Ditemukan 1903 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.ap suar suan suep suat
Penelusuran terkait : Korupsi Suap menyuap
Register : 25-04-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 11 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.YUNIATI, SH.
3.RASYID YULIANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
DWI IRIANTO.S.H. alias MBAH PUTIH
22274
  • MENGADILI:

    1 Menyatakan Terdakwa Dwi Irianto, S.H.. alias Mbah Putih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Suap sebagaimana dalam dakwan Kedua Kesatu;

    2 Menyatakan Terdakwa Dwi Irianto, S.H.. alias Mbah Putih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

    3 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut;

    4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh

    , dapat dipahami bahwa tindakpidana suap adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturanperundangundangan yang sudah ada, yaitu di luar ketentuan yang sudahdiatur dalam:1.
    Undangundang Nomor 15 Tahun 1969 jo Undangundang Nomor 4Tahun 1975 jo Undangundang Nomor 2 Tahun 1980 tentang PemilihanUmum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.Berdasarkan doktrin, dalam pemahaman Ahli, perlu dipahami bahwaunsur esensi dalam tindak pidana suap adalah adanya meeting of mindatau kesepakatan antara pemberi suap dan penerima suap mengenaiperbuatan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan dan perbuatantersebut bertentangan dengan tugas atau kewajiban penerima suap sertatujuan
    suap tersebut benarbenar tercapai.
    Dengan demikian tindakpidana suap adalah suatu perbuatan di mana pemberi suap memberikanatau menjanjikan sesuatu kepada penerima suap agar penerima suapmelakukan sesuatu untuk kepentingan pemberi Ssuap ataupun orang yangberkaitan dengan pemberi suap, di mana berdasarkan bestandeel delicttindak pidana suap di atas adalah bahwa kepentingan tersebutbertentangan dengan kepentingan umum.Sebagaimana telah disebutkan di atas, setidaknya harus ada unsurunsurberikut ini:Halaman 73 dari 129 Putusan Nomor 51
    Pemberi dan penerima suap;2. Barang atau janji yang diberikan oleh pemberi suap kepada penerimasuap;3. Suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh penerima suap untukkepentingan pemberi suap dan/atau orang yang dekat atauberkepentingan dengan pemberi suap;4. Penerima suap berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugasnya yangbertentangan dengan undangundang, kewenangan dan/ataukewajibannya;5. Berkaitan dengan kepentingan umum.
Register : 20-11-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 48-K/PM.III-13/AD/XI/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — Slamet sutrisno / Pelda / 21970014940375 / Dan Pos Ramil 0813 / 12 / Kadewan / Kodim 0813 / Bojonegoro
6512
  • Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015 Danrem 082/CPYJ selaku Dansatgas Pam Obvitmemerintahkan semua personel yang tergabung dalam Satgas termasuk Terdakwa melaksanakanApel Gelar dan Pemeriksaan kesiapan pasukan di Lapangan Makodim 0813/Bojonegoroselanjutnya dalam gelar pasukan tersebut Danrem 082/CPYJ memerintahkan Agar seluruhanggota yang tergabung dalam Satgas tersebut tidak menerima suap/ pungli dari siapapunmaupun dalam bentuk apapun, tidak boleh melakukan pelanggaran dan hal itu juga ditekankanlagi
    Saksi mengerti dipanggil di dalam persidangan ini dalam perkara tindak pidana suap yangdilakukan olehTerdakwa2.
    Bojonegoro.Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut1.Saksi mengerti dipanggil di dalam persidangan ini dalam perkara tindak pidana suap yangdilakukan olehTerdakwaSaksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2015 di Kodim 0813/12 Kedewan pada saatSaksi menjabat sebagai Pasi Ops Kodim 0804 Bojonegoro dan hanya sebatas hubungan atasandengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.Pada saat kejadian Terdakwa menjabat sebagai Danpos Ramil 0813/12 Kedewan sejak tanggal24 Desember 2015 sesuai
    Sprin/407/VV/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Satgas Pengamanan Obyek Vitalmilik Pertamina EP selanjutnya surat perintah tersebut dipasang di depan pengumuman Kolat.Kemudian pada tanggal 1 Juli 2015 Danrem 082/CPYJ membuka upacara Satgas Pamobvit dilapangan Kodim 0813/Bojonegoro yang diikuti oleh seluruh personel yang tergabung dalam SatgasPamobvit termasuk Saksi dan Terdakwa dan penekanan dari Dansatgas pada saat upacara agarseluruh anggota yang tergabung dalam Satgas tersebut tidak menerima suap
    Sutomo, Gang MakamSedeng No. 40 Bojonegoro.Pada pokoknya Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :i.Saksi mengerti dipanggil di dalam persidangan ini dalam perkara tindak pidana suap yangdilakukan olehTerdakwaSaksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2015 sejak Saksi menjabat sebagai Danramil0813/12 Kasiman dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungankeluarga.Terdakwa bertugas sebagai Danpos Ramil 0813/12 Kedewan sejak bergabung dengan SatgasPam Obvit pada
Register : 09-10-2017 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 03-05-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Maret 2018 — Rochmadi Saptogiri
598257
  • MENGADILI : Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi penerimaan suap secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif dan tindak pidana pencucian uanag sebagaimmana dakwaan komulatif keempat; Menjatuhkan pidana penajra selama 7 tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000 subsidair 4 bulan kurungan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikuragkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan
Register : 10-12-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 222/Pid.B/2018/PN Kln
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
1.NOVAN BERNARDI, SH.
2.AJI RAHMADI, SH
Terdakwa:
SIGIT PRATOMO, S.H. bin SUTARDI, MS Alm
243133
  • (lima juta rupiah) untuk sebagai barang bukti suap tambangillegal dan saat saksi bertemu dengan Damas di Mobil, kemudianTerdakwa memerintahkan Damas untuk melaporkan tentang Tambangillegal ke Polres ; Bahwa yang berangkat ke Polres adalah saksi, Nur Saroja,Damas, Agus Sutanto dan Guruh.
    /PN Kinmenggerakkan orang lain dengan cara tertentu. danseterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicelamasyarakat ; Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana suap adalahmerupakan jenis tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalamUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
    /PN KinTerdakwa mendapat informasi dari Agus Wahyudi rencananya akandiserahkan pada tanggal 31 Agustus 2018 kepada penyidik yang memintasemua buktibukti agar dikumpulkan ; Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk menyuap Indra dan Indra bisadisuap karena Indra sebagai swasta seperti yang diatur dalam UU No.11/tahun 1980 suap sektor swasta.
    , laluSaksi INDRA WIYANA mengatakan perintah mas Sigit kon nerimomengko didadike bukti suap! (perintah mas Sigit untuk menerima nantidijadikan bukti Suap).: Bahwa, selanjutnya Saksi DAMAS KURNIADI mengatakankepada Saksi INDRA WIYANA duit iki kekno mas sigit aku ora ngertiurusane!
    dan oleh Terdakwa dijawab kalau terpaksaditerima nanti untuk jadi barang bukti suap tambang illegal. Lalu, karenapersetujuan Terdakwa akhirnya Saksi INDRA WIYANA menerima amplopberwarna putih yang berisi uang sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah);Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 222/Pid.B/2018.
Register : 13-08-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN pmk
Tanggal 28 Agustus 2018 — Pemohon:
AGUS MULYADI
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
9933
  • NOOR SALEHOODIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor 4/ Pid.Pra /2018/PN.Pmk Bahwa, saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSUITED Ge fesse eer re ri RTI Bahwa, saksi di periksa berkaitan dengan kasus suap, dengan duduksebagai Terdakwa adalahPemohon);2 272 nnn nnn nnn nnn nnn nee Bahwa, kasus suap yang di dakwakan kepada Pemohon adalah suap DanaAlokasi Desa Dasok Tahun Anggaran 2016; Bahwa, atas perbuatan tersebut, Pemohon
    MOHAMMAD SADIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa, saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSUI AD AYA; nena nnn nn nn nnn nn nn nn nn nn nn nnn cnn nn nnn mann nn nnn na nnnn nna nn nanan Bahwa, saksi di periksa berkaitan dengan kasus suap, dengan duduksebagai Terdakwa adalahPemohon); 222 oon nnn nnn nnn nnn nee Bahwa, kasus suap yang di dakwakan kepada Pemohon adalah suap DanaAlokasi Desa Dasok Tahun Anggaran 2016; Bahwa, atas perbuatan tersebut,
    fotokopi masingmasingdiberi tanda: P1 sampai dengan P45 dan 2 (dua) orang saksi yang nama danketerangannya seperti tersebut di ataS;Menimbang, bahwa Termohon menolak dalildalil permohonan Pemohontersebut dengan alasan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon telahmemenuhi syarat formil yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum AcaraPidana dan perkara tersebut berbeda dengan perkara sebelumnya, yang telahmendapat kekuatan hukum tetap, dimana sebelumnya Pemohon di Jjadikantersangka dalam kasus suap
    Termohon menyatakan tidak tepat dalil dariPemohon bahwa perkara yang disidik Termohon mempunyai keterkaitan, karenapada saat Pemohon di dakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitandengan suap Dana Alokasi Desa Dasok Tahun 2016, sedangkan penyidikan yangdilakukan Termohon adalah berkaitan dengan temuan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) yang menyatakan ada kerugian negara pada pengerjaan proyekdengan menggunakan Dana Alokasi Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, yangmelibatkan Pemohon sebagai Kepala
Register : 05-04-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
DENI SUSANTO, SH.MH
Terdakwa:
AHMAD KHALIL Als KHALIL Bin SELADIN
16175
  • PtkPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merumuskan secara limitatifpengertian tentang suap dan gratifikasi.e Kata suap ditemukan pada rumusan Pasal 1, 2 dan 3 UU Nomor 11 Tahun1980 tentang Tindak Pidana Suap.e Pasal 1 UU No. 11 tahun 1980 merumuskan : Yang dimaksud dengantindak pidana suap di dalam undangundang ini adalah tindak pidana suapdi luar ketentuan peraturan perundangundangan yang sudah ada.e Pasal 2 UU No. 11 tahun 1980 merumuskan : Barangsiapa memberi ataumenjanjikan sesuatu kepada
    adalah pemberian seseorang kepada pejabat karenaadanya komitmen antara yang memberi dan yang menerima;Bahwa Jika komitmen dalam suap itu tidak dilakukan, maka hal itu menjadipenipuan atau gratifikasi;Dalam UU Pemilu telah diatur secara knusus mengenai subyek hukum yangmasuk didalam UU tersebut dan tempusnya harus dalam masa Pemilu,sehingga apabila subyek hukum tidak termasuk dalam UU Pemilu makadigunakan UU yang lain meskipun tempusnya dalam masa Pemilu;Bahwa Niat seseorang dalam Suap atau Gratifikasi
    harus diliat dahuluapakah ada komitmen di dalamnya atau tidak;Bahwa unsur suap adanya perjanjian memberi dan menerima ada yangdisepakati:Bahwa apabila seseorang yang menerima uang tidak ada perjanjian ataukesepakatan maka tidak masuk dalam unsur suap karena unsur suap adalahkesepakatan ;Bahwa saya ahli dibidang hukum pidana;Bahwa penyelenggara negara adalah orang yang ditugaskan olehpemerintah;Bawaslu disebut penyelenggara negara saya tidak tahu pasti, apabiladiangkat oleh pejabat negara dan mendapat
    Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadi selesaisecara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakalaobjek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yangmenerima; Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengansuap aktif (actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuatdan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum yakni Pasal 209dan Pasal 210 KUHP.
    Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suapHalaman 89 dari 106 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PN. Ptkpasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yangmenerima suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan yakni Pasal418, 419 dan 420 KUHP.
Register : 03-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 09-K/PM.I-05/AD/III/2020
Tanggal 5 Mei 2020 — Oditur:
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Mochammad Aidin Fitriyanjaya
11742
  • pelaksanaan penerimaan SecabaPK TNI AD TA 2019, kemudian sekira pukul 15.30 Wib di ruang aula Secaba RindamXll/Tpr dilaksanakan briefing khususnya panitia bidang jasmani yang dipimpiniangsung olen Katimjas dari Disjasad dan saat itu dihadiri oleh petugas panitiabidang Jasmani termasuk Terdakwa dan yang disampaikan tentang pembagiantugas masingmasing perorangan agar melaksanakan tugas dengan penuh rasatanggung jawab, kemudian memberikan penekanan kepada panitia bidang Jasmaniuntuk tidak menerima suap
    Budiono (Saksi5) Kaurdeporamil dan KoraumDepjas Rindam XIl/Tpr berpendapat Terdakwa tidak mentaati perintah Katimjas dariDisjasad dan Dansat (Danrindam XII/Tpr) karena sebelum pelaksanaan penerimaanSecaba PK TNI AD TA 2019 tersebut baik Danrindam XII/Tpr maupun KatimjasDirsjasad telah memberikan penekanan kepada para panitia penerimaan calonBintara PK TNI AD Reguler TA 2019 termasuk Terdakwa bahwa tidak ada anggotayang terlibat dalam menerima suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapunserta
    Bahwa dalam perkara ini Saksi berpendapat Terdakwa tidak mentaatiperintah dari Dansat (Danrindam XIl/Tpr), karena sebelum pelaksanaan penerimaanSecaba PK TNI AD TA 2019 tersebut baik Danrindam XII/Tpr maupun KatimjasDisjasad telah memberikan penekanan bahwa tidak ada anggota yang terlibat dalammenerima suap ataupun menerima imbalan dari pihak manapun dalam pelaksanaanpenerimaan Secaba PK TNI AD TA 2019.Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi3 :Nama lengkap : HIMAWAN ANUGROHOPangkat
    Dengan adanya surat perintah tersebut Danrindam XIlI/Tpr sebagai atasanlangsung Terdakwa sudah memberikan briefing dan penekanan untuk tidak mainmain dan menerima suap demikian juga dengan penekanan dan arahan dariHalaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 09K/PM.105/AD/III/2020Katimjas dari Disjasad menyampaikan tentang pembagian tugas masingmasingperorangan dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab,kemudian memberikan penekanan kepada panitia bidang Jasmani agar tidakmenerima suap ataupun
    Bahwa akibat dari perobuatan tersebut dapat merugikan instutusi TNI ADkarena tidak dapat menjaring atau mendapatkan caloncalon prajurit TNI AD yangyang berkualitas baik, karena adanya pengaruh suap dan percaloan dalampenerimaan prajurit TNI AD yang semula sudah disampaikan sebagai penekananHalaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 09K/PM.105/AD/III/2020dalam Jam Komandan Danrindam XIl/Tpr dan pengarahan Katim Jasad yangmerupakan perintah dinas dari atasan yang harus ditaati oleh Terdakwa.Menimbang
Register : 14-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 08-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 10/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Februari 2019 — Pemohon:
H. Abdul Latif, ST. SH.MH
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi
14880
  • Ini dapat dilihat dengan penyitaan kasussuap, dari beberapa item yang disita ternyata hanya sebagian kecil saja yangdipergunakan sebagai barang bukti di persidangan kasus suap.
    Ini dapat dilihatdengan penyitaan kasus suap, dari beberapa item yang disita ternyatahanya sebagian kecil saja yang dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan kasus suap.
    Bahwa dalam penyidikan perkara suap tersebut, Termohonmemperoleh keterangan tentang adanya peristiwa yang patutdiduga merupakan tindak pidana selain tindak pidana suap yangtelah dilakukan penyidikan terlebin dahulu dengan Pemohonsebagai tersangka.
    dari beberapa item yang disita ternyataahanya sebagaian kecil saja yang dipergunakan sebagai barangbukti di persidangan kasus suap, sementara untuk menutupikekeliruang dalam penyitaan kasus suap penyidik menerbitkankembali 2 sprindik baru yaitu sprindik Gratifikasi dan TPPU, untukmengakomodir barang tang sudah terlanjur disita;Dalil Permohonan tersebut adalah keliru, tidak beralasan, dan tidakberdasarkan hukum.
    Menurutpendapat Ahli pertama harus melihat kasusnya, melihat jenis deliknya karenakalau didalam tindak pidana korupsi itu ada spesifik jenis deliknya misalnyadidalam kasus suap itu yang dinamakan menerima suap itu tidak hanyaHal 88 dari 106 hal.Putusan No.10/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Sel.menerima sesuatu barang.
Register : 19-12-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 639/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 26 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : IWA KOSWARA
Terbanding/Penggugat : BUCHORI
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. KEWALRAM INDONESIA
8067
  • PELANGGARAN KATEGORI APEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TANPA PESANGON DAN UANGPENGHARGAAN MASA KERJA DAN UANG GANTI RUGIPasal 52 ayat (4) :Tidak hadir tanpa keterangan yang sah selama 5 hari berturutturut setelah dipanggil 2 kali.Pasal 52 ayat (16) : Menerima atau mencoba menerima sesuatu secara curangberupa uang atau barang atau pelayanan yang lainnya dari Perusahaan laintermasuk pula kolusi dengan supplier atau pihak lain yang merugikan kepentinganPerusahaan.Pasal 52 ayat (18) : menyebutkan Menerima suap
    Kewalram Indonesia diatur mengenai PelanggaranKategori A sebagai berikut:Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 639/PDT/2019/PT.BDG10.11.Pasal 52 ayat (16) PKB menyebutkan Menerima atau mencoba menerimasesuatu secara curang berupa uang atau barang atau pelayanan yang lainnya dariPerusahaan lain termasuk pula kolusi dengan supplier atau pihak lain yangmerugikan kepentingan Perusahaan.Pasal 52 ayat (18) PKB menyebutkan Menerima suap berupa uang atau bentukapapun dan mengadakan hubungan transaksi
    yang menurut Tergugat dan II telah dilakukanoleh Penggugat, maka berdasar uraian pertimbanganpertimbangantersebut di atas dan saling dihubungkan ternyata Penggugat tidakterbukti melakukan menerima komisi, perbuatan curang Maupun suap,karena uang yang diberikan baik oleh saksi Didin dan H.
    Agus Hermawanbukanlah termasuk menerima komisi, perbuatan Curang maupun suap,karena perbuatan Tergugat Rekonvensi menerima uang tersebut tidakHalaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 639/PDT/2019/PT.BDGmemenuhi unsurunsur yang dimaksud dalam menerima komisi perbuatanCurang Maupun suap;Menimbang bahwa, dengan demikian dalil gugatan RekonvensiPenggugat Rekonvensi tentang Tergugat Rekonvensi melanggar Pasal 52ayat (16) dan (18) serta menerima komisi tidak terbukti;Menimbang bahwa, berdasar pertimbangan
    Lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya alinea1 halaman 63 Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2019/PN.Blb telah dijelaskanmaksud dari suap adalah tindakan memberikan uang, barang ataubentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukanuntuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat pemberiwalaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima suap tersebut.Berdasarkan pengertian yang digunakan oleh Majelis Hakim dalampertimbangannya dikaitkan dengan buktibukti dan keterangan para saksi,maka telah
Putus : 29-06-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 447 K/PID.SUS/2010
Tanggal 29 Juni 2010 — BAMBANG SUGITO, MBA
117186 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pikiran orang yang memberikan haadiah atau janji tersebutada hubungan dengan jabatannya :Bahwa Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001berasal dari Pasal 418 KUHP yang ditarik sebagai delik korupsi.Dalam ketentuan ini yang diancam adalah Pegawai Negeri /Penyelenggara Negara yang menerima suap (Passive omkoping),disini Pegawai yang menerima suap tersebut bersifat pasif,sedangkan inisiatif untuk memberikan hadiah / janji datang daripemberi hadiah atau penyuap.
    menurut hukum yangberlaku ;Pemberi hadiah / suap mempunyai kedudukan yang setara denganPenerima hadiah / suap.
    Bahkan berdasarkanberkas perkara dan dalam uraian dakwaan Penuntut Umumterhadap pemberi suap / hadiah tidak dilakukan proses apapun.Apakah terhadap pemberi suap dilakukan penyidikan, ataudihentikan penyidikan dan penuntutannya, atau perkaranyadikesampingkan demi kepentingan umum (opportunitas), semua haltersebut tidak diuraikan dan dijelaskan Penuntut Umum dalam suratdakwaannya ;Tindak Pidana Suap tidak mungkin terjadi tanpa adanya yangmemberi suap.
    Tindak pidana Suap tidak dapat berdiri sendiri, tidakdiprosesnya Penyuap / pemberi hadiah secara yuridis formil dapatdikatakan tidak ada penyuap / pemberi hadiah, sehingga secaramutatis mutandis tidak ada pejabat yang disuap (Bandingkan denganPasal 418 KUHPidana) ;Perumusan surat dakwaan yang tidak menjelaskan status hukumdan kedudukan Pemberi suap dapat dinilai sebagai dakwaan yangmempunyai cacat formil yang mengakibatkan surat dakwaan menjadikabur (opscure lible), karena tidak diuraikan secara
    Jika Juwarni Erni Rahayumemberi secara sukarela dengan maksud, maka dapat dikatakan telahterjadi suap (eks Pasal 11).
Register : 05-07-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ULFAN YUSTIAN ARIF, SH
Terdakwa:
VICTOR SIMANJUNTAK, SH., MH Anak Dari K. SIMANJUNTAK Alm
24992
  • yaitu kalau suap sudahpunya maksud/keinginan dari awal dan sudah dijanjikan, pemberidan penerima dapat dikenakan sanksi, sedangkan gratifikasi,Halaman 63 dari 107 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN Ptkapabila pemberi memiliki latar belakang tertentu memberikan uangtersebut hanya penerima saja yang dikenakan sanksi sedangkanpemberinya tidak;Bahwa apabila pungutan diluar ketentuan tersebut sudah dibicarakansebelumnya, menurut Ahli itu termasuk suap;Bahwa benar gratifikasi dan suap, hubungannya antara
    Pungli bisa masuk dalam dalam ranah suap dan bisajuga gratifikasi, dan apakah ada akibat hukumnya, sehingga menurutsaya antara pungli, gratifikasi dan suap adalah sesuatu hal yangberbeda;Bahwa Suap aktif yaitu sesorang yang meminta sesuatu yang tidaksesuai dengan aturan sedangkan suap pasif, membiarkan bawahannyamelakukan sesuatu yang illegal;Bahwa untuk suap aktif, sudan ada aturan yang mengaturpetanggungjawaban pidananya, sedangkan suap pasif, pemberi danpenerima bisa dimintai pertanggungjawaban
    ;Bahwa menurut Ahli, ketentuan Pasal 11 UU Tipikor termasuk suap pasifdan suap aktif;Bahwa menurut Ahli, dalam rumusan Pasal 12 huruf e UU Tipikor, unsurmemaksanya yaitu membuat seseorang tidak berdaya karena tidak adapilinan lain, dalam hal ini ada jenis yaitu diminta secara terangteranganyaitu apabila tidak diberikan sesuatu makan tidak ada pekerjaan yangdilakukan, dan tidak diminta secara terangterangan, yaitu ada pekerjaanyang telah diatur tenggang waktu penyelesaiannya, tetapi karena tidakada
    ,MKn sebagai uang honor dan pelicin kepadaTerdakwa, dan Terdakwa telah pula menerima uang tersebut, menurut hematMajelis tindakan yang dilakukan Saksi Yustina Pratini adalah tindakan melawanhukum yakni telah memberi suap dan Terdakwa selaku penerima suap,tindakan Terdakwa mana lebih spesifik dalam konteks penyalahgunaankekuasaan Terdakwa Selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Sanggauyang berwenang untuk menandatangni perohonan hak tanggungan dan Roya,Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK
    Tindakan yang dilakukan SaksiYustina Pratini adalah tindakan melawan hukum yakni telah memberi suap danTerdakwa selaku penerima suap, dengan demikian Majelis Hakimmenyimpulkan Unsur menerima Hadiah atau Janji telah terpenuhi menuruthukum;Halaman 99 dari 107 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN PtkUnsurdiketahuiataupatutdidugabahwahadiahataujanjitersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannyayang menurut pikiran orang yang memberikan hadiahataujanji tersebut ada
Register : 26-02-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN PEMALANG Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Pml
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
SUTARNO
Tergugat:
SURADI
18136
  • BahwaPENJELASAN TENTANG MONEY POLITIK SUAP . Suap didefinisikan dengan seuautu yang diberikandengan membenarkan yang salah ataumenyalahkan yang benar;. Suap diberikan dalam hal yang benar = ataumembenarkan yang salah;. Suap diberikan oleh syarat pertolongan denganmaksud atau tujuan meminta tolong dan bantuanterhadap perbuatan yang salah;.
    Suap ialan mengatakan segala sesuatu yangdijadikan sarana oleh seseorang untuk menggapaikeinginan karena kencintaan kepada harta dankedudukan;PENYUAPAN DALAM HUKUM DAN HADIST. Dari Abu Hurairah, Bahwa Allah melaknat orangyang menyuap dan orang yang disuap dalamsuatu perkara. Diriwayatkan Abdullah Bin Amru dari RasullulawahSAW melaknat Orang menyuap dan orang yangdiberi suap. Memberi dan menerima suap hukumnya adalah haramberdasarkan Ijma Kesepakatan Para Ulama Calon Kepala Desa No. Urut 3.
Register : 09-10-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sgr
Tanggal 19 Desember 2019 — Penuntut Umum:
Kadek Hari Supriyadi, S.H.
Terdakwa:
Ketut Denes
9635
  • Menyogok bisa berartimerogoh, mencolok, menjolok (ke dalam liang dan sebagainya), bisa jugaberarti menyuap atau memberi suap;Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sgr Bahwa Ahli menjelaskan sogokan berarti sogok. Penyogok berarti orangyang menyogok. Penyogokan berarti proses, cara, perbuatan menyogok,penyuapan,.
    Berdasarkan makna leksikal tersebut, Ahli berketerangankata nyogok yang dilontarkan oleh Terdakwa berarti Suap; Bahwa analisis lingual yang kedua dilakukan oleh Ahli dengan analisissemantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah penyelidikan maknabahasa dengan menekankan hubungan dalam berbagai tatarangramatikal; Bahwa katakata ini pemangku nyogok berasal dari dari frasa inipemangku dan kata nyogok.
    EC.KETUT BUDIARTHA bahwayang bersangkutan adalah seorang pemangku yang melakukan tindakanHalaman 11 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sgrnyogok atau suap.
    MADE BAGIADNYA, S.PB. yang keduanya merupakanrepresentasi dari rasa tertuduh;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berketerangan terkait kata nyogokyang ditafsirkan sebagai suap adalah pemilihan kata yang dapat menyakiti hatiorang yang ditujukan oleh perkataan tersebut.
    Dalam kasus ini Terdakwa tidakHalaman 21 dari 27 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Sgrmelakukan klarifikasi mengenai identitas pemangku yang dimaksud, yangmemberikan dan menerima suap, dalam peristiwa apa suap tersebut diberikan,yang menjelaskan kepada siapa perkataan Terdakwa tersebut ditujukan,sehingga perkataan itu menjadi kabur dan menimbulkan asumsi mengenai citraPemangku secara menyelurun bahwa seseorang golongan rohaniawantersebut berbuat kurang baik tanpa dibuktikan lebih lanjut, sehingga hal
Putus : 25-10-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — ANGGORO WIDJOJO;
292104 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fachri Leluasa dalam dakwaan kesatuterbuktimenerima suap bukan dari Pemohon PK/Terpidana, melainkandari Sdr. Chandra Antonio Tan.(vide halaman 63 LampiranBukti P2) Sedangkan baru dalam dakwaan kedua, paraTerdakwa tersebut dikenakan Pasal 11, pasal untuk penerimahadiah, bukan Pasal 12 atau Pasal 5 UndangUndang Nomor31/1999 jo. UndangUndang Nomor 20/2001 yang seharusnyadikenakan apabila terbukti menerima suap;6.2. Bahwa demikian juga halnya dengan TerpidanaIr.
    UndangUndang Nomor 20/2001 mengenaipenyalahgunaan wewenang, dan dipidana selama 3 tahunpenjara, dan tidak pernah dinyatakan bersalah melanggarPasal 12 atau Pasal 5 Ayat (2) UndangUndang 31/1999,sebagai orang yang menerima hadiah apalagi suap, dari Klienkami/Pemohon PK/Terpidana;7.
    lainnya (vide Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 662K/Pid/1992, dan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1168 K/Pid/2000, serta PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Pid/1993),Pemberi Suap selalu dijatuhi hukuman yang lebih ringan dariPenyelenggara Negara Penerima Suap, hal mana sejalan dengansemangat UndangUndang Tipikor yang bertujuan mencegahPenyelenggara Negara untuk menerima suap;16.
    Terlebih lagi bila Putusan a quo dibandingkan denganPutusanPutusan lainnya dalam perkaraperkara sebelumnya yangnilai suapnya jauh lebih besar daripada perkara a quo dan jugatelah berkekuatan hukum tetap, dimana Terpidana Pemberi Suapdijatuhi pidana yang lebih ringan dari pada Penerima Suap, yakni: Terpidana Hartati Murdaya (suap Bupati Buol senilai Rp3Milyar) dipidana penjara 2 tahun 8 bulan; Terpidana Arya dan Juard Effendi (suap impor daging sapisenilai Rp 40 Milyar) dipidana penjara 2 tahun 3
    bulan; Terpidana Diah Soemedi (suap penyidik Pajak senilai Rp 5Milyar), oleh Majelis Hakim PK diperbaiki menjadi pidanapenjara 3 tahun; Terpidana Antonius Bambang Djatmiko (suap BupatiBangkalan Fuad Amin senilai Rp15 Milyar) dipidana penjarahanya 2 Tahun penjara;Sehingga jelaslah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidanaHal. 50 dari 54 hal.
Register : 12-11-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN SIBOLGA Nomor 312/Pid.Sus/2018/PN Sbg
Tanggal 31 Januari 2019 — Edianto Simatupang;
362279
  • Tapanuli Tengah terlibat kasus suap Akil Mukhtar yangditangani oleh KPK.
    Menuliskan status facebook yang diterbitkan tanggal 04 Juni 2015 dengantujuan menyimpulkan bahwa selaku inisiator suap Pilkada Tapanuli Tengahadalah Bakhtiar Anmad Sibarani.
    Dasar Terdakwa menyimpulkan tersebutsetelah mengikuti dan membaca hasil persidangan putusan perkara AkilMukhtar tentang kasus suap Pilkada, dan didalam putusan tersebut BakhtiarAhmad Sibarani adalah orang yang menyerah uang kepada isteri Akil dantujuan Terdakwa menuliskan kalimat tersebut agar tulisan Terdakwa dapatdilihat orang banyak terutama netizen bahwa inisiator suap pilkada TapanuliTengah bahwa Bakhtiar Ahmad Sibarani terlibat dalam kasus suap PilkadaTapteng, dan kiranya diungkap dan diproses
    Tengah, Al. kasus suap Pilkada Tap. Teng yang melibatkanBakhtiar Ahmad Sibarani (otak pembakaran rumah dan penikaman saya)bajingan ini harus diTANGKAP....!!!.
    Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2015,Terdakwa membagikan postingan status pada halaman facebook atas namaEdyanto Simatupang sebagai berikut: Inisiator suap Pilkada TapanuliTengah yang melibatkan Bonaran Situmeang (2011) adalah Baktiar Sibarani(Ketua DPRD Tapteng dari Partai Hanura), semoga hukum bisa ditegakkantanpa memandang uang dan jabatan, sehingga bajingan ini di Tangkap...!!!
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
482392
  • dalam UU Tipikor pemberi dan penerima suapsudah seharusnya dijadikan tersangka karena dalam pasal suap tersebuttidak dapat berdiri sendiri antara si pemberi suap dan penerima suap adapundalam tuntutan dipisahkan perkaranyaTanggapan TerdakwaDiserahkan kepada Penasehat Hukumc.
    Mengapa si Pemberi Suap tidak ditetapkan sebagai Tersangka?
    Suap, artinya untuk seseorang Penerima Suap ditetapkansebagai tersangka, maka harus bersamaan juga penetapan Tersangka bagiPemberi Suap.
    Jadi apabila Pemberi Suap belumditetapkan sebagai tersangka, maka Penerima Suap juga belum dapat ditetapkansebagai Tersangka.
    Kalau didalam suap itu tidak ada poinpointersebut.
Register : 02-09-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 04-11-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 298/Pid.B/2016/PN Mpw
Tanggal 24 Oktober 2016 — LAM CHIN Als ACIN Anak Dari LAM KIN LOY
343
  • PUTUSANNomor 298/Pid.B/2016/PN MpwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama,telah menjatunkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : LAM CHIN ALS ACIN Anak Dari LAM KIN LOY.Tempat lahir : Suap;Umutr/Tgl.lahir : 62 Tahun /1954;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Patih Gumintar Rt 14 Rw 05 Desa Pasir
    Kemudian apabila pemain atau pemasangtidak kena atau tidak benar menebak angka yang keluar, maka uang pasanganatau uang taruhan tersebut diambil oleh Terdakwa.Berdasarkan informasi tersebut kKemudian Saksi Fery Fachruddin bersamadua anggota Polri lainnya, yaitu Saksi Adi Wijaya dan Saksi Abdul Kadirmendatangi daerah Jalan Raden Patih Gumentar Dusun Suap Desa pasirKecamatan Mempawah Hilir dan menemukan Terdakwa sedang duduk danngobrol di teras rumah saya sambil menunggu pembeli togel, kKemudian Terdakwaditangkap
    Saksi FERY FACRUDIN; Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikanketerangan yang sebenarnya; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB di rumahdi jalan Raden Patih Gumantar Rt. 14 Rw. 5 Desa Pasir KecamatanMempawah Hilir Kabupaten Mempawah Saksi melakukan penangkapanterhadap Terdakwa LAM CHIN Als ACIN; Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorangmenjual kupon putin atau toto gelap (togel) di daerah Jalan Raden PatihGumantar Dusun Suap
    Saksi ABDUL KADIR, S.HBahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikanketerangan yang sebenarnya;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 15.00 WIB dirumahnya di jalan Raden Patin Gumantar Rt. 14 Rw. 5 Desa Pasir KecamatanMempawah Hilir Kabupaten Mempawah Saksi melakukan penangkapanTerdakwa;Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorangmenjual kupon putih atau toto gelap (togel) di daerah Jalan Raden PatihGumantar Dusun Suap Desa Pasir Kecamatan
Register : 01-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.WAHYUDDIN, S.H.
2.ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA
295156
  • Kemudian Pasal 5 ayat (1) huruf b itu sudah selesai karenabelum, lalu terkait dengan jika terdapat suatu dokumen kemudian dijadikandasar untuk pemberian suap sedangkan dokumen tersebut tidak pernahterselesaikan maka sebenarnya ada perbedaan niat yang dilakukan tersebut,jadi jika dibayangkan suap itu kan terjadi jika ada transfer dari satu ke yang laindan harus dipastikan kedua belah pihak ini harus mempunyai niat yang samayaitu pihak satu untuk memberikan suap dan satunya lagi menerima suap.
    Kalau hal itu tidakdilakukan tindakan pencegahan, padahal dia mengetahui bahwa perbuatan itumemang untuk memberikan suap pada si ASN maka bisa dikatakan dia sebagaiplegen atau culpa tapi jika berbicara terkait suap khususnya Pasal 5 itukandengan maksud spesifik kesengajaan dan culpa.
    kewenangan atau jabatandisitu maka tidak bisa;Bahwa ahli menjelaskan pemberian suap tergantung pada kontek pemberiansuapnya, jika pemberian suap diberikan sebelum melakukan sesuatu yangbertentengan maka yang huruf a, kalau sudah selesai pemberian itu karenaberhubungan dan bertentangan dengan kewajiban dalam jabatan.
    dia teken disitu, itu belum dikatakan suap, tetapi ituadalah permufakatan jahat untuk melakukan suap, Suap itu Sempurna kalau adatransfer betul dari perusahaan ke ASN atau ke pihak manapun yang ditunjukoleh ASN, jadi kalau selesainya disitu ahli bisa katakan itu permufakatan jahatuntuk melakukan suap, tetapi Suapnya belum selesai, diperlukan pencairanHalaman 85 dari 132 halaman, Putusan No. 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdiyang betulbetul yang ditujukan ke perusahaan ke ASN ataupun kemana,misalnya transfer
    danpenerima suap;Bahwa ahli menjelaskan mens rea itu sebenarnya adalah kesalahan, kesalahandengan maksud tadi.
Register : 15-12-2014 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 14-04-2015
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 30/G/2014/PTUN-BKL
Tanggal 18 Maret 2015 — M. SALEH, S.Ag. MM melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
6733
  • Bahwa setelah adanya isu tentang suap itu seluruh Anggota KPU Rejang Lebong ProvinsiBengkulu dipanggil oleh Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong untuk diminta klarifikasinya/keterangan mengenai isu suap tersebut dan itu bukan berdasarkan adanya laporan dari Calegataupun masyarakat hanya berdasarkan informasi pada Koran/media Masa saja, bahkan dalamsidang DKPP Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu mengajukan saksi atasnama A.
    Rozikin tetapi dalam sidang DKPP saksi PPP tersebut mengatakan suap itu tidak adahanya luapan emosional saja karena tidak dilakukannya Croscek data seperti yang diinginkanoleh Saksi PPP tersebut.
    (foto copy sesuaidengan aslinya);Kliping Koran Harian Radar Pat Petulai tanggal 16 Mei 2014 perihal isu suap(fotocopy sesuai dengan aslinya); P13Kliping Koran Harian Bengkulu Ekspress tanggal 16 Mei 2014 (foto copy dari foto P14 P15Resume Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode etik Ketua dan Anggota KPU KabupatenRejang Lebong (foto copy dari foto copy ); P16 Surat dari Kepala Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RItertanggal 6 Oktober 2014 tentang Panggilan Sidang Nomor: 2456.28 1/
    dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa benar Saksi tidak tahu tentang pencabutan 4(empat) orang komisioner KPU RejangLebon; 29222 nn noon n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Bahwa benar saksi hadir karena diundang oleh Panwaslu sebagai saksi dariPanwaslu; 2922222 22222 2a nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee Bahwa benar yang mencabut pengaduan isu suap adalah Panwaslu RejangLebong ; 722222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn Bahwa benar setahu saksi ada
    saran juga dari DKPP untuk mencabut laporan terhadap 4(empat) orang komisioner KPU Rejang Lebong; Bahwa benar Saksi tidak tahu alasan pencabutan pengaduan isu suap 4 (empat) orang AnggotaKPU Rejang Lebong tersebut;Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannyamasing masing tertanggal 3 Maret 2015 dan 4 Maret 2015, dan selanjutnya para pihak mohonPutusan ; Menimbang, bahwa karena tidak ada halhal lagi yang diajukan oleh para pihak danMajelis Hakim telah cukup memberikan
Putus : 16-11-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1881 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 16 Nopember 2011 — MOSES YOMUNGGA, SE., MM
3926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Hendrik waromi dan Pene Efi Kogoya) tetapiinisiatif saksi Winarsih sendiri dengan maksud dan tujuannya yang tidakdiketahui oleh siapapun juga.Bahwa secara nyata dengan jumlah uang yang diberikan tidaklahsebanding dengan hukuman dan penderitaan fisik, psikologis, sosial dangangguan kesehatan yang saat ini diderita pemohon mulai dari prosespenangkapan, penyidikan, penahanan sampai dengan proses kasasi ini, jikapemohon secara sadar dan aktif mau melakukan kesepakatan untuk perbuatanpidana korupsi suap
    No. 1881 K/Pid.Sus/2011diperiksa di depan persidangan menyatakan bahwa Terdakwa menggantikanuang seluruhnya yang diberikan Winarsih bila yang bersangkutan memintannyadan Terdakwa sanggup mengembalikannya tidak.Dan jika perbuatan ini diyakini Majelis Hakim Kasasi sebagai tindakpidana maka perlu kita kaji bersamasama sebagai sesama penegak hukum,banyak penyuapan tidak pernah terjerat sebagai pelaku korupsi karena penyuapdan penerima suap selalu bersepakat dan bertindak bersamasama, namun incasu adalah
    permasalahan yang mungkin saja baru terjadi di republik Indonesiaini, dimana penyuap melaporkan akan perbuatannya akibat keinginannya tidakdilakukan oleh penerima suap walaupun in casu pembanding tidak pernahdiberitahu pemohon oleh penyuap tujuan pemberian suap tersebut dan in casubisa memberikan inspirasi kepada penegak hukum ataupun pembuat undangundang untuk merubah UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidimana jika tindak pidana korupsi in casu yang dipidana adalah penyuapsedangkan
    penerima suap dibebaskan dari pemidanaan karena keinginanpenyuap tidak terpenuhi dan yang mengalami kerugian adalah penyuap, tidaksepeserpun negara mengalami kerugian dan in casu menjadi contoh atas caloncalon penyuap yang merongrong kewibawaan aparat negara dalam segalaaspek penyelenggaraan pemerintahan dengan caracara in Casu.Bahwa perbuatan Winarsih yang sebanyak 4 kali menyerahkan uangkepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhannya Rp 90.000.000,00 (sembilanpuluh juta Rupiah) tidak dapat dibuktikan
    oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaiuang suap karena yang dibuktikan oleh jaksa adalah bukti transfer uang dariMinarsih sebanyak Rp 45.000.000,00 tetapi dana tersebut adalah merupakanfee/jasa yang diperoleh oleh Terdakwa sebagai bentuk kerjasama proyekpengadaan perabotan rumah tangga di DPRD Kabupaten Sarmi.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapatdibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam