EWF, maka pihak atau orang tersebut harus berhadapandengan Terdakwa, selanjutnya supaya penjualan tanah dapat meyakinkan PT.KK bahwa tanah tersebut tidak terjadi tumpang tindin penguasaannya,Terdakwa bersamasama dengan saksi M. Zaki menentukan tentang letak tanahyang sudah diganti rugi oleh PT. EWF dan kemudian dibuat dalam bentuk :berita acara surat pernyataan / penjelasan kedudukan lokasi lahan wilayahDesa Teluk Jambu yang diganti rugi oleh PT.

ruang wilayah HTIyang akan dialokasikan bagi masyarakat serta Peraturan bersama 4 Kementrian(PU, Kehutanan, BPN dan Kemendagri) menetapkan Permen no PB. 3/2014tentang penyelesaikan hak hak rakyat di kawasan hutan, yang melibatkanmasyarakat desa sebagai anggotanya juga memerlukan dokumen perijinan inidalam format shp yang dapat diakses publik secara cepat oleh tim IP4T yang dikoordinir BPN disetiap kabupaten dgn merujuk pada ajuan masyarakat, untuksegera menetapkan status 30.000 desa yang bertumpang tindin

Asas kepastian hukum, terbukti tanah Penggugat dokumentasihukumnya tumpang tindin dengan dokumentasi hukum yangditerbitkan Tergugat.2. Asas ketidakberpihakan, terbukti Tergugat dalam penerbitanSertipikat Hak Milik (SHM) berpihnak kepada atas nama sertipikatkarena faktanya walaupun batasbatas tanah tidak jelas namunSertipikat tetap diterbitkan.3.

Asas keterbukaan, terbukti Tergugat tidak pernah menjawab danmenjelaskan serta bersikap terbuka atas surat yang Penggugatlayangkan perihal adanya tumpang tindin dokumentasi hukum atastanah milik Penggugat.6. Asas pelayanan yang baik, terbukti Tergugat bersikap tidakresponsif atas surat pemberitahuan yang Penggugat layangkan,bahkan sampai detik ini Surat Penggugat tidak pernah dijawab.25.

Turut Terugat melakukan pengukuran lokasi atas tanah Penggugat yangtidak dihadiri sendiri oleh Penggugat dengan hasil pengukuran lapangantertuang dalam Berita Acara Pengukuran tanggal 11 Agustus 2018;Bahwa kemudian pada tanggal 07 Desember 2015 Kantor Polisi DaerahBener Meriah berkesimpulan untuk menghentikan perkara tersebut (SP3)berdasarkan surat SP2HP Kepolisian Resor Bener MeriahNomor:B/263/XII/2015/Reskrim dan menyarankan untuk terlebin dahulumenempuh jalur perdata karena terdapat tumpang tindin

Putusan Nomor 1431/B/PK/PJK/2017yang lain, yakni asas kepastian hukum (Legal Certainty);Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)bahwa Asas Kepastian Hukum dibidang perpajakan meletakkanhukum sebagai pedoman yang bersifat pasti sehingga pemenuhanhak dan kewajiban perpajakan dilakukan tanpa adanya keraguandan tidak terdapat tumpang tindin pelaksanaan kebijakanperpajakan bagi Wajib Pajak;bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, LNG PROJECTmemiliki skema bisnis yang tidak normal atau tidak lazim dalamketentuan

Kalman Bora sehingga memicu terjadinyatumpang tindin kepemilikan dan rawan terjadinya pertengkaran/perselisihan;j. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2005 terbit Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 71 a.n. Ferany Yohana Kelurahan Karang Joang yangditandatangani oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor PertanahanBalikpapan yang tidak menggunakan alas hak yang sah dan tanggal 28April 2006 diterbitkan sertifikat a.n. Inara, M.

halaman Putusan Nomor 572/Pdt/2021/PT MDNBahwa disamping hal tersebut berdasarkan fakta dipersidangan instansipemerintahan (pihak BPN) yang menerbitkan Sertifikat yang diajukan olehPembanding/Tergugat sebagai bukti dipersidangan tidak pernah dihadirkanbaik sebagai saksi untuk melakukan klarifikasi terkait penerbitan alas hak yangdiajukan Pembanding/Tergugat, yang mana hal tersebut sangatlah pentinguntuk mengetahui fakta hukum tentang pertimbangan judex factie terkait alashak yang dinyatakan tumpang tindin

RPS sertamembuat perjanjian kerjasama dengan para pemilik tanah (warga Desa BudayaPampang), yang tumpang tindin dengan lokasinya Penggugat serta WIUPberbatasan langsung dengan IUPOP PT. DUM dan Koperasi Serba UsahaPEMUNG TAWAI.

RPS serta membuat perjanjiankerjasama dengan para pemilik tanah (warga Desa Budaya Pampang), yangtumpang tindin dengan lokasinya Terbanding semula Penggugat serta WIUPberbatasan langsung dengan IUPOP PT. DUM dan Koperasi Serba UsahaPEMUNG TAWAI;Bahwa dengan demikian, dalam surat perjanjian kerja sama tanggal 12 April 2013tersebut, obyek perjanjiannya tidak jelas.

para petanitersebut pada butir g diatas, tidaklah jelas lokasinya, baik di petamaupun di lapangan karena tidak ditetapkan dengan jelas padapersil bekas hak erfpacht mana yang dimaksudkan dalam acarapengeluaran tersebut, dan sementara itu 1551 KK petani belummenguasai tanah garapan manapun.i. bahwa dengan demikian pemberian HGU tersebut, pada bagianbagian tertentu yang diberikan HGU, tumpang tindih dengan arealobyek landreform yang telah lebih dahulu ditegaskannya (tahun 1981),begitu pula tumpang tindin

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan...dstBahwa dalam posita gugatan no. 12 s/d 15 ..dst, Para penggugat telahmendalilkan sebagai pemilik dari SHM No, 259, 290, 323, 613, 308, 437,204, 71 dan 200, terletak di Desa Tegalrejo yang diterbitkan berdasarkanSurat Keputusan Gubernur KDH.TK.I Jawa Timur tanggal 18101980 No.DA/218/SK/HM/1980dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal30 Desember 1981 nomor SK. 208/DJA/1981dan merasa terhadapsertipikatsertipikat tersebut masuk/tumpang tindin

Putusan Nomor 225 K/TUN/2014Tbk. yang dihidupkan tersebut tumpang tindin dengan kuasakuasapertambangan perusahaan lain yang telah ada sebelumnya;Bahwa yang pasti secara faktual Pemohon Kasasi telah menempuhsesuai prosedur hukum dan tidak tergesagesa dalam mengambil suatutindakan hukum dalam menerbitkan surat keputusan pembatalan danpencabutan (quod noun) objek gugatan sesuai putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap sehingga keputusan tersebut tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuri libeli) :Bentuk gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas atau tidakterang, bahkan rancu dan saling tumpang tindin antara bentuk GugatPerwakilan Kelompok (Class Actiori) berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002dengan Gugatan Konvensional yang juga kacau dan tumpang tindih antarabentuk gugat individual dengan bentuk kumulasi (Samenvoeging) sepertidijelaskan dibawah ini:1.

Batam, selanjutnyaMARJONI Bin USMAN diminta oleh saksi ZABUR ANJASFIANTO untukmembuat permohonan baru namun saksi koroban MARJONI BIN USMANmenolaknya dengan alasan takut tumpang tindin karena sudah adapermohonan sebelumnya; Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 tersebut saksi korbanMARJONI Bin USMAN dihubungi oleh saksi FRANGKY LUMBAN TOBINGuntuk datang ke Bank Mandiri Jodoh untuk membicarakan terkait kelanjutanpengurusan lahan tersebut, lalu saksi MARJONI Bin Usman datangbersama anaknya yang

Batam, selanjutnyaMARJONI Bin USMAN diminta oleh saksi ZABUR ANJASFIANTO untukmembuat permohonan baru namun saksi koroban MARJONI BIN USMANmenolaknya dengan alasan takut tumpang tindin karena sudah adapermohonan sebelumnya; Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 tersebut saksi korbanMARJONI Bin USMAN dihubungi oleh saksi FRANGKY LUMBAN TOBINGLUMBAN TOBING untuk datang ke Bank Mandiri Jodoh untukmembicarakan terkait kelanjutan pengurusan lahan tersebut, lalu saksiMARJONI Bin Usman datang bersama

libel)maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard).Menimbang bahwa atas telah dinyatakannya gugatan tidak dapat diterimamaka dengan demikian Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkaranya.DALAM REKONPENSIHalaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN DpsMenimbang, bahwa demikian pula oleh karena eksepsi Tergugat ditolakdan gugatan pada pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima ((nietontvankelijke) sehingga agar tidak tumpang tindin

gugatan Penggugat semakin kabur atas objek sengketa, karenaPenggugat tidak mengetahui bagaimana perolehan atas tanah yangdijadikan objek sengketa, baik Penggugat maupun Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.Bahwa Tergugat Ill dapat mengakui bahwa ada terjadi hal kekeliruan dalammenerbitkan Surat Keputusan Hak atas tanah tanah kepada Tergugat danTergugat Il, apabila keduanya berindikasi terjadi tumpang tindin

dipertimbangkan bersamasama dengan pokok perkaramaka dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, tuntutan provisitersebut tidak beralasan secara hukum dan haruslah ditolak.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tuntutan provisitersebut telah mencakup pokok perkara karena soal keberadaan SHM No.384/Girian Bawah atas nama FRANKY LINDO, dan soal letak dan batasbatasobjek eksekusi (pondasi dan bangunan pagar) yang tumpang tindin

;Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat berpendapat demi kepastian hukum dan agartidak terjadi tumpang tindin dalam putusan pengadilan, maka Tergugat mohon agar MajelisHakim menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidakidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa karena prinsip ne bis in idem;.KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT :10.Bahwa, dalam perkara nomor 649/PdtG/2012/PN.Sby, disebutkan bahwa Penggugatadalah PT

JOHAN SUGIARTO/Penggugat belumditerbitkan karena adanya surat keberatan dari Tergugat II dan Tergugat III,tanggal 09 September 2014 kepada Badan Pertanahan Nasional Samarindadengan alasan tumpang tindin dengan kepemilikan Tergugat II dan TergugatIII;8.

Bahwa Tergugat secara gegabah atau tidak cermat,oleh karena adanya kesalahan tumpang tindin atas objek tanah telahmemasukkan bidang tanah milik Penggugat seluas: 80 hektar kedalamareal tanah sertipikat HGB Nomor 5/Margamulya, Gambar PetaSituasi/Surat Ukur Nomor 27.03.00001 tertanggal 22 Januari 1998, Luas:3,264,125 m? padahal Penggugat tidak pernah mengalihkan hakkepemilikan tanah tersebut kepada siapapun dan dengan cara apapunjuga;Asas Tertib Penyelenggaraan Administrasi Negara.

Hakim ini juga diperkuat denganlogika hukum yang mana Para Tergugat mendirikan bangunan di atas tanahmilik Para Tergugat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor: 05446 (VideBukti Surat T1) yang dikeluarkan pada Tahun 2016 yang mana Sertifikat HakMilik tersebut didasarkan pada Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor1948/SKGR/I/2016 (Vide Bukti Surat T12), maka dapat dipastikan KelurahanUkui telah memastikan lokasi tanah yang diurus kepemilikan Sertifikat HakMilik oleh Para Tergugat sedang tidak tumpang tindin

Sumatera AgroHalaman 11 dari 162 halaman Putusan Nomor: 23/G/2017/PTUN.JBI.Mandiri seluas 9.658 ha, yang tumpang tindin dengan wilayah izinusaha pertambangan (WIUP) yang telah diberikan izin kepadaPenggugat seluas 1.188 Ha sebagaimana Izin Kuasa PertambanganNo. 46 Tahun 2008, sehingga dengan terjadinya tumpang tindih IzinUsaha Pertambangan a.n. Penggugat dengan Izin Usaha Perkebunanatas nama PT.

Dan lain hal nya apabila Izin UsahaPertambangan Penggugat, bertumpang tindin dengan = IzinPertambangan pihak lain yang merupakan jenis usaha dan jenispengelolaannya yang sama;.

Sumatera AgroMandiri seluas + 9.658 Ha tidak menerangkan lokasi serta koordinatdari kebun kelapa sawit dari Tergugat II Intervensi;Bahwa selain itu, teroukti Penggugat tidak dapat membuktikan dasarhukum tentang adanya tumpang tindin antara lokasi perkebunandengan lokasi pertambangan;Bahwa terbukti berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang IzinLokasi sebagaimana Surat Keputusan No. 01 Tahun 2011 tertanggal4 Januari 2011, dengan luas + 10.200 Ha., Lokasi perkebunan kelapasawit milik Tergugat II Intervensi