Ditemukan 6291 data
57 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat selaku Perseroan Terbatas melanggarUndang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, BAB XIllPasal 157 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (1,2),Yaitu Perseroan yang telah memperoleh status Badan Hukum berdasarkanperaturan perundangundangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelahberlakunya undang undang ini wajidb menyesuaikan anggaran dasarnyadengan ketentuan undang undang ini, sebagai Badan Hukum, PT.Sempurna Ready Mix Concrete, hanya memiliki Akta Perubahan dan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS
) yang mendapat pengesahan padatanggal (3 Desember 2003), dan tidak pernah menyesuaikan AnggaranDasarnya hingga tahun 2014, sebagaimana yang diatur oleh UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 157 (3);Kemudian selama 10 tahun tidak pernah melaksanakan RUPS tahunan danRUPS lainnya sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang PerseroanTerbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 78 ayat 1 dan 2 yaitu RUPS terdiriatas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, dan RUPS tahunan wajib diadakandalam jangka
memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 4 April 2016 danjawaban memori kasasi tanggal 12 April 2016 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa terkait dengan /egal standing Termohon Kasasi karenaberdasarkan pendirian sebuah badan hukum yang sah dan untuk penyesuaianterhadap Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Termohon Kasasi telahmelakukan RUPS
Terbanding/Penggugat : Ibu NUR DJARONIH
Turut Terbanding/Tergugat : VIVI NOVITA RANADIREKSA
89 — 85
Bahwa di samping Pihak PENGGUGAT mengalami kesulitan untukmenagih uang sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima jutarupiah) dari Pihak (T.D, juga dalam hal diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), maka RUPS tidak bisa mengambil suatukeputusan karena harus disetujui lebih dari 1/2 (Satu perdua) bagiandan jumlah seluruh saham, karena jumlah saham yang dimiliki olehmasingmasing pihak sama banyaknya, yaitu : Pihak (T.I) dalamkedudukannya sebagai pemilik saham memiliki saham sebanyak 500(lima ratus
DUALIMAMISFALAH INDONESIA disahkan oleh pejabat yang berwenangsebagai badan hukum, namun realitasnya Pihak (T.I) tetap tidak maumemenuhi kewajibannya kepada Pihak PENGGUGAT yangberlangsung sampai dengan gugatan ini didaftarkan di PengadilanNegeri Jakarta Selatan dan ditambah alasan lain, yaitu bahwa karenasudah berjalan 1 (satu) tahun lewat Pihak (T.I) selaku DIREKTUR tidakmau memberikan pertanggungjawaban melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) kepada Pihak PENGGUGAT selakuKOMISARIS, padahal dalam
DUALIMA MISFALAHINDONESIA yang berkedudukan di Jakarta ini, pelaksanaannya sangattergantung/ditentukan oleh kehendak dari salah satu pihak saja, incasu; Pihak (T.l) selaku DIREKTUR tanpa bisa dimintaipertanggungjawaban, dan juga sangat menguntungkan (ditinjau darisegala hal) Pihak (T.I), terbukti dengan adanya kemilikan saham olehmasingmasing pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT SATU) secarasama jumlahnya, yaitu sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembarsaham, maka setiap diadakan RUPS tidak bisa mengambil
Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 6, dan 7 adalah tidak benardan tidak beralasan serta mengadaada oleh karena itu TERGUGAT merasa perlu menyampaikan halhal sebagai berikut :4.14.2Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka6 dan 7 seakanakanPENGGUGAT telah melaksanakan anggaran dasar perseroanterbatas dengan sebenarbenarnya dengan menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bahkan lebih daripadaitu Seakanakan TERGUGAT tidak mau melakukan laporanpertanggungjawaban melalui Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) kepada
Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak pernah menghiraukanpermintaan TERGUGAT untuk memberikan perhitungan danmelaksanakan kewajiban sebagaimana invoice dan hutangoperasional perusahaan membuat laporan pertanggungjawaban dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidakdapat dilaksanakan yang mengakibatkan adanya perselisihanantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;. Bahwa Oleh karena adanya perselisihan antara TERGUGAT sebagai Direktur dan PENGGUGAT sebagai KomisarisPT.
233 — 137
Bahwa sejak tanggal didirikannya Termohon sampai dengan diajukannyaPermohonan ini, Termohon belum pernah menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan, dan oleh karenanya Pemohon sampaidengan diajukannya Permohonan ini belum pernah menerima undangan RUPS,sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang No. 40Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (vide Pasal 78 ayat (2) dan ketentuan sebagaimanatercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan (vide Pasal 16 ayat (2)), yangmenentukan sebagai berikut
Laporan Tahunan yangpernah disusun dan disampaikan oleh Direksi Perseroan untuk diperiksa olehPemohon selaku pemegang saham Perseroan, terhitung sejak tahun pendirianPerseroan sampai dengan diajukannya Permohonan ini.Bahwa Pemohon telah berulang kali menyampaikan permohonan baik lisanmaupun tertulis kepada Perseroan cq Direksi Perseroan untuk memperolehLaporanTahunan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada laporankeuangan, konfirmasi mengenai mengapa tidak pernah ada undanganpenyelenggaraan RUPS
Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neraca akhirtahun buku yang baru lampau dalam pebandingan dengan tahun bukuyang sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku sebelumnya, laporanlaba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, danlaporan perubahan ekuitas, serta catatn atas laporan keuangan tersebutPasal 75Ayat (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keteranganyang berkaitan dengan perseoan dari Direksi dan/atau Dean Komisaris,sepanjang berhubungan
tersebut, selurun peserta Rapattelah diberikan bundel yang salah satu isinya adalah laporan Keuangan 2003Hal 11 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.10.11.2007, sehingga demikian sangat jelas dalildalil yang Pemohon sampaikanadalah tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya;Bahwaberkalikali Pemohon menyatakan dalam permohonan aquo bahwaPemohon merasa tidak pernah mendapatkan haknya, padahal secara jelas dannyata serta didasarkan pada buktibukti yang ada, setiap undangan RUPS
itu, dan kalau itu tidak dilakukan maka itu bukanperusahaan yang baik, karena dengan RUPS tersebut dapat diketahui bahwaadanya penambahan modal ataupun pengurangan modal dan itu harusditentukan dalam RUPS, jadi bukan hanya untuk laporan setiap tahun sajatermasuk dalam hal hal keuangan dalam perusahaan ;Bahwa hasil daripada RUPS biasanya dikirimkan kepada pemegang saham, dansebelumnya pemegang saham dilakukan undangan dalam RUPS tersebut tidakhanya dalam bentuk pengumuman saja ;Bahwa laporan tahunan
71 — 63
Diskriminasi Tentang Status PenggugatBahwa sesuai dengan RUPS pada tahun 2011 telah ditetapkanPenggugat selaku Direksi (ic.
Umum Pemegang Saham(RUPS) tersebut, namun oleh karena bet (tanda pengenal) Penggugatsebagai pekerja di perusahaan Tergugat telah ditarik, maka Penggugat tidakdapat lagi masuk ke komplek perusahaan Tergugat untuk bekerja.5.
Tidak benarPenggugat diajak secara tibatiba menghadiri RUPS, Tidak benarPenggugat menolak RUPS.Bahwa dalil Penggugat pada angka 5, 6, 7 dan 8 gugatan a quo tidakrelevan dengan Tergugat dan karenanya Tidak Benar.
Terbandingmenolak dalil ini sejak dalam persidangan dan kesimpulan perkara.Pembanding selaku anggotaDireksi ditentukan gajinya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Dan pembanding sangat dipastikan menerima keputusan RUPS terkaitgaji Pembanding dan karenanya Pembanding menjabat sebagai salahsatu anggota Direksi.
Oleh karena, sebagai salah satu daridewan Direksi dipastikan dapat menghadiri RUPS khususnya padakesempatan waktu RUPS pengangkatan Pembanding selaku salah satuanggota Direksi.Bahwa bukti Pembanding terkait besaran gaji Direksi berupa lembarankertas berisikan tulisan namun tidak memuat identitas apapun terkaitsiapa pemilik atau penerbit surat a quo.
SHANKAR SUNDERDAS MANGHWANI
Termohon:
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar
221 — 53
Memberikan izin kepada para Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa dengan agenda rapat:Inventarisir mesinmesin dan alatalat pendukung produksi.Perubahan Pengurus dan susunan Direksi.Penetapan dan penunjukan Akuntan Publik.Menunjuk sendiri Notaris yang bertugas mencatat dan membuat berita acara hasil RUPS LB.
Guna Kadota Manunggal No.73 tanggal 26 April 1996;1 (Satu) berkas foto copy Akta Pembentulan No. 2 tanggal 2 Januari 1997;1 (Satu) berkas foto copy Pernyataan Keputusan rapat No. 33 tanggal 29 Agustus 2008;1 (satu) berkas foto copy akta berita acara RUPS PT. Guna Kadota Manunggal No. 264tanggal 28 Juni 2010;1 (satu) berkas foto copy Akta Berita Acara RUPS PT. Guna Kadota Manunggal No. 74tanggal 8 Desember 2010;1 (satu) berkas foto copy Akta Berita Acara RUPS PT.
GUNA KADOTA MANUNGGAL sampai dengan tahun 2013;Bahwa sesuai RUPS tanggal 21 Agustus 2013 yang kemudian dituangkan dalam Akta No.26 tanggal 04 Februari 2014 Pernyataan Keputusan Rapat, terhadap PEMOHONdiberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur karena tidak bagus dan jahat di PT. GUNAKADOTA MANUNGGAL;Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Sdri.
Bahwa PEMOHON pada saat dirinya menjadi Direktur di PT.GUNA KADOTA MANUNGGAL dari tahun 2010 sampaidengan tahun 2013 selalu mendapat gaji dan fasilitaslainnya, adapun dengan dirinya saat ini menderita kerugiankarena sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 tidakmenerima gaji hal tersebut berdasarkan RUPS, PEMOHONtelah diberhentikan menjadi salah satu Direktur di PT. GUNAKADOTA MANUNGGAL sehingga kewajiban tentangpenggajian dari PT. GUNA KADOTA MANUNGGAL kepadaPEMOHON menjadi tidak ada;3.
RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.74 tanggal 8 Desember 2010(copy dari copy);Akta Berita Acara RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.167 tanggal 21 Februari 2011(copy dari copy);Akta Berita Acara RUPS PT.Guna Kadota Manunggal No.64 tanggal 12 Juli 2011 (copy daricopy);: Akta Jual Beli Saham No.65 tanggal 12 Juli 2011 (copy daricopy);Akta Jual Beli Saham No. 168 tanggal 21 Februari 2011 (copydari copy);Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Kadota Textile Industries No.26 tanggal 4 Februari2014 (copy dari copy
937 — 417
Santoso Teknindo baik secara lisanmaupun secara tertulis serta untuk mengadakan:Permohonan mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham),PT. Santoso Teknindo/"klarifikasi mengenai:a. Perusahaanperusahaan yang baru di bentuk/dibuat olehanggota Direksi atau Komisaris/oemegang saham lainnya,dimana perusahaan tersebut mempunyai maksud dan tujuanyang sama dengan PT. Santoso Teknindo;b. Bahwa perusahaan yang baru tersebut, banyakmempergunakan fasilitasfasilitas milik PT. Santoso Teknindo;c.
Santoso Teknindo (RUPS), pada hari Jumat tanggal 21Oktober 2011 (Bukti P 7/ terlampir), dengan pokok acara;Membicarakan mengenai asetaset milik Perseroan dan asetasetmilik pribadi Bapak Tody Santoso yang dijadikan jaminan di Bank;Membicarakan mengenai perusahaanperusahaan yang barudibentuk/dibuat oleh anggota Direksi atau Komisaris/pemegangsaham lainnya, dimana perusahaan tersebut mempunyai maksuddan tujuan yang sama dengan Perseroan.Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.
Santoso Teknindo, dan yang telah di rapatkan dalam RUPS PT.Santoso Teknindo tertanggal 21 Oktober 201 1;5. Bahwa berdasarkan pasal 138 dan pasal 141 UndangUndangNo.40 tahun 2007, kami mohon kehadapan Ketua PengadilanNegeri Tangerang agar;a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;b. Menetapkan diadakan pemeriksaan, dan meng audit sertaappraisal, terhadap Perusahaan PT. Santoso Teknindo;c. Menunjuk dan mengangkat 3 orang ahli untuk melakukanpemeriksaan dan mengaudit terhadap PT.
saham, yakni;e Pemohon telah pernah meminta secara langsungmengenai data atau keterangan yang berkaitan dengandugaan PMH yang dilakukan oleh Perseroan, anggota Direksi atau DK;11e Namun permintaan data atau keterangan' secaralangsung itu ditolak atau tidak diperhatikan olehPerseroan; Syarat keempat ini ditegaskan pada pasal 138 ayat (4) yangmengatakan, permohonan pemeriksaan terhadap Perseroanbaru dapat diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu memintadata atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS
236 — 55
LandakBarajaki yang diambil di luar RUPS tertanggal 25 Februari 2015, diberitanda T.I2;Foto Copy Surat Keputusan No. 010/Dirut/PT.LB/II/2015 yang dikeluarkan diJakarta tertanggal 26 Februari 2016, memutuskan tentang PengangkatanBapak Agus Thalis selaku Penanggung Jawab Divisi Air, diberi tanda T.I3;Foto Copy . Buku Tabungan Bank Kalbar No Rekening 0525005291 atasnama Agus Thalis, untuk transfer gaji selaku karyawan, diberi tanda T.I4;Foto Copy Akta Notaris Soebiantoro, SH.
No Akta 25 tanggal 24 Maret 2015tentang pernyataan keputusan seluruh pemegang saham yang diambil diluar RUPS PT Landak Barajaki, diberi tanda T.15;Halaman 10 Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/PLW/201 7/PN.Ptk10.11.12.13.Foto Copy Akta Notaris Soebiantoro, SH, Akta No 03 tertanggal 07 April2016, tentang pernyataan keputusan RUPS Tahunan PT Landak Barajaki.
;Bahwa Setelah RUPS tersebut Terlawan tidak pernah lagi masuk kerja;Bahwa Gaji Terlawan sebagai Direktur dan sebagai penanggung jawabDivisi Air adalah sebesar Rp.8.500.000,(delapan juta lima ratus riburupiah);Bahwa Setahu saya sampai saat ini tidak ada Surat Keputusan (Sk)pemberhentian terhadap Terlawan yang dikeluarkan oleh PT.
LandakBarajaki, jadi Terlawan hanya diberhentikan secara lisan sajaberdasarkan hasil keputusan RUPS;Bahwa saksi tidak bekerja di PT. Landak Barajaki lagi sejak 28 Juli 2017;Ya, saat RUPS Terlawan ada menghadiri pertemuan tersebut dan saatdia diberhentikan dengan namanya tidak lagi masuk dalamkepengurusan yang baru Terlawan tidak ada berkomentar apapun;Bahwa Setahu saksi Terlawan pernah dibuatkan Surat Keputusan (SK)pengangkatan oleh PT.
Bahwa dengan adanya keputusan RUPS tanggal 10 Maret 2016 penggugatbukanlah bagian dari karyawan yang dimaksud seperti yang dituntut olehpenggugat/terlawan.7. Bahwa dengan adanya keputusan RUPS itu penggugat/terlawan merupakanbagian inti dari struktur suatu perusahaan PT.Landak Barajaki/jajaran direksi.8.
Zenal Mahfud Falah
Tergugat:
1.Abdul Majid,
2.Dr. Muhammad Syafii Antonio, MEc,,
3.Ir. Agus Haryadi,
4.H. Mahmud Ali zain,
5.Drs. Moch. Ikrom,
Turut Tergugat:
1.Notaris PPAT Arminawan, SH,
2.Eksekutif IKNB syariah Otoritas Jasa Keuangan RI,
223 — 201
Keputusan RUPS denganmenyebutkan Alasannya.
Bahwa RUPS sebagai organ tertinggi perusahaan yang memilikikewenangan penuh berkaitan terhadap halhal yang terbaik bagiperusahaan, diantaranya untuk memberhentikan direktur utama darijabatannya;6. Bahwa Mekanisme RUPS sirkuler in casu sah berdasarkan hukum,merujuk pada:a.
Bahwa terhadap sahnya mengenai keputusan RUPS tersebut maka harusada kuorum yang harus dipenuhi agar keputusan tersebut dapat diambil.
Bahwamengenai jumlah quorum tersebut telah disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1)Undang Undang Perseroan Terbatas bahwa RUPS dapat dilangsungkan jikadalam RUPS lebih dari +2 ( satu perdua ) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili kecuali Undang Undang dan / anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar;Menimbang, bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, oleh karena dalamsuatu perseroan terbatas,
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa. Bahwa secara umum RUPS harus dilaksanakan dalam bentukkonvensional, yaitu seluruh pemegang saham hadir secara fisik dan berkumpuldalam suatu tempat. Namun pada prakteknya, sering terdapat kesulitan untuk*"mengumpulkan para pemegang saham secara bersama sama sedangkanputusan RUPS sangat diperlukan untuk suatu masalah tertentu.
257 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
NellyAsli Sertifikat SHM Nomor 488 atas nama AGRIDJAROSYIDCover Note Nomor 15/NW/VI/2015 perihal Penjelasantanggal 11 Juni 2015 dari Notaris ABDUL WAHABCover Note Nomor 89 tanggal 21 Juni 2012 tentangAkta dan Dokumen Saat AkadAkta Perjanjian Kredit Nomor 391 tanggal 21 Juni 2012Notaris ABDUL WAHABAkta Pengakuan Hutang Nomor 392Akta Cessie Nomor 400Akta SKMHT Nomor 396Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 399Akta RUPS Nomor 388 Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2988 K/Pid.
Sus/2019 Akta RUPS Nomor 390Akta Personal Guarantee Nomor 395Akta Personal Guarantee Nomor 394Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 397Akta Subordinasi Nomor 398Salinan Rekening Koran PT. MCS periode 1/01/2017sampai dengan 21/07/2017Salinan Rekening Koran PT. MCS periode 1/01/2001sampai dengan 20/06/2013 18. Dokumen Kredit PT.
Nelly AprianiAsli Surat Permohonan Kredit tanggal 15 April 2013Asli Surat Permohonan Penambahan Plafond tanggal18 Juni 2013Asli Surat Kuasa tanggal 18 November 2015Copy Notulen RUPS di bawah tanganCopy SIUP PT. Berkah TrimitraAsli Laporan OTS tanggal 17 April 2013Copy Salinan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 22 Juli2011 atas nama PT. Berkah TrimitraSKDU tanggal 10 Desember 2013Daftar Hadir KPK Plafond Rp900.000.000,00(penambahan plafond) PT.
Sus/2019 Notaris ABDUL WAHAB, S.H., M.Kn.Asli Akta SKM Nomor 576 tanggal 27 Juni 2013 NotarisABDUL WAHAB, S.H., M.Kn.Asli Akta RUPS PT. Berkah Trimitra Nomor 268 tanggal27 Juni 2013 Notaris ABDUL WAHAB, S.H., M.Kn. 20. Dokumen KUR NELLY APRIANI pada BTN CabangCikarang, terdiri dari:Salinan Rekening Koran NELLY APRIANI periode01/01/2017 sampai dengan 21/07/2017Copy Addendum PKS antara PT.
BTN Persero, Tbk., Nomor40 tanggal 12 April 2016Copy Pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016Copy RUPS LB dan RUPS Tahunan PT. BTN Persero,Tbk., Nomor 42 tanggal 12 April 2016Copy Pengesahan Kemenkumham tanggal 4 Mei 2016Copy SK DITA SUCI ARINTA DEWI Nomor 268/Dir/2010Copy SK PUTRA FAJAR PRATAMA Nomor 190/Dir/2014Copy SK WAWAN SETYA D., Nomor 132/Dir/2013Copy SK BUDI WINATA Nomor 439/Dir/2011 dan 1 (Satu) bundel Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 2988 K/Pid.
113 — 24
Karya Karimun mandiri tanggal 31 Desember 2011; 32.Notulen hasil RUPS ( rapat umum pemegang saham ) PT. KARYA KARIMUN MANDIRI ;a) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 31 Desember 2011, dicatat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 39 / 2012. tanggal 11 Februari 2012;b) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 15 Desember 2012, dicatat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 300 / 2015. tanggal 22 Mei 2015; c) Notulen RUPS PT.
KKM tanggal 05 Agustus 2013, dicatat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 301 / 2015. tanggal 22 Mei 2015; d) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 31 Desember 2013, dicatat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 302 / 2015. tanggal 22 Mei 2015;e) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 29 Desember 2014, dicatat oleh notaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 303 / 2015. tanggal 25 Mei 2015;f) Notulen RUPS Luar Biasa PT.
Tanggal 19 Agustus 2015;g) Notulen RUPS Luar Biasa PT. KKM tanggal 21 September 2015, dilegalisasi oleh notaris ROSITA, SH. M.Kn dengan legalisasi nomor : 02 / L / 21 / IX / Not.R / 2015, tanggal 21 September 2015;33.
Karya Karimun mandiri tanggal 31Desember 2011;32.Notulen hasil RUPS (rapat umum pemegang saham) PT. KARYAKARIMUN MANDIRI ;a) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 31 Desember 2011, dicatat olehnotaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 39/2012. tanggal11 Februari 2012;b) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 15 Desember 2012, dicatat olehnotaris SRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 300/2015. tanggal22 Mei 2015;Halaman 7 dari 173 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN. Tpg33.34.c) Notulen RUPS PT.
Tanggal19 Agustus 2015;g) Notulen RUPS Luar Biasa PT.KKM tanggal 21 September 2015,dilegalisasi oleh notaris ROSITA, SH.
Karimun Nomor 6 tahun 2012 yang isinya menjelaskan bahwagaji dan tunjangan direksi ditetapbkan berdasarkan RUPS, namun terdakwatidak pernah mengajukan penetapan dan mengusulkan dalam RUPS tentangbesaran gaji dan tunjangan yang tersangka terima.
Tpg32.Notulen hasil RUPS ( rapat umum pemegang saham ) PT. KARYAKARIMUN MANDRI ;a)Notulen RUPS PT. KKM tanggal 31 Desember 2011, dicatat oleh notarisSRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 39 / 2012. tanggal 11Februari 2012;Notulen RUPS PT. KKM tanggal 15 Desember 2012, dicatat oleh notarisSRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 300 / 2015. tanggal 22 Mei2015;Notulen RUPS PT.
Karya Karimun mandiri tanggal 31 Desember2011;32.Notulen hasil RUPS ( rapat umum pemegang saham ) PT. KARYAKARIMUN MANDIRI ;a) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 31 Desember 2011, dicatat oleh notarisSRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 39 / 2012. tanggal 11Februari 2012;b) Notulen RUPS PT. KKM tanggal 15 Desember 2012, dicatat oleh notarisSRI SUGIARTINI, SH dengan nomor : Reg. 300 / 2015. tanggal 22 Mei2015;c) Notulen RUPS PT.
112 — 58
Pudji Redjeki Irawati, SH di Ujung Pandang melakukan perobahan atasdasar RUPS pengurus Perseroan tentang yaitu: 1). Perobahan Pengurus, 2).Kepemilikan Saham dan 3).
Florida Irene TodingMARS yang juga memiliki Saham terbesar kedua (15%) dalam Perseroan, tidakpernah mengikuti RUPS, tidak juga menjual Sahamnya, tidak pula menerimahasil penjualan sahamnya dan demikian pula Ir.
Abraham Toding;= Bahwa benar Agenda RUPS adalah penjualan saham Abraham Toding;= Bahwa benar pada saat RUPS tersebut telah terjadi penjualan saham milikAbraham Toding oleh Daniel Toding sesuai surat kuasa dan saat itu samasekali tidak ada yang keberatan;49 = Bahwa benar seluruh Saham Abraham Toding dijual saat itu; dan saksitidak mengetahui jumlah sahamnya dan saksi juga tidak mengetahuikenapa saham di jual;= Bahwa benar Notulen pada saat RUPS Capta Mul;ia Abadi adalah Ibu Nofidan Berita Acara RUPS
Pol.LP/131/XII/2007/Ditreskim dimana hasil penyidikan adalah bahwa Jual beli Sahammilik Abraham Toding pada BPR CMA Rantepao benar sudah terjualberdasarkan RUPS tanggal 27 Mei 1999 senilai Rp. 62.500.000.
BPR CAPTA MULIA ABADI masingmasing adalah Badan hukum yang berbeda,dan masingmasing melaksanakan RUPS ;Menimbang, bahwa oleh karena Badan hukum yang berbeda, dan masingmasingmelaksanakan RUPS sehingga daftar hadir pada RUPS pada PT. BPR CAPTA SAKTISEJAHTERA BONEBONE tidak dapat dipergunakan pada PT.
270 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.Kn.) tentang Pemberhentian Sementara Penggugat dariJabatan Presiden Direktur PT Darmo Green Land yang ditandatanganioleh Dewan Komisaris PT Darmo Green Land yaitu Tergugat , Ill danTergugat IV Batal Demi Hukum dan menyatakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT Darmo Green Land tanggal 24 Mei 2012dihadapan Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;Menghukum Tergugat II dan Penggugat untuk melaksanakan RUPS LuarBiasa PT Darmo Green Land dan memulihkan hak dan keadaanPenggugat sebagai
Presiden Direktur PT Darmo Green Land dalamwaktu selambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelan putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat Il tidakmelaksanakan, maka Majelis memerintahkan agar Tergugat VImelakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa PT Darmo Green Landselambatlambatnya 15 (lima belas) hari setelah Tergugat Il tidakmelaksanakan RUPS Luar Biasa;Menghukum Tergugat , Il, Ill untuk membayar gaji Penggugat selakuPresiden Direktur PT Darmo Green Land sebesar Rp10.000.000, 00
Direktur PT Darmo Green Landdengan mengangkat Ong Helen Wijaya selaku Direktur Baru PT DarmoGreen Land, sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakudan diperintahkan untuk mengadakan RUPS baru yang hingga sekarangbelum dilaksanakan, sehingga terhitung sejak Putusan Banding Nomor 122/PDT/2014/PT SBY., tanggal 30 April 2014, Ong Helen Wijaya/TerbandingHalaman 19 dari 32 Hal.
,tanggal 30 April 2014 pihak Ong Helen Wijaya/Terbanding/TermohonKasasi, dalam amarnya:Menyatakan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Darmo Green LandNomor 001SK/DK/V/2012 (Berita Acara RUPS PT Darmo Green Land AktaNomor 74 tanggal 24 Mei 2012 yang dibuat oleh Anita Lucia Kendarto S.H.
,M.Kn.) tentang pemberhentian sementara Penggugat dari Jabatan PresidenDirektur PT Darmo Green Land yang ditandatangani oleh Dewan KomisarisPT Darmo Green Land yaitu Tergugat , IIl dan Tergugat IV batal demihukum dan menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT Darmo Green Land tanggal 24 Mei 2012 di hadapan Tergugat V tidakmempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;Menghukum Tergugat II dan Penggugat untuk melaksanakan RUPS LuarBiasa PT Darmo Green Land dan memulihkan hak dan keadaan Penggugatsebagai
1.H.M. NAWIR, HM
2.MUH. SUDIRMAN
3.ACHMAD KHAIDIR, SH.MH
Tergugat:
1.HJ. SURIANA
2.SAFRUDDIN
3.SATRIANI
Turut Tergugat:
ARLAN, SH. M.Kn.,
147 — 80
REZKY RECIDEND TOPOYOmelakukan RUPS luar biasa untuk memberhentikan para Penggugatsebagai Dirtektur Utama dan Direktur PT.
RUPS Tahunan,b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut jugaRapat Umum Pemengang Saham(RUPS) luar biasa;Ayat 5 RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan danmemutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapatyang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan,memperhatikan peraturan perundangundangan sertaAnggaran Dasar;2) Pasal 11 ayat 7, Anggaran Dasar PT.
Pelaksanaan Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS) luar biasa yangdilaksanakan PT.
dipimpinoleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpinoleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris dipilin salah satu, Pasal 9 ayat 7Jika semua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapunyang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salahseorang anggota Dewan Komisaris, (5) Kuorum sudah memenuhi jumlahkuorum yakni seratus persen dari jumlah saham; Pasal 86 ayat 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: RUPS dapatdilangsungkan
REZKY RECIDEND TOPOYOmelakukan RUPS luar biasa untuk memberhentikan para Penggugat sebagaiDirtektur Utama dan Direktur PT.
190 — 100
Bimoli (BML);bahwa menurut Terbanding Pemohon Banding keliru dalam menafsirkan penegasanyang tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S465/PJ.42/2001dimana menurut Pemohon Banding tanggal efektif merger dan dimulainyapembukuan secara gabungan adalah pada saat persetujuan oleh para pihak yaitupada tanggal RUPS (16 Agustus 2006) padahal angka 12 huruf a Surat tersebutmenyatakan bahwa Yang dimaksud dengan tanggal efektif penggabungan usaha(merger) adalah tanggal penggabungan usaha yang disepakati
oleh para pihak yangbergabung sesuai ketentuan RUPS masingmasing pihak, dan sekaligus merupakantanggal dimulainya pembukuan gabungan.
Berdasarkan penegasan tersebut diatas, maka tanggalefektif merger dan tanggal dimulainya pembukuan gabungan adalah yang telahdisepakati oleh RUPS yaitu tanggal 1 Juni 2006 dan bukan tanggal RUPS dilakukan(16 Agustus 2006) sehingga sejak tanggal efektif merger yaitu 1 Juni 2006 seluruhpenyerahan yang terutang PPN wajib dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagaiSurviving Company;bahwa setelah mendengarkan keterangan dari Pihak Terbanding dan PemohonBanding serta memeriksa dokumen pendukung yang disampaikan
Dalam surat tersebut dijelaskan :Angka 12 huruf a : Yang dimaksud dengan tanggal efektif penggabungan usaha(merger) adalah tanggal penggabungan usaha yang disepakati oleh para pihak yangbergabung sesuai dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)masingmasing pihak, dan sekaligus merupakan tanggal dimulainya pembukuangabungan sebagaimana tercantum pada neraca awal gabungan yang dibuat olehpihak yang menerima pengalihan harta (Surviving Company);bahwa berdasarkan Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah
Terbanding, total DPP PPN Pemohon Banding selama Masa Januaris.d Desember 2006 adalah sebesar Rp.3.489.082.444.436,00 dengan rincian : Peredaran usaha cfm PPh Badan Rp 3.456.466Pendapatan lainlain (royalty) Rp 4.173.927Pendapatan lainlain (sewa tanah dan bangunan) Rp 8.619.662Pendapatan lainlain (sewa) Rp 4.274.400Pendapatan lainlain (lainlain) Rp 14.532.94Pemakaian sendiri Rp 1.011.532Jumlah penyerahan Rp 3.489.082 bahwa menurut Terbanding, sejak tanggal efektif merger sebagaimana disepakatidalam RUPS
32 — 104
Bahwa oleh karena Samsul Huda telah meninggal dunia pada hariRabo tgl 3 September 2014, maka pemohon sebagai Istrinya dan anakanak Pemohon dapat mengikuti RUPS serta dapat menggantikankedudukannya alm Samsul Huda bin Saman Hudi sebagai Komisaris.7.
Yaqgin bin Samsul Huda masih umur 10 th hinggasekarang yang merawatnya, mohon ditunjuk sebagai wali dari Wavia NauraValchana binti Samsul Huda berumur 15 th, dan Muhammad Vachr El Yaqinbin Samsul Huda masih umur 10 th hingga anak tersebut dewasa danmenurut hukum mampu melakukan tindakan yang berkenaan denganhukum.Penetapan Perwalian, nomor 0345/Pdt.P/2019/PA.TA Halaman 2 dari 15 hal tersebut dan juga untuk kepentingan Pemohon danpn, dibutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Agama Pemohon mengikuti RUPS
Yagin bin Samsul Huda masih umur 10 tahun; Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwaliankarena anak Pemohon masih dibawah umur sehingga untuk urusandengan bank, notaris, harus ada yang mewakill; Bahwa, saksi tahu Pemohon dan almarhum Samsul Hudamempunyai usaha Rumah Sakit Wafa Husada dan perumahan di jl.Sido Rukun Kelurahan Ngadilangkung; Bahwa Pemohon saat ini akan mewakili anakanak yang masihdibawah umur untuk dapat mewakili perbuatan hukum kedua anakPemohon utamanya untuk mengikuti RUPS
Huda masih umur 10 tahun; Bahwa saksi sebagai sopir keluarga mengetahui alasan Pemohonmengajukan perwalian karena anak Pemohon masih dibawah umursehingga untuk urusan perbuatan hukum harus ada yang mewakili; Bahwa, saksi tahu Pemohon dan almarhum Samsul Hudamempunyai usaha Rumah Sakit Wafa Husada dan perumahan di jl.Sido Rukun Kelurahan Ngadilangkung; Bahwa Pemohon saat ini akan mewakili anakanak yang masihdibawah umur untuk dapat mewakili perbuatan hukum kedua anakPemohon utamanya untuk mengikuti RUPS
Pemohon tersebut telah meninggal dunia,oleh karena dua (2) orang anak yang bernama Wavia Naura Valchana bintiSamsul Huda umur 15 tahun, dan Muhammad Vachr El Yagin bin SamsulHuda, umur 10 tahun tersebut masih di bawah umur (belum cakap untukmelakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukanpermohonan perwalian atas anak tersebut agar dapat mewakili kepentingananak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, terutama untuk dapatmewakili perbuatan hukum kedua anak Pemohon mengikuti RUPS
Terbanding/Tergugat I : Tuan SOEJONO PANTORO
Terbanding/Tergugat II : Nyonya JUNIAWATI
Terbanding/Tergugat III : Tuan SUSANTO AGUS TJAHJONO
Terbanding/Turut Tergugat : Tuan WIYONO PANTORO
74 — 54
Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah olehDewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Perseroan berakhir.2.
Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 4, benar Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 23 Nopember 2016 telahterbentuk pengurus perseroan yang baru untuk masa jabatan 5 tahun yaitu mulai 23112016 sampai dengan 23112021, yaitu :Direktur Utama : Tuan Soejono PantoroDirektur : Tuan Susanto Agus TjahjonoKomisaris : Nyonya Juniawati7.
Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 7, 8, 9, 10 dan 11, tidak benarapabila PT Sumber Pangan Nusantara tidak pernah melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) setelah pergantian pengurus sebagaimana terurai padajawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat angka 6.Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 PT Sumber Pangan Nusantaramenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara patutdengan mengundang semua Pemegang Saham .
Rapat Umum PemegangSaham bertempat di Resto Pondok Kampoeng Nelayan, Jalan Singosari nomor30 Kota Kediri ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut dihadiri olehPenggugat, Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill dan Turut Tergugat (100 %Pemegang Saham hadir).
Kemudian Penggugat menyampaikanbahwa Penggugat datang karena ada undangan RUPS, jadi tidak adahubungannya Penggugat sebagai apa hari ini (tanggal 15122017) dengan hasilRUPSLB.
JEAM MAPALIYE
Tergugat:
1.SELVIA LIM
2.TIMOTIUS DJOKO OENTORO
3.MARSELLO OENTORO
4.HARI NJOTOWIDJOJO
5.MELISSA alias MELISSA ONG
6.PT. KISOJI TEI JAKARTA
7.RITA BUSTAM, SH
378 — 212
Tergugat I Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
- Menyediakan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham khususnya Pengugat;
- Menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang yang memuat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang, berdasarkan persetujuan RUPS
;
- Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Turut Tergugat I berakhir;
6.
>
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- Melaporkan kepada Turut Tergugat I selaku Perseroan mengenai kepemilikan saham Tergugat II dan/atau keluarganya pada Turut Tergugat I selaku Perseroan dan Perseroan lain; dan
- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS
sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar;Ayat (2)Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan olehDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpersetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalamperaturan perundangundangan;Ayat (3)Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapatpersetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebin dahulu harus ditelaahDewan Komisaris;Pasal 66Ayat (1)Halaman 17 dari 154 Hal.
/ RUPS lainnyaberdasarkan ketentuanketentuan dalam UUPT maupun AktaPendirian 02, namun hanya merupakan surat undangan yang tidakjelas (obscuur) atau setidaktidaknya bukan merupakan PemanggilanRUPS / RUPS lainnya yang berhubungan dengan TURUT TERGUGAT (PT KISOJI TE JAKARTA);bukan merupakan Pemanggilan RUPS / RUPS lainnya yangberhubungan dengan TURUT TERGUGAT (PT KISOJI TEIJAKARTA) namun yang berhubungan dengan PT KISOJI TEI, yangtidak PENGGUGAT ketahui asal usulnya;Halaman 33 dari 154 Hal.
Utr.69.70.71. tidak memuat waktu RUPS / RUPS lainnya yang jelas sebagaimanatelah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun yang menyebutkan mengenai tempatRUPS / RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersedia di kantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS / RUPS lainnyasampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnya diadakan sebagaimanatelah diwajibkan dalam
dan mengetahui RUPS tidakmembahas mengenai laporan keuangan padahal pembahasan laporankeuangan sudah diagendakan;Halaman 134 dari 154 Hal.
; Menyampaikan laporan tahunan sebagaimana telah ditetapkan olehUndangUndang kepada RUPS setelah ditelaah oleh DewanKomisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Turut Tergugat berakhir;6.
Terbanding/Tergugat : PT. ASURANSI RAMAYANA TBK
326 — 202
Bapak Felix menyatakanbersedia membantu mengembalikan dana tersebut ke perusahaan ;Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 Rapat Pemegang Saham (RUPS)dilaksanakan, namun hasil laporan dari pokja terkait SK Direksi belumada, pelaksanaan RUPS berjalan sesuai dengan ketentuan Undangundang, dan semua agenda RUPS diterima baik oleh PemegangSaham/Kuasa Pemegang Saham :Hal 9 Putusan No. 134/PDT/2021/PT.DKI26.2a s28.
Risalah RUPS menjadi bukti Penggugat),kalau agenda di luar RUPS itu tidak sah secara hukum karena tidak dapatdi pertanggungjawabkan ke absahannya, dan Penggugat hingga saat initidak ada menerima salinan Keputusan Dewan Komisaris;Bahwa , agenda RUPS tanggal 8 Mei 2018, memberhentikan Direksiperiode 2013 2018, berarti Penggugat dan Direktur lain sejak itudinyatakan Pensiun karena tidak terpilih lagi sebagai Direksi periode 2018 2023, berdasarkan fakta tersebut Penggugat tidak ada tanggungjawabnya
Bahwa hasil final pokja ini diterima Penggugat pada tanggal 18 April 2019,30.31.sementara Penggugat tidak menjabat lagi sebagai Direktur Teknik, dansudah pensiun selesai RUPS tanggal 8 Mei 2018, yang seharusnya hasilPokja tersebut sudah selesai sebelum RUPS tanggal 8 Mei 2018, agar diketahui pemegang saham apakah Perusahaan rugi atau untung, karenapada saat RUPS berjalan semua laporan Direksi dapat di terima, dalamhal ini ada permainan di dalam pokja kenapa setelah Penggugat sudahPensiun baru hasil
Satu sisi, Penggugat tegas mengakui dan menyatakan selakuDirektur Teknik yang diangkat lewat RUPS, seperti uraiannyadalam Posita angka 1 huruf (A) dan Posita angka 5 dan 27.Artinya, Penggugat menekankan hubungan hukum Penggugatdengan Tergugat tidak lain adalah hubungan korporasi,berdasarkan keputusan RUPS dan UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, bukan hubungan tenaga kena(karyawan) berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat antarapengusaha dan pekerja vide Pasal 50 UUNo. 13 Tahun 2003tentang
Selanjutnya, wewenangtersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Komisaris ;Kemudian, keputusan Tergugat membentuk Pokja kasus Cover NoteCBnH lewat SK Direksi No. 1624/Dir/P.531/X/2017 juga sudah tepat danbenar, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan kaidah Pasal 97 ayat 2 joPasal 97 ayat 5 huruf (a) s/d (d) UUPT 2017, guna mengungkap kasustersebut secara objektif, transparan dan independen.
335 — 76
Bahwapembuatan Akta PPJB tunas tersebut didasarkan pada adanya 2 (dua)kah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit)yang masingmasing RUPS beragendakan Rapat pembahasan dan keputusanmengenai penjualan asset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada Tergugat Ilsebagaimana dimaksud dalam: risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf. Dr.
MM (Tergugat IV), Notaris diSemarang perihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan assetperseroan; dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal Il Maret 2017, dan tertuang dalam AktaNo. 101 tanggal 30 Maret 2017 dibuat oleh dan dihadapan Prof. Dr.Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM (Tergugat IV), Notaris diSemarang, perihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan assetperseroan;8. Bahwa hasil RUPS untuk menjual sebagian asset PT.
Dengan demikian, Penggugat sejatinya mengetahui,menyetujui dan ikut menandatangani hasil RUPS untuk menjual sebagianasset PT. SIMOPLAS (Dalam Pailit) kepada Tergugat Il;9.
Adapun masingmasing RUPS tersebut adalah sebagai berikut:o risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. MM (Tergugat IV), Notaris diSemarang perihal Pernyataan Keputusan Rapat pelepasan assetperseroan; dano risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.
SIMOPLAS (Dalam Pailit)/ Turut Tergugat, jual bell atasbeberapa asset milik Turut Tergugat kepada Tergugat Il tersebut telahberdasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroandan Akta PPJB Lunas sebagai berikut: risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGANPLASTIK FACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalamAkta No. 177 tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapanProf. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH. MH.
Tjien Ronny
Tergugat:
1.PT. FAMILY BAHAGIA SEJAHTERA
2.JONNY HERMAN
3.ARDION HERMAN
4.dr. ROBBY INDRATTO
5.dr. BINSAR PARASIAN SIMORANGKIR SPOG
6.PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA
7.PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA
8.BORIS JANUAR BUDIJUWONO
9.HUMBERG LIE, SH., SE., MKn
10.MENTERI HUKUM DAN HAM Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
1631 — 624
tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali Semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat.Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tantang PerseroanTerbatas:1)2)3)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan
tanggai pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejaktanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggalRUPS diadakan.Perseroan wajid memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma Jjika diminta.Dalam
tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali Semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat.Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tantang Perseroan Terbatas:1)2)3)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan
Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.3).