Ditemukan 1019 data
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Asnawi Bin Basri
160 — 82
asli yang tidak diambil oleh pemiliknya kemudian Terdakwa menempelkan logo hologram hasilguntingan Terdakwa dari ijazah asli tersebut ke blangko ijazah yang Terdakwa cetaksendin;Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan nama atau biodata pemesan ijazahpalsu kepada Terdakwa dari Saksi Rahmat Fitra, Saksi Gunawan, dan Saksi KenaraSeni;Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000,00(tujun ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per paket ijazahpenyetaraan yang terdin
HJ. SUSWATI, dkk (Tergugat)
ATIMONO, dkk (Turut Tergugat)
52 — 6
Turut Tergugat VIII), juga meninggalkan hartapeninggalan yang belum dibagi waris dan harus jatuh waris kepadapara ahli warisnya yaitu para Turut Tergugat berupa beberapa bidangtanah atas nama Basariya/Pak Basariya yang terletak di DesaKertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, terdin:1. Tanah persil No.94 d klas III luas 0,040 Ha (merupakan obyeksengketa)2. Tanah persil No.94 d klas II luas 0,031 Ha (merupakan obyeksengketa)3.
KRISTIAN OKTAVIANUS
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), C.q. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan).
3.Mahkamah Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan)
5.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kab. Landak
6.DINOHARATA
108 — 61
dijelaskan Tergugat IV dan Tergugat V, bahwa DPD PDIPerjuangan sebagai Tergugat IV adalah Struktural sebuah Partai untukmenjalankan orgnisasi ditingkat daerah Provinsi yang merupakankepanjangan tangan dan DPP PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan dalammenjalankan Orgamsasi sebagaimana Tugas dan kewenangannya diaturdalam AD/ART PDI Perjuangan Dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan padaPasal 56 ayat (1) DPD Partai melaksanakan tugas dan fungsi DPP Partai diprovinsi Ayat (2) Struktur dan komposisi DPD Partai terdin
593 — 407
Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dariatasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian ataupejabat lain yang ditunjuk.Bahwa pengertian atasan langsung juga bisa dipahami melalui Pasal29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah yang berbunyi:Sekretariat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud padaayat (1) dipimpin oleh Sekretaris
362 — 1372
Dikarenakan perundingan gagal mencapai kesepakatan, Penggugat akanmenawarkan kepada Para Tergugat pembayaran PHK yang terdin darn uangpesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 x Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UUNo. 13/2003 (Pesangon) dengan perincian sebagai berikut:Nama UpahPokok Uang Pesangon Uang Uang Istirahat TotalPenghargaan Penggantian Tahunan yangMasa Kerja Hak belum diambilT1 Rp 19,602,000, Rp352.836.000; Rp58.806.000
188 — 77
., dalam bukunya yangberjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, EdisiKelima, 1998, halaman 50, menjelaskan bahwa, pembayaran uangpaksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukanoleh Tergugat yang tidak terdin dan pembayaran sejumlah uang;4.98 Bahwa berdasarkan peraturan, yurisprudensi dan doktrin tersebut diatas yang secara tegas menyatakan bahwa tuntutan uang paksa(dwangsom) tidak dapat diberlakukan terhadap tuntutan pembayaransejumlah uang, maka jelas tuntutan Penggugat
126 — 38
TJIONG HIOE (HARYANTO WIJAYACs) melawan MULYADI HALIM ;bahwa Prosedur lelang terdin dari :a) Pengumuman melalui selebaran.b) Pelaksanaan Lelang.c) Membuat laporanlaporan pelaksanaan lelang .bahwa syaratsyarat Lelang antara lain :a) Ada permohonan dari penjual.b) Pengumuman.c) SKPT apabila permohonannya oleh Pengadilan dalam halsita eksekusi dan apabila sita jaminan harus sertifikat danSKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), dalam SKPTseharusnya dicantumkan sertifikat asli digunakan / dijaminkandan
56 — 49
Setia Karyaa) BiayaPasang Baru Daya 3.500 VA terdin :o Biaya Penyambungan sebesar Rp. 1.225.000, (Satu juta duaratus dua puluh lima ribu rupiah);o Uang Jaminan Langganan (UJL) sebesar Rp. 311.500, (Tigaratus sebelas ribu lima ratus rupiah);o Jaminan Instalasi sebesar Rp. 1.400.000, (Satu juta empat ratusribu rupiah);o Material Tambahan sebesar Rp. 963.000, (Sembilan ratus enampuluh tiga ribu rupiah);o HO sebesarRp. 600.000, (Enam ratus ribu rupiah).Besarnya biayabiaya tersebut telah sesuai dengan
AHMAD GHOZALI, M.M.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
PT ANGKASA PURA II
342 — 371
mengatur tentang Upaya Administratif, dan Peraturan MahkamahAgung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,masingmasing sebagai berikut:UU Adpem:Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepadaPejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkandan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
140 — 31
Mengangkat sita Eksekusi terhadap objek eksekusi hakfanggungan dan fidusia yang terdin dan :a. Sertiikat Hak Tanggungan No. 88/2010 tanggal 17 Juni2010 ;b. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 87/2010 tanggal17 Juni 2010 ;c. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 164/2011 tanggal22 Agustus 2011;d. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 1/2012 tanggal12 Januan 2012;e. Akta Pembenan Hak Tanggungan No. 2/2012 tanggal12 Januan 2012;f Akita Pembenan Hak Tanggungan No. 3/2012 tanggal12 Januan 2012;g.
Terbanding/Terdakwa : YUSALMAN, SP
95 — 45
Tahun 2006tersebut,ternyata tidak diatur fasilitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untukmendapatkan/memperoleh Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Makan danMinum Tamu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Padang Pariaman, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa pengertian kegiatan adalah : Bagian danprogram yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagiandari pencapaian sasaran terukur suatu program dan terdin
PT. PELAYARAN RIMBA MEGAH ARMADA
Tergugat:
1.PT. ASIA DIVING
2.AHMAD MUHADI
3.PT. TALIAN DJAYA INDONESIA
4.TNI ANGKATAN LAUT REPUBLIK INDONESIA CQ. PANGKALAN UTAMA TNI AL XII PONTIANAK
Turut Tergugat:
1.QSA MARINE dan LOGISTICS PTE.LTD
2.DITPOLAIR POLDA KALIMANTAN BARAT
3.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK
Intervensi:
PT SARANA SIJORI PRATAMA
245 — 112
yang dibuat oleh PejabatPemeniksa Keselamatan Kapal;f. surat kuasa untuk mengajukan permohonan dan pengurusanpendaftaran kapal dari pemilik kapal (apabila dikuasakan);g. bukti pelunasan bea balik nama kapal sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; danHalaman 97 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Padt.G/2020/PN Ptkh. rekomendasi darn menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatankhusus kapal penangkap ikan.(3) Bukti hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, terdin
871 — 782
pendirian BANI, akan tetapi hingga saat diajukannyagugatan a quo surat tersebut tidak pernah mendapat respon/tanggapan dariPengurus BANI qq Para Tergugat;31.Bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selama ini dalammenjalankan peran dan fungsi kelembagaannya telah berpedoman,berlandaskan dan tunduk kepada Statuta Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI);32.Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) Statuta Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa:Dewan Pendiri terdin
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015 Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin atas:a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkatpertama;b.
150 — 68
Saksi pernah lihatrumahnya Marthen Teko yaitu rumah batu di depan yang terdin dari 2(dua) lantai berupa rumah batu. Saksi pernah datang ke rumah itu.Yang tinggal di rumah itu dulu Kuasa Tergugat I dan Yumi Sikku dulujuga tinggal di situ, tapi ada pagar. Jadi Yumi Sikku dulu tinggal disitu. bersama dengan Marthen Teko (Tergugat 1). tanahnya tempatmereka bikin rumah adalah tanahnya Yacob Sikku' yang menurutorangtua, Yumi Sikku sabot yang di pinggir jalan yang ada rumahbatu.
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri danmempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan TataUsaha Negara;Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlinat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin
159 — 167
AMRAN YUNUSsama pak Lurah bahwa siapa yang punya lahan dan tempatlainnya disiapkan untuk percetakan sawah ; Bahwa sebelumnya lahan tersebut pemah diukur sebelumdilakukan percetakan sawah ; Bahwa direktur proyek percetakan sawah tersebut berdasarkanInformasi dari pak Lurah katanya Pak Amran Yunus ; Bahwa dalam percetakan sawah tersebut terdin 3 (tiga)kelompok tani yaitu kelompok tani Ulungguniku, kelompoktani Ambebokua, dan kelompok tani Kalukupewangegu ; Bahwa kelompok tani Ulungguniku ketuanya saksi
61 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan UU tersendiri dan mempunyaikompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN), secara jelas terlinat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa Pengadilan terdin
75 — 15
Sernar,Kelurahan Drajat, Kecarnatan Kesambi, Kota Cirebon sebanyak 1.482 (seribu ernpat ratusdelapan puluh dua) buah Bronjong, berdasarkan RAB Volume Pasangan Bronjong yangharus terpasang sebanyak 2.817,30 (dua ribu delapan ratus tujuh belas koma tiga puluh)buah, namun berdasarkan penghitungan hasil survey/pengeeekan fisik pekerjaan, j umlahBronjong yang terpasang sebanyak 2.112 (dua ribu seratus dua belas) buah, sehinggaterdapat kekurangan sebanyak 705,50 (tujuh ratus lima korna lima puluh) buah terdin
291 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016 PTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilanberdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakanbahwa ;Pengadilan terdin atas:a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkatpertamab.