Bahwa berdasarkan ketentuan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2009 Tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yangmenetapkan "Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruhatau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkunganperairanan berdasarkan ketentuan tersebut Saksi jelaskanbahwa lobster adalah termasuk dalam ketentuan ikansebagaimana yang telah

Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 2Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN TjtAyat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PermenKP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari elemen alternatif jikaterbukti salah satunya, maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena dengansendirinya unsur ini telah terbukti;Menimbang, bahwa Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruhatau sebagian dari siklus

Pbr.Pengembalian Dana dan pelunasan kredit, dimulai dari sejak tanamanberumur 49 bulan sampai dengan umur tanaman 8 tahun (Kreditdiharapkan lunas) ;Pengelolaan petani, dimulai setelah kredit lunas sampai dengan tanamandiremajakan/satu siklus tanaman ;Pelaksanaan Kegiatan yakni :Perusahaan harus mengikuti jadwal pembangunan yang ditetapkanbersama antara Pemerintah daerah dengan Perusahaan dibawahpengawasan Konsultan Pengawas ;Secara garis besarnya JUKNIS mengatur hal sebagai berikut :Bahwa dalam rangka

Output Kegiatan1.Z.Terbentuknya unit usaha perkebunan berupa kebun kelapa sawit.Terbentuknya kawasan pertumbuhan yang menjadi pusat perekonomian daerah.lll.Ruang Lingkup1)3)Uraian TugasPerusahaan pengembang bersama dengan pemerintah kabupaten/kotadan petani membuat kesepakatan untuk membangun perusahaanpatungan saham berbentuk badan usaha bidang perkebunan dandiharapkan terjalin kerjasama minimal satu siklus tanaman 25 tahun.Lokasi KegiatanTersebar pada 9 Kabupaten / kota dengan luas total 10.200

GERBANG EKAPALMINAKonsultan Pengawas : PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT(PPKS Medan) ;Bahwa Ruang Lingkup Pekerjaan sesuai dengan Pasal 1 PerjanjianKerjasama Kontrak Induk Untuk Pekerjaan Pembangunan, Pengelolaan danPengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 04/2006tanggal 15 Desember 2006 (TA. 2006 sampai dengan TA. 2010) adalahsebagai berikut :1.Pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit selama 1 (satu)siklus atau 25 (dua puluh lima) tahun, selanjutnya disebut pekerjaanseluas 10.200

Pbr.tanggal 15 Desember 2006 (TA. 2006 sampai dengan TA. 2010) adalahsebagai berikut :1.Pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit selama 1 (satu)siklus atau 25 (dua puluh lima) tahun, selanjutnya disebut pekerjaanseluas 10.200 Ha meliputi :> Pembukaan lahan,> Pembibitan,> Penanaman,> Pemeliharaan tanaman, Panen dan Pengolahan hasil panen, Pengembalian dana pembangunan dengan proses revinansing melaluiperbankan dan.> Pengelolaan pengembalian angsuran kredit petani peserta.Lokasi Pekerjaan terletak

Bahwa Ruang Lingkup Pekerjaan sesuai dengan pasal 1 PerjanjianKerjasama Kontrak Induk Untuk Pekerjaan Pembangunan, Pengelolaandan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Program K2I Nomor : 04 /2006 tanggal 15 Desember 2006 (TA. 2006 s/d TA. 2010) adalah sebagaiberikut Pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit selama 1(satu) siklus atau 25 (dua puluh lima) tahun, selanjutnya disebut pekerjaanseluas 10.200 Ha meliputi :Pembukaan lahan,Pembibitan,Penanaman,Pemeliharaan tanaman,Panen dan Pengolahan

Bangsal Kab.Mojokerto langsung diterimakan melallui rekening kas pemerintahandesa Sidomulyo, sebagaimana dalam rekening bank jatim Cab.Mojokerto ( SIKLUS ).Bahwa benar dalam proses pencairan dari rekening kas pemerintahandesa Sidomulyo dilakukan oleh Kepala Desa Sidomulyo danbendahara desa tanpa mengetahui dan persetujan dari Camat.Bahwa benar sampai dengan saat ini desa Sidomulyo belum pernahmembuat laporan pertanggungjawaban terkait Perdes tentangAPBDesa yang memuat tentang penerimaan maupun penggunaandana

Mojokerto sebesar Rp.400.000.000,telah masuk kedalam rekening kas pemerintahan desa Sidomulyotabungan SIKLUS bank JATIM nomor rekening 01630111603 tanggal27 Oktober 2014.Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa benar sebagai dasar pelaksanaankegiatan sumber dana bantuan keuangan desa adalah Peraturan BupatiMojokerto Nomr 37 tahun 2014 tentang Pedoman Umum bantuaneuagan pada pemerintah desa dari pemerintah kabupaten Mojokertotahun anggaran 2014 tanggal 12 Agustus 2014 dan Peraturan menteridalam negeri nomor

danRajungan (portunus Pelagicus spp), dimasa yang akan datang;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benih Lobsteradalah lobster yang berukuran kecil dengan berat kurang dari 200 ramperekor dan kategori binih lobster adalah untuk ukuran panjang kerapas dibawah 8 cm berat dibawah 200 gram perekor;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Penangkapan benih lobster dari alam liartidak dibenarkan, karena benih lobster merupakan fase kritis sehinggapenangkapan lobster pada ukuran tersebut akan memutus siklus

Sehingga upaya mengeluarkan dan/atau mengedarkan benihLobster (panulirus spp) dari wilayah Bali ke Singapura jelas mengancamketersediaan sumber daya ikan khususnya lobster di alam sebagaimanadimaksud pada Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 31 tentang Perikanan.Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 31 Tahun 2002 tentangPerikanan, dijelaskan bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruhatau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perikanan.Bahwa di dalam Pasal 7 ayat (2

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.SusPRK

;Bahwa kebijakan Pemerintah yang dinyatakan secara tegas dalamMaster Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia/MP3EI, Knususnya pada halaman 29, yang menyatakan bahwa tarifpajak seharusnya dapat disesuaikan dengan siklus ekonomi dan Pemerintahhendaknya menghindari pembuatan aturan/regulasi yang mengurangi dayasaing produk lokal, perseroan adalah produsen produk lokal, jika pengenaanPPnBM tetap dipaksakan untuk dilaksanakan, maka jelas akan melemahkanHalaman 8 dari 44 halaman.

berkaitanerat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkut penerapanhukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkutbesarnya jumlah beban kepada suami;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapanhukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yangakan dijatuhkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung padakeadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru maka perhitungan siklus

Selain gasrumah kaca yang di lepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panasyang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan denganketebalan ratarata sekitar 10 Cm sehingga akan mengganggu siklus hidro orologis pada lahan yang telah terbakar , kerugian yang timbul akibat daripenebangan hutan alam yang dilakukan pada areal seluas 1,5 ha adalahsebesar Rp. 5.653.311.000, sementara akibat dari kebakaran sebesar Rp.1.856.909.200, sehingga total kerugian adalah Rp. 7.510.220.200, ;nn Menimbang

Aru;e Penjabaran 2007 (Asli)e APBD 2007 (Asli)e APBD 2008 (Asli) Penjabaran 2006 (Asli)e Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Buku) Tanggal 12Juni 200688 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran2006 No.33/HP/XIX/AMB/12/2007 Tanggal 21 Desember 2007.e Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhjr per 31 Desember2007,e Rincian Biaya Perkawinan Putri Bupati Kepulauan Aru tanggal 03Nopember2007 ahkan 21 September 2007 (19 Lembar)e Daftar Nama Kantor/Instansi/Badan pada

Aru;Penjabaran 2007 (Asli)APBD 2007 (Asli)APBD 2008 (Asli)Penjabaran 2006 (Asli)Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Buku) Tanggal 12 Juni2006Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2006No.33/HP/XIX/AMB/12/2007 Tanggal 21 Desember 2007.Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhjr per 31 Desember 2007,Rincian Biaya Perkawinan Putri Bupati Kepulauan Aru tanggal 03 Nopember2007 Disahkan 21 September 2007 (19 Lembar)120Daftar Nama Kantor/Instansi/Badan pada Pemerintah

Cash to cash cycle (siklus cash flow).9. Surat rekanan (apabila ada).10. Hasil BI Checking terjamin (atas nama perusahaan, pengurus danpemegang saham).11. Surat pernyataan keabsahan dan keaslian data / dokumen(lampiran 3).12. Dokumen lainnya (apabila diperlukan).> Bahwa sekalipun persyaratan permohonan penjaminan tidak dipenuhioleh Perdana Putra Mohede dan Danu Prihantara Nurrachman, namunMusa Harun Taufik selaku Kepala Cabang Utama Jakarta PT.

vide pasal 1 angka 2 Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UU RI No 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan),sedangkan yang dimaksud ikan berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang Undang RINo. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi UU RI No 45tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan menjelaskan ikan adalah segala jenis organisme atau sebagiandari siklus

Putusan Nomor 1060/Pat.G/2021/PA.BLVaginismus, tetapi hanya memeriksakan siklus haid Termohon, tepatnyapada tanggal 07 Pebruari 2018 di RS. Suhadak Haji Blitar;7.

dapatmengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem hutan (degradasi hutan)dan mengakibatkan berkurangnya luasan areal hutan, karenapenggundulan dan alih fungsi lahan hutan (deforestasi); Bahwa dampak yang dapat terjadi dari kegiatan Terdakwa dengantemantemannya dengan menebang pohon dan penggalian di KawasanHutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPHAmpang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, KabupatenSumbawa tersebut yaitu perubahan iklim, kehilangan berbagai jenisspesies, terganggunya siklus

sebagaimanatersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhiatas perbuatan Terdakwa;Ad.3 Unsur Melakukan penangkapan ikan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananmenyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

Tanggungjawab yang dimaksud tidak hanya terkait dengan pelaksanaan anggaran, namunjuga bertanggung jawab pada seluruh siklus anggaran dari sejak perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan (eksekusi anggaran), pengawasan danpertanggungjawabannya;Menimbang, bahwa pertanggungjawaban KPA dalam pengelolaankeuangan negara/anggaran tahunan yang dilaksanakan KPA yang dituangkandalam Buku Kas Umum yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran danBendahara Penerimaan.

UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalamlingkungan perairan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan menyatakan bahwasanya

Pembuangan fly ash dan bottom ash dicatat pada bukuharian (log sheet auxilary ESP) oleh operator auxilary (skema/siklus batu barajadi abu terlam pir).Bahwa Terdakwa I Wahyuni, SH Binti Ho Jin Nio selaku Direktur Utama yangsecara struktur organisasi perusahaan PLTU PT.

Pembuangan fly ash dan bottom ash dicatat pada buku harian (log sheetauxilary ESP) oleh operator auxilary (skema/siklus batu bara jadi abu terlampir).Bahwa Terdakwa I Wahyuni, SH Binti Ho Jin Nio selaku Direktur Utama yangsecara struktur organisasi perusahaan PLTU PT.

menentukan dan menyusun rencana kerja seksi HR, GA, Security,Warehouse dan Purchasing, bertanggungjawab dalam penyusunan danmonitoring budget departemen, bertanggungjawab terhadap pelaksanaanstock opname dan perhitungan asset perusahaan, menyusun strategi dankebijakan pengelolaan SDM di perusahaan berdasarkan strategi jangkapanjang dan jangka pendek yang telah diterapkan sesuai dengan kebijakanperusahaan khususnya di bagian umum, menyusun sistem manajemenkinerja, mengontrol dan mengkoordinasikan siklus

Pertama Teori Sumber : teori dimana uang tersebut yang bersumberpada APBN, kalau daerah APBD, karena bersumber pada APBNmaka pengelolaan APBN mengikuti siklus mulai dari perencanaan,pembahasan, penetapan sampai pertanggung jawaban, maka untukmekanisme pertanggung jawaban dilakukan melalui hukum publik,sehingga tidak menyebabkan uang tidak berubah ; 2.

daerahyang masuk melalui Subsidi dan disitu sudah diatur didalam UndangUndang Keuangan Daerah yang disebut azasazas pengelolaankeuangan yang baik antara lain azas akuntanbilitas dan profesionalitas,disitu sudah diatur mengenai mekanisme penggunaan uang yangberasal dari pemerintahan tersebut dan tujuan biasanya melekat padaPeraturan Pemerintah yang dijadikan landasan untuk masuknya subsidike institusi BUMN ;Bahwa kalau pejabat BUMN tidak bisa mempertanggung jawabkan keuangan negara tersebut, didalam siklus

APBN itu siklus tahunanmeskipun kemudian pertanggung jawabannya biasanya berhimpitdengan tahun anggaran berikutnya, antara Januari s/d Maret biasanyauntuk periode Pertanggung jawaban Anggaran Negara (PAN) olehkarena itu maka yang menerima subsidi dari negara itu harusHal 159 dari 236 hal.

kerugiankerugian yang terjadi BUMN merupakan unsur Tipikor, maka pembentukamandeman UUD menempatkan BPK yang mandiri, sebaiknya haltersebut diserahkan kepada audit BPK ; Bahwa terkait dengan hutang dan Piutang, BUMN masuk keuangannegara Ahli mengkategorikan keuangan negara ; Bahwa siapapun yang memakai uang negara dia harus tunduk padamekanisme dan pertanggung jawaban terhadap keuaganan negara ; Bahwa kalau lone/pinjaman, sepanjang kKemudian masuk didalam APBNmenurut pendapat Ahli sudah masuk didalam siklus

penyidik, karena ini juga menggunakanfasilitas ini juga masuk didalam lingkup keuangan negara ; Bahwa definisi kekayaan negara yang dipisahkan, struktur permodalan diPLN, kekayaan negara yang dipisahkan negara adalah yang bersumberpada APBN untuk diserahkan kepada BUMN/perusahaan negara.dalamkonteks ini UU tidak membuat suatu klasifikasi secara khusus manayang merupakan modal PLN sendiri, mana yang dari uang negaraselama tidak ada pengaturan dalam UU yang ada tidak direvisi, ini pertanggungjawaban siklus