dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusanPengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa sesuai fakta persidangan ditemukan tanah yang masih dalamkepemilikan warga yang terletak di Tanjungsari seluas 35 (tiga puluh lima)hektar yang tidak termasuk lahan yang dibebaskan oleh Tim Pembesan Tanahakan tetapi dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat, bahkan telah diterbitkanSertifikatkan sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 2083

(delapan puluh satu ribu tiga puluh lima meter persegi) yang terletakdi Kelurahan Tanjung Sari yang sekarang merupakan bagian yangdikuasai oleh Tergugat , Tergugat II, dan Tergugat III yang sudahbersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2083 dan Nomor 2084adalah sah menurut hukum milik Para Penggugat;Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat Ill atauSiapapun juga baik sendirisendiri maupun secara bersamasamamenguasai objek sengketa sejak tahun 1973 hingga sekarangmerupakan perbuatan

1(254) 1(253) Td/F43 1 TE(132) 1 To/F37 1 TE(4) 1 TJ/F43 1 TF(164) 2 TJ/F40 1 TF(124237) Td/F37 1 TE(4) 1 TJ/F43 1 TF(160) 1 TJ/F40 1 TF(310) 1(220) 1(253) Td/F43 1 TF(132) 1 TJ/F37 1 TE(4) 1 TJ/F43 1 TF(132) 1 TJ/F40 1 TF(272257) 1(174227) 1 Ta/F37 1TE(4) 1 Ta/F43 1 T(164) 2(130) 1 TJ/F37 1TE(4) 1 wz/F43 1TE(166) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 99.00 364.00 Tm/F47 1 TE(1) 1(2) 1(3) 4(V4) Bl= 1o) 416) 117) 120) 121) 1227) 116) 124) 110) 20825) 126) 110) 20827) 15) 127) 11510) 2083

Abu Daud no. 2083, Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879 danAhmad 6: 66. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan.Dishohihkan oleh AlAlbani dalam Shohihul Jami 2709 )Piasd: widy J: d6*, 24a 342wd 92Artinya: Dari Abu Musa Al Asyari berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.(HR. Abu Daud no. 2085, Tirmidzi no. 1101, Ibnu Majah no. 1880 danAhmad 4: 418.

Abu Daud No. 2083, Tirmidzi No. 1102, lbnu Majahno. 1879)Menimbang, berdasarkan hadits tersebut bahwa wali bagi orang/wanitayang tidak memiliki wali adalah pemerintah, termasuk jika wali yangHalaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 53/Padt.P/2017/PA.PPmenikahkan adhal enggan maka ditunjuk wali hakim yang dalam hal ini adalahpejabat pemerintah Kementerian Agama atau yang mewakilinya sampai ketingkat daerah yaitu pejabat Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Abu Daud No. 2083, Tirmidzi No. 1102, Ibnu Majah no. 1879)Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.PPMenimbang, berdasarkan hadits tersebut bahwa wali bagi orang/wanitayang tidak memiliki wali adalah pemerintah, termasuk jika wali yangmenikahkan adhal enggan maka ditunjuk wali hakim yang dalam hal ini adalahpejabat pemerintah Kementerian Agama atau yang mewakilinya sampai ketingkat daerah yaitu pejabat Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum daerah (BUD), dengan rincian sebagaiberikut :e pada tanggal 10 Desember 2009dengan nomor SP2D yaitu 2061/BL/2009 dengan jumlahRp.99.330.000 (Sembilan puluhSembilan juta tiga ratus tiga puluhribu rupiah).e pada tanggal 10 Desember 2009dengan nomor SP2D yaitu 2062/BL/2009 dengan jumlahRp.99.299.000 (Sembilan puluhSembilan juta dua ratus Sembilanpuluh Sembilan ribu rupiah).10pada tanggal 10 Desember 2009dengan nomor SP2D yaitu 2083

diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum daerah (BUD), dengan rincian sebagaiberikut :e pada tanggal 10 Desember 2009dengan nomor SP2D yaitu 2061/BL/2009 dengan jumlah20Rp.99.330.000 (Sembilan puluhSembilan juta tiga ratus tiga puluhribu rupiah).pada tanggal 10 Desember 2009dengan nomor SP2D yaitu 2062/BL/2009 dengan jumlahRp.99.299.000 (Sembilan puluhSembilan juta dua ratus Sembilanpuluh Sembilan ribu rupiah).pada tanggal 10 Desember 2009dengan nomor SP2D yaitu 2083

= 2083 m?;Mengabulkan permohonan Penggugat karena CV Mulia sudah menjadinasabah BNI + empat puluh tiga tahun (sejak tahun 1972) dapat diberikankeringanan dengan hanya membayar kepada BNI tercatat bulan Februari 2015hutang pokok Rp2.259.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh sembilanjuta rupiah) di luar bunga, denda dan biaya;Menghukum Tergugat , Il, Ill, IV, V untuk menyerahkan seluruh SHM an. Ir.lrawan bin H.

HasanBasri meninggalkan warisan berupa tanah pertanian seluas + 8744 m2 danladang seluas + 2083 yang terletak di Desa Gedang Daya, Kesubakan GunungKembar wilayahDesa Denggen Timur, kec. Selong, Kab. Lombok Timur yangkemudian telah dibagi kepada selurun anakanaknya yaitu: Hj. Nurhasanah,Abdul Manan, Hj. Husniah (meninggal), H. Abdul Azim, H. Anamad Qadri, Hj.Marhumah, Hj.

disaksikan oleh Kepala DesaDenggen Timur pada tanggal 13 Februari 2014;Menimbang, bahwa kemudian menurut keterangan saksisaksi AmaqNasrun, H Nurlatif, lalu Jumair Adiyatama, H Imran, M, Nasir sekarang tanahtersebut dikuasai oleh para Tergugat;Menimbang, bahwa bukti P5 dan P6 adalah surat pemberitahuan pajakbumi dan bangunan (PBBP2) tahun 2014 terhadap tanah seluas 8.744 m2dengan total NJOP 174.800,00 (seratus tujun puluh empat ribu delapan ratusrupiah) atas nama Nurhasanah (bukti P5) dan tanah seluas 2083

li>1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

atas nama Agus Liantonodengan batasbatas;batas utara > tanah hak:batas selatan : jalan;batas timur : jalan;batas barat : bekas hak gogolan;Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 715, Surat Ukur Nomor 2083/ lakarsantri/2000 tanggal12 April/2000 luas 801 m? atas namaAgus Liantono;Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 787 Surat Ukur Nomor1960/Lakarsantri/2000 tanggal 12 April 2000 luas 156 m? atasnama Agus Liantono;Sertifikat Hak Milik Nomor 382 luas 4116 m?

perbuatan tersebut Karena terdakwa sakithati kepada saksi Maningar Rambe dikarenakan saksi Maningar Rambe menangkapsepeda motor milik terdakwa karena ketahuan membawa sawit curian danmenyerahkan sepeda motor terdakwa ke Kantor Polisi ; Bahwa Terdakwa merasa bersalah/menyesal dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi ; Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa selain menghadapkan SaksiSaksi, untukmemperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pulamengajukan Barang bukti berupa : 2083

No. 178 PK/Pdt/2010No.1121/Desa Saigon tanggal 12 Agustus 1996 seluas 399 M2 dan SertifikatHak Milik No.2083/Desa Saigon tanggal 26 Desember 2000 seluas 707 M2adalah sebagai "PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA". Hal itu jelasdapat dilihat dan dibaca pada bukti T.1.1 lembar pendaftaran pertama dalamsertifikat kolom 1, yang sama dengan bukti T.IlL1. Demikian halnya denganbukti T.L3 lembar pendaftaran pertama dalam sertifikat kolom 1, yang samadengan bukti T.IIl3. ;3.

Surat No. 465/802/PKHI/Naker/DSTKTPS/2009, tanggal surat 4 Agustus 2009 Kantor DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;13.Bahwa pada tanggal 8 September 2009 Penggugat menerima suratpemanggilan, No. 563/20831D2/2009, tertanggal 7 September 2009,untuk hadir pada tanggal 9 September 2009, Pukul 10.30 WIB di Padangtempat Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi SumateraBarat, untuk diminta keterangan lanjutan;14.Bahwa Penggugat memenuhi pemanggilan Surat No. 563/2083

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2083/T.Dis.SKB/2003tertanggal 25 Agustus 2003 atas nama anak Para Pemohon yangdikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Sintang, diberi kode(P6);7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6105014709020004tanggal 14 Juli 2020 atas nama anak Para Pemohon, diberi kode (P7);8.

LAB: 2083/NNF/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yangditandatangani oleh M. Fauzi S.Si.,m.t Edhi Suryanto, S.Si.Apt, MM, NiryastiS.Si,M.Si serta diketahui olen Kepala Labfor Polri Cabang Palembang Ir. UlungKanjaya.M.Met, barang bukti yang diterima berupa:1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan labelbarang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokoksamporena A.

Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII/ Pembanding Il,Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding Ill,Pembanding III, Pembanding IV dan Turut Terbanding IV;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali juga Termohon Peninjauan Kembali Il PemohonKasasi/Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2083

dan Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tanggal 7 Oktober 2016 dantanggal 15 September 2016 kemudian terhadapnya oleh PemohonKasasi/Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016 dan tanggal 6 Januari 2017diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Desember 2016 dantanggal 8 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan PeninjauanKembali masingmasing Nomor 92/Pdt.G/2013/PN.Pbr juncto Nomor208/PDT/2014/PT.PBR juncto Nomor 2083

onvoldoendegemotiverd, karena tidak didasari ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR), Pasal189 Rbg, dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970,sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999(sekarang Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004);Memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Il jugaTermohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding:Bahwa Permohon Peninjauan Kembali (PK) a quo diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah AgungNomor 2083

Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 5 Mei 2014 adalah memohon untuk perbaikansalah satu amar putusan, karena dari semula adanya kesalahan pengetikandalam petitum gugatan yang diajukan oleh kuasa Penggugat/PemohonPeninjauan Kembali dahulunya;Bahwa adapun permohonan perbaikan salah satu amar PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 92/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 5 Mei2014 = juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor208/PDT/2014/PT.PBR tertanggal 15 Januari 2015 juncto Putusan KasasiMahkamah Agung Nomor 2083

Chevron Pacific Indonesia, sebagaimana SuratDisnakertransduk No.560/DisnakertransdukHK/1268, tanggal 07Agustus 2015, tentang Hasil Verfikasi Keanggotaan KSBSI Riau ;Bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2016, KSBSIProvinsi Riau adalah peserta yang sah pada setiap perundinganUMSP Migas, sebagai contoh sebagaimana SuratDisnakertransduk No. 560/DisnakertransdukHK/2083, tanggal 18Nopember 2015 yang memerintahkan DPP APINDO Riau danSP/SB Sektor Migas untuk melakukan perundingan UMSP SubSektor tahun

MESERI DG 2124 TDDaerah PKB/BBNKB dan Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT TTE SWDKLLJ ( lembar 4) 88 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetepan Pajak ADE SALMAN,SKM.M,KES DG 3774 TBDaerah PKB/BBNKB danSWDKLL4J ( lembar 4)89 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetepan Pajak KARTINI DG 3867 TBDaerah PKB/BBNKB danSWDKLL4J ( lembar 4)90 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetepan Pajak PARWATI DG 2080 TDDaerah PKB/BBNKB danSWDKLL4J ( lembar 4)91 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetepan Pajak WASIS AMANTO DG 2083

lembar 3) 292 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetepan Pajak MESERI DG 2124 TDDaerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 3)293 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetepan Pajak ADE SALMAN,SKM.M,KES DG 3774 TBDaerah PKB/BBNKB danSWDKLL4J ( lembar 3)294 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetepan Pajak KARTINI DG 3867 TBDaerah PKB/BBNKB danSWDKLL4J ( lembar 3)295 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetepan Pajak PARWATI DG 2080 TDDaerah PKB/BBNKB danSWDKLL4J ( lembar 3)296 1 (satu) lembar Asli Surat Ketetepan Pajak WASIS AMANTO DG 2083

satu) lembar AsliSurat Ketetepan PajakDaerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 4)MESERIDG 2124 TD 881 (satu) lembar AsliSurat Ketetepan PajakDaerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ (lembar 4)ADESALMAN,SKM.M,KESDG 3774 TB 891 (satu) lembar AsliSurat Ketetepan PajakDaerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 4)KARTINIDG 3867 TB 901 (satu) lembar AsliSurat Ketetepan PajakDaerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ (lembar 4)PARWATDG 2080 TD 911 (satu) lembar AsliSurat Ketetepan PajakDaerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 4)WASIS AMANTODG 2083

48 dari 60 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT TTE Daerah PKB/BBNKB danSWDKLLd (lembar 3) 2931 (satu) lembar AsliSurat Ketetepan PajakDaerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 3)ADESALMAN,SKM.M,KESDG 3774 TB 2941 (satu) lembar AsliSurat Ketetepan PajakDaerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 3)KARTINIDG 3867 TB 2951 (satu) lembar AsliSurat Ketetepan PajakDaerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 3)PARWATDG 2080 TD 2961 (satu) lembar AsliSurat Ketetepan PajakDaerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 3)WASIS AMANTODG 2083

Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2010 No.Print: 2083/0.5.15/Ep.2/12/2010 sejak tanggal 23 Desember 2010 s/d tanggal 11 Januari2011;4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 27 Desember 2010 No.221/Pid.B/2010/PN.Psr sejak tanggal 27 Desember 2010 s/d tanggal 25Januari 2011;5.