilikanya pemialikanya
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 26-06-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 71 / Pid. B / 2014 / PN.Slw
Tanggal 26 Juni 2014 — 1. Ratno alias Rata bin Cukup 2. Sri Tuti binti Kamari
102 — 24
  • Dengan dikuasainya tanah SHM Nomor : 454/Pedagangandan tanah SHM Nomor : 455/Pedagangan, menyebabkan boedel waris tersebuttidak dapat dibagi, karena sudah beralih hak pemilikannya kepada paraterdakwa. Agar tanahtanah tersebut dapat dibagi waris, maka terlebih dahuluharus dibuktikan bahwa perolehan Sertifikat tersebut dilakukan secara tidakbenar, dan sertifikat tersebut harus dibatalkan oleh pihak yang berwenang.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 17-04-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2685 K/PDT/2011
Tanggal 17 April 2012 — KELOMPOK TANI DAN NELAYAN
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • disebutkanatas nama Penggugat, berarti Penggugat tidak mempunyai hubunganhukum dengan tanah sengketa, karena itu menurut hukum Penggugat tidakmempunyai kedudukan dan kepentingan untuk mengajukan Gugatan dalamperkara ini ;Eksepsi Gugatan Penggqugat Kurang Pihak ; 1.Bahwa dalam Gugatan disebutkan dan dikatakan bahwa PT.CSDAmemperoleh tanah sengketa dari orangorang yang bernama Bello dkk,sedang PT.SKA memperoleh tanah sengketa dari Ajis dkk, dan SuratSurattanah yang disebutkan Penggugat sebagai dasar pemilikannya
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 90/ Pdt / 2019/ PT DPS
Tanggal 8 Agustus 2019 — I KETUT RUGEG melawan KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN TINGGI BALI CQ. KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, dk
115 — 47
  • sertifikattanah yang bersangkutan, yang merupakan buktiotentik dan mutlak tentang pemilikannya, .............Sehingga telah sangat jelas bahwa Akta Otentik adalah merupakan alatpembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnyaserta bagi setiap orang yang mendapat hak darinya tentang apa yangdimuat dalam akta tersebut.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lelang
Register : 11-05-2012 — Putus : 08-11-2012 — Upload : 23-01-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 46/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 8 Nopember 2012 — NY. ENOK SARIFAH,SH VS KEPALA KANTOR WILAYAH VIII, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
118 — 44
  • yang terletakdi Jalan Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta,Kotamadya Bandung berikut buktibukti pemilikannya dipertukarkanhaknya dengan tanah dan bangunan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4Bandung seluas 5.325 m? milik pihak Pertama, sebagaimana tertuangdalam Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 1995 ; f. Oleh karena itu surat Tergugat yang dijadikan obyek sengketa adalah tidaksah, batal dan harus dicabut ;15.
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Umum Pencurian
Register : 15-10-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN KABANJAHE Nomor 393/Pid.B/2018/PN Kbj
Tanggal 27 Desember 2018 — Penuntut Umum:
Alvonso Manihuruk. SH
Terdakwa:
Parmen Pakpahan
152 — 156
  • Syaratsyarat untuk penerbitan sertifikat yang dikeluarkan olehpihak Pertanahan sesua dengan PP No. 24 tahun 1997 adalah : Fhotocopi identitas pemohon Alas hak tanah yang dimohon (surat bukti pemilikannya) Fhotocopi Kartu Keluarga SPPT PBB Tahun berjalan Surat pernyataan penguasan fisik bidang tanah Surat keterangan Kepala Desa setempat Surat Pernyataan pemohon telah memasang patok tanda batas2.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 18-04-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 22/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 24 September 2014 — PT CRYSTALINDO INDAH PRIMA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
64 — 42
  • Oleh karena itu tidak dapat dikembangkan dengan mengakui / mengklaimpenguasaan atau pemilikannya berada di wilayah administratif desadesa lainnya ataukecamatan lainnya, selain terletak di Desa Simataniari atau Desa Simatanihari atau DesaSimatahari, Kecamatan Kota Pinang tersebut, kecuali PT. CRYSTALINDO INDAHPRIMA dapat menunjukkan buktibukti memperoleh hak dari pihak lain yang bukan57berasal dari pelepasan hak dari PT.
    Oleh karena itu tidak dapat dikembangkan dengan mengakui / mengklaimpenguasaan atau pemilikannya berada di wilayah administratif desadesa lainnya ataukecamatan lainnya, selain terletak di Desa Simataniari atau Desa Simatanihari atau DesaSimatahari, Kecamatan Kota Pinang tersebut.Oleh karena itu segala Buktibukti Penggugat yang menjadi dalil gugatanPenggugat mengklaim kepemilikannya terhadap objek tanah sengketa dalam perkara aquodan letak objek tanah sengketa di luar wilayah administratif Desa Simataniari
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.RAHMI AMALIA, SH
6.LILIK HARYADI, SH
7.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
DARMAWI
157 — 38
  • , kemudian saksi jawab kamu urus di kelurahan, kalaukamu ajukan dan urus di kantor, maka saya (saksi) tidak layani, danselanjutnya saksi tidak ada mendapat laporan dari Rantau Sepan, apakahtanah itu jadi dipecah pemilikannya atau tidak; Bahwa saksi tidak ada mendapat laporan dari Ferry Sukmana dan JailanAbdulkarim, bahwa ternyata tanah milik Rantau Sepan tersebut telahmasuk penerbitan sertifikat dalam kegiatan reguler; Bahwa saksi tidak ada menyuruh Rantau Sepan untuk meminjam KTPorang untuk pemecahan
    ,seharusnya tidak boleh dipecah dahulu pemilikannya sebagaimana dalamPasal 4 Perpu Nomor 56 tahun 1960 (artinya biar saja atas nama Rantau Sepandan Siti Muanah) sebab tujuan dari kegiatan IP4T itu adalah untuk memperolehinformasi data tekstual dan spesial bidang tanah itu tentang penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang termuat dalam petabidang tanah.
    ,seharusnya tidak boleh dipecah dahulu pemilikannya sebagaimana dalamPasal 4 Perpu Nomor 56 tahun 1960 (artinya biar saja atas nama Rantau Sepandan Siti Muanah) sebab tujuan dari kegiatan IP4T itu adalah untuk memperolehinformasi data tekstual dan spesial bidang tanah itu tentang penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang termuat dalam petaHalaman 207 dari 239 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2018/PN Plkbidang tanah.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 455/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 28 Februari 2019 — IR. TAGOR PANDAPOTAN SIMANGUNSONG VS DEWAN KOPERASI INDONESIA,DKK
106 — 29
  • Untuk kelancaran adminsistrasi pemilikannya (status tanah),Badan Pengurus DEKOPIN Wilayah Provinsi Sumatera Utara telahmengurus penyelesaian suratsurat yang diperlukan. Kantor ini mulaiditempati oleh DEKOPIN Wilayh Provinsi Sumatera Utara pada bulan Mei1981. Suatu masalah bagi DEKOPIN Wilayah Provinsi Sumatera Utaraadalah biaya perawatan atas gedung tersebut. Sebahagian dari ruangangedung tersebut pada saat ini digunakan (pinjam pakai) oleh KantorKoperasi Kabupaten Deli Serdang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 02-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2500 K/Pdt/2012
Tanggal 2 Oktober 2013 —
83 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan demikian kabur dan cacat formil;e Bahwa Tergugat 23 Wempie Umboh bukti pemilikannya bukan SHMNomor 783/Desa Tateli seperti terurai dalam gugatan point 17 Nomor7, akan tetapi SHM Tergugat 23 Wempie Umboh bernomor 1010diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa;Bahwa sertifikat pemilikan tanah dari Tergugat Ill, IV, V, VI dibuat olehBadan Pertanahan Kabupaten Minahasa termasuk SHM milik Tergugat 23dan 31, maka secara yuridis berhak menilai sah tidaknya SHM tersebutadalah Pengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 02-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2500 K/Pdt/2012
Tanggal 2 Oktober 2013 —
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan demikian kabur dan cacat formil;e Bahwa Tergugat 23 Wempie Umboh bukti pemilikannya bukan SHMNomor 783/Desa Tateli seperti terurai dalam gugatan point 17 Nomor7, akan tetapi SHM Tergugat 23 Wempie Umboh bernomor 1010diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa;Bahwa sertifikat pemilikan tanah dari Tergugat Ill, IV, V, VI dibuat olehBadan Pertanahan Kabupaten Minahasa termasuk SHM milik Tergugat 23dan 31, maka secara yuridis berhak menilai sah tidaknya SHM tersebutadalah Pengadilan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 548/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Pertamina Persero Diwakili Oleh : PT Pertamina Persero
Terbanding/Tergugat I : Chairul Munir
Terbanding/Tergugat II : Pusparini
Terbanding/Tergugat III : Rima Nirmala
Terbanding/Tergugat IV : Irzal Munir
Terbanding/Tergugat V : Helda Martinelly
Terbanding/Tergugat VI : Edward Munir
Terbanding/Tergugat VII : Silvia Fatmasari Suryowidodo
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Stanvac Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
107 — 455
  • Tetapi kemudian setelahtanah tersebut dikuasai oleh Negara, selanjutnya ditata kemballipenggunaannya, penguasaan dan pemilikannya denganmemperhatikan:Masalah tata guna tanahnya;Sumber daya alam dan lingkungan hidup;Keadaan kebun dan penduduknya;Rencana pembangunan di daerah;aA fF PeKepentingankepentingan bekas pemegang hak = danpenggarap tanah/penghuni bangunan.Atas dasar pertimbangan di atas, maka diberikan prioritas untukpemberian hak baru atas tanah tersebut kepada:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-03-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/TUN/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — IDA FARIDA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., II. PT. PAKUAN;
173 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mochtar Wahid dalam disertasinya yang berjudulMemaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah halaman 173174,Penerbit Republika Cetakan Pertama Tahun 2008, yang menyatakan, bahwapendaftaran tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggugugat,yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu hak serta pemilikannya adalah sahatau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-07-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 273/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 2 Oktober 2018 — HOBBY HUTAURUK VS PT CAHAYA PELITA ANDHIKA (PT.CPA)
114 — 68
  • Majelis Hakim Tingkat Pertamayang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Bukti P13 da nBukti P14 dalam perkara aquo, tidak memiliki relevansi /nubungan yangjelas dalam perkara ini, dengan alasan :Bahwa Pembanding dahulu Penggugat d.K/Tergugat d.R adalah pemiliktanah yang telah memiliki dan menguasai tanah terperkara selama duapuluh tahun, dan menanaminya dengan kelapa sawit yang dibelinya dariJamarlin Purba, dan terhadap penguasaannya tidak pernah ada masyarakatlain yang berkeberatan tentang pemilikannya
Pengadilan PT MANADO Perdata
Putus : 04-10-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT MANADO Nomor 90/PDT/2011/PT.MDO
Tanggal 4 Oktober 2011 — RIA M.PAPALAPU, DKK ; LINDA WAKARY
102 — 197
  • SUMAYKU melaluiPPAT Camat secara terang dan tunai dan telah memilikisertifikat pemilikannya terurai dalam gugatanpembeli demikian adalah pembeli beretikad baik patutdilindungi hokum vide Putusan Mahkamah Agung RI No.1237 K/Sip/1973 tanggall5 4 1976. Bahwa itikad baik merupakan asas yang dijunjungtinggi dalam lalu lintas hokum Jual Beli, denganetikad baik harus dilindungi dan Jual Beli yangbersangkutan harus di anggap sah (Putusan MahkamahAgung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26121958)..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1803 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — 1. HINDUN SHOLICHAH; 2. MOCH. SHODIKUN; 3. MOCHAMMAD SA’I VS 1. LISA SUNDORO HOSEA, 2. PT INDO PERKASA USAHATAMA dan 1. KODAM V BRAWIJAYA Cq DANREM 084 BASKARA JAYA, 2. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) KANWIL JAWA TIMUR CQ. BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAl), 3. HENDRY J GUNAWAN
89 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan;Tanah tambak seluas 9 Ha tidak pernah dibuktikan pemilikannya atas nama H.Kusnan, akan tetapi justru berdasarkan bukti P1, P2, P3 tanah yang dikuasaiPemohon Kasasi III/Pembanding/Penggugat III berdasarkan keterangan KepalaDesa Tambaksawah merupakan Tanah Negara. Tanah Negara merupakantanah yang belum dilekati sesuatu hak sehingga merupakan sesuatu obyekyang tidak bisa dipergunakan sebagai obyek perjanjian (i.c.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 12 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Ny. Rd. Mutmainah Sri Haerani
2.Ny. Soeherna
3.Soeherni
4.Ny Soeherne alias Soeherne Maharani
5.Elly Suherly
6.Ny Etty Suherty
7.Evi Suhervi Sukotjo
91 — 45
  • Tanahtanah tersebut dalam ayat (1) ditata kembali penggunaannya,penguasaan, dan pemilikannya dengan memperhatikan : a....dSt ......
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 08-12-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 558/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 4 Februari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
85 — 55
  • Putusan Nomor 558/Pdt/2020/PT MDNPakai asal konversi hak Barat, jangka waktunya akan berakhirselambat lambatnya pada tanggal 24 September 1980,sebagaimana yang dimaksud dalam Undangundang Nomor5Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutanmenjadi tanah yangdikuasai langsung oleh Negara.(2) Tanahtanahn tersebut ayat (1), ditata kembailipenggunaannya, penguasaan dan pemilikannya denganmemperhatikan:a. masalah tata guna tanahnya;b. sumber daya alam dan lingkungan hidup;c. keadaan kebun dan
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 30-09-2014 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.Mks
Tanggal 30 September 2014 —
93 — 21
  • dari almarhumah Hj.Nursina Sipato,SH.dengansuaminya Drs.H.A.M.Thalib Anoez.Vide.pasal 35 ayat 1 UU.No.I tahun391974,tentang perkawinan menegaskan harta benda yang diperoleh selamaperkawinan adalah harta bersama Yoncto pasal 36 ayat 1 UU.No.I tahun1974.menegaskan dalam perkawinan pemohon Intervensi I tidak sah dan tidakmempunyai nilai hukum = serta tidak mengikat pada Tergugat/TergugatIntervensi II suami almarhumah 4Hj.Nursina Sipato,SH.bernamaDrs.H.A.M.Thalib Anoez.masih hidup dan sehat,dikuatkan pemilikannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 26-06-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359 K/TUN/2015
Tanggal 24 Agustus 2015 — PT. CRYSTALINDO INDAH PRIMA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LABUHAN BATU., II. PT. SAWIT PAYUNG SUKAJADI;
66 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarena itu tidak dapat dikembangkan dengan mengakui / mengklaimpenguasaan atau pemilikannya berada di wilayah administratif desadesalainnya atau kecamatan lainnya, selain terletak di DesaSimataniariatauDesa Simatanihariatau Desa Simatahari, Kecamatan KotaPinangtersebut, kecuali PT Crystalindo Indah Prima dapat menunjukkanbuktibukti memperoleh hak dari pihak lain yang bukan berasal daripelepasan hak dari PT Nurul Huda di luar dari wilayah administratif yangsudah ditentukan semula yaitu Desa Simataniari
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata
Register : 13-04-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pbu
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat:
1.Wahyudi Wiwaha
2.Joko Utomo
3.Sukadi
4.Iim Suharyadi
Tergugat:
Koperasi Unit Desa Karya Utama
58 — 25
  • ;Bahkan hal ini sejalan pula dengan Kaedah Hukum dari Mahkamah AgungRepublik Indonesia, antara lain : Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3176 K/Pdt/1988, tertanggal 19 April 1990, yang berbunyi :Sebidang tanah yang sudah jelas ada sertipikatnya tidak dapatdiperjual belikan begitu saja berdasarkan Surat Girik, melainkan harusdidasarkan atas Sertipikat Tanah yang bersangkutan, yang merupakanbukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya, sedang surat girik hanyasebagai tanda