Kabupaten Madiun dan diterima oleh TERDAKWA ;Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Selaku PenggunaAnggaran Nomor : 800/748/402.113/Tahun 2007 tanggal 09 Juli 2007tentang Penetapan lokasi dan Kelompok sasaran kegiatan penguatan modalusaha Kelompok (PMUK) Program Pengembangan Agribisnis TahunAnggaran 2007 (dan lampirannya) ;i Surat Perjanjian Kerja Pengakuan Hutang Antara Kepala Dinas Peternakandengan Ketua Kelompok Nomor : 524/789/402.113/2007 tanggal 27Agustus 2007 ;1 (satu) buku Perencanaan tekhnis

Herbono selaku Ketua Tim Tekhnis dan penandatangan Surat Perintah Membayar(SPM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Juli tahun 2007 sampai denganbulan Juli Tahun 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampaidengan tahun 2010, bertempat di Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengantujuan

usaha ; Menggulirkan dana PMUK dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan caramenyetorkan kembali modal awal ke kas kelompok, kemudian kelompok menyetorkandana tersebut ke kas daerah Kabupaten Madiun sebagai dana transitory (dana titipan) ;Memberdayakan Kelompok Tani dengan cara setiap peternak penerima bantuan wajibmenyetorkan bunga kepada kelompok Tani dengan jumlah sesuai dengan kesepakatanANG ZOta ; $= =n = nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nen nn neeMengikuti petunjuk, bimbingan tekhnis

/1 1 028 RIBUT 1.25 1.25 029 ADI SUTIKNO 1.25 12s 030 HERI 1.25 125 031 YUDIANTO 1.25 1.25 032 JUMADI 1.25 12s 0JUMLAH 45.5 21D 18 Dengan demikian terdapat kepemilikan lahan yang fiktif seluas 18 (delapan belas)I Daftar Penerima Honor/ upah padat karya pembuatan Hijauan Makanan ternak(HMT) sejumlah 70 (tujuh puluh) orang ;e Bahwa guna pencairan dana honor/upah padat karya pembuatan kebun HMT senilaiRp. 211.500.000, (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atas bimbingan dari23IVKetua Tim Tekhnis

karena dari keteranganbeberapa saksi yang terdaftar sebagai penerima honor/upah tersebut sama sekali tidakpenah menerima honor/upah dan tidak pernah tanda tangan dalam daftar penerimahonor/ upah tersebut, karena yang bersangkutan tidak ikut bekerja dalam pembuatankebun HMT ;Daftar Penerima Honor/ upah padat karya pembuatan embung sejumlah 20 (duapuluh) orang ;Guna pencairan dana honor/upah padat karya pembuatan embung senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) atas bimbingan dari Ketua Tim Tekhnis

HerlinaSafitri Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan KotaPadangsidimpuan;Bahwa Harga Standard yang dikeluarkan oleh Pemerintah KotaPadangsidimpuan lebih tinggi dari harga pasar;Bahwa Yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalamDAK TA2009 tersebut adalah Staf Tekhnis Sdra. Sahlan Ali yangdiketahui oleh Kabid Sarana Pendidikan dan Perpustakaan KotaPadangsidimpuan Sdra.

Syamsuddin selaku Tim Tekhnis, karena Saksi kurangmengerti dan kurang memahami bagaimana cara pembuatanPertanggungjawabannya;Bahwa lanya Sdra.

Syamsuddinselaku Staf Tekhnis;Bahwa Saksi mendapatkan dana kewajiban yang untuk diserahkankepada Sdra. Maskur diambil dari sisa Dana perbelanjaanbahanbahan yang dilakukan oleh Sdra. Muhammad Nur selakuKepala Tukang;Bahwa yang membuat Surat Pertanggung jawaban Kerja (SPJ) padaDAK TA2009 Bidang Pendidikan di SDN 200117 adalah Sdra.Syamsuddin dan Sdra.

Sahlan Ali selaku Tim Tekhnis;345e Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari dana DAK TA2009 BidangPendidikan Kota Padangsidimpuan sebanyak Rp.7.000.000.

NEHRU SAENS;379Bahwa Cara menentukan besar Dana Alokasi Khusus yang akanditerima oleh masingmasing Sekolah, yang mengetahuinya adalahTim Tekhnis sesuai dengan hasil Survey yang dilakukan;Bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA2009 tersebutdisalurkan kesetiap Sekolah Saksi tidak mengingatnya, namunpenyaluran Dana tersebut melalui Dinas Pendapatan PengelolaKeuangan yaitu Sdr. Drs.

Reka Enam Gunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka EnamGunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka EnamGunita.1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Tekhnis PeningkatanJalan Kabupaten Seluma oleh PT.

Seluma No. 24 Tahun 2014 Tanggal 1April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dilingkungan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan UmumKab.

Seluma No.24 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dilingkungan bidang BinaMarga Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Dukungan tenaga tekhnis atau terampil sesuai yangdipersyaratkan dalam LDP,7. Dukungan peralatan,8. Dukungan keuangan dari Bank Pemerintah sebesar 10% dari nilaitotal HPS. Bahwa evaluasi Administrasi, evaluasi Tekhnis dan Evaluasi Harga /Biaya dilakukan terhadap 3 perusahaan yang memasukkanpenawaran yaitu PT. Ratu Agung Pitolas, PT. Wijaya Cipta Perdanadan PT. Jaya Sakti Konstruksi. Dan perusahaan yang lulus evaluasiAdministrasi, evaluasi Tekhnis, evaluasi Harga Harga/Biaya adalahPT.

RekaEnam Gunita1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Nopember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka EnamGunita1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Bulan Desember 2014 pekerjaanPengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten Seluma oleh PT. Reka EnamGunita1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Tekhnis PeningkatanJalan Kabupaten Seluma oleh PT.

PDS03/PKPIN/Ft.1/06/2016 tanggal 1 Juli 2016 sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia TerdakwaDEDIH SAPJAH, S.T, M.Sc selaku wakil rektor UBB dan Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang kegiatan pengadaanEnergy Solar Cell System Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka BelitungNomor : 674.D/UN50/KP/2012 tanggal 3 September 2012 bersamasamadengan Francischa Anggela Direktur PT.

listrik PLN yang hanya disetujui sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), dan memerintahkan Rektor UBBagar menyiapkan kelengkapai administrasi berupa penyusunan RKAKLAPBNP dan dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja /TOR,Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Bangunan, dan kelengkapanlainnya yang relevan untuk menunjang penelahaan RKAKL APBNP TahunAnggaran 2012 paling lambat tanggal 16 September 2012.Bahwa untuk mempersiapkan hal tersebut saksi Bustami Rahmantelah membentuk Tim Tekhnis

Andi Evan Gunadi, SE : sebagai anggota;Bahwa Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang ini bertugas membantuPPK dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi tekniskegiatan yang dalam realisasi pelaksanaannya secara aktif dilakukan olehTerdakwa Dedih Sapjah S.T, M.Sc.Bahwa dalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) danSpesifikasi teknis kegiatan Terdakwa Dedih Sapjah S.T, M.Sc tidakmelakukan tugasnya dengan bekerjasama dengan saksi Ir.

Darusman, MTyang selain selaku PPK juga selaku anggota Tim Tekhnis PenyiapanDokumen Lelang, tetapi justru sekira tanggal 13 September 2012 Terdakwamenghubungi Saksi Franchisca Anggela untuk dibuatkan spesifikasi tekhnisdan Rencana Anggaran Biaya sebagai syarat kelengkapan administrasi untukpenunjang penelaahan RKAKL APBNP dan permintaan Terdakwa tersebutbeberapa hari kKemudian dipenuhi oleh Saksi Franchisca Anggela denganmenyerahkan Spesifikasi Tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)pengadaan Solar

Cell System kepada Terdakwa Dedih SapjahBahwa selanjutnya berdasarkan Spesifikasi Tekhnis dan RencanaAnggaran Biaya (RAB) pengadaan Solar Cell System yang diperoleh dariSaksi Franchisca Anggela tersebut Terdakwa melakukan verifikasi hargadengan membandingkan dengan harga pengadaan solar cell pada tahun2011 yang pernah dilaksanakan oleh Saksi Franchisca Anggela danberdasarkan teoriteori dari internet hingga terbentuklah HPS dan SpesifikasiTekhnis sebagai berikut :SPESIFIKASI TEKNIS :1.

Yustiar Yuni, MM menunjuk /menetapkan saksi Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan NomorKu.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / PenetapanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara PengeluaranPembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Aceh Selatan ;Bahwa untuk menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan bibit kelapasawit di Kabupaten Aceh Selatan, Bupati Aceh

No. 14/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA.Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Negara mengalami kerugian lagi karena nilai pembayaran uang yang dilakukankepada PT.

Yustiar Yuni, MM menunjuk /menetapkan saksi Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan NomorKu.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / PenetapanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara PengeluaranHal. 29 dari 90 Hal. Put.

H.Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi KhairilAnwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Negara mengalami kerugian lagi karena nilai pembayaran uang yang dilakukankepada PT.

Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan danPembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi KhususHal. 95 dari 90 Hal. Put.

Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti(Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan) selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS)Tahun Anggaran 2009, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus(OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin (KuasaDirektur PT.

SCOFINDO atau PT.LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya:Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibitoleh/daripenangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha PerbenihanPerkebunan (TRUP). Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB.Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA mendapatdukungan atau jaminan suplai dari CV.

ANUGRAH PERKASAsesuai dengan spesifikasi tekhnis sebagaimana yangtertuang dalam Kontrak Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009tanggal 22 Oktober 2009. Ketika melaksanakan tugastersebut, Terdakwa . Mudaris, SP bin M. Liyah, TerdakwaIl. Sabaruddin bin Adam Un dan saksi Khairil Anwar, SEbin Sarwani Jamal bertemu dengan Terdakwa Ill. EkaRifawati, SP binti Ridwan di lobi Hotel Danau TobaSumatera Utara, lalu Terdakwa Ill.

Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti (Kuasa PenggunaAnggaran), saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal(Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi Riswan SyahPutra bin Saifuddin (Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRAPERKASA) dan saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi(Direktur CV.

SCOFINDO atau PT.LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya: Proses pelaksanaan pembibitandan pengadaan bibit dari penangkar bibit yang memiliki TandaRegistrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP). Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/ BBP2TP Medan.Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA dalam dokumenpenawarannya mendapat dukungan atau jaminan suplaidari CV.

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain:A.

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangPendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain :A.

Jasakons Putra Utama pesertayang dinyatakan lulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70)hanya 3 (Tiga) perusahaan yaitu PT. Dekama Sekata (83,70), PT.Miranthi Konsultan Permai (82,50), PT.

Survindo Karya TekhnikNusantara (73,13);Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudianpada tanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukanpenetapan peringkat Tekhnis Pengadaan Jasa KonsultansiPekerjaan Penyusunan Lokasi Prioritas Nomor 89/PPT/SEKRBNPP/III/2012 dengan peringkat sebagai berikut : No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. DEKAMA SEKATA83, 70 Peringkat 2. PT. MIRANTHI 82,50 Peringkat IIKONSULTAN PERMAI3. PT.

DEKAMA SEKATAseharusnya tidak lulus atau dinyatakan gugur kualifikasiadministrasi sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahapkualifikasi tekhnis apalagi ke tahap seleksi pelelanganselanjutnya, sedangkan pada saat kualifikasi tekhnis tahappembuktian kualifikasi, Panitia Pengadaan tidak melihatdokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir bagi paratenaga ahli yang disertakan oleh terdakwa yang dokumennyadipalsukan tersebut, sehingga seharusnya apabilahasilpembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan

Survindo Karya Tekhnik Nusantara dan PT.Jasakons Putra Utama peserta yang dinyatakan lulus diatas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga)perusahaan yaitu PT. Dekama Sekata (83,70), PT.Miranthi Konsultan Permai (82,50), PT.

ASMAWA TOSEPU.Bahwa saksi diangkat dan ditunjuk berdasarkan Surat KeputusanKuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional PengelolaPerbatasan Nomor 9101975.1 Tanggal 13 Agustus 2012tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Nomor 91004 Tahun 2012 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan di Lingkungan BadanNasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2012 dimanadalam Surat Keputusan tersebut saksi diangkat selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan menggantikan Drs.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara , demikian pula pihak ahli waris dari Penggugat mempunyai hak untuk menyatakan tidak melanjutkan gugatan

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada buku IIPedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yangmenegaskan bahwa Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia,maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara , demikian pula pihak ahli waris dariPenggugat mempunyai hak untuk menyatakan tidak melanjutkan gugatan semula, halmana

15) 1 (satu) lembar asli Daftar Anggota Kelompok. 16) 1 (satu) buah copy legalisir buku laporan akhir Dinas Peternakan provinsi Sumatera Selatan. 17) 15 (lima belas) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tiga Tahap dari Kelompok Tani Tunas Harapan.18) 4 (empat) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pembina Tiga Tahap. 19) 4 (empat) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pengelola Administrasi dan Pelaporan Tiga tahap. 20) 6 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Tekhnis

delapan) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5538/Kpts /Ku.410/12/ 2011 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabata Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara pengeluran dan bendahara penerimaan dana tugas pembantuan pada SKPD dinas / badan / kantor yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012. 26) 1 (satu) buah buku copy legalisir Pedoman Tekhnis

Meminta laporan kepada team tekhnis tentang perkembangan kegiatan danrealisasi penggunaan anggaran sesuai dengan tahapan..

(lima ratus juta rupiah).Bahwa benar selain tim tekhnis ada tim reproduksi yang di SK kan oleh Kepaladinas perikanan dan peternakan Kota Lubuklinggau dan petugas pedamping yangdi SK kan oleh Ketua kelompok TaniBenar Bahwa syaratsyarat kelompok tani adalah :1. Ada anggota atau struktur kelompok.2. Berita Acara pembentukan kelompok.3. Mengetahui pejabat pemerintah setempat.Bahwa benar prosedur penetapan kelompok terpilih :1. Penilaian dari tim tekhnis.2.

Max Sulastiyono, MM, M.Si dan satu orang yangsaksi lupa namanya, sedangkan tim tekhnis yang ikut mendampingi adalah saksi,sdr Suwarsih, sdr Suprihatin sedangkan sdri R.R.

(lima ratus juta rupiah).94Bahwa benar selain tim tekhnis ada tim reproduksi yang di SK kan oleh Kepaladinas perikanan dan peternakan Kota Lubuklinggau dan petugas pedamping yangdi SK kan oleh Ketua kelompok Tani.Benar Bahwa syaratsyarat kelompok tani adalah :1. Ada anggota atau struktur kelompok.2. Berita Acara pembentukan kelompok.3. Mengetahui pejabat pemerintah setempat.Bahwa benar prosedur penetapan kelompok terpilih :1. Penilaian dari tim tekhnis.2.

Max Sulastiyono, MM, M.Si dan satu orang yangsaksi lupa namanya,sedangkan tim tekhnis yang ikut mendampingi adalah saksi,sdr Suwarsih, sdr Suprihatin sedangkan sdri R.R.

15) 1 (satu) lembar asli Daftar Anggota Kelompok. 16) 1 (satu) buah copy legalisir buku laporan akhir Dinas Peternakan provinsi Sumatera Selatan. 17) 15 (lima belas) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tiga Tahap dari Kelompok Tani Tunas Harapan.18) 4 (empat) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pembina Tiga Tahap. 19) 4 (empat) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pengelola Administrasi dan Pelaporan Tiga tahap. 20) 6 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Tekhnis

delapan) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5538/Kpts /Ku.410/12/ 2011 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabata Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara pengeluran dan bendahara penerimaan dana tugas pembantuan pada SKPD dinas / badan / kantor yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012. 26) 1 (satu) buah buku copy legalisir Pedoman Tekhnis

Meminta laporan kepada team tekhnis tentang perkembangan kegiatan danrealisasi penggunaan anggaran sesuai dengan tahapan..

(lima ratus juta rupiah).Bahwa benar selain tim tekhnis ada tim reproduksi yang di SK kan oleh Kepaladinas perikanan dan peternakan Kota Lubuklinggau dan petugas pedamping yangdi SK kan oleh Ketua kelompok Tani70Benar Bahwa syaratsyarat kelompok tani adalah :1. Ada anggota atau struktur kelompok.2. Berita Acara pembentukan kelompok.3. Mengetahui pejabat pemerintah setempat.Bahwa benar prosedur penetapan kelompok terpilih :1. Penilaian dari tim tekhnis.2.

Max Sulastiyono, MM, M.Si dan satu orang yangsaksi lupa namanya, sedangkan tim tekhnis yang ikut mendampingi adalah saksi,sdr Suwarsih, sdr Suprihatin sedangkan sdri R.R.

(lima ratus juta rupiah).Bahwa benar selain tim tekhnis ada tim reproduksi yang di SK kan oleh Kepaladinas perikanan dan peternakan Kota Lubuklinggau dan petugas pedamping yangdi SK kan oleh Ketua kelompok Tani.Benar Bahwa syaratsyarat kelompok tani adalah :1. Ada anggota atau struktur kelompok.2. Berita Acara pembentukan kelompok.3. Mengetahui pejabat pemerintah setempat.Bahwa benar prosedur penetapan kelompok terpilih :1. Penilaian dari tim tekhnis.2.

Max Sulastiyono, MM, M.Si dan satu orang yangsaksi lupa namanya,sedangkan tim tekhnis yang ikut mendampingi adalah saksi,sdr Suwarsih, sdr Suprihatin sedangkan sdri R.R.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal26 Oktober 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang bahwa Pemohon dan Pemohon II menyatakan tetap padapermohonannya, namun ternyata dipersidangan Pemohon dan Pemohon Iltidak dapat membuktikan permohonannya;Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis perlu menampilkan dalil syarlsebagai pendukung pendapat Majelis tersebut sebagai

Narkotika atas nama Terdakwa ABDURRAHMAN Als RAHMAN Bin ARIPIN PULIH yang diserahkan oleh Penyidikadalah positif Ganja dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftardalam Golongan nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk barangurine atasnama Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan telah melewatibatas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 tentangTata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tekhnis

KriminalistikTempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dan SuratEdaran Kepala Labotarorium Forensik Cabang Medan No : SE/01/11/2012tanggal 16 Februari 2012 tentang Persyaratan Tekhnis Pengiriman Barang BuktiUrine dan darah/Serum ke Labfor Cabang Medan;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal05 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu pada KepolisianResor Gayo Lues atas nama DEDI HERLIAN PATRA / BRIGADIR NRP87051330, menyatakan hasil

KriminalistikTempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dan SuratHalaman 5 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.BKJEdaran Kepala Labotarorium Forensik Cabang Medan No : SE/01/11/2012tanggal 16 Februari 2012 tentang Persyaratan Tekhnis Pengiriman Barang BuktiUrine dan darah/Serum ke Labfor Cabang Medan;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal05 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu pada KepolisianResor Gayo Lues atas nama DEDI

KriminalistikTempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dan SuratEdaran Kepala Labotarorium Forensik Cabang Medan No : SE/01/11/2012tanggal 16 Februari 2012 tentang Persyaratan Tekhnis Pengiriman Barang BuktiUrine dan darah/Serum ke Labfor Cabang Medan;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal05 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu pada KepolisianHalaman 8 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.BKJResor Gayo Lues atas nama DEDI

M.Pd. selaku KepalaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton KabupatenPasuruan dan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan pada kurun waktu antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulanAgustus 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2012bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknyapada tempattempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabayaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, masingmasing sekolah penerima dana bantuan rehabilitasiruang kelas dan meubeler di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tersebutmenyisinkan dana sebesar + 5 % (lima persen) dan dikoordinir melaluiKoordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat masingmasing Kecamatandana sebesar + 5 % (lima persen) tersebut ada yang diberikan kepadaTerdakwa Drs.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua ForumKomunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut, oleh Terdakwa Drs HERIPURNOMO, MM maupun oleh Drs H.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;8.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut, oleh Terdakwa Drs HERIPURNOMO,MM maupun oleh Drs H.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rvdan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa setelah ada jawabanmaka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :Menimbang bahwa setelah Majelis Tanyakan Kepada Kuasa Tergugat terkaitdengan Pemohonan

HARTANA SUBEKTI,M.Si telah menerbitkan SPMK Nomor : 050/8521 kepada PT SinarBhumi Yogyakarta untuk memulai pelaksanaan Pengadaan MobilPompa Sedot Lumpur selama 150 (seratus lima puluh) hari sejaktanggal 23 Juli 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;Bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS)dan Dokumen Penawaran Tekhnis yang diajukan oleh PT Sinar BhumiYogyakarta, ketentuan tekhnis mobil pompa sedot lumpur yang harusdiadakan oleh PT Sinar Bhumi Yogyakarta selaku Penyedia

FAUZI,MT melakukan rapat bersamadengan SUSANTO LIEU membahas tekhnis penyelesaian perakitanmobil sedot lumpur dan perpanjangan waktu kontrak.

Sinar Bhumi Yogyakarta kepada Kepala Dinas, PPKPengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur, Team Tekhnis dan PanitiaPenerima Mobil pada Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Nomor :01001/SBY/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 perihal Penyelesaian PerbaikanMasa Garansi dan Upaya Paksa pada PT. Sandebaja Perkasa.

Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 13 Pebruari 2012sampai dengan tanggal 18 Maret 2012;Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, S.T. sebagai Pegawai NegeriSipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi dan menjabat selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan diKabupaten Sigi serta merangkap sebagai Anggota

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai KepalaSeksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai denganbulan Desember 2010 juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten Sigi TahunAnggaran 2010 berdasarkan

Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyahkepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjukdan diperintahkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paketpekerjaan yang sebelumnya telah diperlihatkan data lokasi pekerjaan, selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukkan dan diperintahkan olehTerdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di BINPalupi Permai Blok N Nomor 44; Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai KepalaSeksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai denganbulan Desember 2010 juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanHal. 6 dari 18 hal.

;Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyahkepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjukdan diperintahkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paketpekerjaan yang sebelumnya telah diperlinatkan data lokasi pekerjaan selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukan dan diperintahkan olehTerdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di BINPalupi Permai Blok N Nomor 44;Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

No.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21Nopember 2006, yang didasari surat Dinas Kehutanan ProvinsiRiau ditujukan kepada Tergugat No.522.1/PR/4186 tanggal 15Nopember 2006, tentang Pertimbangan Tekhnis PencadanganAreal Untuk Usaha Perkebunan atas nama Penggugat (bukti P2dan P3) ;. Bahwa terhadap areal lahan yang dimohonkan atau dicadangkanPenggugat, merupakan bagian Ex Areal Perkebunan PT. RokanAdi Raya Plantion (PT. RAR) berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan RI.

Bahwa Surat Rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi RiauNo.522.31/PR/4186 tanggal 15 Nopember 2006, merupakanpertimbangan Tekhnis Pencadangan Areal Untuk UsahaPerkebunan atas nama Penggugat, yang ditujukan kepadaHal.2 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010Tergugat.

Kepada Tergugat, agar surat Rekomendasi TergugatNo.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21 Nopember 2006 sebagaiRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, dicabut oleh Tergugat ;Bahwa menurut hukum administrasi Negara dihubungkan dengansurat Tergugat kepada Penggugat No.522.31/ Ekbang/47.27,tanggal 22Oktobr 2008 tentang Pembatalan/ PencabutanRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, seharusnya terlebih dahulu) mendapatkan suratpertimbangan tekhnis dari Dishut

Provinsi Riau, namunkenyataannya atas pencabutan tersebut tidak didasari denganpertimbangan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, seperti halnyapertimbangan tekhnis dari Dinas Kehutanan Propinsi RiauNo.522.1/PR/ 4186, tanggal 15 Nopember 2006, sebagai dasarSurat Rekomendasi Tergugat No.522.31/Dishut/23.31, tanggal 21Nopember 2006 yang ditujukan kepada Menhut RI. ;12.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti menuruthukum bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketaberupa Surat Keputusan

., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu terdakwa membawa 3 (tiga) perusahaanyaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV.

Selayar sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) kemudian SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Panitia Pengadaan danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan proses pelelanganmaka ditentukan pemenang tender adalah CV.

Selayar, selanjutnyva SYAHRUDDIN, B.Sc., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu terdakwamembawa 3 (tiga) perusahaan yaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV.

tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD 1.06 20. 03.02. 11 5 2 tanggal 12 Nopember 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20.03 02 11 5 2tanggal 05 April 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20. 03 02 115 2tanggal 17 Desember 2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan (PPTK) PadaSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.e Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran

Buni Amin M.Agric,Sc (terdakwa dalamperkara terpisah) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15.C Tahun2010 tanggal 15 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh JayaNomor: KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPDDalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010, serta terhadap tugas danfungsinya terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)bertanggung jawab kepada

Tekhnis Kegiatan (PPTK) terdakwahanya menyiapkan seluruh dokumen anggaran yang berhubungandengan kegiatan tersebut saja tanpa ada turun langsung ke lokasi atauterdakwa tidak melakukan tugastugas tekhnis yang berhubungandengan kegiatan pengadaan tanah tersebut.Halaman 65 dari 102 halaman Putusan No. 35/P1D.SUS/2012/P.TIPIKORBNA6666Bahwa terdakwa pernah menandatangani seluruh administrasi yangberhubungan dengan kegiatan pengadaan tanah tersebut secarasekaligus yaitu di hadapan saksi Ir Buni Amin pada

Kegiata (PPTK), sehingga menurutterdakwa dirinya belum berpengalaman untuk menjadi PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) khususnya dalam pengadaantanah.Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum terdakwa telah pulamengajukan bukti surat berupa :68Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:Peg.821.23/12/2010 tanggal 12 Maret 2010.