Ditemukan 2369 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-11-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 413/PDT/2020/PT MKS Tanggal 15 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : Andi Cella
Terbanding/Tergugat : H. Andi Sada
68 — 35
Terbanding/Tergugat : H. Andi Sada
68 — 35
itu dalam perkara a quo sehingga Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 672 K/Sip/1972 tanggal 10 Agustus 1972 tidak relevanuntuk diterapkan dalam perkara ini, dengan demikian pertimbangan Hakim TingkatPertama dalam putusannya sudah tepat dan benar oleh karenanya haruspertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menyatakan menguatkanputusan nomor : 8/Pdt.G/2020/PN.Skg tanggal 28 September 2020;ALASAN KEBERATAN KETIGABahwa tidak benar Hakim terbelenggu dengan prosedur yang semu
Register : 30-06-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 672/Pdt.G/2021/PN Dps Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat:
I MADE ADI WAHYUDI DARMAKUSUMA
Tergugat:
I GEDE PUTU MULIARTHA SE
153 — 95
I MADE ADI WAHYUDI DARMAKUSUMA
Tergugat:
I GEDE PUTU MULIARTHA SE
153 — 95
akta perjanjianitu, kKesepakatan yang ia berikan menjadi SEMU/TIDAK SEJATI sebab diberikantanpa pemahaman yang sebenarnya akan apa yang diperjanjikannya itu;Menimbang, bahwa menurut ajaran cacat kehendak, kekhilafan itusama artinya dengan ketiadaan kesepakatan dalam pembuatan perjanjian;Menimbang, bahwa sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian,kekhilafan itu sudah harus muncul pada saat dibuatnya kesepakatan dankemudian menjadi bagian dari isi perjanjian, sehingga dengan cukup melihat isiperjanjian
Register : 07-11-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 149/PID. B/2013/PN.PSB Tanggal 18 Desember 2013 — NASWIR Pgl INAS, Dkk
37 — 25
37 — 25
korbanYasrul Pgl lyeh melakukan perampasan gendang Dikir yang dibawa oleh saksiWisron sewaktu acara pesta pernikahan adik terdakwa Naswir Pgl Inas,dimana karena dengan terhentinya acara arakan tersebut membuat malukeluarga, dari hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendirialasan para terdakwa tersebut sebagai hal yang meringankan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnyapermasalahan adat haruslah diselesaikan secara adat, bukan malahmempertontonkan suatu kuasa yang semu
Putus : 02-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 635/Pdt.G/2014/PN.Sby. Tanggal 2 Februari 2015 — ANIES TRI HANDOKO melawan IFA FITRIA
89 — 180
89 — 180
Ditambah lagi dalamPutusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwapenggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertibberacara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri ; 14 Bahwa oleh karena sudah terbukti dasar hukum gugatan Penggugat dalam perkara iniTidak Jelas (obscuur libel) maka gugatan ini wajib dinyatakan Tidak Dapat Diterima(neit ontvankelijke verklaard) ; 23DALAM KONVENSI ; 2on nnnDALIL GUGATAN PENGGUGAT SARAT DENGAN IMAJINASIT SEMU DAN
Register : 06-01-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg Tanggal 1 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 15
20 — 15
yang berbunyi :> dwlao) prio We Ul> alooArtinya:Mencegah kerusakan harus~ didahulukan daripada = mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah Iddah dan mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelahperceraian namun harus dibayar terlebin dahulu) sebelum Tergugatmengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bukanlahpepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidakmemandang putusan pengadilan sebagai putusan semu
Register : 11-10-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN KANDANGAN Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Kgn Tanggal 26 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SAEFULLAHNUR, SH
Terdakwa:
MAHYUNI Bin H. USMAN Alm
111 — 13
SAEFULLAHNUR, SH
Terdakwa:
MAHYUNI Bin H. USMAN Alm
111 — 13
Hal ini penting dilakukan polisi karena untuk menentukankedudukan terdakwa dan bentuk rumusan dakwaan serta untukmenghindari penegakan hukum yang menciptakan kebenaran semu ataurekayasa yang menyimpang dari tujuan hukum acara pidana yaitumendapatkan kebenaran materiil.Untuk menentukan terdakwa telah melawan hukum, tidak hanyamemperhatikan actus reus terdakwa saja tetapi juga harusmempertimbangkan mens rea terdakwa, sehingga akan diperolehpenegakan hukum yang tepat dan benar serta berkeadilan.
Register : 20-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.YK Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 12
51 — 12
No. 319/Pdt.G/2019/PA.Ykhormat kepada Tergugat, padahal hal tersebut merupakan sendi terwujudnyarumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ;Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun Tergugat awalnya menyatakanmasih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat,namun karena keinginan tersebut hanya dari satu pihak saja, maka apabilarumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, maka Tergugathanya akan mendapatkan kebahagiaan yang semu saja;Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah
Register : 18-08-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 2239/Pdt.G/2021/PA.Ckr Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 19
22 — 19
Hakimmenghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelumpengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa nafkah iddah dan mutahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah iddah, mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelahperceraian namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugatmengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bisa menjadikenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilan sebagaiputusan semu
Register : 01-08-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 80-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 — Ence Iskandar, Koptu
65 — 27
65 — 27
, padahal seringkali rekayasa suatuperkara telah diramu dan diolah dari tingkat penyelidikan,penyidikan dan pra penuntutan, untuk kemudian prajurit yangberdiri sebagai Tersangka atau Terdakwa hanya mengikutibegitu saja arah pola pikir yang sudah dibentuk pada rekayasasuatu perkara karena ketidaktahuan akan aturan hukum yangsebenarbenarnya, ini merupakan suatu dilema hukum yangbukan hanya satu atau dua kali kita saksikan, makapertanyaanya saat ini Apakah ini keadilan yang kita dambakankeadilan semu
Register : 08-04-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1517/Pdt.G/2019/PA.Sda Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 9
23 — 9
Bahwa mengenai bisnis Tergugat yang didalilkan oieh Tergugat dalam Jawaban atau Bantahannya yangmampu meraup keuntungan mencapai puluhan hingga ratusan jutarupiah tersebut adalah sesungguhnya bisnis yang pada hakikatnyabersifat semu yang mana pada akhirnya berujung pada kegagalan,sebab bisnis Tergugat tersebut bukanlah suatu bisnis yang didasarkan pada halhal yang bersifat baik dan benar, dan jikaseandainya benar apa yang di dalilkan oleh Tergugat yaitu bahwaTergugat dengan melalui bisnisnya tersebut
Upload : 16-10-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 217/PDT/2014/PT-MDN MAHRIN SINAGA X TUGIMIN
16 — 15
16 — 15
Selanjutnya disebut TURUTTERBANDING semu;a TURUT TERGUGAT.
Putus : 15-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017 Tanggal 15 Maret 2017 — 1. PT GRAHA KARYA SEMESTA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU),
254 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
254 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterlibatan Asparindo yaitumemberikan design site plan kepada anggotaanggotanya khususnyaTerlapor Il, dan Terlapor Ill sedangkan Terlapor IV dijadikan pendampingpada perkara a quo sehingga menciptakan persaingan semu;Adalah kesimpulan yang sumir dan menyesatkan dan tidak dilakukantanpa pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd),kesimpulan Majelis Komisi tersebut diambil dari laporan investigatoryang pembuktian berupa asumsiasumsi yang tidak dapat membuktikanbahwa memang Asparindo secara sengaja
Putus : 21-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN PALU Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Pal Tanggal 21 September 2016 — Hj ASRIDA vs DIREKTUR UTAMA BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) di Jakarta Cq PIMPINAN CABANG BANK TABUNGAN PENSIUNAN NEGARA (BTPN) PALU. dkk
63 — 14
63 — 14
merupakan upaya rekayasa dan rekapaksa suatukebenaran materiil formil dari suatu Sumber hukum yaitu Yurisprudensi.Dan TERGUGAT berkeyakinan kuat bahwa Majelis Hakim yang Muliaakan menolak atau setidaknya tidak mempertimbangkan dalilPENGGUGAT tersebut;Bahwa TERGUGAT menolak dalil selain dan selebihnya gugatanPENGGUGAT, karena hanya didasarkan pada angananganPENGGUGAT untuk memiliki kembali jaminan atau setidaktidaknyaHalaman 18 dari 39 Putusan Nomor 20/Pat.G/2016/PN Palmengharapkan keuntungan yang semu
Register : 22-04-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.Bjn Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 3
20 — 3
ini sejalan dengankaidah usul fiqih yang berbunyi:dye Woo luar 28.6 cls alu Vorol aArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada = mencarikemasalahatan.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah anak merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraiannamun harus dibayar terlebin dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrartalak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bisa menjadi kenyataan danpihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilan sebagai putusan semu
Register : 02-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Mnd Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
JIMMY MONINGKA
Tergugat:
PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE
107 — 18
JIMMY MONINGKA
Tergugat:
PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE
107 — 18
Sehingga keliruapa yang disampaikan Penggugat dalam dalil gugatan angka 13 yangmenyatakan uang muka telah dibayarkan kepada Tergugat, hal tersebutsematamata itikad buruk Penggugat untuk merugikan Tergugat.Bahwa terhadap biaya penarikan dan biaya surat kuasa yang didalilkanPenggugat sebesar Rp. 20.000.000, tersebut nyatanyata tidak pernahdibayarkan Penggugat kepada Tergugat sehingga tidak masuk akal untukmemperhitungkan hal tersebut pada kerugian semu yang didalilkanPenggugat pada kerugian materiil.Bahwa
Putus : 18-03-2014 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN MALANG Nomor 26 / Pdt.G / 2013 / PN Mlg Tanggal 18 Maret 2014 —
51 — 8
51 — 8
Pol : LP/55/11/2012/Polres Malang tanggal 18 Pebruari 2012 yang telahmenempatkan Penggugat selaku Tersangka sedangkan ParaTergugat lainnya belum pernah melaporkan yang tentunya hanyadikategorikan sebagai korban semu. Dengan demikian seharusnyaFuad Razak dalam gugatan perkara aquo ditempatkan sebagaiTergugat bukanlah pada posisi Turut Tergugat yang nantinya hanyadihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara aquo..
Register : 05-12-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 467/Pdt.Bth/2016/PN Bdg Tanggal 10 Agustus 2017 — Penggugat:
WIHARJA SETIAWAN
Tergugat:
1.PT. Bank Nusantara Parahyangan (BNP)
2.PT MIMIKIDS GARMINDO
166 — 48
WIHARJA SETIAWAN
Tergugat:
1.PT. Bank Nusantara Parahyangan (BNP)
2.PT MIMIKIDS GARMINDO
166 — 48
;Putusan MARI No. 954 K/SIP/1973, tanggal 19 Februari 1976 :"Dengan mengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26 November1964 atau eksekusi yang telah berlangsung pada tanggal 21 Mei 1960;JudexFacti telah menempuh acara yang salah, sebab eksekusi telahberlangsung, atau sebenarnya eksekusi semu, karena barang sengketa darisemula telah dikuasai oleh pihak yang berwenang; seharusnya pembantah(pelawan eksekusi) mengajukan gugatan biasa (baru);Putusan MARI No. 1281 K/SIP/1979, tertanggal 23 April
;Putusan MARI No. 954 K/SIP/1973, tanggal 19 Februari 1976 :"Dengan mengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26 November1964 atau eksekusi yang telah berlangsung pada tanggal 21 Mei 1960;JudexFacti telah menempuh acara yang salah, sebab eksekusi telahberlangsung, atau sebenarnya eksekusi semu, karena barang sengketa dariHalaman 47 dari 82 halaman Putusan Perdata Nomor 467/Pdt.Plw/2016/PN.Bdgsemula telah dikuasai oleh pihak yang berwenang; seharusnya pembantah(pelawan eksekusi) mengajukan gugatan
Register : 16-09-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN MARABAHAN Nomor 16/Pdt.Plw/2019/PN Mrh Tanggal 10 Maret 2020 — PT. Bank Bukopin Tbk
Lawan
Pemerintah RI. Cq Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan TInggi Kalimantan Selatan Cq. Kejaksaan Negeri Marabahan Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana No. 46/Pid. Sus/2019/PN Mrh
423 — 194
423 — 194
norma hukum sebagaimana terdapat padaPertimbangan Hukumdi halaman 77 sebagai berikut:Kedudukan kreditor yang didasarkan pada jaminan kebendaan, termasukdalam hal ini hak tanggungan, sejak awal telah mengurangi hak debituratas harta/aset yang dijadikan jaminan, yang menyebabkan aset tidakdapat lagi dipandang sebagai hak milik penuh debitur, karena aset telahdibebani hipotek, fidusia, hak tanggungan, dan gadai yang mengurangikeleluasaan debitur untuk bertindak terhadap objek jaminan sebagaipemilik semu
Putus : 22-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 PK/Pdt/2016 Tanggal 22 Juni 2016 — PT BARATA INDONESIA VS PT TRUBA JAYA ENGINEERING dahulu PT TRUBA JURONG
ENGINEERING, DKK
289 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
289 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali sehingga khilaf serta keliru dalam menerapkanhukum:Keberatan Pertama:(Atas Tuntutan Termohon Peninjauan Kembali yang meminta pembayaranpekerjaan dari Perjanjian Nomor 047/PPSBY/VI/99, tanggal 5 Juli 1999dan atas dari pekerjaan tambahan atas dasar Minutes of Meeting, tanggal26 Juni 2000):Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak setegastegasnya, tidakdapat menerima dan tidak sependapat atas dalildalil yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali Karena dalildalil a quo merupakan dalilretorika semu
Putus : 27-07-2017 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1536 K/Pdt/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — PONI MADJUKIE VS SOFINI PERIATNA ahli waris dari Almarhum KUSUMAH PERIATNA dan YAYASAN KESUMA ABDI NUSA, dkk.
254 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
254 — 223 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaiberikut :Walaupun perjanjian dalam suatu akta notaris, dimana seseorangmemberi kuasa kepada orang lain, untuk menjual rumah sengketakepada pihak ketiga maupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah,namun mengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut yangsebelumnya bermula dari surat pengakuan hutang, dengan menjaminkanrumah sengketa yang karena tidak dapat dilunasi pada waktunya,dirubah menjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut, maka perjanjiandemikian sebenarnya merupakan perjanjian semu