Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi arkademus akadiris akadis akademiks akademikã academic
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-04-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 65/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 2 April 2015 — SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari EFENDI MONANG SIBURIAN
64 — 21
  • Nunukan danuntuk titiktitik yang lainnya hanya berupa Premark yang dibuat dariKayu ;e Bahwa biaya pembuatan titik BM dari beton dengan titiktitik Premarkyang menggunakan kayu yang dikeluarkan pasti berbeda tetapimempunyai fungsi yang sama ;e Bahwa pada saat pemotretan tidak menggunakan sensor lidar karenaoutput yang diinginkan hanya peta garis tidak sampai peta kontur ;e Bahwa sesuai penghitungan akademis untuk jumlah BM sebanyak 33(tiga puluh tiga) titik sudah cukup untuk menentukan titik ikat/
    titikacuan koordinat ditambah dengan titiktitik bantu ;e Bahwa pada saat Tim Teknis mengatakan secara akademis cukuphanya dengan menggunakan titik BM sejumlah 33 (tiga puluh tiga)titik, hal tersebut sudah disampaikan kepada PPTK dan sudahdisepakati antara penyedia jasa dengan pengguna jasa ;e Bahwa yang merumuskan/ menentukan nilai dari rincian item tersebutadalah Jumali bersama dengan saksi ;e Bahwa saksi melakukan Survey GPS bersama Tim yang jumlahnya 5(lima) orang, dan menggunakan kendaraan roda
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak
Putus : 24-02-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2658 K/PID.SUS/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — NEIL BANTLEMAN alias Mr. B.
1515 — 1696 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lainnya (perkembangan psikologi KamalaHal. 64 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015London, investigasi Christopher John OConnor, polygraph Steven VanApereen & forensic Feryal Basbeth) dengan mengatakan bahwa dalammemberikan pendapatnya seorang ahli tidak perlu mengadakan penelitianatas buktibukti yang diajukan dalam perkara ini.Kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Banding ini sangatlah fatal karena perludipahami bahwa walaupun berdasarkan Doktrin keahlian seseorang itu bisadidapatkan dari jenjang akademis
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 203/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 17 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA PERADI
Terbanding/Tergugat I : Dr. Luhut M.P Pangaribuan, S.H., LL.M.
Terbanding/Tergugat II : Sugeng Teguh Santoso, S.H.,
680 — 2406
  • Microsoft Indonesiauntuk meningkatkan kualitas advokat dalam hal teknologi digital dan kantor modern.KOMNAS Perempuan dan UN Women juga meminta masukan PERADI pimpinanPARA TERGUGAT tentang Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.Selain itu, DPR RI juga meminta masukan tentang RKUHP, Naskah Akademis RUUAdvokat, Pansus Angket KPK dan lain sebagainya.Presiden RI juga meminta pendapat hukum dari TERGUGAT mengenai isuetentang UU MD3 dan RUU KUHP.Bahwa selain halhal tersebut di atas, sebagian Pengurus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
249 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Bukti T22);23.Fotokopi Surat BPOM Nomor HM.03.01/1/72.09.11.08123 tanggal 28September 2011 Perihal Permohonan Pemblokiran Website (Bukti T23);24.Fotokopi Surat BPOM Nomor PY.09.72.05.14.0932 tanggal 19 Mei 2014,Perihal Permohonan Pemblokiran Website (Bukti T24);25.Fotokopi Surat BPOM Nomor PY.09.1.72.10.14.6284 tanggal 14 Oktober2014, Perihal Permohonan Pemblokiran Website (Bukti T25);26.Fotokopi Kajian Akademis
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 16-12-2019 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 4431/Pdt.G/2019/PA.Dpk
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
143 — 52
  • Adapun laptop digunakan anak kamiDarren Alfa Rizqi untuk pembelajaran motorik halus dan akademis disekolahuntuk tugas sekolah.Bahwa, sejak tanggal 15 April 2019, penggugat dan anakanak tinggalmenetap kembali di rumah ibu penggugat di Duren tiga, dikarenakanketidaknyamanan selama tinggal di Bella Casa tersebut, seperti : debtcollector bank niaga karena angsuran KPR yang tertunggak selama 2 bulan(20182019), adanya peringatan dari petugas Listrik yang menagih tagihantelat bayar dll.Hal. 19 dari 86 hal
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 08-10-2014 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 339/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 25 Mei 2015 — EDY KURNIAWAN melawan ATRINOPEL
70 — 132
  • Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU No. 2 Tahun 2004 sebagaiberikut:Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidakadanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukanoleh salah satu pihak".Bahwa menurut Naskah Akademis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia, berjudul :"Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial", Penerbit Puslitbang Hukum DanPeradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, halaman21,
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 29-07-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Juwita Kayana, SH, MH
Terdakwa:
ISMARWAN alias ISMAIL bin .alm M. YUSUF
166 — 84
  • dilakukannyaperbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadaribahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain.Menimbang, bahwa selanjutnya didalam penjelasan ketentuan pasal15 UndangUndang RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang No.1 Tahun 2002 tentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — TONGGUNG NAPITUPULU;
123 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa putusan Majelis Hakim Agung yang menghukum TerdakwaTonggung Napitupulu dari sebelumnya putusan bebas murni olehpengadilan tingkat pertama menjadi hukuman pidana penjara selama 6(enam) tahun sangat tidak beralasan hukum serta tidak memilikilandasan argumentasi yuridis yang diuraikan oleh Majelis Hakim Agungbaik secara ilmiah akademis maupun uraian yang bersifat ilmiah yuridisyang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual maupun secaraakademis;4.
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 15-05-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 38-K/PM.I-04/AD/V/2020
Tanggal 23 Juli 2020 — Oditur:
Andi Putu Hamka,S.H
Terdakwa:
1.Rusdi Effendi
2.Hendri Kusnanto
138 — 149
  • Yang mana dalam Penjelasan Pasal 43 ayat 5 huruf h Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan Yang dimaksuddengan ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khususdi bidang Teknologi Informasi yang dapatdipertanggungjawabkan secara akademis maupunpraktismengenai pengetahuannya tersebut. Sehingga jelas atau tidakvideo dan rekaman suara yang direkam oleh Saksi2 YeniPuspita Sari tersebut. ( Halaman 23 s.d 26 Pledooi )d.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-08-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/TF/2020/PTUN.JKT
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat : 1. PERKUMPULAN WALI MURID 8113 ; 2. SHANDRA PRATIWI, dkk. Tergugat : 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA ; 2. GUBERNUR DKI JAKARTA
468 — 321
  • Tadinya murni kajian akademis saja, tetapi Tim pada saat itumenggunakan BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta), LPMPserta BAN Provinsi DKI Jakarta untuk didengar pendapatnya. Artinya,pada awalnya pilihan pertama ingin nilai rapor anak dibandingkandengan nilai Ujian Nasional 3 (tiga) tahun berturutturut sekolah tersebut.Ada yang mengatakan tidak adil kenapa? Karena UN itu prestasi anakyang sudah lulus. Lalu kita pertimbangkan juga nilai PMP (PertimbanganMutu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Register : 03-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/TUN/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — PRINCESS JANF VS I. REKTOR UNIVERSITAS YARSI., II. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI., III. KETUA PENGURUS YAYASAN YARSI;
399 — 401 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Skema penyelesaian Penggugat terdiri daritiga pilihan, antara lain: Penggugat aktif sebagai mahasiswa dengankondisi: (i) terjaganya proses akselerasi studinya denganmemberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengikuti ujiansesuai dengan kemampuan belajarnya, (ii) bebas intimidasi (jaminankeamanan dan bebas tekanan psikologi non akademis), dan (iii)akuntabilitas dan transparansi nilai, dimulai dari nilai Penggugatpada semester 3 dan 4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
864 — 2399
  • WISESA SAMUDRA, PTAGUNG DINAMIKA PERKASA dan PT JALADRI KARTIKA PAKCI yangsebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT AGUNG PODOMORO LAND Tbkdan PT JAKARTA PROPERTINDO memerlukan adanya Perda tentangRTRKSP Jakarta sebagai dasar hukum untuk dapat mendirikan bangunanpada tanah reklamasi tersebut;Pada tanggal 23 November 2015, Pemprov DKI Jakarta menyerahkanRaperda RTRKSP Jakarta kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui SuratGubernur Nomor 4131/075.61, tanggal 16 November 2015, berikut lampiranNaskah Akademis
    Pak Taufik selaku KetuaBalegda;Bahwa Terdakwa di dudukkan diperkara ini sebagai terdakwa karenatertangkap tangan menerima uang, kemarin sudah menjadi saksi untukperkara Ariesman Widjaja mengenai dugaan ada hubungan denganpembahasan legislasi tentang Perda Reklamasi yaitu Raperda RencanaTata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta;Bahwa saksi mengetahui Pemprov DKI pernah mengajukan RaperdaRTRKSP Jakarta ke DPRD DKI dengan Surat Gubernur pada tanggal 23Nopember 2015 dengan melampirkan Naskah Akademis
    Jakarta menyurati DPRD untukmembahas 2 (dua) Raperda yang ada setelah itu kami Rapat Bamussetelah itu dirapatkan di Balegda;Bahwa 2 (dua) Raperda yaitu Raperda Zonasi Kawasan Pesisir danPulauPulau Kecil dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan SirategisPantai Utara Jakarta (RTRKSP Jakarta);Bahwa pengajuan Raperda RITRKSP Jakarta tersebut kepada DPRDdiajukan pada tanggal 23 November 2015 melalui Surat Gubernur Nomor4131/075.61, tanggal 16 November 2015 yang diserahkan berikutlampiranna berupa Naskah Akademis
    dan periode tahun 20142019;Bahwa Terdakwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi DKI Jakarta, juga sebagai anggota Badan Legislasi Daerah DPRDDKI Jakarta periode Tahun 20142019, dan juga menjadi Anggota Balega;Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 November 2015menyerahkan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis PantaiKapuk (RTRKSP) Jakarta kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui SuratGubernur Nomor: 4131/075.61 tanggal 16 November 2015, berikutlampiran Naskah Akademis
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 30-08-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 237/Pid.B/2018/PN Ksp
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SIMON, S.H
Terdakwa:
HERI SYAHPUTRA BIN ALM NURDIN
92 — 18
  • Kepabeanan terkait kewajibankewajiban kepabeanan,seperti tidak menyerahkan pemberitahuan pabean berupa RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) dan Inward Manifest(BC 1.1), sehingga diduga memenuhi ketentuan Pasal 102 huruf aUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006;Bahwa dari fakta yang disampaikan oleh penyidik, Ahli menyampaikanterlebin dahulu konsepsi berpikir mengenai melanggar dan memenuhiketentuan dari perspektif akademis
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata
Register : 31-01-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtp
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat:
1.ANNA TRISULA. LO TJIONG ING
2.FADJAR ALIE
3.SRI SUTJIATI ALIE
4.SRI LIENRIATI ALIE
Tergugat:
TREESWATY. LANNY. SUSATYA
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
129 — 19
  • yang berwenang/ Pejabat Negara;Bahwa apabila tanah yang dimiliki lalu dipasang plang nama karenamemiliki sertifikat kKemudian membayar pajak, ada akta jual beli dansudah 25 (dua puluh lima tahun) menguasai, apakah perbuatantersebut sudah benar dan tidak dapat dikatakan PMH, menurut AhliHalaman 68 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Mtptidak bisa menilai apakah perbuatan tersebut benar atau tidak, apabilasamasama mempunyai sertifikat dan merasa merupakan haknyamenurut Ahli secara akademis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 26-08-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 15-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 477/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2015 — RULITA ANIDA SIMARMATA, Lawan 1. IWAN TANUWIDJAYA, 2. NEVITA MEISARA SULISTYO, 3. Ny. ETTY ROSWITHA MOELIA, SH. 4. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA SELATAN. 5. Ny. SRI RACHMA CHANDRAWATI, SH.
137 — 119
  • Apakah Gugatan yangseperti ini tidak sedang merendahkan intelektualitas akademis dari Yang MuliaMajelis Hakim, dan pihakpihak lainnya yang sedang tertarik dalam perkara aquo?
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 24-11-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 680/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 14 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : Farida Hasa
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank DKI
Terbanding/Tergugat II : PT. Puradewata Lestari
Terbanding/Tergugat III : PT. Engineering Indonesia Karya
Terbanding/Tergugat IV : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Jakarta Timur
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Depok
228 — 114
  • (Sutan Remy Sjahdeini, dkk, 2007, Naskah Akademis PeraturanPerundangUndangan tentang Perbuatan Melawan Hukum, BadanPembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, hal.18)60.Bahwa Mahkamah Agung merumuskan pengertian perbuatan melawan hukumsebagai perbuatan atau tidak berbuat yang:1. Melanggar hak subyektif orang lain (hak yang ditentukan UndangUndang);2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yangditentukan UndangUndang);3.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 1 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
YANSAR,M.Pd Bin NANDU
97 — 24
  • Kemudian tugas saksi sebagaiSekertaris adalah melaksanakan tugastugas yang bersifat membantuketua dalam melaksanakan program, misalnya dalam hal surat menyurat,menyusun rencana program akademis dan mengatur pelaksanaannyaatau membuat jadwal pelaksanaan perkuliahan bersama anggota lainnya,menyiapkan bahanbahan, dan terlibat dalam pengajuan anggaranHalaman 62 dari 198 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2018/PN Smrbersamasama team lainnya semua dilakukan sesuai dengan intruksiDekan yaitu Sdr. Drs. H.
    SusTPK/2018/PN SmrDekan FKIP memerintahkan ke TIM PSKGJ untuk menyusun rencanaprogram akademis dan mengatur pelaksanaannya, kemudian setelahpelaksanaannya di ajukan ke Dekan jika disetujui dilaksanakan dan jika tidakdiperbaiki lagi sesuai dengan intruksi Dekan dan pelaksanaan program.Bahwa mekanismenya adalah panitia/oendahara PSKGJ membuat RAB(Rencana Anggaran Biaya) dan TOR, yang biasanya dibuat Oleh saudaraRIDWAN selaku sekertaris, kemudian diajukan ke Dekan untuk di setujui,setelah disetujui
Pengadilan PA SOLOK Perdata Agama
Register : 26-10-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 29-12-2018
Putusan PA SOLOK Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Slk
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 14
  • Bahkan anakanak adayang berprestrasi dibidang akademis dan ekstrakulikulernya;Bahwa dengan ketidak benaran dalildalil Tergugat/PenggugatRekonvensi diatas, maka tidaklah tepat untuk menyatakanPenggugat/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai istri yang nusyuz,Sebagai tambahan, Penggugat/Tergugat Rekonvensi selama ini tidakpernah meninggalkan rumah kediaman bersama, baik selamaTergugat/Penggugat Rekonvensi di Solok ataupun di luar kota solok.Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap berada di rumah kediamanbersama
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 25-04-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 47-K/PM.I-03/AD/IV/2019
Tanggal 17 Mei 2019 — Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020020010478 Terdakwa Simson Canra Aritonang, Sertu NRP 21090189740987
131 — 81
  • Dimana kegiatan tersebutsudah terencana dan sudah pasti memerlukan mental danenergi dalam mengikuti dan melaksanakan kegiatan tersebut.Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ke4apabila tindakan itu mengakibatkan mati tidak terbukti secarasah dan meyakinkan.Karen&ematianSerda Sahat WiraAnugerah Sitorus secara akademis bukanlah disebabkantindakan atau perbuatan Terdakwa sebagaimana yangjelaskan oleh saksi9 dimuka persidangan.Bahwa kehadiran Penasihat Hukum Terdakwa bukan untukmembebaskan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-09-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1032/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
HARYANTO CHANDRA
217 — 98
  • Terdakwa HARYANTO CHANDRA.selembar cek, maka orang itu mempunyai hak atas sejumlah uang yangtertulis pada cek itu.Contoh lain : selembar ijazah akan melahirkan hak bagi orangmememiliki nama yang tertulis dalam ijazah itu untuk menggunakangelar akademis atau hak sebagai lulusan dari suatu tingkat pendidikantertentu.