Ditemukan 2030 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-04-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 53/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smr Tanggal 21 April 2016 — FUAD DARMAWAN BIN SUDIRMAN
192 — 37
192 — 37
Jabatan dalam lingkunganbirokrasi pemerintah adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional.Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah rumusan kata Jabatan dalampasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 hanya dipergunakanuntuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangkujabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional.Sedangkan untuk pengertianKedudukan, Soedarto dalam Buku Hukum dan Hukum Pidana (1977 : hlm.142)menyebutkan kalau kedudukan diartikan fungsi
Register : 15-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 25 Nopember 2014 — GUSTIADI IMIL
38 — 13
38 — 13
SOEDARTO, dalam Bukunya Hukum dan HukumPidana, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1977, halaman 142 yang dikutip oleh R.WIYONO, SH, mengatakan bahwa tujuan (Mens rea) menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu Korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arahdari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.
Register : 02-09-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 5 Januari 2016 — HARTONO, SE
40 — 15
40 — 15
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum Dan HakimPidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142, berpendapat bahwa tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsurbathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dansebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif denganmemperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa.
Register : 21-02-2013 — Putus : 19-04-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R Tanggal 19 April 2013 — Drs. ESGANDA WANGI, SP, MM BIN MOSEL (Alm)
61 — 24
61 — 24
SOEDARTO, dalam bukunya Hukum danHukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1977, halaman 142 yang dikutip olehR. WIYONO, SH., mengatakan bahwa tujuan (Mens rea) menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu Korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukanarah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.
Putus : 29-11-2018 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi Tanggal 29 Nopember 2018 — LA JAYA, A.Md bin LA KONDO
169 — 144
169 — 144
Soedarto, SH dalam bukunya Hukum DanHakim Pidana mengatakan bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atauOrang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yangmenentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dansebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektifdengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatanTerdakwa. Bahwa menurut Drs.
Putus : 19-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 07/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.SbY Tanggal 19 Mei 2015 — RIRIN PUJI LESTARI, Spd.Mpd.
KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
35 — 10
35 — 10
Wijono ,SH. memberikan pendapat denganmengatakan bahwa kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidanakorupsi adalah : Serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelakutindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas ataupekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;Menimbang, bahwa menurut Soedarto (vide Hukum dan Hukum pidana, Bandung hal 42)memberikan pendapat bahwa mengenai kedudukan dapat dipangku oleh Pegawai
Putus : 23-12-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smr Tanggal 23 Desember 2015 — SAID AMBRI,SH BIN ALI (ALM)
113 — 25
113 — 25
Jabatan dalam lingkunganbirokrasi pemerintah adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional.Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah rumusan kata Jabatan dalampasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 hanya dipergunakanuntuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangkujabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional.Sedangkan untuk pengertianKedudukan, Soedarto dalam Buku Hukum dan Hukum Pidana (1977 : him.142)menyebutkan kalau kedudukan diartikan fungsi
Register : 15-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 25 Nopember 2014 — MOCHAMAD YUDI IRWANSYAH, ST
41 — 12
41 — 12
SOEDARTO, dalam Bukunya Hukum dan HukumPidana, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1977, halaman 142 yang dikutip oleh R.WIYONO, SH, mengatakan bahwa tujuan (Mens rea) menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu Korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arahdari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.
Register : 16-12-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 8 April 2014 — I PUTU SUARTANA BIN I PUTU SUDANA
113 — 89
113 — 89
Soedarto, SH dalam bukunyaHukum Dan Hakim Pidana, penerbit Alumni, Bandung 1977, halaman 142); Menimbang, bahwa walaupun merupakan unsur subyektif (bathin), kesalahandapat dinilai secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yangterjadi yang menyertai perbuatan Terdakwa, serta dihubungkan dengan perilakuTerdakwa. Sebab pada dasarnya hukum tidak menghiraukan apa yang ada dalampikiran seseorang, tetapi hukum mengatur perilaku atau perbuatan manusia dalamkehidupan bermasyarakat.
Putus : 31-05-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Sus/PTK/2016/PN.Sby Tanggal 31 Mei 2016 — EDI BASUKI, M.P.d.
KEJAKSAAN NEGERI MALANG
42 — 18
42 — 18
SOEDARTO, SH dalam bukunya " Hukum dan HukumPidana " penerbit Alumni Bandung tahun 1977 dalam uraiannya mengenai unsur menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menyimpulkanbahwa yang bisa melakukan Tindak Pidana Korupsi jenis ini tidak terbatas pada pejabat, menurutHalaman 105 dari 123 Putusan No.25/ Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.Sby106beliau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan berarti bahwa
Register : 16-10-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna Tanggal 5 Oktober 2017 — SULAIMAN AHMADY, S.P, Bin
70 — 25
70 — 25
Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyekmemperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan(vide : Soedarto, S.H., Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit FBandung, Tahun 1977, hlm. 142). Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan menyalakewenangan, dapat ditafsirkan orang dimaksudkan adalah seoraiyang memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukamelawan hukum.
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 1 Juni 2016 — MUHAMAD HASBI,DKK
59 — 15
59 — 15
Jabatan dalam lingkunganbirokrasi pemerintah adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional.Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah rumusan kata Jabatan dalampasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 hanya dipergunakanuntuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangkujabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional.Sedangkan untuk pengertian Kedudukan, Soedarto dalam Buku Hukumdan Hukum Pidana (1977 : him.142) menyebutkan kalau kedudukan diartikanfungsi
Register : 22-06-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN MALANG Nomor 93/PDT.G/2015/PN Mlg Tanggal 6 April 2016 — Misnadi
158 — 19
158 — 19
PAMOTAN BURUH TANI185 PONIRAN UBALAN 4/16 PAMOTAN BURUH TANI186 TOTO BUDI SETYO UBALAN 2/16 PAMOTAN BURUH TANI187 MUCHAHAD ROSID UBALAN 4/16 PAMOTAN BURUH TANI188 RUDIONO UBALAN 3/17 PAMOTAN BURUH TANI189 MARNO UBALAN 1/17 PAMOTAN BURUH TANI190 IWAN RISDIANTO UBALAN 3/17 PAMOTAN BURUH TANI191 SUWIYONO UBALAN 4/16 PAMOTAN BURUH TANI192 SANIMAN UBALAN 2/17 PAMOTAN BURUH TANI193 BUDIONO UBALAN 4/14 PAMOTAN BURUH TANI194 SUKIYAT UBALAN 2/15 PAMOTAN BURUH TANI195 MISERI UBALAN 3/17 PAMOTAN BURUH TANI196 SOEDARTO
Putus : 24-07-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/PID.TPK/2014/PN.TK Tanggal 24 Juli 2014 — Hi. Affandi Abdul Rohim, SE Bin Abdul Rohim
55 — 20
55 — 20
Soedarto, SH. memberikan pengertian PenyalahgunaanWewenang menyebutkan bahwa Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada tidakdigunakan sesuai dengan jalannya ketata laksanaan yang semestinya dengan perkataanlain, kewenangan dilaksanakan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiankewenangan (Hukum dan Hukum Pidana, Alumni 1997 pada hal. 141 142);Bahwa orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan ataukedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatan
Register : 23-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna Tanggal 3 Desember 2014 — Drs. H. JAUHARUDDIN, MM Bin Alm. M. YUSUF
82 — 99
82 — 99
Adanya unsur ini harus puladitentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertaiperbuatan terdakwa (vide : Soedarto, S.H., Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT.
AlumniBandung, Tahun 1977, him. 142).Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto, S.H. tersebut, MahkamahAgung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi ataudihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karenajabatan atau kedudukan. (vide : R.
Putus : 25-05-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 12 /Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Tjk Tanggal 25 Mei 2015 — - Drs.Agus Mujianto bin Sabar
64 — 21
64 — 21
Adanya unsure ini harus pula ditentukan secaraobjektip dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai keadaan tersangka (Vide:Soedarto,SH , Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit PT .Alumni Bandung ,Tahun 1977, Hal142).Menimbang bahwa sejalan dengan pendapat Soedarto,SH, tersebut diatas Mahkamah Agung RI,dengan putusannya tanggal 2 9 Juni 1989,nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbanganhukumnya menyatakan antara lain bahwa unsure menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi cukup
Putus : 25-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 29/PId.Sus/TPK/2014/PN Tpg Tanggal 25 Maret 2015 — - TRIYANTO, S.H (JPU
- LUKMAN. S.H (TERDAKWA)
183 — 774
183 — 774
Nomor : 29/Pid.SusTPK/2014/PN.Tpg.dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yangsebanyakbanyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (zoveel mogelijknauwkeurig omschreven) dan yang bersifat duurzaam atau tidak dapat diubahbegitu saja.Sedangkan apa yang dimaksud dengan kata kedudukan,, Soedarto didalam bukunya33antara lain menulis : istilah kedudukan di damping perkataan jabatan adalahmeragukan.
Register : 23-08-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl Tanggal 21 Nopember 2019 — CAHAYA SUMITA, ST Binti SALEHAN
302 — 155
302 — 155
kesempatandiperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaanmenafsirkan secara salah terhadap ketentuanketentuan hukum yang telahada, sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat atau cara ataumedia, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka saranaadalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;Bahwa berdasarkan pendapat Soedarto
Putus : 31-05-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 24/Pid.Sus/PTK/2016/PN.Sby Tanggal 31 Mei 2016 — Drs. HARIYANTO, , MPd.
KEJAKSAAN NEGERI MALANG
59 — 19
59 — 19
SOEDARTO, SH dalam bukunya " Hukum dan HukumPidana " penerbit Alumni Bandung tahun 1977 dalam uraiannya mengenai unsur menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menyimpulkanbahwa yang bisa melakukan Tindak Pidana Korupsi jenis ini tidak terbatas pada pejabat, menurutbeliau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan berarti bahwa kewenangan dan sebagainya itu (dalam hal ini kesempatan atau
Register : 30-11-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHITH NUR, SH
2.ARIANI VEMI OCTAVIANI, SH
Terdakwa:
H. SUWONDO, SE Bin SUJONO DULSARI
120 — 29
1.MUHITH NUR, SH
2.ARIANI VEMI OCTAVIANI, SH
Terdakwa:
H. SUWONDO, SE Bin SUJONO DULSARI
120 — 29
Adanya unsur iniharus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaanlahir yang menyertal perbuatan tersangka ;Menimbang,bahwa Sejalan dengan pendapat Soedarto tersebut, perludikemukakan adanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989Nomor 813 K/Pid/1987 (Varia Peradilan, Tahun V No. 58 him 34 yangpertimbangan hukumnya~= antara lain) menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Suatu badan cukup dinilai dariNo. 125/Pid.Sus.