Ditemukan 1414 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : officio obicio osivio oficce olivio offcio oficia oficial
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 09-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ENDRA ANDRI PARWOTO,SH
Terdakwa:
Drg.NOFRINALDI.M.Kes
231 — 361
  • tersebut sebagai sebagai Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) terhitung mulai bulan Juli Tahun 2015;Bahwa jabatan saksi di kementerian keshatan RI adalah sebagai DirekturBina Upaya Kesehatan Rujukan yang diangkat sebagai Direktur BinaUpaya Kesehatan Rujukan adalah berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor KP.03.01/Menkes/255/2015 tanggal 6 Juli 2015tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan darijabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian kesehatan RIdan secara Ex Oficio
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pid. Sus/TPK/2015/Pn.Dps.
Tanggal 20 Agustus 2015 — I GUSTI NGURAH GEDE, SH, DK.
82 — 53
  • Saksi Drs. 1GUSTI NGURAH RAT, M.Si,e Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan Pengadaantanah untuk keperluan pembangunan dermaga dan jalanmenuju dermaga di Desa Gunaksa Kecamatan DawanKabupaten Klungkung;e Bahwa dalam pengadaan tanah tersebut, saksi ditunjuksebagai Ketua Panitia pengadaan Tanah yang merupakanjabatan Ex Oficio karena saksi selaku Sekda KabupatenKlungkung;e Bahwa landasan saksi sebagai Ketua Tim Pengadaan tanahadalah Keputusan Bupati Klungkung nomor, tanggal dantahun saksi lupa yang
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm
Tanggal 19 Januari 2015 — MAHLIANA.
160 — 384
  • Oficio adalah selaku Ketua Badan Anggaran. Bahwaadapun proses pembahasan APBD Perubahan tahun 2010 plafonanggaran sudah termuat dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPPAS yang dibuat oleh eksekutif. Bahwa anggaran Bansos sebesar Rp.31.500.000.000 yang setelahdilakukan pembahasan menjadi Rp. 35.200.000.000, terjadinyaperubahan nilai karena masih ada sisa anggaran yang belum tahu mau ditempatkan dimana.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — Ir. KETUT JANAPRIA, MT, dkk.
92 — 72
  • I GUSTI NGURAH RAI, M.Si, dibawah supah memberikan keterangansebagai berikut : Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan Pengadaan tanah untuk keperluanpembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga di Desa GunaksaKecamatan Dawan Kabupaten Klungkung; Bahwa dalam pengadaan tanah tersebut, saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitiapengadaan Tanah yang merupakan jabatan Ex Oficio karena saksi selakuSekda Kabupaten Klungkung; Bahwa landasan saksi sebagai Ketua Tim Pengadaan tanah adalah KeputusanBupati Klungkung
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby
Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
46 — 117
  • P2T atau dibentuk olehBahwa Setelah itu negosiasi musyawarah mengenai harga dalam hal ini oleh P2T denganmengundang instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan pemilik tanah.Bahwa Kalau musyawarah tercapai, dibuat berita acara, dan atas dasar berita acara dibuatkeputusan P2T mengenai bentuk dan atau besarnya ganti rugi.Bahwa setelah itu dilakukan pembayaran ganti rugi, dan bersamaan dengan itu dibuat beritaacara pelepasan penyerahan hak atas tanah.Bahwa kemudian kalau ada pejabat yang secara ex oficio
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK
Tanggal 12 Mei 2016 — ZULKARNAIN Bin YASIN
145 — 38
  • memperoleh keuntungan;Bahwa, kalau pagu 4,2 milyar dan berapa laba harus diperoleh penyedia ahlitidak mengetahui secara pasti yang penting pelaksanaan lelang normatif tidakada persekongkolan / penyelewengan;Bahwa, dolar berpengaruh terhadap lelang pengadaan alat kesehatan;Bahwa, seandainya terjadi persekongkolan dalam lelang maka hasil lelangdigugurkan;Bahwa, Seandainya ada persekongkolan dalam lelang akan tetapi pengadaanjalan terus maka harus ada penetapan dan harus ada sanggahan;Bahwa, secara ex oficio
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 19 Januari 2015 — DR. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M.Ag Bin MUHAMMAD SALEH;
189 — 189
  • Oficio adalah selaku Ketua BadanAnggaran.Bahwa adapun proses pembahasan APBD Perubahan tahun 2010plafon anggaran sudah termuat dalam Kebijakan Umum Anggaran(KUA) dan PPAS yang dibuat oleh eksekutif.Bahwa anggaran Bansos sebesar Rp.31.500.000.000 yangsetelah dilakukan pembahasan menjadi Rp. 35.200.000.000,terjadinya perubahan nilai karena masih ada sisa anggaran yangbelumtahu mau di tempatkan dimana.Bahwa dewan tidak pernah meminta agar kelebihan danaditempatkan untuk anggota DPRD karena hal itu merupakankewenangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 106 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2016 — WAWAN SOMANTRI
164 — 50
  • Bertanggungjawabpenuh terhadap pengembalian /pelunasan kredit dantanggungjawab ini mengikat pengurus secara ex oficio. Bertanggungjawab penuh atas kebenaran atas surat kuasamemotong gaji dari anggota atas angsuran pinjamannyabeserta dokumen lainnya yang dipersyaratkan kepadaanggota dan sanggup memberikan asli maupun salinandokumendokumen dimaksud apabila sewaktuwaktu, pihakbank membutuhkan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 107 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DODI SURYADI
112 — 32
  • Bertanggungjawab penuh terhadappengembalian /pelunasan kredit dan tanggungjawab inimengikat pengurus secara ex oficio. Bertanggungjawab penuh atas kebenaran atas surat kuasamemotong gaji dari anggota atas angsuran pinjamannyabeserta dokumen lainnya yang dipersyaratkan kepadaanggota dan sanggup memberikan asli maupun salinandokumendokumen dimaksud apabila sewaktuwaktu,pihak bank membutuhkan.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Drs. Sangkala, M.Si Bin Tahir
148 — 383
  • pencairan anggaran kegiatan Pendalaman Tugas DPRD,harus bertanggung jawab;Halaman 311 dari 431 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2019/PN MksMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Skretaris DPRD Kabupaten Enrekangsejak tanggal 05 Maret 2015 sampai sekarang;Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Sekretaris DPRD Kab.Enrekangberdasarkan Keputusan Bupati Enrekang;Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Enrekang, secara ex oficio
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2017 — DENI BUDIMAN, SE
140 — 43
  • Bertanggungjawab penuh terhadappengembalian/pelunasan kredit dan tanggungjawab ini mengikatpengurus secara ex Oficio. Bertanggungjawab penuh atas kebenaran atas surat kuasa memotonggaji dari anggota atas angsuran pinjamannya beserta dokumen lainnyayang dipersyaratkan kepada anggota dan sanggup memberikan asilimaupun salinan dokumendokumen dimaksud apabila sewaktuwaktu,pihak bank membutuhkan.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
498 — 278
  • Utama PT KrakatauHalaman 273 dari 1283 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PN SrgSteel (Persero) menugaskan kepada Pengawas untuk melakukananalisa, karena ini masalahnya perlu pendalaman, jadi harus ahlinyauntuk melakukan audit;Bahwa Yayasan Bapelkes Krakatau Steel dan PT Krakatau Steel(Persero) berbeda AD ART, tetapi SPI sebagai perangkat dari Direksi PTKrakatau Steel (Persero) punya kompetensi sehingga ditugaskanmelakukan audit, bisa saja Dewan Pembina menugaskan SPI karenaKetua Pembina secara ex oficio
    bulan bukan dari gaji Karyawan yang dipotong,tapi PT Krakatau Steel (Persero) menganggarkan untuk tiap Karyawan;Bahwa pada saat Saksi diberi tugas menjadi Ketua Yayasan BapelkesKrakatau Steel, ada amanat dari Pembina yaitu selain menjalankanYayasan Bapelkes Krakatau Steel, memelihara aset yang berpotensibermasalah, dan aset yang ada diluar bisa dikembalikan ke YayasanBapelkes Krakatau Steel, jadi lebih difokuskan kepada pengembalianaset;Bahwa Pembina itu berasal dari anggota Direksi, secara ex oficio
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
657 — 441
  • melakukan audit,Dewan Pembina dimana Ketuanya juga Direktur Utama PT KrakatauSteel (Persero) menugaskan kepada Pengawas untuk melakukananalisa, karena ini masalahnya perlu pendalaman, jadi harus ahlinyauntuk melakukan audit;Bahwa Yayasan Bapelkes Krakatau Steel dan PT Krakatau Steel(Persero) berbeda AD ART, tetapi SPI sebagai perangkat dari Direksi PTKrakatau Steel (Persero) punya kompetensi sehingga ditugaskanmelakukan audit, bisa saja Dewan Pembina menugaskan SPI karenaKetua Pembina secara ex oficio
    bulan bukan dari gaji Karyawan yang dipotong,tapi PT Krakatau Steel (Persero) menganggarkan untuk tiap Karyawan;Bahwa pada saat Saksi diberi tugas menjadi Ketua Yayasan BapelkesKrakatau Steel, ada amanat dari Pembina yaitu selain menjalankanYayasan Bapelkes Krakatau Steel, memelihara aset yang berpotensibermasalah, dan aset yang ada diluar bisa dikembalikan ke YayasanBapelkes Krakatau Steel, jadi lebin difokuskan kepada pengembalianaset;Bahwa Pembina itu berasal dari anggota Direksi, secara ex oficio
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
410 — 122
  • CHUMAIDI ZAIDI juga pernah ikut dalam rapatbanggar.Secara ex oficio pimpinan DPRD adalah pimpinan Banggar.Bahwa pada malam terakhir rapat komisi, anggota komisi III ZAINALARFAN meminta kepada CORNELIS BUSTON untuk membacakansurat dari Komisi Ill yang inti Surat tersebut adalah untuk tidakmembahas Rancangan Anggaran Dinas PUPR karena dianggap tidakpernah dibahas di Komisi Ill.