Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tangani tendang tingang tennang tongang
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 09-05-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PA PADANG Nomor 677/Pdt.G/2019/PA.Pdg
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 9
  • belakanganhari.e Dari uraian tersebut diatas jelas gugatan Penggugat adalahsebuah gugatan yang kurang pihak dan selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO).Gugatan Penggugat kabur.Bahwa setelah mencermati uraian yang disampaikan oleh Pngugat yangtermuat pada bagian posita halaman 7 poin ke 13 yang pada pokoknyamendalilkan sebagai barikut;Bahwa Tergugat bersedia, berkewajiban dan bertanggung jawab penuhuntuk membelikan, membangun dan atau menyediakan rumah tempattinggal semampu Tergugat dengan tengang
Pengadilan PT PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-04-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 26/PDT/2018/PT PDG.
Tanggal 3 April 2018 — BAIDAR Pgl IDAR, dkk. Melawan : FENNY SOFYANI, dkk.
58 — 57
  • Menyatakan Para Tergugat telah bersalah melakukan perbuatanhukum dan bertanggungjawab secara bersama/tengang retang ataskerugian yang diderita oleh para Penggugat ;a) Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 7023 Tahun 2010 SuratUkur Nomor: 02849 tanggal 28 Oktober 2010 dengan luas 2.224M2 atas nama FENNY SOFYANI yang dikeluarkan oleh Tergugatlll (Pertanahan Kota Padang), jika sertifikat tersebut diatas tanahyang Penggugat Kuasai saat ini, maka sertifikat ini dan suratlainnya diatas tanah Penggugat
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 16-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 165/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 — - I N D R A Y A D I, (PENGGUGAT I) - ARI NOPRIANTO SAPUTRA GINTING (PENGGUGAT II) - PT. DIZAMATRA POWERINDO (TERGUGAT)
37 — 7
  • paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat mengangapTergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan hakhak para Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusanhubungan kerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titiktemu atau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggaktbipartit dan di tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undangundang No.2 tahun 2004 tengang
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 28-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 29/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
YUSRI, S.P.
Tergugat:
BUPATI KAMPAR
120 — 219
  • sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangundangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa terhadap Keputusan Bupati Kampar No. 888/BKPSDMPPI/468, tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas diriPenggugat, pada tanggal 27 Maret 2019 Penggugat telah pulamengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada BupatiKampar;Pengajuan Keberatan tersebut masih dalam tengang
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 12-11-2013 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 30-03-2016
Putusan PN BEKASI Nomor Nomor 489/Pdt.G/2013/PN.Bks
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. SUMBER TIRTA MAS ABADI sebagai Penggugat Melawan 1. BUPATI BEKASI sebagai Tergugat I 2. PT. SUNAN HERITAGE DEPELOPMENT sebagai Tergugat II 3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI sebagai Tergugat III
78 — 12
  • Sunan Heritage Development, sesuai dengan asli.Bukti P5 adalah Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 591/Kep.024BPPT/2012 tengang izin lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan, terletakdi Desa Babelan Kota Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, seluas+ 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi) atas nama PT.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 25-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 11/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 27 Februari 2018 — -. Fransinan Manafe - Penun, dkk vs -. Sarlin Arina Penun Limau, dkk
83 — 28
  • Terlawan pada tanggal 25 Oktober 2017,serta Terbanding semula Penggugat Intervenien pada tanggal 25 Oktober 2017untuk mempelajari berkas parkara banding dalam tenggang wakiu 14 (empatbelas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9Oktober 2017 Nomor 23/Pdt.Plw/2017/PN.Kpg, Pembanding semula Pelawanmengajukan banding pada tanggal 20 Oktober 2017, dengan demikianpermohonan banding tersebut telah diajukan dalam tengang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-11-2015 — Upload : 19-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PT.NATRACO SPICES INDONESIA VS IRMAYANTI,
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • masingmasing berlaku untukpaling lama 6 (enam) bulan, kecuali jika ditetapkan lain dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama;Bahwa pendapat Judex Facti pada Pengadilan Hubungan IndustrialPadang tersebut adalah keliru, bahwa jangka waktu paling lama 6(enam) bulan (Peringatan I, Peringatan Il, dan Peringatan III) adalahsehubungan dengan jangka waktu berlakunya surat peringatantersebut, dan apabila karyawan telah mendapat Peringatan II atauPeringatan Il, setelah lewat tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 09-11-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 196/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
1.Amina Sinaga
2.Sumep Sagala
3.Rehmalem Sagala
4.Hotmauli Sagala
5.Haulian Sagala
6.Hokkop Sagala
7.Etinauli Sagala
8.Salomo Sagala
9.Haholongan Sagala
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
Intervensi:
MENGKET SEMBIRING
158 — 61
  • Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, ketentuan Ps. 55UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara menyatakan bahwasannya gugatan dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara;Bahwa namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993,mengenai tengang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 21-05-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 18/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
1.TOMAS TRIJONO
2.PURNOMO HALIM LIM
3.THIO GIK HONG
4.BUDIONO
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
220 — 163
  • tersebut;Halaman 49 dari 54 HalamanPutusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakantidak mengatur upaya adminstratif, Pengadilan menggunakanketentuan yang di atur dalam Undangundang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 5 ayat (1), PeraturanMahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Administrasi Pemerintahan Setelan Menempuh UpayaAdministratif, dinyatakan bahwa : Tengang
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 03-04-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PN BONTANG Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bon
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
PT. ERAWANGSA JAYA PRIMA
Tergugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cabang Bontang
64 — 32
  • Erawangsa Jaya Primadengan norek: 056501000245303, sebagaimana bukti T10 sampaidengan T14, dan dengan oleh karena telah diuraikan di atas bahwaperbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan ingkar janji, maka petitumke4 dan Petitum ke5 Penggugat mengenai ganti kerugian juga patut untukditolak;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam gugatan iniditolak, maka Petitum ke6 tengang uang paksa atau Dwangsom maka patutuntuk ditolak, Petitum ke7 tentang sita jaminan maka oleh karena selamaperkara
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 173/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 — - JHUAKANUR RIDHO SURBAKTI (PENGGUGAT I) - EFRIANDI SURBAKTI (PENGGUGAT II) - PT. DIZAMATRA POWERINDO (TERGUGAT)
45 — 9
  • paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat mengangapTergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja tanoa memberikan hakhak para Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusanhubungan kerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titiktemu atau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggaktbipartit dan di tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undangundang No.2 tahun 2004 tengang
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 11-07-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 24/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 14 Desember 2017 — JUANDA MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, Hj. IRMA HAFIDA RACHMAN
115 — 58
  • in litis yaitu tanggal 27 Januari 2017 (merujuk pada suratPenggugat kepada Tergugat) sampai akhirnya gugatan a quodiajukan yaitu tanggal 11 Juli 2017, maka terdapat rentang waktukurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan dengan mendasarkanpada ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatandapat diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak objeksengketa diketahui, maka dapat dipastikan bahwa gugatanPenggugat diajukan telah melewati tengang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-12-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 40/G/2013/PTUN.JPR
Tanggal 25 Maret 2014 — AMIR YIKWA; VS GUBERNUR PAPUA
90 — 21
  • Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya objek sengketaadalah saat objek sengketa di kirim dari Biro hukum SETDAProvinsi Papua tanggal 2 Desember 2013, dan gugatan diajukanke Pengadilan Tata Usaha Negera Jayapura tanggal 16 Desember2013, sehingga gugatan masih dalam tengang waktusebagaimana Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara;3.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 21-07-2016 — Upload : 07-10-2016
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 155 /Pdt.G/2015/PN Lbp
Tanggal 21 Juli 2016 — Ariani, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sidodadi Ramunia pada tanggal 20 Juni 1964, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Kediri Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2015, telah memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada Rizal Sihombing, S.H., Roni Massa Damanik, S.H., Togap Rajuandi Sianturi, S.H., dan Robby Christian Tamba, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum “HOMBING RIZAL & REKAN”, beralamat Kantor di Jalan Ampel No.137, Medan, selanjutnya disebut sebagai:........................................... Penggugat; M E L A W A N : 1. PT. BANK MEGA SYARIAH, dahulu berkedudukan di Jakarta di Jalan Kapten Tandean 12-14 A Jakarta (12790), sekarang berkedudukan di Jalan Menara Mega Syariah Jalan H.R. Rasuna Said Kav 19 A Jakarta 12950 selanjutnya disebut sebagai: ..................... Tergugat I; 2. PT. BANK MEGA SYARIAH KCP Tembung, beralamat di Jalan Besar Tembung No. 44, Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai: ............................................ Tergugat II; 3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKKN SUMATERA UTARA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, beralamat di Gedung Keuangan Negara Medan Unit II Lantai 2 Jalan Diponegoro No.30A Medan Kode Pos 20152, selanjutnya disebut sebagai: ........................................ Tergugat III; 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, beralamat Kantor di Jalan Jatisari Komplek Kantor Bupati Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai: .......................... Tergugat IV; 5. A N I T A, beralamat di Sidourip Kelurahan / Desa Sidourip Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat V
322 — 50
  • Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/2013 tengang Perubahan Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,pada:Pasal1 ayat (1), yang menyatakan :Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umumdengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yangsemakin meningkat atau menurun untuk mencapai hargatertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.Pasal1 ayat (27), yang menyatakan :Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 155/Pdt. G/2015.
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 17-09-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1596/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 13
  • Ada tengang waktu 2bulan setelah perselisihan sebelumya, dan selama 2 bulan itu banyakyang kami lakukan bersama serta komunikasi kami sangat baik.Tergugat di ajarkan mengaji, di ajarkan bacaan solat yang benar, masihmelakukan hubungan suami istri, dan tidak ada suatu masalah apapun.Dan setelah Penggugat pindahpun kami masih berkomunikasi dengan baik,Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbrdan Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk pergi darirumah dan membawa anak anak
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 04-02-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 12/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
M. RUSWAN, SKM.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Intervensi:
TEDY KURNIAWAN
117 — 45
  • Penghitungan tengang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;2.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 19-01-2012 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 07/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 17 April 2012 — PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, 2. LIM TJING HU (KING HU),
44 — 17
  • Bahwa permohonan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90(sembilan puluh hari), sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktusebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986 jo Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undangundang Nomor51 tahun 2009, yang berbunyi sebagaiberikut; Gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara; Penjelasan Pasal 55
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-01-2014 — Upload : 18-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1951 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Januari 2014 — DAME SINTAULI TAMBUNAN, dk vs IDRIES SUKADIS, dkk
75 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walter Parapat denganTergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I dibenkan tengang waktu selama I(satu) tahun untuk membeli kembali sejak perjanjian ditandatangani oleh keduabelah pihak, fakta ini membuktikan bahwa:(8.1)(8.2)Antara alm.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 19-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 — - DEDY SUKARA SEMBIRING (PENGGUGAT) - PT. DIZAMATRA POWERINDO (TERGUGAT)
57 — 20
  • upah paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga Penggugat mengangap Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan hakhak paraPenggugat, sehingga gugatan Penggugat mengenai Pemutusan hubungankerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat akibat tidak adanya titik temuatau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggakt bipartit dandi tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undangNo.2 tahun 2004 tengang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 14-09-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Maret 2017 — - SUTRISNO SURBAKTI (PENGGUGAT I) - RONI MAISANTO GINTING, (PENGGUGAT II) - PT.DIZAMARTA POWERINDO (TERGUGA)
27 — 7
  • Nomor :156/Padt.SusPHI/2016/PN.MdnPenggugat mengenai Pemutusan hubungan kerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titik temu ataupenyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggakt bipartitdan di tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8Undang undang No.2 tahun 2004 tengang PPHI, dimana padapenyelesian ditingkat mediasi tidak ada kata sepakat sehingga padatanggal 30 juni 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi