Ditemukan 1930 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan penyelengara
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-07-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 6 Desember 2023 — Penuntut Umum:
BRURIYANTO SUKAHAR, S.H.
Terdakwa:
HARYANTO Bin KUSNANDAR
54 — 27
  • 1 (satu) bundel foto copy peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat RI Nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk oprasional penyelengaraan dana alokasi khusus infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
  • 1 (satu) bundel surat keputusan kepala desa glandang Nomor 140/11/Tahun 2017 tentang pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa glandang beserta lampiran.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LIONARD KANTER, SH., MH
Terdakwa:
HARSOYO Alias SOYO Anak Dari A. GANJUNG Alm
133 — 42
  • 2017;
  • 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 12.048.000,-untuk pembayaran belanja Informasi Desa ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 september 2017;
  • 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 4.733.500,-untuk pembayaran Oprasional BPD ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 September 2017;
  • 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 11.417.500,-untuk pembayaran belanja Penyelengaraan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
165 — 53
  • THOMSON, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa pada tahun 20122013 saksi bekerja di badan Kesbang di linmasSumut hingga saat ini dan jabatan saksi sebagai kabit pembinaankewaspadaan nasional ; Bahwa tugas pokok saksi ada kaitannya dengan dana hibah dan bansostersebut ; Bahwakaitannya yaitu pembinaan kewaspadaan nasional untukmembantu kepala badan dalam penyelengaraan pemerintahan dibidangkewaspadaan dan bekerjasama dengan instansi intelijen dalam rangkamenjaga stabilitas
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 26-03-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 25 Juni 2018 — Penuntut Umum:
AJI SUSANTO, SH, MH
Terdakwa:
MUKHLIS Bin SANROPINGI
96 — 37
  • Untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Desa dikelolaoleh saksi sendiri9. sedangkan Dana yang berasal dari bantuan Propinsi Jateng khusus untukpelaksanaan pembangunan dikelola oleh Kepala Desa terdakwaMUHKLIS, yang kemudian diserahkan kepada panitia pelaksana kegiatanpembangunan desa yang diwakili oleh kKetua LKMD10. seharusnya semua Anggaran yang telah dicairkan baik untuk pembangunanmaupun penyelengaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakatdiserahkan kepada saksi selaku Bendahara
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 12-10-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN MAMUJU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mam
Tanggal 25 Januari 2018 — Penuntut Umum:
1.ENGGAR DIAN RUHURI,SH
2.GIFRAN HERALDI,SH
Terdakwa:
LUTHER,SH
124 — 50
  • 1 (satu) Lembar Asli Rencana Penggunaan Dana (RPD ) Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Kegiatan Operasional yang di tanda tangani oleh Sdr. LUTHER, SE selaku Kepala Desa tanggal 18 Mei 2015.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 02-10-2017 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 21 Agustus 2018 — 1. Nama lengkap : JOSEPH CALEB PATTINAMA; Tempat lahir : Negeri Oma; Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 07 Agustus 1956; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Negeri Oma Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah; Agama : Kristen Protestan; Pekerjaan : Kepala Pemerintah Negeri Oma (Raja Oma);
182 — 556
  • Bahwa di dalam APB Negeri OmaTahun Anggaran 2015, bidang penyelengaraan pemerintahan negeri pada bagianoperasional perkantoran dengan nomor kode rekening yang sama, ada belanja modalberupa laptop Toshiba 1 (satu) buah dengan anggaran sebesar Rp.7.000.000, (tujuhjuta rupiah) dan Calculator Citizen L14D 1 (satu) buah seharga Rp.471.000, (empatratus tujun puluh satu ribu rupiah) total Rp.7.471.000, (tujuh juta empat ratus tujuhpuluh satu ribu rupiah), sedangkan di dalam laporan pertanggung jawaban realisasipelaksanaan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN AMBON Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD RIDWAN PATTILOUW
166 — 396
  • perhitungan pihak ke3 dan kas nonanggaran lainnya atas penerbitan surat pencairan dana langsungserta penyelenggaraan administrasi, pengendalian ataspenerimaan daerah pada akhir tahun ;> Penyiapan bahan administrasi penerbitan surat penyiapan danadan penetapan PAGU uang persediaan atas beban APBD ;> Penyelenggaraan administrasi penunjukan bank dan penempatanuang daerah pada bank yang ditunjuk serta pengaturan dana yangdiperlukan dalam rangka pelaksanaan pembayaran atas bebanrekening kas umum daerah ;> Penyelengaraan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — SUHADI, A.Md Bin SLAMET
92 — 23
  • Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelengara Negaraadalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atauyudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku ;Menimbang, bahwa menurut Mahrus Ali
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juni 2015 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWEE TENG
516 — 952
  • Hal ini membuktikan bahwa tanpa adanya intervensi atau pemberianuang oleh Terdakwa, surat rekomendasi tukar menukar kawasan hutan ditandatanganiBupati Bogor.Menimbang, bahwa jika pengertian bertentangan dengan kewajiban mengacupada kewajiban penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU nomor28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi danPutusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST.296/302Nepotisme, maka pasal 11 dan pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 188/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — GATOT SUGENG WIDODO, SE ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
144 — 186
  • Jawa Timur dan hal ini beradasrkan Pasal 21ayat 1 Perbawaslu No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola HubunganBawaslu, Panwaslu dalam Penyelengaraan Pemilu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah; Bahwa saksi selaku PA (Pengguna Anggaran) berdasarkan Hasil PutusanRapat pleno berdasarkan Berita Acara Nomor : 04/ BA/ BAWASLUPROV/JTM/ I/ 2013, tanggal 2 Januari 2013 dan berdasarkan Rapat Pleno tersebutterbit Keputusan Ketua Bawaslu Prov.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DANI PRIATNA
84 — 26
  • Penyelengaraan pengkajian bahan kebijakan tekniskordinasi pembinaan dan pengendalian bidang sumberdaya.. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasibidang sumber daya.Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang sumber daya dan. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaankegiatan bidang sumber daya.Rincian tugas bidang Sumber Daya yaitu :a. Menyelenggarakan pengakajian program kerja bidangSumber daya.b.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 April 2017 — Pidana Korupsi - ANDI TAUFAN TIRO
253 — 144
  • Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Negara di dalam UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 sesuai penjelasan Pasal 5 ayat (2) adalah Penyelenggara Negarasebagaimana dimaksud pasal 2 Undangundang RI Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DEDY YOGASARA Alias DEDY TIONG Bin YO TAT JIN (Alm)
150 — 25
  • Penyelengaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kordinasipembinaan dan pengendalian bidang sumber daya.b. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi bidangsumber daya.c. Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang sumber daya dand. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatanbidang sumber daya.Rincian tugas bidang Sumber Daya yaitu :a. Menyelenggarakan pengakajian program kerja bidang sumberdaya.b.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
167 — 94
  • Malukuuntuk mengawasi Penyelengaraan tahapan pemilihan Bupati danWakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2017 yang bersifat sementara( Ad Hock ) yakni bekerja sesuai dengan masa tugas dan apabilamasa tugas telah selesai maka Panwaslih juga akan dibubarkan. Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat semuapertanggungjawaban keuangan Panwaslih Kabupaten Buru adalahTerdakwa CUNDI, S.H. Alias IBU NUNI yang kapasitasnya selakuBendahara Panwaslih saat itu.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 27 Juni 2016 — -NOVIANI Binti RONI SUMARDI -ILMA NUR SOLIHAH Binti KADI NURUL HAMDA -RONALD MAXIMILIAAN MOZES Anak dari JOHN ARIE MOZES
71 — 19
  • Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Tugas Saksisebagai anggota DPRD Kota Cimahi adalah mengawasijalannya penyelengaraan Pemerintahan Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2011di DPRD Kofta Cimahi pernah melakukan kegiatanperjalanan dinas terkait kegiatan alat kelengkapan maupunkegiatan Rancangan Peraturan daerah (Raperda).Him 152 dari 348 hlm Putusan No. 31/Pid.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-04-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 205/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
310 — 92
  • sahamnya atas unjukmaka leveringnya cukup dari tangan ke tangan;Bahwa dalam Pasal 1792 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1819KUHPerdata, pengertian Pemberian Kuasa adalah Perjanjian untukmelakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan surat kuasa,apakah kuasa umum atau kuasa khusus, pihak ketiga saja bolehapalagi kepada calon pemegang saham sehingga jika pemegangsaham memberi kuasa kepada calon pemegang saham untukmengaktakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah sahmenurut hukum;Bahwa jika dalam penyelengaraan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — IR. HARYONO SAMSUATMOJO, SP.1 Bin SAMSU SUNARDJO
89 — 20
  • Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelengara Negaraadalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atauyudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku ;345Menimbang, bahwa menurut Mahrus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor : 178/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — NURDIANA ,SP.MP Bin ANANG KARTAWIRYA (Alm)
145 — 42
  • Penyelengaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kordinasipembinaan dan pengendalian bidang sumber daya.b. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi bidangsumber daya.c. Penyelenggaraan dan fasilitasi bidang sumber daya dand. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatanbidang sumber daya.Rincian tugas bidang Sumber Daya yaitu :a. Menyelenggarakan pengakajian program kerja bidang sumberdaya.b.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus-TPK/2015/PN.DPS.
Tanggal 18 Mei 2015 — SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H.M.M.
221 — 175
  • perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang jumlahnyaakan disebutkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa dalam pengambilan putusan perkara ini, didalam rapat permusyawaratanmajelis hakim, terdapat perbedaan pendapat diantara majelis hakim, sehingga terdapat DissentingOpinion dari Anggota Majelis II yang berpendapat sebagaiberikut : 222 222222 222 22a nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nae Menimbang, bahwa Indonesia sebagai Negara hukum menempatkan hukum sebagai aturanmain penyelengaraan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 30 September 2016 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D.
194 — 55
  • Bahwa saksi sebagai Sekretaris DPRD Kota Bogor dan tugas saksi adalahmenyelenggarakan adminsitrasi kesekretariatan, administrasi kKeuangan sertamendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan danmengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengankemampuan keuangan daerah. dan Penyelengaraan rapatrapat DPRDHalaman 208 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.Badg Bahwa menurut saksi rapat pada tanggal 25, 26, 27 September 2014 di ParkHotel Jakarta.