Ditemukan 6224 data
194 — 36
Karantina Tumbuhan, Sertifikat Kesehatan Tumbuhan adalahSurat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dinegara atauarea aSal/pengirim/transit yang menyatakan bahwa tumbuhanatau bagianbagian tumbuhan yang tercantum di dalamnya bebas dariOPT, OPTK, OPTK golongan I,OPTK golongan II dan /atau OPT pentingserta telah memenuhi persyaratan karantina tumbuhan yang di tetapkandan /atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan.Bahwa benar Sertifikat Kesehatan Tumbuhan diterbitkan oleh UnitPelaksana Tekhnis
hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhankarantina ada 5 pelabuhan di Jambi yang telah ditetapkan sebagai tempattempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa OPTK yaitu :Bandara Sulthan Thaha Kota Jambi.Pelabuhan Talang Duku Kab.Muara Jambi.Pelabuhan Kuala Tungkal Kab.Tanjab Barat.Pelabuhan Muara Sabak Kab.Tanjab Timur.Kantor Pos Jambi.Bahwa benar Prosedur atau cara penerbitan sertifikat kesehatantumbuhan adalah Pihak pemohon membuat surat permohonan danmengajukannya ke Unit Pelayanan Tekhnis
71 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Terdakwa selaku Pimpro' secara tekhnis tidakmengingatkan saksi Dr.
Menyusun rencana dan jadwalpelaksanaan proyek/kegiatanbersangkutan karena Terdakwa selakuPimpro bahwa Terdakwa selaku Pimprosecara tekhnis' tidak mengingatkansaksi Dr. Awang Joenani selakuDirektur RSUD AW Syahranie yangHal. 23 dari 68 hal. Put.
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
FAISHAL ASSEGAF, ST Bin ABDURRAHMAN Alm
192 — 58
Saksi Agus Budiarso menerangkan bahwa untukpengesahan dokumen PDRT dan RKB hotel serta Rumah Sakit masih belumselesai karena ada kekurangan revisi gambar tekhnis bangunan yang harus dipenuhi oleh pemohon, kemudian Saksi Fikri Salim mengatakan tidak sanggupuntuk memenuhi kekurangan tersebut dan memohon agar Saksi Agus Budiarsomembantu menyelesaikan RKB dan PDRT hotel serta Rumah Sakit.
,M.SIyang mengerjakan kekurangan revisi gambar tekhnis bangunan.Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wib Saksi Sonny Priadimenelpon Terdakwa untuk menanyakan mengenai perkembangan proses RKBdan PDRT lalu Terdakwa menjawab belum di revisi, silahkan untukmenanyakan langsung kepada Saksi Iryanto, ST.,M.SI lalu Saksi Sonny Priadibertanya kepada Terdakwa apakah Saksi Sonny Priadi bisa bertemu denganSaksi Iryanto, ST.
31 — 20
calon, perbuatan mana dilakukan terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilinan Umum Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan JadwalPenyelenggaraan Pemilinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 serta KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1Kpt/1377/KPUKot/VIII/2017 tentang Pedoman Tekhnis
15 — 14
Bahwa dikarenakan sesuai tekhnis pengajuan penetapanpermohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Denpasaryaitu 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) nama, maka diajukanlahpermohonan secara terpisah untuk 2 (dua) orang anak ParaPemohon ; 5. Bahwa adapun permohonan penetapan perubahan nama yangdiajukan Para Pemohon untuk anak kedua adalah yaitu dariAISHA ALMIRA CINTA KENAYA menjadi bernama NI MADEAISHA ALMIRA CINTA KENAYA ;6.
82 — 27
mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikanmasyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungansumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia.Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada akhir bulan April tahun 2017 terdakwa mendapat tawaran pekerjaanuntuk mengirim koper berisi pakaian bekas dari Batam ke Lampung danmembawa kembali koper berisi pakaian butik, kKemudian saudara Sariman(DPO) menerangkan bahwa untuk tekhnis
104 — 47
Bahwa selanjutnya adapun pidana yang dikenakan kepada Anakdalam perkara ini adalah Pidana Penjara olah Hakim denganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa bentuk pidana alternanitf sebagaimana dimaksud dalamUU No. 11 Tahun 2012 seperti Pembinaan diluar lembaga, pelayananmasyarakat atau pengawasan, Pelatihnan Kerja, Pembinaan dalamlembaga, oleh karena dilapanagan ditemui kendala tekhnis sepertibelum tersedianya sarana pendukung dan kendala tekhnis lainnyamaka pilahan jatuh pada bentuk pemidanaan seperti
102 — 38
Tech selaku Manajer Tekhnis Laboratoriumdan Pengolahan Terapetik dan NAPZA, selaku Penguji dalamKesimpulannya menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secaraLaboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal warna putihbening milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, dan juga berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan UrineNo. 01/RSUDL/XV2014 tanggal
Tech selaku Manajer Tekhnis Laboratorium danPengolahan Terapetik dan NAPZA, selaku Penguji dalam Kesimpulannyamenyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkanbahwa barang bukti serbuk kristal warna putih bening milik terdakwa tersebutadalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa berkenaandengan Narkotika Golongan tersebut tidak ada
Techselaku Manajer Tekhnis Laboratorium dan Pengolahan Terapetik dan NAPZA,selaku Penguji dalam Kesimpulannya menyebutkan setelah dilakukanpemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristalwarna putih bening milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,dan perbuatan terdakwa berkenaan dengan Narkotika Golongan tersebuttidak ada
38 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pedoman Tekhnis Administrasi Dan Tekhnis PeradilanPerdata Umum, Buku Il, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, perihal sitajaminan, yang dengan jelas menentukan (pada pokoknya) bahwa peletakansita jaminan harus terhadap harta milik Tergugat (in casu Termohon Il danTermohon Ill);Bahwa sedangkan Tanah dan Bangunan Tersita sampai dengan IV adalahjelas bukan milik sepenuhnya Termohon Il dan Termohon Ill. Selain ituPemohon tidak memiliki keterkaitan dalam bentuk dan cara apa pun dalamHal. 3 dari 19 hal.
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
2012Kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaianseluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yangpasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam prosespenyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa";Pasal 30 ayat (3) yaitu :"Kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalambatas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuksetiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi tekhnis
yaitu :Kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaianseluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yangpasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam prosespenyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa";Pasal 30 ayat (3) yaitu :"Kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalambatas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuksetiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi tekhnis
106 — 62
dipenuhi dan dibuktikan, yaitu : Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum Adanya unsur kesalahan Adanya kerugian Adanya hubungan sebab akibatDalam hal ini, tuduhan Penggugat yang menganggap Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (mencoba mengecoh dan/ataumembohongi Penggugat terkait akan dilakukannya jualbeli UnitKondotel (Astara) jelas merupakan tuduhan yang bersifat keliru,karena:Isi Surat Pesanan tidak sedikitobun bertentangan dengan isi PPJB,melainkan PPJB berisikan halhal bersifat tekhnis
si pembeli ialah membayar harga pembelian, padawaktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.Oleh karena secara nyata Penggugat telah melalaikan kewajibannyasebagai Pembeli, maka berdasarkan angka (6) huruf (c) SuratPesanan dan angka (8) huruf (b) Surat Pesanan, Penggugat tidakberhak untuk menuntut pengembalian uang dari Tergugat.Bahwa Jjelas, klausulkalusul PPJB sebagaimana yang telah Tergugatjelaskan pada angka (3), (4), (5), (6), (8), (9) dan (10) adalah klausulyang bersifat tekhnis
100 — 36
Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis, harga terhadap penawaranyang masuk;7. Menjawab sanggahan;8. Menetapkan Penyedia barang / jasa untuk pelelangan atau penunjukanlangsung untuk paket pengadaan barang / jasa lainnya yang bernilaipaling tinggi Rp. 100.000.000.000, (seratus milyar rupiah);9. Menyimpan dokumen asli pemilinan penyedia barang / jasa;10.
Msi. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatanuntuk hadir pada pertemuan di Rumah makan Talaga Saefood CikarangKabupaten Bekasi pada tanggal 30 Desember 2013, dan didalam pertemuantersebut Terdakwa dr. Sahroni SH.
Powernusa Elektrindo untuk klarifikasitehnik, membicarakan tekhnis serta jadwal pengiriman Genset sertamasalah harga apakah bisa dinegoisasi. Pertemuan tersebut dihadirioleh Sdr. Humpol, Nimrod Esau Sihombing dan staf dari PT. PowernusaElektrindo Sdr.
Surat Permintaan Pembayaran Nomor :0177/SPPLS/RSUD/2013tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Jajang, SKM selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran sertadiverifikasi olen Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD ;3.
98 — 41
, M.Pd telah mengelola semua dana bantuan yangditerima tanpa melibatkan bendahara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta tidaktransparan mengemukan kepada dewan guru mengenai jumlah dana yang diterima oleh SMKNegeri Labuang setiap tahunnya.Selanjutnya terdakwa SYAFRUDDIN , S.Pd, M.Pd secarasepihak dan tanpa mengadakan rapat atau musyawarah dengan dewan guru , mengaturperuntukan dana bantuan serta mengalihkan penggunaan dana bantuan diluar dari apa yangtelah ditetapkan dalam Petunjuk tekhnis
membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuanyang terdiri dari dana SSM lapran dibuat setiap semester dan dilaporkan ke Dinas PendidikanKabupaten Polewali Mandar, dana BOMM laporannya dibuat setiap akhir tahun dan dilaporkanke Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Barat,dana pengadaan /revitalisast SMK SSN yanglaporannya dibuat akhir tahun dilaporkan ke Dinas Pendidikan Propinsi SulawesiBarat.Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SYAFRUDDIN , S.Pd, M.Pd tersebut telahmenyalahi petunjuk tekhnis
terdakwa telah mengelola semua danabantuan yang diterima tanpa melibatkan bendahara untuk melaksanakan tugas pokok danfungsinya serta tidak transparan mengemukan kepada dewan guru mengenai jumlah dana yangditerima oleh SMK Negeri Labuang setiap tahunnya.Selanjutnya terdakwa SYAFRUDDIN ,S.Pd, M.Pd secara sepihak dan tanpa mengadakan rapat atau musyawarah dengan dewan guru ,mengatur peruntukan dana bantuan serta mengalihkan penggunaan dana bantuan diluar dari apayang telah ditetapkan dalam Petunjuk tekhnis
74 — 28
Bastian Imanuelson AwidanGabrian Michael Alejandro Awi, dan selain itu untuk keperluan melanjutkan sekolah anakanak pemohon supaya tidak terjadi salah penulisan nama dalam ijazah sehinggaPemohon memohon agar kiranya nama/marga anakanak Pemohon dapat digantimenjadi Gabriel Bastian Imanuelson Awidan Gabrian Michael Alejandro Awi;Menimbang, bahwa pada dasarnya didalam praktek hukum acara perdatamengenai kepentingan hukum yang diajukan Pemohon tersebut telah diatur puladidalam Buku Il tentang Pedoman Tekhnis
16 — 11
penetapan ini, maka semua berita acarapersidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il sebagaimana telah terurai di muka.Menimbang, bahwa terhadap surat perrnohonan pengesahan nikahPemohon tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman PengadilanAgama Takalar pada tanggal 6 Juni 2012, sebagaimana maksud Buku IlPedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis
102 — 53
Merk Toyotaimnova 2.0 E M/T/2005 dengan Nomor Polisi DD 1291 OF warna HitamMetalik Nomor Rangka : MHFXW41G850011100 dan Nomor Mesin ITR6146673yang posita gugatan penggugat tersebut apabila dihubungkan denganketerangan saksi Syamsuddin dan saksi Aminuddin yang menerangkan bahwapada saat jual beli kendaraan mobil Innova warna hitam dirumahMuh.Rusli (penggugat) saksisaksi tersebut yang secara kebetulan adaditempat tersebut dan melihatnya akan tetapi saksi tidak tahu berapaharga jualnya dan tidak tahu tekhnis
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sani telah membayar kekurangan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah) kepada Terdakwa Zainal Bin Saphan sehingga patut diduga membeli,menjual, menyembunyikan sesuatu barang berupa ternak yang patut diperoleh darikejahatan ;Bahwa mengenai tekhnis pengembaliannya saksi Zaenal diberitahu TerdakwaZainal Bin Saphan akan dilepas didekat kandangnya sehingga sapi tersebut bisa masukdengan sendirinya ;2Bahwa sebelum seekor sapi tersebut milik Jumaidin yang hilang dikembalikan,saksi Nasir dan saksi
59 — 26
ABDUL RAHMAN AlsNAMBON selaku Kepala Dusun Bukit Kembang I guna melakukan musyawarah dankesepakatan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakatpenerima BLT yang tidak atau belum mempunyai KTP.Bahwa selanjutnya dengan mempergunakan kewenangan yang ada padaterdakwaterdakwa baik selaku Kepala Desa maupun Kepala DusunKepala Dusun diDesa Jambu yang berdasarkan: Petunjuk Tekhnis Program Bantuan Langsung Tunai(BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran yang dikeluarkan Menteri Sosial pada angka 2huruf
padanya selaku mitra kerja yang berkewajiban memantau danterlibat secara efektif dalam pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB) dan dalampenyaluran dana BLIRTS serta pengendalian dan pengamanan di lapangan sertamMempunyai tugas dan wewenang melalui musyawarah untuk melegalisir KartuKompensasi BBM (KKB), serta membantu petugas pada saat pengecekan DaftarPenerima BLTRTS kepada Rumah Tangga Sasaran dan mendistribusikan KKB kepadaPage 27 of 4228Rumah Tangga Sasaran, sebagaimana diatur dalam : Petunjuk Tekhnis
pemberian hadiah berupa biaya pemungutan pembuatan KTP danpemotongan dana penerimaan BLT tersebut diketahui oleh Para Terdakwa atau patutdiduganya bahwa pada saat pemotongan Dana BLT dan pemungutan biaya pengurusanKTP tersebut diberikan atau diserahkan oleh warga penerima BLT di Desa Jambuadalah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatanTerdakwa dalam pelaksanaan kegiatan penyerahan dana BLT selaku Kepala Desa danKepala Dusun sebagaimana diatur dan ditentukan dalam :Petunjuk Tekhnis
425 — 14
dokumen yang harus dilengkapi dalammenguasai atau memiliki hasil hutan hak jenis kayu olahan adalahberupa SKAU (Surat kerangan asalusul) apabila kayu tersebut berasaldari hutan hak dan dari hasil budi daya, sedangkan kalau tumbuh sevaraalami, maka dokumennya adalah SKSKB (Surat keterangan sah kayubulat) yang diangkut dalam bentuk kayu bulat atau kayu gelondongan.Adapun yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut adalahpetugas pada Sawmill yang berkualifikasi sebagai Wasganis PHPL(Pengawas tenaga tekhnis
Adapun yang berwenang mengeluarkan dokumenHalaman 21 dari 28 halamantersebut adalah petugas pada Sawmill yang berkualifikasi sebagaiWasganis PHPL (Pengawas tenaga tekhnis pengelolaan hutan produksilestari);Menimbang, bahwa delik inti (bestanddeel delict) dalam pasalyang didakwakan terhadap terdakwa adalah: mengangkut, menguasaiatau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama denganSurat keterangan sahnya hasil hutan dan berdasarkan uraianpertimbangan hukum diatas maka delik inti (bestanddeel
35 — 20
Gto.kesehatan milik pemerintah dan swasta dan dapat juga disalurkan melaluidokter ke pasien;Bahwa penyerahan obat Diazepam diserahkan melalui sarana pelayanankesehatan milik pemerintah maupun swasta yang memiliki penanggungjawab tekhnis yaitu apoteker;Tidak dibenarkan apabila seseorang yang tidak berlatar belakangpendidikan Kefarmasian (Apoteker) memiliki, menyimpan dan ataumembawa obat Diazepam namun meskipun orang itu memiliki latarbelakang pendidikan Kefarmasian (Apoteker) dia harus memiliki ijin
PsikotropikaGolongan IV dalam Lampiran UndangUndang Nomor 5 Tahun 1997tentang Psikotropika sehingga peredarannya dalam pengawasanPemerintah;Bahwa benar penyaluran obat Diazepam tidak dapat diberikan kepadaperorangan atau individu tetapi diberikan kepada sarana pelayanankesehatan milik pemerintah dan swasta dan dapat juga disalurkan melaluidokter ke pasien;Bahwa benar penyerahan obat Diazepam diserahkan melalui saranapelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang menmilikipenanggung jawab tekhnis