Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, danrisalah rapat Direksi ;b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dandokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Dokumen Perusahaan ; danc.

HardlentMedika Husada ; Menyatakan RUPS LB PT. Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret2012 adalah sah menurut hukum ; Menyatakan Akta Pernyataan Berita Acara RUPS LB PT.

Hardlent Medika Husada padatanggal 13 Maret 2012 merupakan perbuatan yang melanggarhukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata yang hadir dalam RUPS Luar Biasa PT.Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012 jumlah pemegangsahamnya tidak memenuhi kuorum, sehingga penyelenggaraanRUPS tersebut tidak sah dan dengan demikian RUPS Luar BiasaPT.

Hardlent Medika Husada tersebut batal demi hukum, dandengan demikian petitum nomor 2 gugatan beralasan dan patutdikabulkan ;Menimbang, bahwa RUPS Luar Biasa PT.

serta demi sahnya Akta Pengikatan JualBeli danKuasa Nomor 8 tertanggal 6 Februari 2014 tersebut, kemudian Tergugat Ilbertindak mewakili Tergugat I, telah membuat pernyataan bahwa apabiladalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 6 Februari 2014, Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajiban tersebut pada poin (7) di atas, makaTergugat berjanji dan mengikatkan diri untuk bersedia menandatanganiAkta Pengikatan Jual Beli dengan Penggugat serta menyerahkan hasilRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

Durachman,S.H., Notaris di Cibitung BUKTI P6;12.Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat belum menyerahkanhasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) kepadaPenggugat, sehingga telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagiPenggugat untuk mendapatkan haknya atas pelunasan hutang dari Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dikarenakanPenggugat tidak dapat melaksanakan pembuatan Akita Jual Beli atasSebidang tanah HGB Nomor 1/Air Amo, terdaftar atas nama PT.

2002dengan Nomor Wdentifikasi Bidang Tanah (NIB) 03.11.11.02.00001, terletakdi Desa Air Amo, Kecamatan Kemang Baru, KabupatenSawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat berikut turutanturutannyatermasuk diantaranya semua mesinmesin pabrik, kelapa sawit sertaperalatan lainnya yang ada dan bangunan pendukung lainnya yang melekatdi atas tanah tersebut yang menurut undangundang dapat dianggapsebagai barangbarang tetap tersebut.13.Bahwa dengan tidak diserahkannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS

Selain itu, Tergugat Il bertanggung jawabpenuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalammencapai maksud dan tujuannya, sebagaimana diatur dalam AnggaranDasarnya No. 4 tertanggal 5 Januari 2005.15.Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum bagi Penggugat, serta demikepastian hukum bagi Penggugat, maka adalah beralasan hukum apabilaMajelis Hakim perkara a quo menetapkan memberi ijin kepada Penggugatuntuk membuat Akta Jual Beli tanoa perlu menunggu RUPS LB dari ParaTergugat atas jual

LB),yang seharusnya somasi ditujukan untuk melakukan RUPS LB dan bukansomasi untuk melakukan pembayaran hutang (kredit).Bahwa apabila Penggugat menginginkan Para Tergugat harus melakukanRUPS LB, maka Para Tergugat belum pernah menerima somasi untukmelakukan RUPS LB tersebut, sehingga adanya gugatan Penggugatsangatlah membuat Para Tergugat terkejut apalagi tuntutannya bukanmengenai pembayaran hutang (kredit) melainkan untuk melakukan satuperbuatan hukum yaitu RUPS LB.Bahwa dengan ini Para Tergugat

dengan menyebutkanalasannya;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (i) diambil setelahyang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri dalam RUPS;(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggotaDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandengan keputusan di luar RUPS sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91,anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebihdahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikankesempatan

Nomor 738 K/Pdt/2016(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS denganmenyebutkan alasannya.(2) Keputusan untuk memberhentikan anggotaDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikananggota Direksi sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan dengan keputusan di luarRUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi

ditetapkan dalamkeputusan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (J); ataud) tanggal lain yang ditetapkan dalamkeputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(3).C.

Keputusan RUPS hanya boleh diambilsetelah anggota Direksi/Likuidator yangbersangkutan diberitahu dan diberikesempatan membela diri;b.

Nomor 738 K/Pdt/2016G.sebagaimana dimaksud dalam Pasal149. atas permohonan pihak yangberkepentingan atau atas permohonankejaksaan, Ketua Pengadilan Negeridapat mengangkat likuidator baru danmemberhentikan likuidator lama;(2) Pemberhentian likuidator sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukansetelah yang bersangkutan dipanggiluntuk didengar keterangannya;"4) Bahwa akibat hukumnya, jika pengambilankeputusan RUPS untuk pemberhentian likuidatortidak dipenuhi, maka putusan RUPS, tidak sahdan tidak mengikat

BIA telah datangmenghadap Tergugat V untuk mengaktakan Notulen hasil RUPS PT.Bandung Internasional Aviation tanggal 28 April 2011, yang menyatakanbahwa hasil RUPS PT.

Ketentuan penyelenggaraan RUPS lainnya diatur padaPasal 78 ayat (4) UUPT dan berdasarkan Pasal 79 ayat (5) yangberbunyi:Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima..Berdasarkan permintaan penyelenggaran RUPS tersebut, maka IKHSANAMIN selaku Direktur Tergugat IV yang SAH mengirimkan PanggilanRUPS melalui surat tercatat tertanggal 30 Maret 2016 ditujukan kepadaseluruh Pemegang Saham Tergugat

, hanya karena Tergugat Vmenerangkan bahwa foto copy notulen RUPS yang bersangkutandilekatkan pada asli akta ini, padahal logikanya tidak akan ada foto copykalau tidak ada Aslinya, yang jelas jelas dalam Notulen RUPS yangbersangkutan Penggugat dan Turut Tergugat menanda tanganinya ;.

Maksud dari ketentuan tersebut bahwa perubahan anggarandasar merupakan perbuatan keperdataan yang tidak melibatkan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia sama sekali, bahkan Menteri pun tidakmengetahui proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehinggauntuk menjamin kebenaran atas RUPS dan hasil kesepakatannya harusdituangkan ke dalam Akta Notaris agar dapat dijadikan sebagai bukti otentikatas adanya RUPS dimaksud berikut hasil keputusannya.

HENDRA HARYANSYAH;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.l11 yaitu NotulenRUPS, tanggal 28 April 2011, bukti T.II6 yaitu Rapat Umum PemegangHalaman 283 dari 412 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN.Bdg.Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Bandung Internasional Aviation,bukti T.1ll11 yaitu Notulen RUPS, tanggal 28 April 2011, bukti T.1V11 yaituRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT.

;Pasal 98 ayat (3) UU PT:Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam Undangundang ini, anggaran dasar, ataukeputusan RUPS.;Penjelasan:Cukup Jelas.;Pasal 102 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PT:(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. Mengalinkan kekayaan Perseroan; ataub.

ESC Urban Food Station melaluidirekturnya telah mengajukan pencabutan Laporan Polisi kepadaTermohon melalui suratnya tertanggal 10 Mei 2018 dimana pencabutanLaporan Polisi tersebut didasarkan pada hasil keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Dalamkeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.ESC Urban Food Station tertanggal 10 Mei 2018 tersebut PemegangSaham telah menyetujui Pencabutan Laporan Polisi yang sebelumnyadilaporkan oleh Nano Sumartono, oleh karenanya PencabutanLaporan Polisi melalui direktur baru yang diangkat berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.ESC Urban Food Station tertanggal 10 Mei 2018 tersebut secarahukum telah memiliki kKedudukan hukum (legal standing) dalammelakukan

Ketut Westra, SH, MH, : yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa dalam perseroan terbatas ada disebut dengan organ perseroandimana dalam UU No. 4 Tahun 2007, organ perseroan itu ada 3 yaitu RUPS,Direksi dan Dewan Komisaris dimana masingmasing organ ini memilikikewenangan yang berbeda, dimana kewenangan RUPS adalahkewenangan yang tertinggi yg tidak dimiliki oleh direksi dan komisarissedangkan direksi sesuai dengan pasal 92 dari UU No. 40 thn 2007 inimempunyai kewenangan atau tugas untuk

dan ada yangtidak memerlukan persetujuan RUPS, kalau dia melakukan kewenanganuntuk menjalankan kerjasama untuk kepentingan perusahaan maka dia tidakmemerlukan persetejuan RUPS dan apabilan direksi menjaminkan asetasetperusahaan kemudian mengalihkan asetaset perseroan dan sebagainya inimemerlukan persetujuaan RUPS apabila melebihi dari 50 % asetasetperseroan, UndangUndang sudah menentukan sedemikian rupa terhadapasetaset yang dijaminkan dan ada pengalihan aset harus melalui RUPSkarena RUPS ini adalah

atas pertimbangan Dewan Pengawas danberdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku;Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BKKberdasarkan persetujuan Bupati/Walikota atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuan lain yang berlaku;Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK berdasarkanpersetujuan Bupati/Walikota atau RUPS atas pertimbangan DewanPengawas;Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan

RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas;Hal. 3 dari 68 hal. Put.

atas pertimbangan Dewan Pengawas danberdasarkan Peraturan perundangundangan yang berlaku;Membeli, menjual atau) dengan cara lain mendapatkan ataumelepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PD BKKberdasarkan persetujuan Bupati/Walikota atau RUPS ataspertimbangan Dewan Pengawas dan ketentuan lain yang berlaku; Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PD BKK berdasarkanpersetujuan Bupati/Walikota atau RUPS atas pertimbangan DewanPengawas;Mengadakan pinjaman atau perjanjian lainnya dengan

Kepala Negara;Bahwa berbeda dengan perusahaan daerah lainnya, Terdakwa DWIPURWANDARI, Sip menjadi Kepala SUB Bidang dan Kasi PD BKK WediKabupaten Klaten diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Sahamatau RUPS, sehingga Terdakwa bertanggungjawab kepada Rapat UmumPemegang Saham atau RUPS, jadi bukan bertanggunggjawab terhadappemerintah atau Negara;Dengan pemisahaan kekayaan dan modalnya berupa saham, makasecara hukum, setiap kerugian PD BKK Wedi Kabupaten Klaten adalahkerugian PD BKK Wedi Kabuapaten

, olehkarenanya sebagaimana BUMD yang berbentuk perseroan terbatas,maka untuk menentukan kerugian adalah bukan wewenang BPKP,akan tetapi hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS):Dengan terbuktinya Ahli SURANTO, SE.

TurutTergugat II hadir melalui kuasanya dalam RUPSLB tetapi tidak mengetahuiagenda RUPSLB yang diprakarsai oleh Tergugat I dan TergugatBahwa berdasarkan Akta Notaris No. 13 : Berita Acara RUPS Luas Biasa yangdibuat dan ditandatangani oleh Notaris Ny. Etty Roswitha Moelia, SH Notaris diJakarta pada tanggal 15 Agustus 2011, menerangkan bahwa pada tanggal 15Agustus 2011 bertempat di Sekretariat Yayasan Bhakti Yogya JIn.

Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga.Dalam Akta tersebut pada dinyatakan bahwa RUPS Luar Biasa tersebutdiselenggarakan atas permintaan Direksi dari PT. Bank Perkreditan Rakyat ArumMandiri Kenanga yang berkedudukan di Bantul, padahal dalam kenyataannyaDireksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga tidak pernahmengajukan permintaan RUPS Luar Biasa.

BankPerkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga kepada Yayasan Bhaktie Menghukum Turut Tergugat I, II dan II untuk melaksanakan RUPS/LB gunamengesahkan pencabutan kedudukan pemegang saham dan melakukan peralihansaham atas nama Tergugat I dan Tergugat II kepada Yayasan BhaktiSUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terbanding yaitu,Terbanding I/Semula Tergugat I, Terbanding II/Semula Tergugat II melalui kuasahukumnya telah mengajukan

Bank Perkreditan Rakyat ArumMandiri Kenanga setelah dinyatakan dicabut kedudukannya sebagai pemegangsaham dan dikembalikan kepemilikan sahamnya kepada Yayasan Bhakti Yogyaberdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkara a quo, selanjutnya harusdilakukan pengesahan melalui mekanisme RUPS/LB oleh Turut Tergugat I, II,12dan HI maksimal 1 (satu) bulan setelah putusan perkara aquo berkekuatan hukume Berdasarkan uraian jawaban Turut Tergugat I tersebut di atas, maka mohonkepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Bank Perkreditan Rakyat Arum MandiriKenanga kepada Yayasan Bhakti Yogya ;e Menghukum Turut Tergugat I, II, dan III untuk melaksanakan RUPS LB PT.Bank Perkreditan Rakyat Arum Mandiri Kenanga guna mengesahkan pencabutankedudukan pemegang saham dan melakukan peralihan saham atas nama TergugatI dan Tergugat II kepada Yayasan Bhaktie Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul akibat diajukannya perkara a quo ;SUBSIDAIR :Mohon .....Mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan

Agenda RUPS masih menjadi pokok persengketaan antaraPenggugat dengan Tergugat yang saat ini dalam prosespemeriksaan ditingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI,karena masalah besarnya kepemilikan saham = masihdipersengketakan dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo. 274/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, tertanggal 16 November 2011 jo.Pengadilan Tinggi Jakarta No. 256/Pdt/2012 tertanggal 17 Oktober2012 jo. Mahkamah Agung RI No. 498 K/Pdt/2013 tanggal 31 Juli2013;9.2.

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yangmeminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

tersebut.;(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;Bahwa Tergugat dalam mengajukan permohonan penetapan izin untukmelakukan RUPSLB ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh undangundang, maka suatu

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 pada Poin 9.1 yangmenyatakan sebagai berikut :Agenda RUPS masih menjadi pokok persengketaan antaraPenggugat dengan Tergugat yang saat ini dalam proses pemeriksaandi tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung RI, karena masalahbesarnya kepemilikan saham masih di persengketakan dalam perkaraPengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 274/Pdt.G/PN.Jkt.Pst, tertanggal16 November 2011 jo. Pengadilan Tinggi Jakarta No. 256/Pat2012tertanggal 17 Oktober 2012 jo.

Bahwa Tergugat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. JAPNo.117 tanggal 22 Mei 2013 diangkat sebagai Direktur Utama dan sebagaiPemegang Saham sebesar 25% dari seluruh modal yang telah ditempatkandan disetor, namun hingga saat ini Tergugat sebagai Pemegang Saham PT.Hal. 4 dari 13 Putusan No. 649/Pdt.G/2014/PN.

Foto copy Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT James & Armando PundimasNo. 117 tanggal 22 Mei 2013 dibuat dihadapan H. Rizul Sudarmadi SH.,Mkn,Notaris di Jakarta bukti (P3); . Foto copy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 31 Oktober 2013bukti (P4): . Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No:AHU59865.AH.01.02Tahun 2013 tentang Persetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal20 November 2013. bukti (P5); . Foto copy Laporan Keuangan PT JAP Periode Tahun 2012 bukti (P6); .

SbyMenimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan dapat mencermatibukti bukti yang ada relevansinya dengan posita maupun petitum gugatan penggugat;Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitumgugatan penggugat, ternyata essensinya adalah adanya hubungan hukum antaraPenggugat dengan Tergugat, dalam bentuk pemegang saham PT JAPberdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemagang Saham(RUPS) No.117, tanggal

JAP ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 dan P 4 ternyata pada tanggal 31Oktober 2013,penggugat telah menyetorkan modal kerekening PT JAP sebesarRp.1.000.000.000,(Satu milyard rupiah ) dalam hal ini penggugat telah menalangisetoran modal tergugat dan Haris Jacob Saleh serta Ady AksarArmansyah,sehingga penggugat sebagai pemegang saham baru telah membiayaioperasional PT JAP yang selanjutnya berdasarkan bukti P.3, pada tanggal 20Nopember 2013, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

Sbymengundurkan diri sebagai penegang saham dan pengurus di PT JAP,demikianhalnya dalam bukti P.2 dan P.3 penggugat telah menalangi dan menyetorkan uangsejumlah Rp.1.000.000.000,(Satu milyard rupiah) ke rekening Pt JAP sehinggakeputusan RUPS disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Ham RI oleh karena itupetitum ke 4 sub a,b dan petitum ke 5 ini beralasan hukum karenanya harus pula dikabulkan ;Menimbang,bahwa untuk petitum ke 6, gugatan Penggugat,Majelisberpendapat bahwa oleh karena tidak terpenuhinya

Bintan Inti Sukses hal ini tanpapersetujuan Komisaris dan penetapan RUPS uang milik PT. BintanInti Sukses sebesar Rp.1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus jutarupiah) diterima ADY INDRA PAWENNARI selaku Direktur CV.

BINTAN INTISUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);126. 1 (satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut EvaluasiKinerja Nomor : 500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018(Fotocopy);127. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2017 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);128. 1 (Satu) bundle dokumen slide Laporan Tahunan TahunBuku 2016 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);129. 1 (Satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2015 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);Halaman 66 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2021/PT PBR130

dokumen PerjanjianPerjanjian PT.Bintan Inti Sukses (Asli);23. 1 (satu) rangkap dokumen Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Tahunan tanggal 16 Mei 2018;24. 1 (Satu) rangkap dokumen Payment Voucher kepadaPT.

Bintan Inti Sukses (Fotocopy);88. 1 (satu) rangkap dokumen Berita Acara RUPS PT.Bintan Inti Sukses Tahun Buku 2015 (Fotocopy);89. 1 (satu) bundle dokumen Rekening Koran Bank BNINomor Rek. 0386721375 dan Bank Mandiri Nomor Rek. 1090006666283 atas nama PT. Bintan Inti Sukses untuk MutasiRekening JanuariDesemberTahun Anggaran 2016 dan 2017(Fotocopy)90. 1 (Satu) bundle dokumen Project Kerjasama PT. BintanInti Sukses (Fotocopy);91. 1 (Satu) rangkap Berita Acara RUPS PT.

BINTAN INTISUKSES) Tahun Anggaran 2007 (Fotocopy);126. 1 (satu) Bundel dokumen Tindak Lanjut EvaluasiKinerja Nomor : 500/EKON/05 Tanggal 17 Januari 2018(Fotocopy);127. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2017 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);128. 1 (satu) bundle dokumen slide Laporan Tahunan TahunBuku 2016 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);129. 1 (satu) bundle dokumen Laporan Tahunan TahunBuku 2015 pada RUPS PT.BIS (Fotocopy);Halaman 90 dari 111 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2021/PT PBR130

CLM.Atas hasil RUPS LBtersebut, ISRULLAH ACHMADkeberatan dan mengirimkan surat/somasi keDireksi PT CLMkarena ISRULLAH ACHMADselaku salah satu Direktur danPemegang Saham PT CLM tidak hadir dalam RUPS LB tersebut.Setelah RUPS LB tersebut, ISRULLAH ACHMAD bersama MARTIN PSILITONGAmeneliti kembali perjanjian akuisisi CV CLM dan PT APMR yangakhirnya sepakat untuk melakukan gugatan pembatalan perjanjian akuisisidengan alasan perjanjian akuisisi itu tidak sah karena ditandatangani WILLIEMJ VAN DONGEN yang

Gugatan pada pokoknya meminta Majelis Hakimuntuk menyatakan RUPS LB tanggal 15 Juni 2017 tidak sah dan tidak mengikatserta menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT CLM No.7 tanggal15 Juni 2017 cacat hukum dan batal demi hukum.

Atas tindakan ISRULLAH ACHMAD dan MARTINP SILITONGA tersebut, pada tanggal 15 Juni 2017 dilakukan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT CLMdengan salah satukeputusannya memberhentikan MARTIN P SILITONGA sebagai Direktur PTCLM dan WAHIDA ASAD yang~ merupakan = istri ISRULLAHACHMADzdiberhentikan dari jabatan Komisaris PT. CLM.

Atas hasil RUPS LBtersebut, ISRULLAH ACHMAD keberatan dan mengirimkan surat/somasi keDireksi PT CLM karena ISRULLAH ACHMAD selaku salah satu Direktur danPemegang Saham PT CLM tidak hadir dalam RUPS LB tersebut.Setelah RUPS LB tersebut, ISRULLAH ACHMAD bersama MARTIN PSILITONGA meneliti kembali perjanjian akuisisi CV CLM dan PT APMR yangakhirnya sepakat untuk melakukan gugatan pembatalan perjanjian akuisisidengan alasan perjanjian akuisisi itu tidak sah karena ditandatangani WILLIEMJ VAN DONGEN yang

), justru PEMBANDING dahuluPENGGUGAT KONVENSI sebelumnya telah melakukanupaya perbaikan atas Laporan yang dimaksud dandalam pelaksanaan RUPS tersebut tidak adapemberitahuan perihal akan adanya RUPS maupunikhwal PEMBERHENTIAN yang dimaksud kepadaPEMBANDING dahulu PENGGUGAT KONVENSI,Pemberhentian dengan tidak menyertakan alasannyadengan terlebih dahulu, tidak memberikan kesempatanpada Direksi /PEMBANDING untuk membela did padaforum RUPS Luar Biasa artinya tidak mungkin dapatdiberhentikan jika PEMBANDING

belum menyampaikanpembelaan did pada RUPS Luar Biasa walaupunPEMBANDING hadir dalam RUPS a quo yang dilakukansecara mendadak setelah Direksi mengadakan rapatinternal., justru ditengah berjalannya rapat adatindakan Pemegang Saham mengambil alih pimpinanrapat meminta untuk dilaksanakan secara tertutupdengan peserta terbatas (Para Pemegang Saham,Dewan Komisaris, Unsur Pemerintah KotaPalembang,dan Notaris) tanpa melibatkan adanya /menyuruh untukkeluar dan menunggu sejenak diluar ruangan rapatHalaman

diberikan kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS (hak belay.

yang merugikan Perseroan atau karenaalasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Jadi berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya saatPEMBANDING / Direksi akan diberhentikan harusmelalui RUPS dengan menyertakan alasannya denganterlebih dahulu memberikan kesempatan padaHalaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT PLGPEMBANDING / Direksi untuk membela diri. Kesempatanmembela diri ini bersifat imperatif atau) Nukummemaksa dan harus dilakukan dalam RUPS LuarBiasa.

Horas InsaniAbadi baik setiap dilaksanakan RUPS Tahunan maupun melalui surat suratsecara tertulis dan lisan namun kenyataannya sampai saat ini sertifikat sahammilik para Penggugat tak pernah diterima;.

Bahwa para Penggugat melalui suratnya tertanggal 30 Juni 2012, 21 Juni2012, 5 Oktober 2009, 8 Agustus 2007, 03 Maret 2008, 08 Maret 2008, 14Juni 2012, 09 Maret 2007, 24 April 2007, 30 April 2007, 25 Mei 2007, 04Juni 2007, 22 Juni 2007 dan 31 Juli 2007, belum lagi yang lisan dan yangHalaman 4 dari 32 hal.put.No. 200/Pdt/2014/PTMadn.diminta pada waktu RUPS tahunan pada waktu RUPS, namun terhadap suratpara Penggugat tersebut sampai saat ini belum ada realisasinya;Bahwa setelah beberapa kali para Penggugat

Horas Insani Abadi Pematang Siantar padahalsetiap keputusan haruslah diambil melalui RUPS;5) Membuat pernyataan tentang datadata PT. Horas Insani Abadi PematangSiantar yang menyesatkan melalui Laporan Pertanggung jawaban kepadapara pemegang saham di PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar,sewaktu RUPS maupun laporan tertulis yang meliputi laporan keuangankejelasan kepemilikan saham di PT.

HIAterutama di dalam pengambilan keputusan di RUPS Tahunan yang tidak melaluiprosedur sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas No.

HIA selalu dilaporkan dandidaftarkan dan diumumkan oleh para Tergugat dalam RUPS tahunan danselanjutnya dilaporkan ke Menkumham Dirjen AHU walaupun akses sedangdiblokir atas permintaan Penggugat I; Bahwa para Tergugat selalumembukukan pengalihan saham dan juga para Tergugat tidak pernahmengabaikan hakhak keperdataan pemegang saham sewaktu RUPS tahunandan juga segala perbuatan hukum yang diambil oleh para Tergugat selakupengurus PT.

Persetujuan itu bisa didapatkan setelahmengadakan RUPS.

Ada yang 3/4., 2/3, ada yang 50/1 suara.Artinya ketika proses pengambilan keputusan RUPS, undangan RUPS sudahtepat apa belum dan clear. Misal agendanya RUPS untuk menjual sahamcukup yang setuju hanya 54 % quorum sudah terpenuhi.

Sehingga tidak ada perbuatan memberikan keterangan palsukedalam akta otentikkalau ternyata para pemegang sahamnya yang tertulisdalam akta A dan B tersebut ketika RUPS tidak diundang;Menurut Ahli demikian juga ketika pemegang saham atau yang mengakupemegang saham melakukan RUPS sehingga terjadi perubahan pemegangsaham,akan tetapi ketika melakukan RUPS tidak mengundang pemegangsaham yang lain padahal dia komisaris,tetap dinyatakan cacat prosedur;Atas pendapat Ahli tersebut baik Kuasa Para Penggugat

Bumi Megah Jaya kepada Tergugat I, dalamsurat kuasa pada angka 5 menyebutkan: memberikan kuasa kepada Tergugat untuk melakukan semua tindakan hukum untuk kepentingan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Bumi Megah Jaya.

Sehingga dalam mengadakan RUPS istilahnya bukan dilibatkan atautidak dilibatkanmemang undangan harus disampaikan kepada para pemegangsahamtapi pemilik saham terbanyaklah yang mempunyai suara terbanyak; Jadiwalaupun pemegang saham yang hadir sedikit tapi kepemilikan sahamnyabanyak maka RUPS sudah memenuhi Quorum;Menimbang, bahwa selain itu menurut ahli andaikan benar rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dilaksanakan tanpa ada undangan ataupemberitahuan kepada pemegangsaham lainnya maka hasil rapat tersebutmengandung

Fajar Indah Material berdiri, hingga saat ini belum pernahdiadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik RUPS tahunanmaupun RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UndangundangNomor 40 tahun 2007, yang berbuny!

apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentinganyang wajar untuk diselenggarakan RUPS ;3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuai mengenal :a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan Ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanyang Undangundang ini ;b.

Fajar IndahMaterial, haruslah melalui RUPS, sedangkan sebagaimana yang kitaketahui bahwa sejak berdiri hingga saat ini PT. Fajar Indah Material belumpernah diselenggarakan RUPS ;12. Bahwa menanggap!

Bahwa menanggapi poin 24 posita gugatannnya, terkait Gugatan dalamperkara a quo yang diajukan oleh Penggugat menurut hemat Para Tergugatbahwa Penggugat terlalu. tergesagesa karena menurut Perintahsebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undangundang Nomor 40 tahun 2007,yaitu sebelum diajukan Gugatan Kepengadilan Negeri, Penggugat lebih duludiperintahkan mengajukan Permohonan Penetapan kepada KetuaPengadilan Negeri agar diselenggarakan RUPS, karena RUPS didalamsebuah perusahaan merupakan organ Perusahaan

(anak Terlawan ) selaku Direktur melalui Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPS LB) tanggal 16 Desember 2014 yang dinyatakan dalamAkta Berita Acara Rapat Nomor : 11 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuatdihadapan Notaris Poeryanto Poedjiany, SH (Terlawan VI);Bahwa RUPS LB dengan agenda memberhentikan Terlawan sebagaiKomisaris dan sdr.

Benny sebagai Direktur adalah tidak sah karena RUPSLB tersebut tidak dihadiri oleh Terlawan karena ketika RUPS LB ituberlangsung Terlawan tidak berada di Medan dimana hal itu telah terlebihdahulu diinformasikan Terlawan kepada Terlawan Ill selaku DirekturUtama secara lisan ketika menyampaikan undangan RUPS, namunkesempatan itu dimanfaatkan Terlawan V dengan tetap melaksanakanRUPS yang kemudian dilanjutkan dengan RUPS LB dengan agendamemberhentikan Terlawan sebagai Komisaris dan Benny selaku WakilDirektur

PANTAI PERUPUKINDAH tersebut karena ketika berlangsungnya RUPS, Terlawan tidakberada di Medan, namun Terlawan Ill tidak memperdulikannya dan tetapmenyelenggarakan RUPS dan dilanjutkan dengan RUPS LB di kantorTerlawan di Jalan Air Langga Nomor 16 A dan B Medan sebagaimanadinyatakan dalam Risalah Rapat PT.

PANTAI PERUPUK INDAH tertanggal05 Januari 2015 dan kemudian dituangkan dalam Akta Nomor3543/Leg/2015 tertanggal 5 Januari 2015 tentang Berita Acara Rapat PT.PANTAI PERUPUK INDAH yang dibuat di hadapan Terlawan VI selakuNotaris di Medan;Bahwa pelaksanaan RUPS yang dilanjutkan dengan RUPS LB tersebutadalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 78 ayat (1) joPasal 75 ayat (3) dan (4) tentang penyelenggaraan RUPS lainnya harus

PANTAI PERUPUK INDAH, selaku pelaksanaproyek yang seharusnya dibicarakan dalam RUPS; (vide Putusan Nomor656/Pdt.G/2015/PN.Mdn, halaman 69);26.

Sehingga tidak pernah ada suatulaporan idependen kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangmenyatakan bahwa tergugat dinyatakan bersalah dan bahkan tidak pernahada RUPS ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)yang menyatakan para TERGUGAT telah berbuat kesalahan sehinggamerugikan Penggugat.

Bahwa ketentuan yang mewajiban perusahaan memperolehpersetujuan RUPS terlebih dahulu dalam melakukan transaksimaterial adalah ketentuan angka 2 dan angka 3 dalamLampiran Keputusan Ketua Bapepam No.

Bahwa, sekalipun jika tindakan Tergugat IV menimbulkan kerugianterhadap Penggugat dan membahayakan eksistensi Penggugatsebagai Perseroan Terbuka, gugatan a quo tetap belum waktunyadiajukan atau prematur karena gugatan a quo belum mendapatkanpengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugat;5.

Pasal 102 ayat (1) UUPT menyebutkan :Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk ;a. Mengalinkan kekayaan Perseroan ; ataub.

Print out (cetak) informasi elektronik pengumuman RUPST & RUPS LB PT.HITS tertanggal 28 Februari 2007 (diberi tanda T.I.II.IIl 1) ;2. Print out (cetak) informasi Elektronik pengumuman RUPST & RUPS LB PT.HITS tertanggal 15 Juni 2007 (diberi tanda T.1.II.II 2) ;70. Print out (cetak) informasi elektronik pengumuman RUPS T & RUPS LBPT. HITS tertanggal 26 Juli 2007 (diberi tanda T.I.II.II 3) ;. Print out (cetak) informasi elektronik pengumuman RUPS T & RUPS LBPT.

Nomor 2301 K/Pdt/2016dijanjikan oleh Tergugat tidak pernah direalisasikan, namun demikianPenggugat tetap bekerja dengan sungguhsungguh sebagai Direkturperusahaan;Bahwa sesuai Pasal 96 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007:Pasal 96(1) Ketentuan tentang besamya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;Bahwa pada tanggal 14 November 2012, secara sepihak, sewenangwenang dan melanggar hukum, Tergugat mengeluarkan Surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) Nomor 1051/HRMngr/API/XI/2012

Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan;Meninggal dunia;Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;o aocDinyatakan jatuh pailit atau suatu keputusan pengadilan yangmenyatakan bahwa dia berada dibawah pengampuan;Bahwa sesuai Pasal 94 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007:Pasal 94(1).

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan olehpendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (2) huruf b;(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali;(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tatacara pencalonan anggota Direksi;(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian

anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut;(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;Halaman 3 dari 13 hal.

Nomor 2301 K/Pdt/2016(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggotaDireksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalamjangka waktu paling iambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggalkeputusan RUPS tersebut;(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belumdilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan ataupemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yangbelum

saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;

LB PT.Bangun Megah Semesta;

Bangun Megah Semesta, tanggal 06 Maret 2012;

BMS; Bahwa Akta No. 35 tanggal 19 Desember 2011 adalahtentang RUPS PT.

BMSyaitu Conti Chandra; Bahwa Akta No. 1 intinya adalah tentang adanyaperubahan jadwal pembayaran pembelian saham; Bahwa undangan RUPS pada tanggal 2 Desember 2011sampai dan setiap ada undangan dari PT.

BMS untuk RUPSsaksi selalu hadir; Bahwa RUPS pada tanggal 2 Desember 2011 dilaksanakansekitar pukul 10.00 Wib dan keputusan RUPS pada saat itu telahsetuju dengan sejumlah agenda dan putusan para pemegangsaham;Halaman 108 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm Bahwa pada saat RUPS para pemegang saham hadir,hanya 1 (satu) orang yang tidak hadir yaitu Andres Sie; Bahwa diterbitkannya Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 telahmemenuhi syarat dan para pemegang saham telah setujudiadakan rapat pada tanggal

tahunan dan RUPS luar biasa.

RUPS tahunanmenyangkut masalah tanggungjawab Direksi di masamasa yanglalu sebagaimana amanah dari undangundang PT dan rencana kedepan perusahaan.

) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku.18. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.19. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.21. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.22. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.24. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara 25. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT.

Setelah itu barulah dilaksananakan RUPS Terbatas.Bahwa setahu saksi, ada 2 (dua) jenis RUPS.

Yaitu RUPS Tahunan danRUPS lainnya.Bahwa RUPS Tahunan adalah Rapat yang dilakukan untukmembicarakan halhal yang diperlukan dalam tahun berjalan.Bahwa dasar dilakukannya RUPS adalah Anggaran Dasar Rumah TanggaPasal 1 dan Pasal 2.Bahwa RUPS Terbatas termasuk didalam RUPS lainnya.Bahwa sebelum tahun 2014 tidak ada dilakukan RUPS Terbatas.Bahwa dalam masa periode kepemimpinan Gubernur sebelumnya saksitidak tahu apakah ada dilakukan RUPS Terbatas terkait denganreorganisasi.Halaman 89 dari 360 Putusan

Bukan direksi dan lainnya.Bahwa saat dilaksanakannya RUPS, ada daftar hadir pemegang sahamdan dituangkan dalam notulen.Bahwa Saksi tidak tahu siapa notulen pada saat dilaksanakannya RUPS,karena saksi tidak pernah diikutsertakan di dalam RUPS.Bahwa RUPS tahun 2014 dilaksanakan di April atau Mei Tahun 2015.Bahwa seharusnya RUPS dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulansebelum tutup buku.Bahwa dasar hukumnya RUPS dilaksanakan paling lambat 6 (enam)bulan sebelum tutup buku adalah anggaran dasar nomor

terbatas termasuk didalam RUPS Lainnya.Bahwa RUPS Terbatas termasuk di dalam RUPS Lainnya karena didalamprosesnya ada persetujuan Gubernur Maluku dan Walikota Ambonsebagai Pemegang Saham Pengendaii.Bahwa RUPS Terbatas dilakukan atas dasar Anggaran Dasar PT BankMaluku Pasal 15 ayat 1 A.Bahwa Yang menghadiri RUPS terbatas adalah Komisaris dan direksi PTBank Maluku.Bahwa Tugas saksi didalam pengadaan RUPS Terbatas adalahmenyiapkan suratsurat.Bahwa RUPS Terbatas diadakan pada tanggal 13 November 2014

PT Bank Malukuhanya dikenal 2 (Dua) forus RUPS yaitu, RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa sedangkan mengenai RUPS Terbatas tidak diatur dalam AnggaranDasar. disamping itu, sesuai ketentuan AD maka setiap RUPS harusdipimpin oleh Komisaris Utama dan jika berhalangan maka RUPS dapatdipimpin oleh salah satu Komisaris dan harus dihadiri Notaris untukdibuatkan Berita Acaranya dan selanjutnya keputusan RUPSditandantangani oleh Komisaris Utama / Komisaris selaku WakilPemegang Saham. dalam kenyataannya, RUPS