M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dan berhak untuk meminta penetapan untuk penyelenggaraan RUPS PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk;
3. Memberikan ijin untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS Tahunan PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk, dengan agenda sebagai berikut:
   1. Dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat

NUBIDELTA MARINE telah melunasi 3 LCT, namun TERGUGAT tanpapersetujuaan Dewan Komisaris maupun RUPS telah mengalihkanpembayaran tersebutun tukbisnisbisnis lain berupa pertambangan pasir diKalimantan, Kontraktor Sipil dan Kontraktor Tambang Nikel di SulawesiTenggara, yang keseluruhan bisnis tersebut mengalami kegagalan, sehinggaperseroan gagal memenuhi kewajiban hutang kepada TURUT TERGUGAT;18. Bahwa fakta hukum PT.

ETAM telah dibuat dalam keadaan tidak mampumembayar hutang kepada TURUT TERGUGAT, dengan jalan uang hasilpelunasan 3 Unit LCT dari PT.NUBIDELTA MARINE diselewengkan tanpapersetujuan dari Dewan Komisaris, PENGGUGAT, maupun RUPS, yangmengakibatkan perseroan PT. ETAM merugidan tidak memilikikemampuan finansial untuk membayar hutang;.

RUPS berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan apapun daripeserta rapat dimana Penggugat juga telah membubuhkan tandatangan persetujuan dan pengesahan terhadap pengunduran diriTergugat I, jadi kalau Penggugat sekarang mengingkari tanda tangannyasendiri patut dicurigai ada halhal yang disembunyikan.Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut diatas sudah sangatlah jelasapabila Penggugat mencoba untuk menggunakan PT.

NUBI DELTA MARINE yang nilainya tidak sampai Rp.Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Perdata No. 448/PDT/2017/PT.BDG.2.000.000.000, (dua miliar rupiah), dimana faktafaktanya adalah sebagaiberikut :a.Bahwa pembayaran hutang dengan saham telah diputuskan dalamRUPS secara sah dan disetujui oleh seluruh Pemegang Saham dengantanpa keberatan apapun;Dalam RUPS kedudukan Penggugat adalah sebagai Komisaris UtamaPerseroan.

Syarat dalam ketentuan Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 tahun 2007,khususnya frasa dengan hak suara dapat mengajukan gugatanmengharuskan adanya RUPS yang menyebutkan dan/ataumenetapkan Sdr. ANDIKA ABDILLAH SOERIA ROSADI selakuKomisaris Utama telah diberi mandat untuk mengajukan gugatankepada mantan atau Ex Direksi tersebut;b.

BPR KS, yang diangkat kembali berdasarkan Akta RUPS Luar BiasaNo. 13, tertanggal 6 Maret 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. JenySuherman, SH., Notaris di Bandung, sehingga demikian mulai terhitung tanggal 17Februari 2008 s/d tanggal 17 Februari 2013, Penggugat diangkat sebagaiKomisaris Utama PT. BPR KS, namun demikian atas desakan dan paksaan dariPara Tergugat dengan sangat terpaksa Penggugat telah mengundurkan diridari jabatannya dan pekerjaandi PT.

, karena sepengetahuan Penggugat, insentif itu sudahditentukan dalam RUPS Pemegang Saham BPR KS ; Kalaupun itu salahkenapa Penggugat yang harus dihukum ?

Penggugat, dimana Penggugat telah kehilangan penghasilan danjabatan/pekerjaan ;Bahwa Penggugat yang merupakan tulang punggung keluarga sangatmenderita sekali dan juga mengalami stress dan depresi yang sangat berat,karenanya sangatlah wajar apabila Penggugat berdasarkan gugatan inimeminta ganti rugi kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yangbesarnya dihitung berdasarkan pendapatan Penggugat pertahun dikali 3 tahunyaitu akhir masa jabatan Penggugat sebagai Komisaris sebagaimana ternyatadalam Rups

Bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, atas permintaan sendiriberdasarkan Surat Termohon Kasasi Il No. 010/DIR/KS/XI1/2009tertanggal 2.1 Desember 2009 dan dikuatkan RUPS Termohon Kasasill pada tanggal 17 Desember 2009, Termohon Kasasi mengajukanHal. 19 dari 30 hal. Put. No. 588 K/Pdt/2012pengunduran diri dari jabatan sebagai Komisaris Utama padaTermohon Kasasi ll.c.

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, PertimbanganJudex Facti Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang memutuskanbahwa Termohon Kasasi memperoleh insentif karena merupakankebijakan dari RUPS Termohon Kasasi Il adalah Pertimbangan Hukumyang bertentangan dengan UndangUndang. Oleh karena itu, dan harusdibatalkan oleh Judex Juris Yang Mulia.G.

BINA CITRA NIAGA,padahal AMIRUDDIN (TERGUGAT V) tersebut adalah Pendiri dan atauPemilik dan Pemegang Saham Terbesar Perusahaan PT BINA CITRANIAGA, dan demikian pula PENGGUGAT diturunkan dari DIREKTURmenjadi ANGGOTA KOMISARIS PT BINA CITRA NIAGA tanpa dasarhukum dan atau tanpa melalui RUPS maupun RUPSLB dengan paraPendiri/DIREKSI/PEMEGANG SAHAM/PENGURUS PT.

; Kenyataannyaselama ini Penggugat maupun TERGUGAT V tidak pernah menerimaBerita Acara Perubahan Anggaran Dasar dan tidak pernah menerimasurat panggilan RUPS/RUPSLB;17.

Bahwa jika memeriksa dalildalil Penggugat, maka senyatanyaditemukan substansi persoalan hukum yang digugat adalah :(1) Keberatan Penggugat atas RUPS/RUPSLB yangmenghilangkan Penggugat dari Struktur/Organ Perseoran PTBina Citra Niaga;(2) Keberatan Penggugat atas keputusan RUPS/RUPSLB yangmenihilkan saham 25 % (dua puluh lima persen) milikPenggugat di Pt Bina Citra Niaga;(3) Keberatan Penggugat akibat tindakan PT Bina Citra Niagayang mengalihkan asset PT Bina Citra Niaga berupa ObjekTanah sebagaimana

/RUPSLBDAN ATAU TANPA Izin penggugat dan Tergugat V selakuPemilik/ Pemegang Saham/ Direksi PT BINA CITRA NIAGAdan atau tanpba RUPS/RUPSLB dengan para Komisaris PTBINA CITRA NIAGA berdasarkan Akta Notaris Hidayat, SH.

Hal ini telahdijelaskan pula oleh saksi Penggugat yang bernama DICKY GOBEL selakuKomisaris Utama PT BINA CITRA NIAGA sebagaimana keterangannyadipersidangan yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa selamaberdirinya PT BINA CITRA NIAGA sesuai akta Pendirian/Anggaran DasarNomor 103 tersebut tidak pernah mengadakan RUPS/RUPSLB untukmerubah Anggaran Dasar PT maupun mengadakan jual beli tanahsengketa.

Bank IFI yangsedang berada dalam pengawasan Bank Indonesia;Bahwa dikemudian hari diketahui Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Bank IFI tanggal 06 Maret 2008 yang mengangkatRoosdjono Partosubroto (Tergugat IV) selaku Komisaris Utama,Bambang Arianto (Tergugat lI) selaku Direktur Utama, AgungAnggono (Tergugat Il) selaku Direktur Bisnis dan Agus Suyanto(Tergugat Ill) selaku Direktur Kepatuhan PT.

DKI3.63.73.83.93.103.113.12Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia di atas, dapatdikatakan RUPS PT Bank IFI tertanggal 06 Maret 2008 adalah tidaksah, karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur, dan ParaTergugat (Tergugat s/d IV) menjadi tidak sah;Bahwa pada September 2008 Bank Indonesia memasukkan PT. BankIFl dalam pengawasan khusus akibat kekurangan modal, namunhingga tanggal yang ditentukan oleh BI yakni 15 April 2009, PT.

DKIolah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank IFItanggal 06 Maret 2008, yang mengangkat Komisaris, Direktur Utama,Direktur Bisnis / Tergugat ll dan Direktur Kepatuhan PT.

Bank IFI belumdisetujui oleh Bank Indonesia;Bahwa dalil dan argumentasi dari Penggugat yang menerangkan bahwapengurus yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 06Maret Tahun 2008 belum lulus fit dan proper adalah sangatmenyesatkan, pada saat acara pembuktian nantinya, kami Tergugat Ilakan membuktikan bahwa Tergugat Il yang ditunjuk sebagai DirekturBisnis telah memenuhi kualifikasi untuk itu, sebagaimana diatur dalamPeraturan Bank Indonesia Nomor : 5/25/PBV2003 tentang PenilaianKemampuan dan

Bank IFI berhak untuk membuatkeputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisikeuangan Bank;Bahwa Tergugat Il menolak tegas dalil Penggugat dalam gugatannyanomor 3.6 halaman 3, yang menjelaskan bahwa Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tanggal 06 Maret 2008 adalah tidak sah,karena tidak memenuhi persyaratan. Justru RUPS PT.

Bahwa selanjutnya berdasarkan RUPS pada hari dan nomor Akte yangsama,Susunan kepengurusan menjadi yaitu Penggugat selaku Komisaris,JOHANAS HERKIAMTO selaku Direktur Utama serta ERNAS KRISNAMULYA selaku Direktur.VI. Bahwa berikutnya mengalami perubahan kepengurusan Akte NotarisSuprianto,SH, Nomor.1 tanggal 4 Agustus 2008 menjadi; NO. NAMA JABATAN SAHAM1. JOHANAS HERKIAMTO DIREKTURUTAMA2. ERNAS KRISNA MULYA DIREKTUR3. HERMAN SETIADI KOMISARIS 125 lembarsaham =50% = Rp.125juta4.

Keputusan Para Pemegang SahamPT.HERADI UTAMA tertanggal 26 Februari 2015. bersama dengan Tergugat dan Tergugat II, dengan komposisi saham 80 (delapan puluh) persen untukHendrawan Setiadi (Tergugat ) dan 20 (dua puluh) persen saham untukEffendi Setiadi (Tergugat II );11.Bahwa perubahan kepengurusan direksi dan kepemilikan sahamsebagaimana isi dokumen Akta Nomor 14, Perihal Pernyataan KeputusanPara Pemegang Saham PT.HERADI UTAMA tertanggal 26 Februari 2015,tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

), karna Penggugatsebagai Komisaris dan pemilik saham berdasarkan Akte Nomor.6 tanggal 17Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris DARMAHARTO, S.H,M.KN (TergugatIll), Penggugat sama sekali tidak pernah di beritahu oleh siapa pun tentangadanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau sudah terjadi jual belisaham PT.HERADI UTAMA;12.Bahwa Akta Nomor 14, Perihal Pernyataan Keputusan Para PemegangSaham PT.HERADI UTAMA tertanggal 26 Februari 2015, dipergunakanHendrawan Setiadi ( Tergugat ) dan Effendi Setiadi

A.9453445; Bahwa Notaris Darmaharto, SH MKn membuat Akta No. 14 PerihalPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Heradi Utama tanggal 26Februari 2015 dengan komposisi saham 80 persen Tergugat dan 20 persenTergugat II, pengalihan saham tersebut tidak melalui RUPS karenaPenggugat selaku komisaris dan pemegang saham berdasarkan Akta No. 6tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Tergugat III tidak pernahdiberi tahu adanya RUPS dan sudah terjadi jual beli saham PT Heriadi Utama Bahwa akta No. 14

DS JAYA ABADI tersebut sekarang atas nama pemohondan anakanak pemohon;Bahwa oleh karena ada anak pemohon yang masih dibawahumur, yang bernama : FLORENCE, Perempuan, lahir diPangkalpinang, tanggal 2 Februari 1998, maka pemohonmengajukan permohonan kepada Bapak Ketua PengadilanNegeri Sungailiat untuk memberi izin kepada Pemohon sebagaiwali dari anak pemohon yang belum dewasa tersebut gunamengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untukmenjual saham yang ada pada PT. PT.

Menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon yaituISWADHANI TJANDRA untuk mewakili anaknya yang masihdibawah umur bernama : FLORENCE, Perempuan, lahir diPangkalpinang, tanggal 2 Februari 1998, dalam mengikuti RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjual saham atas namaPemohon yang ada pada PT. DS JAYA ABADI;3.

.;1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat RUPS PT. Teko Tri Plasticindo Nomor 68 tanggal 28 Juli2015 pada Kantor Notaris Moehammad Adi Cahyono Santoso, SH.,M.Kn.;1 (satu) lembar Surat Pernyataan tulis tangan atas nama yangmenyatakan YOHAN PANCA KURNIAWAN yang ditandatanganidiatas materai tertanggal 1 Februari 2016;1 (satu) lembar rekapan pembelian dn penjualan sdr.

,M.Kn.; 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat RUPS PT. Teko Tri Plasticindo Nomor 68 tanggal 28 Juli2015 pada Kantor Notaris Moehammad Adi Cahyono Santoso, SH.,M.Kn.; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tulis tangan atas nama yangmenyatakan YOHAN PANCA KURNIAWAN yang ditandatanganidiatas materai tertanggal 1 Februari 2016; 1 (satu) lembar rekapan pembelian dn penjualan sdr.

Murui JayaPerdana melakukan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) tentangpeningkatan modal dasar dan Perubahan Susunan Pemegang sahamperseroan dan RUPS menerima PT. Cakra Mineral Tbk / Tergugat untukmengakuisisi sebanyak 63.250 saham perseroan dengan nilai Rp.6.325.000.000,00 ( enam milyar tigaratus dua puluh lima juta rupiah ) yangharus disetor Tergugat sebagaimana tertuang dalam akta PT.

Murui JayaPerdana nomor 104 tertanggal 13 Januari 2012 yang sudah mendapatpengesahaan sangat mengejutkan / mengherankan, karena Para Penggugattidak pernah mengetahui / tidak pernah melakukan RUPS untuk membuatakta 104 tersebut (bukti P8);A. Bahwa dalam Akta PT. Murui Jaya Perdana Nomor 104 ( bukti P 8)yang disebut sebagai perubahan atas Akta PT. Murui Jaya Perdana Nomor 3tertanggal O02 Februari 2011 (bukti P5), tercatat sebagai Pengurus danPemegang Saham adalah sebagai berikut:a.

Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan Rapat UmumPemegang Saham ( RUPS) sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 104,oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara aquo menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena membuat akta nomor 104secara ilegal yang merugikan para Penggugat;8. Bahwa oleh karena Tergugat II dan III telah membuat akta PT.

Prabutirta Jaya Lestari, danmelakukan pembagian dari hasil lelang tersebut kepada penggugatsecara proporsionalb. melakukan RUPS dan menetapkan Penggugat sebagaipemegang saham;c. memerintahkan BPK untuk melakukan audit investigasi pada PTPrabutirta Jaya Lestari;d. menetapkan PT Prabutirta Jaya Lestari sebagai PerusahaanDaerahBUKANLAH OBJEK SENGKETA KEPERDATAAN yang dapat dimohonkan,diperiksa, diadili maupun diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo,Halaman 25 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor

hukum, penyelenggara negara, danorang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yangdilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atauc. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).Selain itu, Tergugat Il sebagai aparat penegak hukum (bukan sebagaipemegang sahamPT Prabutirta Jaya Lestari) sama sekali tidak berwenanguntuk mengadakan maupun menginisiasi Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

Berkaitandengan pelaksanaan RUPS dan pihak yang berwenang mengadakannyasecara hukum telah diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan (2) UndangUndang40 Tahun 2007 (UU PT) tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau

PrabutirtaJaya LestariAdapun Para Tergugat sebagai aparat penegak hukum (bukan sebagaipemegang sahamPT Prabutirta Jaya Lestari) sama sekali tidakberwenang untuk mengadakan maupun menginisiasi Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan/atau menetapkan Penggugat selakuPemegang Saham PT Prabutirta Jaya Lestari sebagaimana dimintakanoleh Penggugat.

Berkaitan dengan pelaksanaan RUPS dan pihak yangberwenang mengadakannya secara hukum telah diatur dalam Pasal 79ayat (1) dan (2) UndangUndang 40 Tahun 2007 (UU PT) tentangPerseroan Terbatas sebagai berikut:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:a.1 (satu) orang atau lebih

PARA PENGGUGAT di Perseroan ke pihak lain;Bahwa seandainya High Court Singapore memiliki yurisdiksi, quod non,Putusan High Court Singapore tidak dapat dilaksanakan sebelummendapat pengesahan dari Peradilan di Indonesia sehingga dalam kasusini pelaksanaan eksekusi oleh Sheriff High Court Singapore adalahperbuatan melawan hukum dan terindikasi pidana;Halaman 8 Putusan Nomor 368/PDT /2016/FT .DKI.15.16.17.18.19.Bahwa kemudian, TERGUGAT diwakili oleh TERGUGAT Il danTERGUGAT Ill telah menyelenggarakan RUPS

pada tanggal 29 Juni 2009(RUPS Pertama), RUPS tanggal 17 Juli 2009 (RUPS Kedua) dan RUPStanggal 7 Agustus 2009 (RUPS ketiga), namun penyelenggaraan RUPSRUPS tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku. dikarenakan menghalangi PARA PENGGUGAT sebagaiPemegang Saham untuk hadir dalam RUPS tersebut;Bahwa oleh karena itu penyelenggaraan RUPSRUPS Tahun 2009tersebut di atas ilegal dan cacat hukum, maka seluruh hasil RUPSdimaksud termasuk Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamTahunan

;Menyatakan Pengadilan Singapura (High Court Singapore) tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terkait dengansengketa saham Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;Menghukum TERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill yang mewakiliTERGUGAT untuk membatalkan hasil RUPS/RUPSLB yangdiselenggarakan tanggal 28 Juni dan 22 November 2011 dan RUPSLBtanggal 2226 November 2013 dan 6 Desember 2013;Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh saham milikPARA PENGGUGAT yang telah diambil oleh TERGUGAT

) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku.18) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.19) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.21) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.22) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.24) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara 25) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT.

Setelah itu barulah dilaksananakan RUPS Terbatas.Bahwa setahu saksi, ada 2 (dua) jenis RUPS.

Yaitu RUPS Tahunan danRUPS lainnya.Bahwa RUPS Tahunan adalah Rapat yang dilakukan untukmembicarakan halhal yang diperlukan dalam tahun berjalan.Bahwa dasar dilakukannya RUPS adalah Anggaran Dasar Rumah TanggaPasal 1 dan Pasal 2.Bahwa RUPS Terbatas termasuk didalam RUPS lainnya.Bahwa sebelum tahun 2014 tidak ada dilakukan RUPS Terbatas.Bahwa dalam masa periode kepemimpinan Gubernur sebelumnya saksitidak tahu apakah ada dilakukan RUPS Terbatas terkait denganreorganisasi.Bahwa tidak pernah dibuat kajian

untuk merubah nilaiuang di dalam RBB karena perubahan masih dalam internal PT BankMaluku.Bahwa menurut saksi jika tidak ada anggaran untuk pembelian tanah dangedung sebesar Rp. 54 000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah),tanah dan gedung tidak perlu dibeli.Bahwa RUPS dilakukan pada tanggal 13 November 2014.Bahwa yang mengadakan RUPS adalah Divisi Renstra dan Corsec.Bahwa dasar hukum diadakannya RUPS adalah UndangUndang PTdalam anggaran dasar pasal 10.Bahwa ada 2 (dua) jenis RUPS yaitu RUPS

Bukan direksi dan lainnya.Bahwa saat dilaksanakannya RUPS, ada daftar hadir pemegang sahamdan dituangkan dalam notulen.Bahwa Saksi tidak tahu siapa notulen pada saat dilaksanakannya RUPS,Karena saksi tidak pernah diikutsertakan di dalam RUPS.Bahwa RUPS tahun 2014 dilaksanakan di April atau Mei Tahun 2015.Bahwa seharusnya RUPS dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulansebelum tutup buku.Bahwa dasar hukumnya RUPS dilaksanakan paling lambat 6 (enam)bulan sebelum tutup buku adalah anggaran dasar nomor

PT Bank Malukuhanya dikenal 2 (Dua) forus RUPS yaitu, RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa sedangkan mengenai RUPS Terbatas tidak diatur dalam AnggaranDasar. disamping itu, sesuai ketentuan AD maka setiap RUPS harusdipimpin oleh Komisaris Utama dan jika berhalangan maka RUPS dapatdipimpin oleh salah satu Komisaris dan harus dihadiri Notaris untukdibuatkan Berita Acaranya dan selanjutnya keputusan RUPSditandantangani oleh Komisaris Utama / Komisaris selaku WakilPemegang Saham. dalam kenyataannya, RUPS

Nurmuda Cahaya.Karena berdasarkan Akta Nomor 16, tanggal 16 Mei 2009 juncto Pasal 105dan Pasal 106 UndangUndang Persero dengan lewat waktu RUPS dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diselenggarakan atau RUPS tidakdapat mengambil keputusan, maka penghentian/pengunduran diri menjadibatal. Dalam hal ini kapasitas mewakili PT. Nurmuda Cahaya berada padakewenangan Ny. Dewi Safitri, Sarjana Sastra, selaku Direktur Utama PT.Nurmuda Cahaya;Dan dapat diperjelas lagi dalam fakta hukum PT.

Nurmuda Cahaya tidakpernah menyelenggarakan RUPS sehubungan pengunduran diri DirekturUtama, maka sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 98ayat (2) kewenangan mewakili PT. Nurmuda Cahaya di dalam dan di luarPengadilan kembali kepada Direktur Utama Ny. Dewi Safitri, Sarjana Sastra;b. Persyaratan PT.

Nomor 223 K/Pdt/2014tanpa sepengetauan dan ataupun persetujuan tegas dan tertulis (RUPS)dari Keseluruhan Direksi PT. Nurmuda Cahaya;c. Sesuai dan berdasar bukti T.4, yaitu: surat keterangan Nomor 179/2011tertanggal 30 November 2011 yang dibuat oleh Ny. Rivasta CarmellaSoeoed, SH., Notaris di Tangerang, maka Akta Pernyataan KeputusanRapat Nomor 16 tanggal 16 Mei 2009 yang memuat tentang perubahananggaran dasar serta susunan pengurus PT.

Nurmuda Cahaya denganmengikat dan atau memberikan kuasa pada pihak ketiga tanopa adanyapersetujuan tegas dari organ perseroan (RUPS, Dewan Komisaris, DewanDireksi) adalah tidak sah dan batal demi hukum sebab tidak sempurnaserta mengandung cacat ukum dalam pembuatannya;Bahwa dalam perkembangan selanjutnya diketahui Saebani Yusuf, SE., patutdi duga telah menyalahgunakan kewenangan serta bertindak menyimpangdari maksud dan tujuan pemberian kuasa (selaku Pit Direktur Utama) denganmelakukan Perbuatan

Nurmuda Cahaya danbukannya berdasarkan neraca laba rugi perseroan yang dapat dipertanggungjawabkan.Sesuai Yurisprudensi tetap MARI Nomor 2743 K/Padt/1995 tanggal 18 Juni1996, telah diputuskan bahwa untuk menuntut pihak ketiga atas kerugianyang di derita suatu perseroan, haruslah dibuktikan terlebin dahulu denganadanya audit keuangan oleh akuntan publik dan yang disetujui juga olehorgan perseroan (RUPS);Hal.19 dari 22 hal. Put. Nomor 223 K/Pdt/2014b.

Dan terakhir diajukan di muka RUPS parapemegang saham PT. Almicos Pratama tanggal 20 November2009 No. 8 (Bukti P2). Namun Tergugat tetap tidakmenggubrisnya.

Dalam RUPS Tergugat II tanggal 20November 2009, para pemegang saham menyetujui ditingkatkandari 210 (dua ratus sepuluh) saham menjadi 630 (enam ratus tigapuluh) saham. Semula Tergugat memiliki 360 (tiga ratus enampuluh) saham. Di dalam RUPS ini, Penggugat telah mengajukanprotes dan dicatat oleh Notaris bahwa saham milik Tergugat bukan 360 (tiga ratus enam puluh) saham, akan tetapi Tergugat Hal. 4 dari 21 hal.

Bahwa dengan selesainya RUPS tanggal 20 November 2009,dapat disimpulkan sebagai berikut:e Jumlah saham yang dikeluarkan oleh Tergugat II seluruhnyaadalah 630 (enam ratus tiga puluh) lembar saham yang sudahdisetor penuh;e 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen) dari 630 (enam ratustiga puluh) saham di atas, adalah menjadi 204,75 (dua ratusempat koma tujuh puluh lima) saham merupakan titipan dariAlmarhum Bapak Ting Joe Tjie;e 90 (sembilan puluh) saham sudah diterima, Penggugat dari204,75 (dua ratus

Menetapkan penyitaan jaminan (CB) atas 360 (tiga ratus enam puluh)lembar saham atas nama Tergugat , yang berada dalam RUPS yangdibuat oleh Notaris Susanto Tjiptowidjojo, SH. No. 8 tanggal 20November 2009;b. Menetapkan penyitaan jaminan (CB) atas tanah milik Tergugat II yangterletak di Jalan Rungkut Industri III/33 Surabaya;c.

Geria Wijaya Prestige pengalihan saham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADI disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;29) foto copy minuta Akta No. 11 Tanggal 14 November 2011 yang dibuat oleh Notaris I GUSTI AYU NILAWATI, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Geria Wijaya Prestige pengalihan saham dari HARTONO KARJADI kepada SRI KARJADI disetujui oleh RUPS PT.

GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;30) Foto copy RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12 Nopember 2011;31) Foto copy surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-441/PB.12/2016, tanggal 28 Desember 2016 perihal Keputusan Penetapan Penggunaan Izin Usaha PT.

Putusan No. 8/PID/2020/PT.DPSKARJADI datang ke Notaris GUST AYU NILAWATI, S.H. untuk membuatakta jual beli saham dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT.Geria Wijaya Prestige tentang pengalinan saham dari HARTONO KARJADI(DPO) kepada SRI KARJADI disetujui oleh RUPS PT.

GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI.41.Foto copy RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12Nopember 2011.Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara atas namaHARTONO KARUJADI;.

GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;30)Foto copy RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12 Nopember2011;Halaman. 32 dari 56 Halaman. Putusan No. 8/PID/2020/PT.DPS31)Foto copy surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S441/PB.12/2016,tanggal 28 Desember 2016 perihal Keputusan Penetapan PenggunaanIzin Usaha PT.

Geria WijayaPrestige tentang pengalihan saham dari HARTONO KARJADI (DPO) kepada SRIKARJADI disetujui oleh RUPS PT. GWP yang dipimpin oleh HARIJANTOKARJADI sesuai Akta No. 10 tanggal 14 November 2011 tentang Jual beli sahamantara HARTONO KARJADI (penjual) dengan SRI KARJADI dan Akta No. 11Halaman. 43 dari 56 Halaman.

GWP yang dipimpin oleh HARIJANTO KARJADI;30)Foto copy RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12 Nopember2011;31)Foto copy surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S441/PB.12/2016,tanggal 28 Desember 2016 perihal Keputusan Penetapan PenggunaanIzin Usaha PT.

SNETINDONESIA berdasarkan pengangkatan atau penunjukan dari PT.GNETSystem Inc. yang bermarkas di Korea untuk terdakwa bekerja di PT.SNET INDONESIA, dan diangkat berdasarkan hasil RUPS AktaPendirian yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HamRI No. AHU66950.AH.01.01. tahun 2008 tentang Pengesahan BadanHukum Perseroan Terbatas, dimana terdapat dalam Pasal 20 KetentuanPenutup AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT.

SNET INDONESIA dan diangkat berdasarkan hasil RUPS AktaPendirian yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HamRI No. AHU66950.AH.01.01. tahun 2008 tentang Pengesahan BadanHukum Perseroan Terbatas, dimana terdapat dalam Pasal 20 KetentuanPenutup AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. SNETHalaman 17 dari 88 Putusan Nomor 449/Pid.B/2020/PN Jkt.PstINDONESIA Nomor: 56 yang disusun oleh NOTARIS ROSLIANA, SHalamat Ruko Kalimalang Commercial Center Blok C1 No. 7, Jl.

) karena PerseroanTerbatas pada dasarnya merupakan perjanjian, sesuai Anggaran Dasar(AD) yang ditentukan dan kuorumnya;Bagi Perusahaan yang berstatus PMA memiliki kepentingan sehinggamenempatkan Presiden Direktur orang tertentu melalui RUPS;Bahwa tujuan mendirikan Perseroan Terbatas adalah mendapatkankeuntungan, sehingga dapat dilihat perusahaan ini mendapatkankeuntungan;Bahwa Direksi sudah melakukan apa yang merupakan kewajibannyamaka terlepas dari tanggungjawabnya, maka meskipun LaporanKeuangan

sehingga dikemudian hari RUPS dapatmenentukan apakah memberhentikan atau tidak,atau kedua, jika Direksisudah tidak menjabat, maka menimbulkan 2 ekses, yaitu pertamaapabila dia diberhentikan dengan diberikan a quit et de charge dandengan tidak diberikan a quit et de charge;Bahwa Ahli menerangkan a quit et de charge tidak dikenal dalamUndangUndang Perseroan Terbatas akan tetapi dalam praktekdiberikan, dan disini ada 2 penafsiran, dimana penafsiran pertama jikamengacu dari bahasa Perancis diarikan

,dan jika gaji dan tunjangan tidak ditentukan dalam RUPS, dan bilaperusahaan asing menentukan, maka penetuan besarnya gaji dantunjangan tersebut harus melalui RUPS;bahwa menurut Ahli, gaji dan tunjagan yang dibahas dalam RUPS tidakdi jabarkan (breakdown) dalam RUPS tetapi dibuat secara underlying;bahwa Ahli berpendapat, Pasal 92 ayat (2) UndangUndang PerseroanTerbatas memberikan ruang bagi Direksi untuk membuatkebijakan untukkepentingan perseroan;bahwa Direksi dipercaya untuk menjalankan perusahaan

Copy Laporan RUPS dibuat bulan Desember 2008 yang di tanda tangani oleh AHMAD FANSURI, SE sebagai Direktur Operasional, Agus Hidayat, AP Direktur Utama dan Drs. H.M AIDIL BASITH, M.AP sebagai Komisaris.;u. Copy Berita acara Rapat Umum pemegang Saham ( RUPS ) Bumdes Kec. Martapura Timur yang dibuat tanggal 07 Februari 2013 yang di tandatangani oleh Mawarli sebagai Direktur Operasional, Komisaris drs AMIR HASAN, M Si, dan di ketahui oleh PERPAM Kec.

MartapuraTimur nomor rekening 009.00.12.00031.7 Periode Rk 01 maret2013 s/d 31 maret 2013.20.Copy Laporan RUPS dibuat bulan Desember 2008 yang di tandatangani oleh AHMAD FANSURI, SE sebagai Direktur Operasional,Agus Hidayat, AP Direktur Utama dan Drs. H.M AIDIL BASITH,M.AP sebagai Komisaris.21.Copy Berita acara Rapat Umum pemegang Saham ( RUPS )Bumdes Kec.

(sesuai pada RUPS BUMDesBarakat Bersama Kec. Martapura Timur Kab. Banjar tahun 2008 yangditandatangi oleh AHMAD FANSURI, SE).

menyetujuipengunaan dana BUMDes untuk simpan pinjam dituangkan dalamberita acara hasil RUPS, dan dilain waktu terdakwa bisa menunjukkankepada pihak pemeriksa.Bahwa RUPS tidak terdakwa lakukan setiap tahun karena terbenturwaktu saja.Bahwa dalam rapat (RUPS) tidak pernah melakukan perubahanAnggaran Dasar BUMDes, namun ada kesepakatan bahwa danaBUMDes di peruntukkan simpan pinjam saja namun kesepakatantersebut tidak dituangkan dalam hasil rapat atau tidak tertulis danselanjutnya tidak dituangkan dalam

MartapuraTimur nomor rekening 009.00.12.00031.7 Periode Rk 01 maret 2013s/d 31 maret 2013.Copy Laporan RUPS dibuat bulan Desember 2008 yang di tandatangani oleh AHMAD FANSURI, SE sebagai Direktur Operasional,Agus Hidayat, AP Direktur Utama dan Drs. H.M AIDIL BASITH, M.APsebagai Komisaris.Copy Berita acara Rapat Umum pemegang Saham ( RUPS ) BumdesKec.

;Copy Laporan RUPS dibuat bulan Desember 2008 yang di tandatangani oleh AHMAD FANSURI, SE sebagai Direktur Operasional,Agus Hidayat, AP Direktur Utama dan Drs. H.M AIDIL BASITH, M.APsebagai Komisaris.;Copy Berita acara Rapat Umum pemegang Saham ( RUPS ) BumdesKec.

Atas setoranberupa aset dimaksud, selanjutnya harus dilakukan balik namanya dari semulaatas nama pemegang saham menjadi ke atas nama Perseroan Terbatas (PT).Untuk proses penyetoran modal dalam bentuk asset dapat dilakukan padawaktu pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau jika dilakukan setelah pendirianPerseroan Terbatas (PT), berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Perseroan Terbatas(PT), penambahan modal harus melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca

Gavrila Abadi (vide bukti P3) telah diangkat sebagai Direksiadalah Tergugat dan sebagai Komisaris adalah Penggugat I, makapertanggungjawaban direksi dan komisaris kepada pemilik saham dilakukanmelalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahwa Direksibertugas membuat laporan tahunan perseroan, dan kemudian disampaikankepada komisaris untuk ditelaan dan setelah itu baru disampaikan kepadaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tenggang waktu penyampaianlaporan tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku perseroan berakhir, sebagaimana di atur dalam Pasal 66 ayat (1)UUPT. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UUPT, laporan tahunan harus memuat:1.

Gaji dan tinjauan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dantunjangan anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang barulampau;Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukanbukti surat dari Para Penggugat sehubungan tentang hasil Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang berisi laporan tahunan sebagai bentukpertanggungjawaban perseroan yang pada umumnya dituangkan dalam BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham.

Oleh karena tidak ditemukan buktilaporan tahunan dan/atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), menyebabkan ketidakpastian perhitungan apakah PT. Gavrila Abadimendapatkan laba atau justru sebaliknya mengalami kerugian dari pengelolaantambak udang tersebut.

Panca Guna Teknik diperjelas olehKuasa Hukum Tergugat II melalui Surat Nomor 023/LKBHWD/JKT1/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 (bukti P10) bahwasannyaPenggugat telah mengalihkan saham miliknya sebesar 25% (dua puluhlima persen) kepada PT Panca Guna Teknik terhitung sejak tanggal 9April 2012;Perlu kami sampaikan bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkansaham kepada siapapun termasuk kepada PT Panca Guna Teknik, danPenggugat pun tidak menerima uang pembayaran atas saham yangdialinkan, apalagi tidak ada RUPS

agenda susunan Pengurus Perseroan yangbaru dan susunan Pemegang Saham yang baru terhadap PT Panca GunaTeknik (melalui Surat dari Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi Nomor:023/SP/OG&P/IV/2014, tanggal 24 April 2014 Perihal PermohonanPenyelenggaraan RUPSLB PT Panca Guna Teknik);Bahwa kenyataannya dikarenakan alasan dan pertimbangan internalperusahaan karena adanya tindakan pelanggaran kewenangan yangdilakukan oleh salah satu Direksi sehingga menimbulkan kerugian bagi PTPanca Guna Teknik, maka berdasarkan RUPS

Sutarno (Tergugat Rekonvensi) dengan cara mencicilsehingga sudah diselesaikan secara tuntas;Bahwa Tuan Oo Iskandar dan Tuan Tulus Suwandi tidak menuntut pihakperusahaan lagi, sehingga secara hukum telah mengakui hasil RUPS padatanggal 20 Maret 2012 yang dihadiri 100% (seratus persen) PemegangSaham, namun Tergugat Rekonvensi malah menganulir Surat Pernyataanyang dibuat dan ditandatangani di atas meterai pada tanggal 20 Maret 2012dan tanggal 9 April 2012 (in casu gugatan Tergugat Rekonvensi);Bahwa

berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi tetap sajamenuntut pelaksanaan RUPSLB dan menuntut hak atas upah/gaji sertadeviden perusahaan, karenanya sangat nyata Tergugat Rekonvensi telahmenutupi fakta adanya Surat Pernyataan yang dibuat sendiri pada tanggal20 Maret 2012 dan tanggal 9 April 2012 yang telah berlaku secara hukumsebagai hasil dari RUPS yang dihadiri 100% (seratus persen) PemegangSaham, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelisyang memeriksa dan mengadilan

Nomor 1951 K/Pdt/2017harus dinyatakan dalam Akta Notaris paling lambat 30 hari terhitung sejaktanggal keputusan RUPS, kenyataannya tidak ada RUPS atau RUPSLByang dibuat Notaris yang isinya mengenai perubahan bahwa Penggugatsudah tidak lagi sebagai direktur PT tersebut, dengan demikian makaPenggugat sampai sekarang masih menjadi Direktur PT Panca GunaTeknik, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatanmelawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga Para Tergugat wajibmembayar

Tentang Perseroan Terbatas , yang berbunyisebagai berikut :1 Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan ;2 Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1(satu) orang , yang berwenangmewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi , kecuali ditentukan laindalam anggaran dasar ;3 Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalamUndangUndang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS

;4 Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bolehbertentangan dengan ketentuan UndangUndang ini dan/atau anggaran dasarPerseroan ;Hal ini diperkuat pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI.