mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahayabagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harusmempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmupenelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Bahwa Pengguggat pada saat ini sedang menjalani therapy di Dohadengan Psychotherapist Dr. Adriana Stoicheva Stoichkova dari Dr.Ajus Clinic. Therapy dilakukan karena Penggugat pernah mengalamiPelecehan Seksual (sexual Abuse) pada saat kecil. Penggugat saatitu sedang sendirian karena ditinggal oleh kedua orang tuanya.Sexual Abuse ini terjadi secara berulangulang oleh Pelaku di rumahPenggugat. Pelakunya adalah tetangganya yang sampai sekarangmasih hidup.

Penggugat dengan secara tidaklangsung telah mencoba mengaburkan batasbatas nilainilai yangprinsipil dan baku dalam agama Islam;7.14.Bahwa Pengguggat pada saat ini sedang menjalani Therapy diDoha dengan Psychotherapist Dr. Adriana Stoicheva StoichkovaHal 80 Dari 145 hal Putusan Nomor : 0363/Pdt.G/2017/PA.Clgdari Dr. Ajus Clinic.

Therapy dilakukan karena Penggugat pernahmengalami Pelecehan Seksual (sexual Abuse) pada saat kecil.Penggugat saat itu sedang sendirian karena ditinggal oleh keduaorang tuanya. Sexual Abuse ini terjadi secara berulangulang olehPelaku di rumah Penggugat. Pelakunya adalah tetangganya yangsampai sekarang masih hidup. Sexual Abuse ini meninggalkanTrauma yang sangat dalam terhadap Penggugat.

Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihatdari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai Ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnyalebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengantidak meninggalkan dan menggalakkan

Di sisi lainsanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhankewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukumadministrasi yang meletakkan prinsip administration penal lawmerupakan kebijakan perpajakan sebagai Ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnyalebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect)dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat(5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum dibidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.

Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);14.Bahwa di tingkat Pengadilan Negeri selaku Judex Factie dalam perkaraSuwir Laut sudah sangat jelas tidak pernah ada pembahasan,pemeriksaan maupun pengujian mengenai besarnya pajak terutang danpajak kurang dibayar sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbanganhukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No

Di samping itu, hukuman pidanaperpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan dan memilikipenekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dan dalamupaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

orang yangtidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika adalah barang yang sangat berbahayabagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap Narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidak mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatankarenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukanperbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untukitu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakditujukan untuk therapy

sebagai pembinaanmemperbaiki diri Terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera danadanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perluterjadi lagi knususnya bagi pelaku; Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu adanya antisipasi/pencegahandari aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpaldengan perbuatan si pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangirasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga halini merupakan shock therapy

mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahayabagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harusmempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmupenelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy.

orang yang tidak mempunyai kompetensimelakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009,mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telahditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadapnarkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannyahanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Putusan No.24/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yang dibenarkan melakukanperbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebut harus mempunyai izin untukitu. yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidakdituukan untuk therapy karena oberpotensi sangat tinggi menimbulkanketergantungan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkapdipersidangan berdasarkan keterangan saksisaksi, dan telah diakui sendiri olehTerdakwa,

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

., dan bahkan sebelumnya dengan sengaja tidak membayarkangaji karyawan dan/atau dana operasional sebagai wujud kekecewaandan shock therapy (keterangan saksi Pembanding, Raden Kemalpada Berita Acara Persidangan pada tanggal 25 Mei 2021 hal 27 danKesimpulan Penggugat tanggal 28 Juni 2021 hal);Diperbaiki menjadi : ..., dan bahkan sebelumnya dengan sengaja tidak membayarkangaji karyawan dan/atau dana operasional sebagai wujud kekecewaandan shock therapy (keterangan saksi TERBANDING , Raden Kemalpada

Hakim berpendirian tindak pidana yangdilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengantujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan sematamata merupakanpembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegaslagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa dimasa yang akan datang;Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatantersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagimasyarakat merupakan suatu shock therapy

berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwamemang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itusendiri yaitu bukan sematamata merupakan pembalasan/represif melainkansebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif danmotivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang;Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perobuatan tersebut dansegera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy

sebagai orang yang tidak mempunyaikompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalamunsur inl;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimanadisebutkan dalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan daniimu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy

Hukuman yang tepat diberikan selain akan berdampak hukum bagi Terdakwajuga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yangkiranya nanti Sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan agarTerdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan bagi masyarakat merupakansuatu shock therapy bahwa secanggih apapun tindak pidana yang dilakukan, tetapakan menghadapi pedang hukum yang tidak akan pernah buta, tuli, atau bisu dalammenegakkan

yangdilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannyaHalaman 26 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2019/PN Nlasalah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidakpatut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luasjuga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepadapublik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatanapapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (public shock therapy

orang yang tidakmempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkandalam unsur ini;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Republik Indonesia No. 35tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagikesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orangorang yangdibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orangorang tersebutharuSs mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan danilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy