(b) hasil audit Kantor akuntan publik Drs. SyamsulBahri TRB, MM, Ak & Rekan tanggal 14 Nopember 2006 menyatakanmenolak seluruh pertanggung jawaban keuangan Ketua STKIP BinaBangsa Getsempena;15.Bahwa tentang pertimbangan Tergugat Il, Ill dengan keputusannya,Terguagt Il, Ill ternyata telah menghakimi sendiri, dimana Tergugat Il,lll telah menuduh Penggugat sebagai seorang Ketua yang tidak jujurdan tidak bertanggung jawab, dengan mendasarkan laporan hasilaudit kantor akuntan publik Drs.

No. 1522 K/Pdt/2008oleh Tergugat Il, lll adalah bohong/tidak benar dengan kenyataannya,mengingat hasil laporan audit Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik Drs.

Bahaw berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Bahwa berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul BahriTRB.MM.AK & Rekan dimana terdapat selisin keuangan baik dalampenerimaan maupun pengeluaran yang tidak sesuai karena buktibukti pendukungyang berkaitan dengan penggunaan dana pembinaan akademik sebesarRp. 1.387.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) yangmerupakan kerugian Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh;5. Bahwa berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. Syamsul BahriTRB. MM.

,SH
3.Kantor akuntan publik K Gunarsa & I.B Djagera
4.Kantor Pertanahan kabupaten Sumbawa Barat
5.Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa
6.Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

Padahal Penggugat tidak melakukansuatu pelanggaran terhadap UndangUndang Pasar Modal, dalam menjalankanprofesinya sebagai akuntan publik, dengan diterbitkannya surat keputusan olehTergugat tersebut, terlihat dengan jelas adanya suatu pembatasan yang sangatpenting terhadap hakhak Penggugat untuk bekerja, karena Penggugat terusmenerus tidak dapat melaksanakan kegiatan profesionalnya sampai denganwaktu tidak tentu dan juga tidak jelasnya sanksi administratifnya ;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat

Publik (KAP) yang afiliasi dengan Kantor AkuntanPublik Asing (KAPA) Grandt Thorton Indonesia dan juga sebagai anggota/member Grant Thorton internasional dan yang telah ditunjuk oleh PT.Telekomunikasi Indonesia Tok (PT.

Telkom Indonesia Tbk dan Grant Thorton Internasionalmenugaskan Grant Thorton Austria selaku auditor Telkon Austria untukmemberikan bantuan teknis dan supervise yang diperlukan oleh Penggugat ;Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian pengadaan audit ataslaporan keuangan konsolidasi tahun buku 2002, Penggugat pada tanggal 7 8Januari 2003 berkomunikasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tuanakotta &Mustofa, afiliasi dan Deloitte Tauche Tohmatsu ( HTM DTT) sebagai auditorTelkom 2001 dan Pengugat diminta

S01/PM/AP/S.1/2004 tertanggal 19 Maret 2004 tersebut yangtelah merugikan Penggugat tidak sedikit jumlahnya dan juga telah tercemarnyanama baik Penggugat dibidang Pasar Modal dan atau selaku auditor dengantidak dapat menjalankan pekerjaannya selaku akuntan publik maka adalahberdasar menurut hukum dan sah sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) UndangHal. 5 dari 15 hal. Put.

Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : SPRIN18/PM/2003 tanggal13 Juni 2003 dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : SPRIN27/PM/2003 tanggal 17 Oktober 2003 (Bukti T3 dan Bukti T4) merupakanSurat Perintah Pemeriksaan terhadap Kantor Akuntan Publik Eddy PiantoCs. yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundangundangansebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46Tahun 1995 ;Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 508 K/TUN/2005b.

Publik Drs.

bahwa hasil Auditnya akan dilanjutkanataupun dilakukan pemeriksaan, Tetapi karena ini bersifat audit khususmaka hal itu tidak diperlukan, dan itu sudah sesuai dengan UndangUndangAkuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Drs.

Dari saksi ahli kantor akuntan publik Drs.Mohammad Thoha menerangkan bahwa dalam UndangUndang AuditUmum auditorauditor tidak boleh masuk melakukan audit apabilaperusahaan sedang di audit oleh kantor akuntan publik atau auditor lain.Berdasarkan keterangan saksi ahli kantor akuntan publik Drs.

MohammadThoha menerangkan kalau itu sifatnya audit umum itu benar, peraturannyasebelum terima job dari client, auditor mengirim surat konfirmasi kepadaAuditor sebelumnya untuk menanyakan keberatan atau tidak bahwa hasilauditnya akan dilanjutkan ataupun dilakukan pemeriksaan, tetapi karena inibersifat audit khusus maka hal itu tidak diperlukan, dan itu sudah sesuaidengan UndangUndang Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik Drs.Mohammad Thoha pernah dibekukan selama 3 (tiga) bulan dari bulanFebruari

Nomor 1.8/HTP/2015 tanggal 13 Januari2015;Surat Kesepakatan Pengembalian Dana Investasi tanggal 14 Januari2015;Surat Ref Nomor 6.3/HTP/2015, tanggal 9 Juni 2015 perihalmengingatkan kembali kKesepakatan pengembalian dan investasi yangtelah ditanda tangani pada tanggal 14 Januari 2015;Laporan Due Diligince No, 33A/RWAK/NA/2014, tanggal 4 November2014 dari Auditor Akuntan Publik Rawa Wendra:Bukti Email Mr. DALTON ICHIRO TANONAKA kepada HARTONOTANUWIDJAJA selaku kuasa dari Sdr.

Nomor 1.8/HTP/2015 tanggal 13 Januari 2015:Surat Kesepakatan pengembalian Dana Investasi tanggal 14 Januari2015;Surat Ref Nomor 6.3/HTP/2015, tanggal 9 Juni 2015 perihalmengingatkan kembali kesepakatan pengembalian dan investasi yangtelah ditanda tangani pada tanggal 14 Januari 2015;Laporan Due Diligince Nomor 33A/RWAK/NA/2014, tanggal 4November 2014 dari Auditor Akuntan Publik Rawa Wendra;Bukti Email Mr. DALTON ICHIRO TANONAKA kepada HARTONOTANUWIDJAJA selaku kuasa dari Sdr.

BuktiPH3: Lembar terakhir Proposal audit/due diligence yangdiberikan kepada Akuntan Publik Rama Wedra;Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 761 K/Pid/20186. Bukti PH4: Putusan Perkara Perdata Nomor 395/Pdt.G/2015/PN.JktSel.7. Bukti PH5A: Surat Kesepakatan Pengembalian Dana Investasitanggal 14 Januari 2015.8. Bukti PH5B: Surat Somasi pertama Ref. Nomor 12.4/HTP/2014tanggal 10 Desember 2014;9. Bukti PH5C: Surat Somasi Bahasa Inggris Ref. Nomor12.12/HTP/2014 tanggal 16 Desember 2014.10.

No. 761 K/Pid/201812.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.20,Surat Kesepakatan pengembalian Dana Investasi tanggal 14 Januari2015;Surat Ref Nomor 6.3/HTP/2015, tanggal 9 Juni 2015 perihalmengingatkan kembali kesepakatan pengembalian dan investasiyang telah ditanda tangani pada tanggal 14 Januari 2015;Laporan Due Diligince Nomor 33A/RWAK/NA/2014, tanggal 4November 2014 dari Auditor Akuntan Publik Rawa Wendra;Bukti Email Mr. DALTON ICHIRO TANONAKA kepada HARTONOTANUWIDJAJA selaku) kuasa dari Sdr.

Bukti PH3: Lembar terakhir Proposal auditidue diligence yangdiberikan kepada Akuntan Publik Rama Wedra;Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 761 K/Pid/201810.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.2 IsBukti PH4: Putusan Perkara Perdata Nomor 395/Pdt.G/2015/PN.JktSel.Bukti PH5A: Surat Kesepakatan Pengembalian Dana Investasitanggal 14 Januari 2015.Bukti PH5B: Surat Somasi pertama Ref. Nomor 12.4/HTP/2014tanggal 10 Desember 2014;Bukti PH5C: Surat Somasi Bahasa Inggris Ref.

Termohon melalui Turut Termohon (in casu Tergugat Il) serta TurutTermohon Il dan jajarannya menghalanghalangi/tidak maubekerjasama dengan Akuntan Publik yang Pemohon hadirkan untukmelakukan Audit Internai pada Termohon.Bahwa karena posita/dalil Permohonan Pemohon dalam perkara No.152/Pdt.P/2017/PN.Jkt/Utr sama dengan posita/dalil gugatan Penggugatdalam perkara a quo, yaitu := Tergugat Il telah mengambil kendali pengurusan atas karyawan TurutTergugat I.

(DN):DN 210981600656,tertanggal 29 Agustus 2016.Surat dari PT Tirta Amarta, tertanggal 07 Februari 2017,tentang Pemberitahuan Akan Dimulainya Proses Audit.Surat dari PT Tirta Amarta, tertanggal 08 Februari 2017,tentang Penunjukan Auditor.Surat Tugas Kantor Akuntan Publik "ERIC SENTOSAHADIWINATA" No.OOI/C/ST/ESH/2017 kepadaBULIHER FRESLY MANURUNGdan ADE ISKANDAR,tertanggal 23 Februari 2017.Notulen Rapat Kantor Akuntan Publik"ERIC SENTOSAHalaman 44 Putusan No.140/Pdt.G/2017/PN.Jkt.

Pst.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.Bukti P37Bukti P38Bukti P39Bukti P40.a :Bukti P40.b :Bukti P41Bukti P42Bukti P43Bukti P44Bukti P45.a :Bukti P45.b :Bukti P46Bukti P47HADIW1NATA" di PT Tirta Amarta dengan agendaPengenalan Indutri Klien, tertanggal 23 Februari 2017.Daftar Hadir Rapat Audit Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" di PT Tirta Amarta,tertanggal 23 Februari 2017.List Permintaan Data dari Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" kepada PT Tirta AmartaPrima, tertanggal

23 Februari 2017Berita Acara Kunjungan Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA ke PT Tirta Amarta Prima,tertanggal 02 Maret 2017.List Permintaan Data dari Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" kepada PT Tirta AmartaPrima, tertanggal 02 Maret 2017.Tanda Terima dari PT Tirta Amarta, tertanggal 02 Maret2017.Berita Acara Kunjungan Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA ke PT Tirta Amarta Prima,tertanggal 06 Maret 2017.List Permintaan Data dari Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA

HADIWINATA" kepada PT Tirta AmartaPrima, tertanggal 06 Maret 2017.Tanda Terima dari PT Tirta Amarta, tertanggal 06 Maret2017.Berita Acara Kunjungan Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" ke PT Tirta Amarta Prima,tertanggal 08 Maret 2017.List Permintaan Data dari Kantor Akuntan Publik "ERICSENTOSA HADIWINATA" kepada PT Tirta AmartaPrima, tertanggal 08 Maret 2017.Tanda Terima dari PT Tirta Amarta, tertanggal 08 Maret2017.Surat dari Kantor Akuntan Publik "ERIC SANTOSAHADIWINATA" No. 01/A.LPA

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepadaPenggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratus sembilanpuluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujunh puluh duarupiah), sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial Audit PerhitunganHasil Penjualan Periode 2009 sampai 2010 dan Laporan AuditorIndependen yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Amachi ArifinMardani & Muliadi, tertanggal 18 November 2016, secara tunai dansekaligus, terhitung sejak Putusan a quo mempunyai kekuatan

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepadaPenggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratus sembilanpuluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujunh puluh duarupiah) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial Audit Perhitungan HasilPenjualan Periode 2009 sampai 2010 dan Laporan Auditor Independenyang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliaditertanggal 18 November 2016, secara tunai dan sekaligus, terhitung sejakputusan a quo mempunyai kekuatan

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepadaPenggugat sebesar Rp1.595.309.872,00 (satu miliar lima ratussembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus tujuhpuluh dua rupiah) sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Spesial AuditPerhitungan Hasil Penjualan Periode 2009 sampai 2010 dan LaporanAuditor Independen yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik AmachiArifin Mardani & Muliadi tertanggal 18 November 2016, secara tunalHalaman 7 dari 9 hal. Put.

Bahwa putusan P4P No.856/1327/4613/VI/PHK/052002 telah khilaf atau keliru menerapkanhukum dimana dalam pertimbangan putusan P4P halaman 7 paragraf 8, P4P telahmelakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan suatu akta authentic yang dibuat padabulan Oktober 2002 oleh Akuntan Publik Drs. Abubakar Sidik & Rekan berupa ManagemenHal. 3 dari 7 hal. Put.

telah melakukan penjualan secara party kepada pedagang (apotik lain) dansekaligus menerima uang dari hasil penjualan tersebut tanpa melibatkan unit kerja yang lain,ee melakukan pembelian kepada pedagang besar Farmasi dan melakukan pembayaranuang langsung kepada PBF yang bersangkutan, ....... tanpa melibatkan unit kerja yang lain,venees setiap melakukan stock Tacking (inventarisasi) persediaan obat yang ada di apotiktanpa melibatkan unit kerja yang lain ;Pada halaman 8 paragraf 2 diuraikan oleh Akuntan

Publik bahwa wewenang yang begitubesar tanpa melibatkan unit kerja yang terkait, telah menyalahi prinsipprinsip sistempengendalian interen yang baik.

putus terhitung sejak akhir bulan Januari 2003,padahal yang senyatanya SK Direktur RS Islam Siti Khadijah No.882/KPTS/PERS/ II.3/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002 ;Oleh karena itu mengingat kepada Pasal 67 huruf (f) Undangundang No.5 Tahun 2004tentang Mahkamah Agung, maka putusan P4P harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :mengenai alasan ad. 1 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, P4P telah mempertimbangkan buktiotentik berupa Laporan Akuntan

Publik ;mengenai alasan ad. 2 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pasal 158 Undangundang No.13Tahun 2003 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasar putusan MKNo.012 Tahun 2004 dan lagi pula pada saat Pemohon Peninjauan Kembali mem PHK TermohonPeninjauan Kembali Undangundang No.13 Tahun 2003 belum diberlakukan ;mengenai alasan ad. 3 :Hal. 5 dari 7 hal.

BPR Pancadana (DL).Bahwa sesuai dengan neraca penutupan PT.BPR Pancadana (DL) tanggal 06Februari 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Luthfi Muhammad &Rekan, terdapat nama tergugat sebagai salah satu debitur PT.,BPR Pancadana(DL) dengan rincian kewajiban sebagai berikut :Nama : Heru Agus PramonoNomor Rekening : 9143Kolektibilitas : MacetPokok : Rp.197.000.000,Bunga : Rp. 48.000.000,Denda > Rp.

BPRPancadana (DL) telah mengalami kerugian sebesar Rp.245.000.000, (DuaRatus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)sesuai dengan neraca Penutupan PTBPR Pancadana (DL) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.8.

Selanjutnya korban juga memintabantuan Akuntan Publik yaitu saksi Arman Hendiyanto, dimana berdasarkan audit yangdilakukan saksi Arman Hendiyantodiperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010 terdapatperbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp.1.948.497.334, (satumilyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ributiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :Tahun Selisih Lebih Penarikan Terhadap

Publik yaitu saksi ArmanHendiyanto dimana berdasarkan audit yang dilakukan saksi Arman Hendiyantodiperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010terdapat perbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp1.948.497.334, (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empatratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).Bahwa benar selain dari kas kecil, ditemukan juga beberapa penarikan darirekening HSBC nomor rekening 001141316155

publik, berdasarkan hasilaudit diperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010terdapat perbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp1.948.497.334, (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empatratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).e Bahwa benar selain dari kas kecil, ditemukan juga beberapa penarikan darirekening HSBC nomor rekening 001141316155 dan 001141316007 atasnama PT.

Arman Hendiyanto.e Bahwa benar saksi adalah akuntan Publik independent Sejak sekitar tahun 1991sampai dengan Sekarang ;e Bahwa benar saksi pernah dimintakan oleh saksi Machrouz Yani untuk membuatlaporan prosedur yang disepakati mulai awal tahun 2006 sampai dengan bulanMei tahun 2010 ;e Bahwa benar berdasarkan audit yang dilakukan saksi diperoleh data bahwa dariawal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010 terdapat perbedaan jumlahpenarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp.1.948.497.334, (satu

Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan yangdijadikan dasar untuk menghitung kerugian keuangan negara, maka KantorAkuntan Publik dimaksud harus tunduk pada UndangUndang No. 5 Tahun2011 tentang Akuntan Publik (selanjutnya disebut UU Akuntan Publik);Bahwa berdasarkan Pasal 13 UU Akuntan Publik telah mengatur tentangpendirian dan pengelolaan Kantor Akuntan Publik, sebagai berikut :(1) KAP yang berbentuk usaha perserorangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (1) huruf a hanya didirikan dan dikelola

Publik dikaitkan dengan perkaraaquo, maka demi hukum Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad &Rekan yang berbentuk usaha hanya dapat dikelola jika paling sedikit 2/3 (duaper tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik, dengan kata lain KAPdiperbolehkan menurut UU Akuntan Publik untuk mempekerjakan Rekan yangbukan Akuntan Publik sebanyak 1/3 dari seluruh rekan yang Akuntan Publik;Bahwa terhadap 1/3 dari seluruh rekan yang bukan Akuntan Publik tersebutpun, berdasarkan UU Akuntan Publik ternyata

Berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keahlianyang mendukung profesi Akuntan Publik;c. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;e. Telah mengikuti pelatihnan etika profesi Akuntan Publik yangdiselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik; danf.

Publik, dan bagi orang yangbertindak seolaholah sebagai akuntan publik tetapi dirinya bukan akuntanpublik, maka diancam dengan pidana kurungan penjara paling lama 6 (enam)tahun, dan denda paling banyak Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah),hal mana telah diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU Akuntan Publik, yangmenyatakan bahwa :Halaman 148 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT MDNSetiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesiAkuntan Publik dan bertindak seolaholah

Publik dan tidak terdaftar kepada Menteri Keuangan RIsebagai Rekan Non Akuntan Publik sesuai perintah Pasal 14 dan Pasal 15UndangUndang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;Bahwa selain itu, terhadap alasanalasan banding Penuntut Umum padaMemori Bandingnya tentang Pajak Penghasilan (PPh 2%) yang menjadi bebanPT.

yang PajakPertambahan Nilainya harus dipungut sendiri berupa pendapatan lainlain sebesarRp. 386.018.053,00;: bahwa koreksi sebesar Rp 368.018.053,00 berdasarkan penelitian Buku Besarterdapat transaksi dengan nomor akun 55099000 (net result posting) menurutpenjelasan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Selatanmerupakan akun untuk pencatatan net income;Menurut Pemohon : bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun 2009 telah diaudit olehRp 368.018.053,00;Menurut MajelisKantor Akuntan

Publik Hendrawinata, Gani & Hidayat (Grant Thornton) denganpendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dalam Laporan Auditor tersebut tidak adapendapatan dari luar usaha sebesar: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap pokok sengketa, dik etahuikoreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakMaret 2009 terkait dengan koreksi Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009berupa koreksi atas pendapatan lainlain sebesar Rp.368.018.053,00.bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar

Besar (General Ledger),Jurnal Penyesuaian serta Jurnal Pembalik sampai dengan penyusunan Trial Balancedilakukan secara otomatis oleh sistem akuntansi tersebut.bahwa saldo akhir dari akun 55099000 merupakan bagian dari proses otomatistersebut, tidak ada transaksi ekonomi maupun bukti transaksi dalam proses tersebut,proses tersebut hanyalah proses internal di dalam sistem, tidak ada transaksi denganpihak eksternal.bahwa laporan keuangan perusahaan keuangan Pemohon Banding telah diaudit olehKantor Akuntan

Publik (KAP) Hendrawinata Gani & Hidayat (Grant Thornton) denganPendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).bahwa dalam laporan arus uang masuk tidak terdapat adanya aliran dana masuksebesar jumlah tersebut, dengan demikian menurut pendapat Pemohon Banding atassaldo akun 55099000, bukan merupakan objek pajak penghasilan akan tetapimerupakan saldo yang belum di jurnal balik oleh sistem akuntansi (SAP) tersebutsecara otomatis.bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan

Laporan ditandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM, MAMPI (Cert).e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saksi mempercayai data laporan keuangan yang dibuat olehKAP (Kantor Akuntan Publik).e Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp.5.000.000.000, Rp. 10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

Laporan di tandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM,MAMPI (Cert).Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saksi mempercayai data laporan keuangan yang dibuat olehKAP (Kantor Akuntan Publik).Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp.5.000.000.000, Rp.10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

Laporan di tandatangani oleh Witijasto Putranto, SE,MM, MAMPI (Cert).e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saya sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan dari pihakBRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usaha nasabah,sehingga saya mempercayai data laporan keuangan yang dibuat oleh KAP ( kantorakuntan Publik).

Laporan ditandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM, MAMPI (Cert);e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim di lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saya mempercayai data laporan keuangan yang dibuat oleh KAP(Kantor Akuntan Publik).e Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp. 5.000.000.0000, Rp.10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

(sepuluh milyar rupiah); Bahwa dalam permohonan kredit tersebut, Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (laporan appraisal), Laporan Keuangan olehKantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;e Bahwa permohonan kredit yang diajukan, Terdakwa tersebut kemudian dianalisaoleh Bagian Pemasaran Kredit Bank BRI JI. Jend.

All Copies Of Contransit And AgreementsAdapun selanjutnya oleh saksi korban meminta agar terhadapHal. 4 . put.No.118/Pid/2018/PT.DKI.dokumen perusahaan Terdakwa untuk dilakukan audit, denganmenunjuk Auditor / Akuntan Publik Rama Wedra. Bahwaberdasarkan Pemeriksaan Auditor/Akuntan Publik Rama Wedraatas Finnacial Due Diligence Report PT. Melia Media Internationaluntuk periode Desember 2013 sampai dengan September 2014,diperoleh :1.Bidang usaha yang dijalankan PT.

All Copies Of Contransit And AgreementsAdapun selanjutnya oleh saksi korban meminta agar terhadapdokumen perusahaan Terdakwa untuk dilakukan audit, denganmenunjuk Auditor / Akuntan Publik Rama Wedra. Bahwaberdasarkan Pemeriksaan Auditor/Akuntan Publik Rama Wedraatas Finnacial Due Diligence Report PT. Melia Media Internationaluntuk periode Desember 2013 sampai dengan September 2014,diperoleh :1. Bidang usaha yang dijalankan PT.

Publik Rawa Wendra;Bukti Email Mr.

BuktiPH3 : Lembar terakhir Proposal audit/ due diligenceyang diberikan kepada Akuntan Publik Rama Wedra;. BuktiPH4 : Putusan Perkara Perdata Nomor395/Pdt.G/2015/PN. JktSel.Hal. 18 . put.No.118/Pid/2018/PT.DKI.7. Bukti PH5A : Surat Kesepakatan Pengembalian DanaInvestasi tanggal 14 Januari 2015.8. Bukti PH5B : Surat Somasi pertama Ref. No: 12.4/HTP/2014tanggal 10 Desember 2014;9. Bukti PH5C : Surat Somasi Bahasa Inggris Ref.

Publik, dengandemikian juga hasil pemeriksaan yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa, meskipun dilakukan oleh Akuntan Publik dan laporanpemeriksaannya tidak disampaikan kepada BPK untuk dipublikasikan, akantetapi pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli yang diajukan Penasehat HukumTerdakwa lebih akurat dan lebih tepat baik tentang metode dan cakupanpemeriksaan maupun tentang besarnya biaya yang terserap untukpembangunan sirkuit balap motor tersebut.

JudexFacti mempersamakan pengertian Akuntan Publik dengan Lembaga JasaPenilai Asset (Appraisal). Bahwa yang dimaksud dengan Akuntan Pubik adalahakuntan yang telah memperoleh izin menteri keuangan untuk memberikan jasaakuntan publik di Indonesia, ketentuan mengenai Akuntan Publik di Indonesiadiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang JasaAkuntan Publik.

Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut AkuntanPublic Indonesia (IAP I), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

yang dihadirkan didepan persidangan oleh Penasehat HukumTerdakwa bukanlah akuntan publik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan tidak pernah terdaftar dalamInstitut.

Akuntan Publik Indonesia dan hasil pemeriksaannya tidak pernahdisampaikan kepada BPK dan dipublikasikan selain itu pemeriksaan yangdilakukan oleh ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dilakukanpada saat proses persidangan dimana Terdakwa masih melanjutkanpembangunan sirkuit tersebut, sehingga keterangannya seharusnya tidak dapatdipertimbangkan oleh Judex Facti ;Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh ahli Nasri Alisan, ST., dilakukanberdasarkan harga sesuai standar harga satuan dan upah

publik maka pihak tergugatterkesan sudah melakukan efisiensi ;Bahwa atas permasalahan pemutusan hubungan kerja pihak penggugatsudah seharusnya pihak Tergugat membayar uang pesangon sesuai pasal164 ayat 3, Undangundang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (forceHalaman 3 dari 43 Putusan Nomor 43/Pdt.SusPHI/2019

publik yangmenyatakan pihak Tergugat mengalami kerugian sebagaimana diaturdalam Undangundang adalah hal yang mustahil dilakukan olehTergugat, karena Tergugat tidak mungkin dapat melakukan haldemikian karena untuk membayar jasa akuntan publik sudah melebihijumlah biaya yang dituntut oleh Penggugat, jika Tergugat mampumembayar jasa akuntan publik, alangkah lebih baik Tergugatmembayar tuntutuan Penggugat karena sudah pasti jasa membayarakuntan publik akan lebih besar dari jumlan tuntutan Penggugat.sehingga

sangat mustahil Tergugat menggunakan dan membayar jasaaudit akuntan publik.25.Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar Tergugatmembayar sejumlah uang kepada Pekerja sebesar Rp. 31.231.125,(tiga puluh satu juta, dua ratus tiga puluh satu ribu, seratus dua puluhlima rupiah) maka dengan ini kami sampaikan dengan tegas Tergugattidak mampu melakukan pembayaran sebesar jumlah gugatanPenggugat.

Menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti telah melakukanmelanggaran Pasal 164 ayat (3) Undangundang Ketenagakerjaannomor 13 tahun 2003.Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan PemutusanHubungan Kerja kepada Pekerja karena Tergugat mengalami kerugiansecara terusmenerus selama 2 (dua) tahun tanpa harus adanya suratdari akuntan publik..

publik yang menyatakanpihak Tergugat mengalami kerugian sebagaimana diatur dalam Undangundang adalah hal yang mustahil dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugattidak mungkin dapat melakukan hal demikian karena untuk membayar jasaakuntan publik sudah melebihi jumlah biaya yang dituntut oleh Penggugat,jika Tergugat mampu membayar jasa akuntan publik, alangkah lebih baikTergugat membayar tuntutuan Penggugat karena sudah pasti jasamembayar akuntan publik akan lebih besar dari jumlah tuntutanPenggugat

Atas kekeliruan ini tidak menyebabkan perubahan nilaikelompok HPP secara keseluruhan yaitu tetap Rp91.190.077.627,00sebagaimana dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahunan Lampiran danjuga sebagaimana Laporan Keuangan tahun 2010 yang telah diauditkantor akuntan publik;Bahwa angka yang tercantum sebagai nilai persediaan awal pada SPTPPh Badan Tahunan sejatinya adalah biaya HPP yang dapat dijadikanpengurang penghasilan bruto karena telah sesuai dengan Pasal 6 UU PPhyaitu biaya untuk mendapatkan, menagih

Biayatransportasi tersebut terutama merupakan biaya bahan bakar, biayaangkut dan biaya lainnya yang berkaitan dengan angkutan barang;Bahwa biaya transportasi ini merupakan bagian dari nilai Kelompok HPPsecara keseluruhan yaitu Rp91.190.077.627,00 sebagaimana dilaporkandalam SPT PPh Badan Tahunan Lampiran dan juga sebagaimanaLaporan Keuangan tahun 2010 yang telah diaudit kantor akuntan publik;Bahwa biaya ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karenatelah sesuai dengan Pasal 6 UU PPh yaitu

Pada saat pengisian SPT Tahunan PPhBadan, SPT Tahunan PPh Badan diisi berdasarkan laporankeuangan yang belum diaudit oleh akuntan publik. Dengan demikiankoreksi atas persediaan awal sebenarnya tidak ada, sehinggamenurut Majelis koreksi Terbanding atas Persediaan Awal sebesarRp7.183.958.414,00 tidak dapat dipertahankan;.

Pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan,SPT Tahunan PPh Badan diisi berdasarkan laporan keuangan yangbelum diaudit oleh akuntan publik. Dengan demikian koreksi ataspersediaan awal sebenarnya tidak ada, sehingga menurut Majeliskoreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Persediaan Awal sebesarRp7.183.958.414,00 tidak dapat dipertahankan;4) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:a.

Bahwa terkait dengan pendapat Majelis yang menyatakan...Perubahan akun dilakukan dengan alasan menyesuaikan denganHalaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 1635/B/PK/PJK/2017Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010dan 2009 yang telah diaudit oleh akuntan publik Anwar dan Rekan.Pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPhBadan diisi berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit oleh7akuntan publik......

(ii) Dokumen hardcopy penerimaan iuran JKN/BPJS Kesehatan dari pesertaNonPBI.Merupakan dokumendokumen yang menjadi satu kesatuan denganLaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program dan LaporanKeuangan BPJS Kesehatan (PEMOHON KASASI) yang merupakan materidari Audit Akuntan Publik yang akan disampaikan kepada Presiden dengantembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Bahwa laporan keuangan BPJS disusun dan disajikan dengan standardakuntansi keuangan yang berlaku.Bahwa laporan pengelolaan

melalui media massaelektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yangmemiliki peredaran luas secara nasioal paling lambat 31 Juli tahunberikutnya.Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka permintaandokumendokumen yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI tidak dapatdipenuhi oleh PEMOHON KASASI, satu dan lain karena datadata tersebuttidak akan diterbitkan sebelum adanya Audit Akuntan Publik dan lebih dariitu datadata yang akan diberikan setelah Audit Akuntan Publik merupakandata yang

laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan akandipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massaelektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yangmemiliki peredaran luas secara nasioal paling lambat 31 Juli tahunberikutnya.Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka permintaandokumendokumen yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI tidak dapatdipenuhi oleh PEMOHON KASASI, satu dan lain karena datadata tersebuttidak akan diterbitkan sebelum adanya Audit Akuntan

Publik dan lebih dariitu datadata yang akan diberikan setelah Audit Akuntan Publik merupakandata yang disajikan dalam bentuk ringkasan eksekutif sehingga permintaanTERMOHON KASASI tidak dapat dipenuhi.Putusan Medias!

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenanmenunjuk Kantor Akuntan Publik Lauddin Sudin & Rekan, beralamat di Gedung GrandSoho Slipi, Lantai 9, Suit 9L, Jl. S. Parman Kav.2224, Jakarta 11480 selaku auditor yangakan melakukan pemeriksaan atau melakukan audit atas keuangan PT.

SMP dari segi keuangan, termasuk memberikanwewenang kepada Akuntan Publik tersebut untuk meminta rekening koran atas namaPerseroan di bankbank dimana Perseroan membuka rekening koran serta memintadatadata, dokumen dan keteranganketerangan yang diperlukan terkait dengankegiatan usaha Perseroan kepada semua pihak terkait;4. Menyatakan dan menetapkan biaya audit ditanggung sepenuhnya oleh Termohon;5.

Menetapkan dan mengangkat Kantor Akuntan Publik Lauddin Sudin & Rekan untukmemeriksa dan mengaudit PT. Sahid Megatronik Perkasa dari segi keuangan,termasuk memberikan wewenang kepada Akuntan Publik tersebut untuk memintarekening koran atas nama Perseroan di bankbank dimana Perseroan membukarekening koran serta meminta datadata, dokumen dan keteranganketerangan yangdiperlukan terkait dengan kejadian kegiatan usaha Perseroan kepada semua pihakterkait;4.

Efek adalah surat berharga, yaitu. surat pengakuan hutang, suratberharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit PenyertaanKontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiapderivatif dari Efek.dengan salah mengartikan hal tersebut diatas, maka profesi Notaris,Penasehat Hukum, Akuntan Publik dan Penilai dianggap melakukankegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau Bursa, padahal profesiNotaris, Penasehat Hukum, Akuntan Publik dan Penilai adalah profesi yangbukan dan

tidak melakukan berprofesi Efek dalamkegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau Bursa Efek.Halmana yang sebenarnya profesi dari: Notaris adalah profesi hukum dalam memberikan pengesahan aktaotentik; Penasehat Hukum adalah profesi hukum dalam memberikan nasehathukum; Akuntan Publik adalah profesi pembukuan laporan keuangan laba rugi; Penilai adalah profesi nilai suatu barang;4.

Pungutan bulanan yangdilakukan oleh OJK, dengan perhitungan besarnya persentase dari aset(kekayaan) dll, dan perhitungan besarnya persentasi dari setiap kegiatan usahaatau transaksi dll bagi Perusahaan Jasa Keuangan dan Profesi Penunjang yangmelaklukan kegiatan perdagangan Efek, (termasuk Notaris, Penasehat hukum,Akuntan Publik dan Penilai) halmana sangat memberatkan beban keuanganbagi Perusahaan Jasa Keuangan dan Profesi Penunjang Perdagangan Efek,seperti: Bidang Usaha Perbankan Dan Jasa Keuangan

Banyak Notaris, Penasehat Hukum, Akuntan Publik dan Penilai yang terdaftarpada Bapepam (sekarang OJK) yang sesunggunya bukan profesi penunjangmelakukan kegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau Bursa Efekdikenakan pungutanpungutan bulanan dan tahunan oleh OJK, dan hanyasegelintir atau sebagian kecil saja dari Notaris, Penasehat Hukum, AkuntanPublik dan Penilai yang mengerjakan kebutuhan perusahaan perdagangan efek;B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.1.

Pasal 1 angka 4 dan 5 berbunyi sebagai berikut...dengan salah mengartikan hal tersebut diatas, maka profesi Notaris, PenasehatHukum, Akuntan Publik dan Penilai dianggap melakukan kegiatan perdaganganEfek pada Pasar Modal atau Bursa, padahal profesi Notaris, Penasehat Hukum,Akuntan Pulik dan Penilai adalah profesi yang bukan dan tidak melakukanberprofesi Efek dalam kegiatan perdagangan Efek pada Pasar Modal atau BursaEfek....Bahwa pada posita surat permohonan halaman 5 huruf B angka 4, Pemohontelah