Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-02-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2668 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — MURTALIB, S.Pd.,M.Pd
7441 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas nama Sekolah Dasar ;Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Laju Langgududengan Terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp371.956.000,00 (tiga ratus tujun puluh satu jutasembilan ratus lima puluh enam rupiah) untuk 4 (empat) lokal ruang kelasdimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut langsungdikerjakan oleh pihak sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkanPetunjuk Tekhnis
    Nomor 2668 K/PID.SUS/2015dikerjakan oleh pihak sekolah dengan Metode Swakelola berdasarkanPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang KelasRusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012 ;Bahwa setelah dana sebesar Rp371.956.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satujuta sembilan ratus lima puluh enam rupiah) masuk ke rekening Bank BRIan. SD INP. Laju kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah membentukPanitia atas penggunaan bantuan tersebut yakni berdasarkan SuratKeputusan Kepala SDN Inp.
Putus : 10-07-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PT MATARAM Nomor 15/PID.SUS/2015/PT.MTR
Tanggal 10 Juli 2015 — MURTALIB,S.Pd,M.Pd
6119
  • atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebuttermasuk Sekolah Dasar Negeri SDN) Inpres Laju Langgudu dengan terdakwaselaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesarRp.371.956.000.( tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluhenam rupiah) untuk 4 (Empat) lokal ruang kelas dimana pengerjaan RehabilitasiRuang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolahdengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis
    atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri SDN) Inpres Laju Langgudu denganterdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yang diperoleh sebesarRp.371.956.000.( tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluhenam rupiah) untuk 4 (Empat) lokal ruang kelas dimana pengerjaan RehabilitasiRuang Kelas Rusak Berat tersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolahdengan Metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis
Register : 29-06-2015 — Putus : 10-07-2015 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 13/PID.TPK/2015/PT MTR
Tanggal 10 Juli 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd Diwakili Oleh : DENNY NUR INDRA, SH
10642
  • atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putihdengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilanjuta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokal ruangkelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan MetodeSwakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis
    atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putihdengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilanjuta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokal ruangkelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan Metode24Swakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis
Putus : 18-12-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2188 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — INSERI, SE BIN DAHRI
5747 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muda Pidana Khusus No. 3190/2012/S.1220.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2012 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kelas A Knusus Palembang, karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang danditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Bin Dahri bersamasama dengansaksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE BIN TRISNO SUROYO sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang danditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersamasama saksi Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo dengan caracarasebagai berikut:Bahwa ia Terdakwa Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang danditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkanSK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat LawangNo. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010 bersamasamadengan saksi Ilham Riyadi
Putus : 15-01-2014 — Upload : 04-03-2014
Putusan PN RENGAT Nomor 474/Pid.B/2013/ PN.RGT
Tanggal 15 Januari 2014 — MISNO Bin POIMIN
733
  • Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda yang seluruhnya atauPTSN : 474/Pid.B/2013/PN.RGTsebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya.Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidanganberdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh faktahukum
Putus : 15-03-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN RENGAT Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Rgt-Tlk
Tanggal 15 Maret 2016 — Terdakwa MUKLIS Bin AGUS
232
  • Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.
Register : 22-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PA BLORA Nomor 748/Pdt.G/2019/PA.Bla
Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
174
  • Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena tidak stabilnya kebutuhan anak tersebutsampai dewasa maka ukuran yang ditetapkan adalah ukuran minimal akanmengalami perubahan sesuai situasi dan kondisinya;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum ataspermohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim dipandang logis dan rasionalserta menyangkut tekhnis acara peradilan sesuai dengan azas sederhana,cepat dan biaya ringan, maka nafkah anak harus dibayar oleh Pemohonsebelum
Register : 08-06-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 309/Pid.Sus-LH/2016/PN Plk
Tanggal 29 September 2016 — JUITA Binti TUPEL JALIN
41728
  • dan Kehutanannomor.P.43/Menlhksetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil HurtanKayu Yang Berasal dari Hutan Alam, dan berlaku sejak tanggal 1 Januari2016 ;Bahwa penggunaan aplikasi SIPUHH haruslah menggunakan jaringaninternet karena jika jaringan internet bermasalah atau tidak ada makaaplikasi SIPUHH tidak bisa diakses dan digunakan ;Bahwa sejak diberlakunya aplikasi SIPUHH terkadang aplikasi tersebutsulit diakses, hal tersebut tentunya bukanlah kesalahan dari usahawan,namun karena adanya kendala tekhnis
    P.43/MenlhkSetjen/2015 dan Peraturan Dirjen Lingkungan Hidup PeraturanDirjen Pengelolaan hutan produksi Lestari Nomor : P.17/phplset/2015tersebut sifatnya tekhnis kedalam, maka sebaiknya sebelum diberlakukanaturanaturan tersebut dilakukan diberitahukan kepada masyarakatkhususnya kepada perusahaan kayu ;Menimbang, bahwa oleh karenanya suatu hal yang tidak adil hanyakarena adanya perubahan sistem untuk dokumen pengangkutan berupaFAKO dari blanko manual ke Blanko yang di unggah melalui aplikasiSIPUHH
Register : 30-05-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 194/PID/2013/PT BDG
Tanggal 26 Juni 2013 — Pembanding/Terdakwa : RIDWAN als ERID bin SUMARDI Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : SAEPULLOH als EPUL bin UWAN Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : USMAN GUNAWAN als RIZAL bin AJUM Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : NANA SURYANA bin RUKMA Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : JOJON bin GANDA Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : CECEP als EGOK bin KOSRI Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : HADI bin KOWI Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Pembanding/Terdakwa : EDIH bin MANSUR Diwakili Oleh : RIDWAN als ERID bin SUMARDI
Terbanding/Jaksa Penuntut : JAJA SUBAGJA,SH.
3621
  • HADI Bin KOWI dan Terdakwa VIII.EDIH Bin MANSUR pernah diberitahu oleh saksi SUMARNA tentangrencana pembangunan infrastruktur demi kelangsungan hidup paraJemaah, salah satunya yaitu pembangunan sumur bor untukkelangsungan hidup para Jemaah tersebut, yang bertempat di KampungCisalopa Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampang Tengah KabupatenSukabumi, karena programprogram saksi SUMARNA tersebut, seringmengalami terus hambatan secara tekhnis, baik penentanganmasyarakat terhadap ajaran THARIQAH AT TIJANIYAH
    EDIH Bin MANSUR pernah diberitahuoleh saksi SUMARNA tentang rencana pembangunan infrastruktur demikelangsungan hidup para Jemaah, salah satunya yaitu pembangunansumur bor untuk kelangsungan hidup para Jemaah tersebut, yangbertempat di Kampung Cisalopa Desa Bojong Tipar Kecamatan JampangTengah Kabupaten Sukabumi, karena programprogram saksi SUMARNAtersebut, sering mengalami terus hambatan secara tekhnis, baikpenentangan masyarakat terhadap ajaran THARIQAH AT TIJANIYAHMUTLAK yang dipimpin oleh saksi
    EDIH Bin MANSUR pernah diberitahuoleh saksi SUMARNA tentang rencana pembangunan infrastruktur demikelangsungan hidup para Jemaah, salah satunya yaitu pembangunansumur bor untuk kelangsungan hidup para Jemaah tersebut, yangbertempat di Kampung Cisalopa Desa Bojong Tipar Kecamatan Jampanghalaman 26 dari 55 halaman, Putusan No. 194/Pid/2013/PT.Bdg.Tengah Kabupaten Sukabumi, karena programprogram saksi SUMARNAtersebut, sering mengalami terus hambatan secara tekhnis, baikpenentangan masyarakat terhadap
Putus : 31-01-2007 — Upload : 03-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2180K/PID/2006
Tanggal 31 Januari 2007 — Drs. A. HALIK AR
5837 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAIIK AR selaku Manajer KUD "Ol ROKO"mempunyai tugas sesuai dengan petunjuk tekhnis pelaksanaan kredit usahataninomor : 1081/KPTS/BM.530/10/1999 yaitu :20/SKB/M/X/1999 Menyediakan formulir RDKK sesuai kebutuhan kelompok tani ; Menyeleksi kelompok tani yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan ; Melakukan pengecekan atas kebenaran RDKK yang diajukan oleh kelompoktani ; Menyusun dan menandatangani rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yangdiajukan aleh kelompok tani ; Mengajukan persetujuan penyaluran
    No. 2180 K/Pid/2006Selain itu LSM tersebut juga wajib mengembaiikan kepada Bank atasdana KUT yang tidak disaiurkan/direalisasikan kepada kelompok tani/petani ;Sesuai dengan petunjuk tekhnis pelaksanaan Kredit Usaha Tani Nomor :1081/KPTS/BM.530/1 0/1999 20/SKB/M/X/1999Adapun tugas Koperasi dan LSM sebagai pelaksana penyaluran KUT yaitu :Menyediakan formulir RDKK sesuai dengan kabutuhan kelompok tani ;Menyeleksi kelompok tani yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;Melakukan pengecekan atas kebenaran
    HALIK AR selaku Manajer KUD "Ol ROKO"mempunyai tugas sesuai dengan petunjuk tekhnis pelaksanaan kredit usahataninomor : 1081/KPTS/BM.530/10/1999 yaitu :20/SKB/M/X/1999 Menyediakan formulir RDKK sesuai kebutuhan kelompok tani ; Menyeleksi kelompok tani yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan ; Melakukan pengecekan atas kebenaran RDKK yang diajukan oleh kelompoktani ; Menyusun dan menandatangani rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yangdiajukan aleh kelompok tani ; Mengajukan persetujuan penyaluran
    pencairan KUT pada waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh sesuaidengan kesepakatan disertai penyediaan dan pelayanan sarana produksikepada petani/kelompok tani hamparan sesuai kebutuhan dalam RDKK ;Selanjutnya LSM tersebut wajib mengembalikan dana KUT tersebutkepada Bank sesuai jadwal pengembalian yang tercantum dalam rekapituiasiRDKK ;Selain itu LSM tersebut juga wajib mengembaiikan kepada Bank atasdana KUT yang tidak disaiurkan/direalisasikan kepada kelompok tani/petani ;Sesuai dengan petunjuk tekhnis
Register : 16-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 11-08-2016
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 45/Pdt.G/2015/PA Jnp.
Tanggal 11 Maret 2015 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
1412
  • Sikap masingmasing pihak yang tidak saling memperdulikan itu secara jelas tidak disebabkan olehsuatu hambatan geografis atau tekhnis karena baik penggugat maupun tergugat tinggaldi wilayah Kabupaten Jeneponto, yang sangat terjangkau sekalipun dengan alattransportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugat dalam rumahtangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebut ditunjukkan dengan tidakadanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untuk dapat hidup bersama sejakHal. 9
Putus : 25-02-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 25 Februari 2011 — FERLAN ERLANGGA Bin WAHYUNI ISA,
209 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan a quo salahmenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan aquo yaitumenguatkan putusan pengadilan Negeri Serang No.682/Pid.B/2010/PN.SRG tanggal 09 November 2010 yang dimintakanbanding oleh Penuntut Umum. bahwapertimbangan hakim dalam tingkat pertama dalam putusannya dapatdilihat dalam pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana penjaraterhadap anak nakal berdasarkan Pedoman Tekhnis
Register : 01-08-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA PARIAMAN Nomor 512/Pdt.G/2019/PA.Prm
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
235
  • juta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugatmenyatakan menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat tersebut danPenggugat telah menyatakan bersedia menerimanya, maka majelis tidak perlumempertimbangkannya lagi dan menetapkannya sebagai hukum, sebagaimanabunyi amar putusan ini;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atasdikabulkannya tuntutan Penggugat, menurut majelis dipandang logis danrasional serta menyangkut tekhnis
Register : 03-08-2012 — Putus : 16-05-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 31/PDT/2012/PT.PR
Tanggal 16 Mei 2013 — PT. PLN (Persero), dkk Lawan DOHONG SOERAPATI
4628
  • Penemuan Hukum danPemecahan Masalah Hukum Jilid I, Proyek Pembangunan Tekhnis YustisialMahkamah Agung RL);Menimbang, bahwa tentang definisi kerugian tidak disebut secara tegas dalampasal 1365 KUHPerdata oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi dapatdidefinisikan atau dirumuskan didasarkan pada fakta dan kasus yang ada dandikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danberkaitan dengan fakta dan kasus tersebut, ;Menimbang, bahwa berkaitan perkara a quo, diterbitkannya KeputusanMenteri
Register : 02-06-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 31-10-2014
Putusan PA SELAYAR Nomor 66/Pdt.G/2014/PA.Sly
Tanggal 18 Juni 2014 — Penggugat vs Tergugat
1510
  • Sikap masingmasing pihak yang tidak saling memperdulikan itu secara jelas tidak disebabkanoleh suatu hambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempattinggal, baik penggugat maupun tergugat tinggal di wilayah Kecamatan yangsama di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang sangat terjangkau sekalipundengan alat tranportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugatdalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebutditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata
Register : 22-09-2010 — Putus : 02-02-2011 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 970/Pid.B/2010/PN.Bwi
Tanggal 2 Februari 2011 — ABDUL RAHMAN
11522
  • wargamasyarakat Desa Alasbuluh khususnya, membangun desa serta melayani kepentingankepentingan warga masyarakat dan lain sebagainya; Bahwa pada tahun 2008 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengadakan programPensertifikatan Tanah Secara Masal melalui Prona yang diperuntukkan terutama bagimasyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah, berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: SK.277.35.37 tahun 2008tanggal 17 Maret 2008 tentang Penunjukkan Anggota Tim Pelaksana Tekhnis
    Nomor: 398.35 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan KanwilBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jatim mengenai Penetapan Lokasi ProyekOperasional Nasional Pertanahan (Prona) dilingkungan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah Desa AlasbuluhKecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi; Bahwa dalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Nasional RI Program Prona Nomor: 963310D.II tanggal 28 Maret 2008 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Program Pronatersebut adalah gratis
    Nomor: 398.35 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 dan KanwilBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jatim mengenai Penetapan Lokasi ProyekOperasional Nasional Pertanahan (Prona) dilingkungan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah Desa AlasbuluhKcamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi; Bahwa dalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Nasional RI Program Prona Nomor: 963310D.II tariggal 28 Maret 2008 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Program Pronatersebut adalah gratis
Register : 11-07-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 27-06-2013
Putusan PTUN PADANG Nomor 15/G/2012/PTUN-PDG
Tanggal 22 Oktober 2012 — -CV. RIZA PERDANA -KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI SUMATERA BARAT
9952
  • Bahwa KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ) menerbitkan surat itu bukan karena ataskesalahan prosedur, melainkan karena ketidak benaran data yang diberikanPenggugat kepada Panitia Lelang tentang persyaratan tekhnis peserta lelang yaitutentang Jaminan supply untuk benih buahbuahan dari produsen/penangkar benihyang terdaftar di BPSB, setelah dilakukan verifikasi, klarifikasi dan cekingketersediaan oleh Staf Tekhnis Bagian Sertifikasi Benih UPTD BPSBTPH PropinsiSumatera Barat dan surat balasan dari BPSBTPH
    tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Keseimbangan, Asas Kesamaandalam mengambil keputusan, Asas bertindak cermat dan Asas Keadilan; Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugatpada tanggal 06 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa aquo bukan karena atas kesalahan prosedur, melainkan karena ketidak benaran data yangdiberikan Penggugat kepada Panitia Lelang tentang persyaratan tekhnis
Putus : 22-08-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BENGKULU Nomor 80 /PID.2011/PT.BKL
Tanggal 22 Agustus 2011 — MULDI JULIMAN PUTRA Bin MANSURDIN
3215
  • Surat setoran bukan pajak (SSBP) tertanggal 05,29Oktober 2010 dan tanggal 16 Nopember 2010 yangmerupakan pengembalian belangko kegiyatan tahun 2005karena adanya temuan tim tekhnis dan Penyidik PolresKepahiang.. Berita Acara Penerimaan Kekurangan PengembalianKerugian Negera sebesar RP. 220.558,13 tanggal 06September 201048Dikembalikan ke Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Kepahiang.6. Menetapkan agar para terdakwa masing masing membayarbiaya perkara sebesar Rp.5.000.
    146/110 tanggal28 April 2006.Dokumen surat perintah pembayaran (SPM) Nomor00043/9883338/2006 tanggal 27s April 2006 kepadaZulkarnain S.Sos Nomor rekening BRI Cabang Curup UnitKepahiang.1 (satu) lembar photo gopy legalisi KPPN Surat50peryatan Pejabat Pembuat Komitmen tentang pertanggungjawaban Belanja Nomor 043/SPJ/Gerhan/2006.Surat setoran bukan pajak (SSBP) tertanggal 05,29Oktober 2010 dan tanggal 16 Nopember 2010 yangmerupakan pengembalian belangko kegiyatan tahun 2005karena adanya temuan tim tekhnis
    Surat setoran bukan pajak (SSBP) tertanggal 05,29Oktober 2010 dan tanggal 16 Nopember 2010 yangmerupakan pengembalian belanka kegiyatan tahun 2005karena adanya temuan tim tekhnis dan Penyidik PolresKepahiang..
Putus : 10-07-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PT MATARAM Nomor 13/PID.SUS/2015/PT.MTR
Tanggal 10 Juli 2015 — MUHAMMAD M.SALEH,S.Pd
6026
  • atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putihdengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilanjuta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokal ruangkelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan MetodeSwakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis
    atas nama sekolah dasar.Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuantersebut termasuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putihdengan terdakwa selaku Kepala Sekolah dimana jumlah dana yangdiperoleh sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilan25juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk 5 (lima) lokal ruangkelas dimana pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berattersebut langsung dikerjakan oleh pihak Sekolah dengan MetodeSwakelola berdasarkan Petunjuk Tekhnis
Register : 15-05-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN PELALAWAN Nomor 80/ Pid. Sus/ 2013 / PN Plw
Tanggal 28 Agustus 2013 —
4538
  • dilokasi menemukan tunggul kayu yang sudah tertebangdan sudah terbakar dengan perincian tunggul berdiameter 2029 cmsebanyak 17 tunggul dan tunggul berdiameter 30 cm atau lebihsebanyak 8 tunggul dengan jenis kayu meranti dan kayu punakBahwa ahli dapat menerangkan atas perbuatan terdakwa tersebutnegara telah dirugikan karena tidak terpungutnya dana Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), sebagaimana ditegaskandalam Peraturan Menteri Kehutanan No P.18/Menhutll/2007 tentangetunjuk Tekhnis
    dikeluarkan 20SKT tersebut terlebih dahulu sudah dimiliki sebagai areal konservasiHPHTI PT NWR, sehingga SKT tersebut menjadi tidak sah dan tidakmemiliki kekuatan hukumMenimbang, bahwa ahli selanjutnya yang bernama Yudhi Mursilo,SHutdari Dinas Kehutanan Kab Pelalawan ada melakukan kerugian potensial atasperbuatan terdakwa sehingga tidak terpungutnya PSDH (Provisi Sumber DayaHutan) dan DR (Dana Reboisasi), sebagaimana ditegaskan dalam PeraturanMenteri Kehutanan No P.18/Menhutll/2007 tentang etunjuk Tekhnis