berupaya merukunkan keduanya tetapi tidakberhasil, dan terhadap keterangan saksisaksi tersebut Majelis Hakim menilalbahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan sertamenguatkan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapatbahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksidalam perkara ini;Menimbang, bahwa halhal selain pokok perkara disampaikan dalammediasi bukan dalam jawaban, sehingga Majelis Hakim tidakmempertimbangkannya kecuali secara ex oficio

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihakbenar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagiMajelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberiizin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depansidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan berkekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa secara ex oficio Majelis Hakim berwenangmempertimbangkan tentang nafkah iddah dan mutah;Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan

berdasarkan bukti P.1 s/d P.11 yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yangdimintakan perwalian yang bernama XXXX, XXXX, XXXX, dan XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai ibu kandung, oleh karenanya semestinya menurutketentuan pasal 47 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio

nasehatperdamaian tidak bermantfaat lagi serta hubungan suami isteri sudahhampa (tanpa ruh kebahagiaan), sebab dengan meneruskanperkawinan seperti itu berarti telah menghukum salah seorang isteriatau suami dalam penjara penderitaan yang berkepanjangan, halmana merupakan suatu bentuk penganiayaan yang bertentangandengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa pembebanan kepada pemohon untukmemberikan mutah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) yang ditetapkan secara ex oficio

bahwa oleh karenanya maka talak Tergugat harus dinyatakan jatuh danPenggugat dalam keadaan suci ;Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dimaksudpasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum islam,oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis secara Ex Oficio

berceraisebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telahdapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonanPemohon tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat diterimadan dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena Termohon Konpensi terbukti bukan isteri yangnusyuz dan perceraian ini kehendak Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakimsecara eks oficio

bahwa oleh karenanya maka talak Tergugat harus dinyatakan jatuh danPenggugat dalam keadaan Haid ;Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dimaksudpasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum islam,oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang nonmor 50 Tahun 2009 maka Majelis secara Ex Oficio

bahwa oleh karenanya maka talak Tergugat harus dinyatakan jatuh danPenggugat dalam keadaan suci ;Menimbang , bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dimaksudpasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum islam,oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis secara Ex Oficio

Nomor 0125/Padt.G/2014/PTA.Mtr.kewajibankewajiban yang harus dipenuhi oleh bekas suami in casuPemohon/Terbanding terhadap bekas isteri in casu Termohon/Pembanding walaupun Termohon/Pembanding tidak meminta/menuntut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan in casu Majelis Hakim secaraex oficio dapat mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon/Terbanding)untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatukewajiban bagi bekas isterinya (Termohon

peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktu waktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio

peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio

telah dapat membuktikan kebenaran dalilPermohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawanhukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Abila Termohon tidak nuntutMenimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dicerai atauditalak Pemohon daripada digantung setatusnya oleh Pemohonyang telah ditinggal Pemohon tanpa dikirim nafkah lahirmaupun batin;Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas inisiatipPemohon dan Pemohon telah meninggalkan Termohon selamatahun/bulan lamanya, maka secara ex oficio

telahdilalaikan oleh Tergugat dan lagi pula adanya sikap Penggugat yang telah Nusyuzterhadap Tergugat (suaminya) sebagai yang telah dipertimbangkan dalam perkarakonvensi, menyebabkan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkansebagai dimaksud pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam yang menunjuk ayat (5)dan menunjuk kernbali ayat (4 a dan b) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa, kendatipun halhal yang berkaitan erat dengan nafkah bagiseorang isteri yang Nusyuz, namun terdapat hal yang secara ex oficio

mengenang mantan suaminya tersebut sehingga untuk itu harusditetapkan bahwa mut'ah bagi mantan isterinya dalam hal ini Penggugat, berbentukemas 23 karat dengan berat 50 gram, sehingga gugatan Penggugat berbentuk BTNtersebut harus dikesampingkan.Menimbang bahwa sedangkan biaya pemeliharaan anak, kendatipun tidakdimuat dalam posita gugat akan tetapi terungkap dalam petitumnya, hal tersebuttidak menyebabkan gugatan Penggugat tersebut illosoir, sebab meskipun hal tersebuttidak digugat namun secara ex oficio

permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasanperceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya makaPermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohonsebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonannya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini ataskehendak talak suami incasu Pemohon, maka Majelis Hakim secara ex oficio

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenaitu dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan Replik Pemohon serta berdasarpasal 41 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 secara ex oficio Pengadilan menghukumPemohon untuk membayar nafkahnafkah dan mutah yang akan ditentukan sebagaimanadalam amar putusan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 tahun 2009

securiti dengan penghasilan Rp 1.100.000,00 (satu juta seratusribu rupiah) setiap bulan.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi HukumIslam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dandengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagaisecuriti, maka secara ex oficio

Majelis patut menghukum Pemohon untukmemberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi HukumIslam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dandengan memperhatikan kemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagaisecuriti, maka secara ex oficio

Nomor.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islamgugatan Penggugat dikabulkan dengan talak satu bain Sughra;Menimbang, bahwa secara ex oficio sesuai ketentuan pasal 84 (2) UndangUndang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor. 03 tahun2006 Jo UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,, makaMajelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untukmengirimkan salinan putusan kepada

peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio

dilarang diantaranya adalah Permohonan menetapkan statusHalaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No.6/Pdt.P/2018/PN.Tjtkepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak statuskepemilikan suatu benda di ajukan dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Petitum Pemohon tersebut,maka secara implisit petitum Permohonan Pemohon tersebut merupakan bentuk daripernyataan suatu kepemilikan seseorang;Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim dalam persidangan ini, secaraex oficio

39 20 SL wo ld ylipo MbArtinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka permohonan Pemohon, a quo telah beralasan danpermohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itupermohonan Pemohon harus dikabulkan, oleh karena itu Majelismenetapkan secara ex oficio nafkah iddah sebesar Rp. 1. 500. 000,;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan

RI Tahun 2007 halaman 47 menegaskanPermohoanan yang dilarang diantaranya adalah Permohonan menetapkan statuskepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak .status kepemilikan suatu benda di ajukan dalam bentuk gugatan ;Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Petitum Pemohon tersebut,maka secara implisit petitum Permohonan Pemohon tersebut merupakan bentukdari pernyataan suatu kepemilikan seseorang ;Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim dalam persidangan ini,secara ex oficio