Ditemukan 1272 data
AHMAD GHOZALI, M.M.
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
129 — 85
Angkasa Pura Il (Persero) pada Tanggal28 Desember 2018 (Bukti T.22) mengirim surat kepada Termohondengan Surat No. 06.04/00/12/2018/12531 yang inti suratnyamenyampaikan ulasan mengenai:a. Sejarah Penguasan dan Kepemilikan tanah A QuoSejak Tahun 1979.b. PT. Angkasa Pura II (Persero) tidak mempunyai dasarRasional untuk mengambil tanah milik orang lain.C.
129 — 123
Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyediadengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK denganmelampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti dan/atauspesifikasi peralatan yang diusulkan beserta ulasan perubahan28d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/pengantian personilinti menurut kualifikasi yang dibutuhkane.
Penggantian personil inti dan/atau peralatan dilakukan oleh penyediadengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK denganmelampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti dan/atauspesifikasi peralatan yang diusulkan beserta ulasan perubahand. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/pengantian personilinti menurut kualifikasi yang dibutuhkane.
Arvin Wibowo Adimarwoto
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
Hirman Rahayu Rivano
529 — 225
SituasiNomor 5518/1990 bertanggal 15 November 1990 a quo ialah melalui sebuahGugatan yang entah termasuk Sengketa Administrasi Pemerintahan atauSengketa Tata Usaha Negara atau bahkan mungkin bisa saja tujuan awalnyaialah berupa Permohonan Fiktif Positif, sedangkan selain dan selebinnya hanyamemuat dalil gugatan yang mengenai Riwayat penguasaan bidang tanahsengketa dan terkesan lebih mencerminkan sebagai Gugatan PerbuatanMelawan Hukum (Perdata), sebab dalam Pokok Perkara (Gugatan Penggugat)tidak memuat ulasan
133 — 36
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya suatuKeputusan, dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukanoleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohonsebagai tersangka melalui prosedur yang tidak benar, makaMajelis hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapantersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.Bahwa berdasarkan
PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN
58 — 12
Fotocopy Print Out Artikel Ulasan Lengkap: Arti Bukti Permulaanyang Cukup dalam Hukum Acara Pidana (Sumber: www.Hukumonline.com)" selanjutnya diberi tanda P2;3. Fotocopy Print Out UndangUndang No. 8 Tahun 1981 TentangKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana" selanjutnya diberi tanda P3;4. Fotocopy Print Out Modul Teknik Penyidikan dan Pemberkasanyang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan KejaksaanRepublik Indonesia Tahun 2019" selanjutnya diberi tanda P4;5.
132 — 25
Oman Abdurahman alias AmanAbdurahman alias Abu Sulaiman juga memberikandukungan dana kepada Yahya alias Hamzah alias AbuMuhammad alias Joko Pitono alias Dulmatin, demikianseterusnya ulasan dan uraian saudara Jaksa PenuntutUmum dalam dakwaan kesatu dari halaman 2 sampaidengan halaman 5, semuanya hanya bercerita tentangperekrutan orangorang yang akan mengikuti latihan diAceh, seperti dalam halaman 4 alinea terakhir dimanadikatakan bantuan yang diberikan oleh terdakwakepada Yahya alias Hamzah alias
529 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
CHOTAI yang dimohonkan kasasi ini (karena feityang terjadi itu adalah satu keadaan), sehingga pada ulasan memori kasasi iniselanjutnya lebih menitikberatkan kepada kesalahan Majelis Hakim dalammenafsirkan terhadap sebutan unsur tindak pidana dalam perkara a quodikaitkan dengan petunjukpetunjuk yang didapat selama proses persidanganatas perbuatan Terdakwa selaku Manager Finance yang notabene jugamerupakan Pengurus PT.
DAHNIR,SH
Terdakwa:
NASRUDDIN ALIAS DIN BIN A. WAHAB
246 — 84
pasal tertentu inkonsitusionalsehingga ada suatu kaidah baru yang dapat dipergunakan;Menimbang, bahwa tidak tepat jika kita memaksakan Penuntut Umummengalisa Putusan Mahkamah Konstitusi yang nyatanyata tidak ada kaidahhukum yang baru, kendatipbun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan, jikaMajelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukumnya akan Majelis Hakimpergunakan sebagai pertimbangan atau dalam rangka penemuan hukum;Menimbang, bahwa di Putusan Mahkamah Konstitusi tersebutmempermaslahkan ulasan
112 — 45
Menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan, dalam arti harus tegasmenyebut tentang apa yang diperkarakan, paling tidak menyebut jenisdan macam perkaranya.Inilah syarat formil yang mesti dipenuhi surat kuasa khusus, syarat tersebutbersifat kumulatif ;(linat Ulasan Hukum M.
Pembanding/Tergugat II : Dinas Pekerjaan Umum sekarang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk memudahkan selanjutnya disebut Dinas PUPR Diwakili Oleh : Imang Job Marsudi, SH, MH (Kepala Kejaksaan Negeri Lingga)
Pembanding/Tergugat III : Kuasa Pengguna Anggaran KPA Diwakili Oleh : Imang Job Marsudi, SH, MH (Kepala Kejaksaan Negeri Lingga)
Pembanding/Tergugat IV : Kuasa Pengguna Anggaran KPA Diwakili Oleh : Imang Job Marsudi, SH, MH (Kepala Kejaksaan Negeri Lingga)
Terbanding/Penggugat : Ir. HARI LIEWARNATA, MM
Terbanding/Turut Tergugat : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lingga cq Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lingga
87 — 47
Dalam ulasan Prof. Rosa Agustina dalambukunya Perbuatan Melawan Hukum menerangkan bahwa kerugian akibatPerbuatan Melawan Hukum sebagai scade (rugi) saja, sedangkankerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdata dinamakanKonsten, scaden en interessen (biaya, kerugian dan bunga). Kemudiandalam buku yang sama, Prof.
206 — 114
.=> JAWABAN7.2Bahwa alasan penggugat pada keadaan yang sangatmendesak tidak diuraikan lebih lanjut sehingga tidak dapat dijadikanpedoman dalam pengambilan keputusan.Point gugatan 2.3 Bahwa berdasarkan ulasan diatas, Penggugat memohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebelum memeriksa danmemutuskan perkara ini agar menerbitkan terlebih dahulu penetapan penundaanpelaksanaan keputusan obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat I danTergugat II yang menolak penerbitan izin permohonan
Sehingga bisa dibayangkan bila hal yang demikianmenjadi milik perseorangan atau kelompok orang saja tentu stabilitas danjalannya pembangunan, pendidikan, pelaksanaan ibadah dan keagamaan danperikehidupan masyarakat dipertaruhkan.=> JAWABAN 7.2 Bahwa alasan Penggugat pada keadaan yang sangatmendesak tidak diuraikan lebih lanjut sehingga tidak dapat dijadikanpedoman dalam pengambilan keputusan.Point gugatan 2.3 : Bahwa berdasarkan ulasan diatas, Penggugat memohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Tata Usaha
542 — 290
depannya) sehingga dapat meminimalkan potensi kreditmacet; (ii) Peluang mengidentifikasi peluang dan mengumpulkanpotensi yang diberikan oleh bisnis dan profil kKeuangan pelanggan;Memastikan fasilitas yang diberikan terstruktur untuk sesuai denganprofil risiko peminjam (dengan keamanan yang sesuai);Memastikan pelanggaran terhadap kebijakan kebijakankredit, standar underwriting, program produk disorot den gan diskusiyang tepat terkait dengan alasan dan mitigasi untuk pelanggarantersebut;Memastikan ulasan
Putusan No. 665/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.Memastikan fasilitas yang diberikan terstruktur untuk sesuai denganprofil risiko peminjam (dengan keamanan yang sesuai);Memastikan pelanggaran terhadap kebijakankebijakan kredit,standar underwriting, program produk disorot dengan diskusi yangtepat terkait dengan alasan dan mitigasi untuk pelanggaran tersebut;Memastikan ulasan/review yang sudah lewat disimpan dalamparameter yang disetujui dan aplikasi kredit didukung dan disetujuisesuai dengan otoritas kredit
dapat meminimalkan kejutankejutanterkait kredit macet; (ii) Peluang mengidentifikasi peluang danmengumpulkan potensi yang diberikan oleh bisnis dan profilkeuangan pelanggan;Memastikan fasilitas yang diberikan terstruktur untuk sesuai denganprofil risiko peminjam (dengan keamanan yang sesuai);Memastikan pelanggaran terhadap kebijakankebijakan kredit,standar underwriting, program produk disorot dengan diskusi yangtepat terkait dengan alasan dan mitigasi untuk pelanggaran tersebut;Memastikan tidak ada ulasan
AKBARI DARNAWINSYAH, SH.
Terdakwa:
Sarwono Alias Gemblung Bin Suwandi
42 — 9
hakdidalam pencurian yang ada didalam Pasal 365; Bahwa Ahli menjawab denga keilmuan yang saya miliki dalampenangkapan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindakpidana harus mengacu terlebin dahulu ke Pasal 18 KUHAP dimanadidalam pasal tersebut yaitu pasal 1 menerangkan dalam rangkamelakukan penangkapan terhadap Tersangka pelaku tindak pidanaharus dilakukan dengan surat tugas dan surat perintah penangkapandimana didalam surat perintah penangkapan tersebut harus diuraikanidentitas sitersangka dan ulasan
DARSAN SIMAMORA, S.E.,
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
87 — 21
Fotocopy Print Out Artikel Ulasan Lengkap Arti Bukti Permulaan yangcukup dalam Hukum Acara Pidana (Sumber www.hukumonline.com), diberitanda P 2;3. Fotocopy Print Out UndangUndang No.8 Tahun 1981 Tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, diberi tanda P 3;4.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dra. Yayuk Utaminingsih
122 — 86
YAYUK UTAMININGSIH, tentangmereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutHalaman 88 dari 125 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUSTPK/2017/PT SBYserta melakukan perbuatan: Bahwa, sebagaimana ulasan di atas, oleh karena Terdakwa ZainalAbidin harus dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 2 UUTPKdakwaan Primair maupun Pasal 3 UUTPK dakwaan Subsidair, makasecara hukum atas diri Terdakwa Dra.
674 — 580 — Berkekuatan Hukum Tetap
(halaman 604) ;e Pasal 365 Ayat (2) ke2 KUHP :Pada intinya sama dengan ulasan Pasal 363 Ayat (1) ke4 KUHP.(halaman 608 sampai dengan 611) ;b. Prof. Mr. P. J. Noyon Prof. Mr. G.E. Langemeijer (Drs. P.A.F.Lamintang, S.H., DelikDelik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa. TubuhHal. 69 dari 98 hal. Put. No. 2179 K/Pid.Sus/2015dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa.Tubuh dan Kesehatan, Bina Cipta.
172 — 1377 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding palingtidak memberikan ulasan hukum secara yuridis argumentatif terhadapkeberatankeberatan Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi Il, akan tetapihal ini sama sekali tidak terlihat, sehingga pantas dan beralasan, keberatankeberatan Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi Il ajukan ke hadapanHakim Agung, karena Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi Il yakinHakim Agung akan memberikan putusan yang bersandar pada alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan hukum yang lebih mumpuni
357 — 696 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kekeliruan dimaksud kamisampaikan dalam ulasan yuridis sebagai berikut:Hal. 91 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/20171.
ISNA YUSDIATI
Tergugat:
1.RUDI INDRA KESUMA, SH,M.Kn,
2.DR. YUSTI YUDIAWATI, ST, MT
3.SUGIAN NOOR, S.KM
4.NIZAR YUDIAWAN, ST
462 — 329
Pangaribuan dalam tulisannya dengan judulMenentukan Tergugat dan Turut Tergugat yang dikutip oleh Hukumonlinepada tanggal 10 Maret 2011(https:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1976/menentukankwalifikasi/), menyatakan sebagai berikut :Luhut M.P.
318 — 346
TurutTerbanding Il/ Turut Tergugat, tanggal 13 Januari 2015, Nomor:AHUAH 01.06 73, yang mencatat Perubahan SusunanPembina, Pengawas, dan Pengangkatan Kembali PengurusYayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswe Indonesia tetapsah dan mempunyai kekuatan hukum.Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Terbanding/Penggugat akan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selaindan selebihnya, sehingga Terbanding/ Penggugat akan dihukumuntuk membayar biaya perkara yang akan termuat dalam amarputusan ini.Bahwa berdasarkan ulasan