Ditemukan 2232 data
145 — 69
Truck8 Sui Rano DG8198S L300 PU FB Rp. 19.530.000 Kendaraan Tahun 20149 Ruslan Tutupoho DG8199S Peep ump Rp. 39.847.500 Kendaraan Tahun 2014Jumlah Total BBNKB Rp. 232.035.000, Bahwa pada tahun 2014, dealer PT.
PT. Jakarta International Container Terminal
Tergugat:
1.Liston Palito Tampubolon
2.Faizal Eriandi
3.H. Akhid
4.Umar Yusuf
5.PT. Empco Trans Logistic
6.Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal
156 — 102
Foto copy Berita Media Digital tertanggal 30 Juli 2017 Demo NaikMobil Mewah, Kesejahteraan Pekena JICT di Atas UMP, (diberi tanda P40);Hal 123 dari 152 Putusan Nomor 403/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr41. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 30 Juli 2017 Tak BisaDitawar, Serikat Pekerja JICT Akan Lakukan Mogok Kena, (diberi tanda P41);42. Foto copy Berita Media Digital tertanggal 31 Juli 2017 KronologiPekerja JICT Mogok, Tuntut Tambahan Bonus, (diberi tanda P42);43.
109 — 61
IrsyadHanafi melalui Malkiel Sijabat sehingga menyebabkan kerugian negara dalamperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan juga diketahuiterdakwa dengan kesadarannya melakukan addendum kontrak dengan PPK yangkontraknya adalah jenis /ump sum; sehingga melanggar Perpres RI Nomor 70Tahun 2012 jo Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan JasaPasal 51 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (1a);Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai orangyang
291 — 495 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, Para Penggugat berhak untuk menuntut hakhaksebagai Tenaga Kerja/ Buruh dengan status hubungan kerja PKWTTsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Berikut disampaikan mengenai hakhak seorang Tenaga Kerja/Buruhdengan status PKWTT, yaitu:1) Berhak atas upah setelah selesai melaksanakan pekerjaan sesuaidengan perjanjian (tidak di bawah Upah Minimum Provinsi/UMP),upah lembur, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);2) Berhak atas fasilitas lain, dana bantuan dan
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
SOLEH Bin MARTAJI Alm
75 — 0
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak ke Kantor Pos tanggal 13 Mei 2016 dari SOLEH senilai Rp.1.917.095,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh lima rupiah) untuk kegiatan ADD Desa Sarinadi Tahun 2014 beserta lampiran (Surat Setoran Pajak (SSP)
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:410.1/260/BAPEMAS-UMP/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sari Nadi
73 — 133
Irsyad Hanafi melalui Malkiel Sijabat dan Duma Simarmata sehinggamenyebabkan kerugian negara dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan juga diketahuiTerdakwa dengan kesadarannya melakukan addendum kontrak dengan PPK yangkontraknya adalah jenis /ump sum; sehingga melanggar Perpres RI Nomor 70Tahun 2012 jo Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang danJasa Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (1a);Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
SOLEH Bin MARTAJI Alm
113 — 30
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak ke Kantor Pos tanggal 13 Mei 2016 dari SOLEH senilai Rp.1.917.095,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh lima rupiah) untuk kegiatan ADD Desa Sarinadi Tahun 2014 beserta lampiran (Surat Setoran Pajak (SSP)
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:410.1/260/BAPEMAS-UMP/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sari Nadi
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
1.MULYADI Bin HERMAN Alm
2.SUDARNOTO Bin SARBAI Alm
3.TEGUH SUGIARTO Bin MULYONO
107 — 26
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak ke Kantor Pos tanggal 13 Mei 2016 dari SOLEH senilai Rp.1.917.095,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh lima rupiah) untuk kegiatan ADD Desa Sarinadi Tahun 2014 beserta lampiran (Surat Setoran Pajak (SSP)
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:410.1/260/BAPEMAS-UMP/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sari Nadi
169 — 61
Elemen gaji karyawanElemen gaji karyawan terdiri dari: UMP, lembur 1, lembur 2,bonus (insentive), extra bonus.
152 — 17
., selaku Anggota;Bahwa pada pekerjaan pemeliharaan/peningkatan 7 (tujuh) ruas jalan khususnyapada pekerjaan pemeliharaan/peningkatan jalan beringin menggunakan sistemmetode pelelangan umum pasca kualifikasi satu sampul sistem gugur (full eproc)dimana penawaran yang didalamnya terdapat kelengkapan administrasi dan teknisdimasukkan bersama satu file;Bahwa pelelangan dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2015 dengan jenis kontrakdalam pelaksanaan pekerjaan jalan beringin adalah kontrak gabungan /ump sum
352 — 401
pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa yang menjadi objek sengketa di dalam perkara ini adalahberbentuk regeling yaitu bersifat umum dan tidak masuk ke ranahTata Usaha Negara, sehingga harus Judical Review ke Mahkamah Agung ;Halaman 219Putusan No.14/G/2016/PTUNTPI Bahwa Apindo tidak termasuk orang atau badan hukum perdata,dan juga Apindo ikut dalam membahas proses penerbitan UMS; Bahwa Penetapan Penundaan adalah menjadi kewenanganMajelis Hakim ; Bahwa prosedur pemerintah dalam menerbitkan UMP
199 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dimungkinkan karena Hukum Padjak itumerupakan bagian dari hukum jang otonom;Selandjutnja Hukum Padjak mendjadikan peristiwa (ump.Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing),kedjadian (ump. Djual beli, sewamenjewa) dalam HukumPerdata sebagai sasaran padjak. Hal?
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
SAMIN Bin PAWIRO SUKARTO Alm
115 — 23
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak ke Kantor Pos tanggal 13 Mei 2016 dari SOLEH senilai Rp.1.917.095,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh lima rupiah) untuk kegiatan ADD Desa Sarinadi Tahun 2014 beserta lampiran (Surat Setoran Pajak (SSP)
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:410.1/260/BAPEMAS-UMP/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sari Nadi
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
1.MULYADI Bin HERMAN Alm
2.SUDARNOTO Bin SARBAI Alm
3.TEGUH SUGIARTO Bin MULYONO
70 — 0
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak ke Kantor Pos tanggal 13 Mei 2016 dari SOLEH senilai Rp.1.917.095,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh lima rupiah) untuk kegiatan ADD Desa Sarinadi Tahun 2014 beserta lampiran (Surat Setoran Pajak (SSP)
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:410.1/260/BAPEMAS-UMP/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sari Nadi
PARULIAN KERTAGAMA, S.H.
Terdakwa:
SAMIN Bin PAWIRO SUKARTO Alm
63 — 0
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak ke Kantor Pos tanggal 13 Mei 2016 dari SOLEH senilai Rp.1.917.095,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan puluh lima rupiah) untuk kegiatan ADD Desa Sarinadi Tahun 2014 beserta lampiran (Surat Setoran Pajak (SSP)
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:410.1/260/BAPEMAS-UMP/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sari Nadi
194 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dimungkinkan karenaHukum Padjak itu merupakan bagian dari hukum jang otonom.Selandjutnja Hukum Padjak mendjadikan peristiwa (ump.Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing),kedjadian (ump. Djual beli, sewamenjewa) dalam Hukum Perdatasebagai sasaran padjak. Hal?
212 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dimungkinkan karenaHukum Padjak itu merupakan bagian dari hukum jang otonom.Selandjutnjia Hukum Padjak mendjadikan peristiwa (ump.Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing),kedjadian (ump. Djual beli, sewamenjewa) dalam Hukum Perdatasebagai sasaran padjak.
271 — 726
Dengan demikian, Para Penggugat berhak untuk menuntut hakhaksebagai Tenaga Kerja/ Buruh dengan status hubungan kerja PKWTTsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Berikut disampaikan mengenai hakhak seorang Tenaga Kerja/ Buruhdengan status PKWTT, yaitu :1) Berhak atas upah setelah selesai melaksanakan pekerjaan sesuaidengan perjanjian (tidak di bawah Upah Minimum Provinsi/UMP),upah lembur, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek);2) Berhak atas fasilitas lain, dana bantuan
81 — 25
37.556,66 23,64 887.839,44 0,00%clang PempenTpe:s ps 4597860 44,38 616.732,87 0,00%tebal 15 mmBeton mutufc'=16,9Mpa (K200)9 ump (1222)em, S14.281.88 1,56 802.279,73 0,00%w/c=0,6110 Bekisting ne 98.048,75 10,00 980.487,50 0,00%Pembesian dengan11 besi polos atau besi kg 8.140,00 316,14 2.573.379 ,60 0,00%ulirPintu Ulir b = 1,00 h 10.500.000,B 645 m13 bh nd 1,00 10.500.000,00 0,00%Pek.
28( Gatien Tanah Biasa. 44.060:50 32.73 460.265,63 0,00%Sedalam 1 meter2 Urugan Tanah of 7.811,25 32,73 255,662,211 0,00%kembaliUrugan Tanah3 (Mendatanekan) 51.625,00 1,37 70.726,25 0,00%4 Pemadatan Tanah m 16.875,00 34,10 575.437,50 0,00%jj Pasaniganbatulel os sigo000 57,03 18.073.947,60 0,00%camp. 1:46 Siaran 1: 2 ne 22.893,50 86,34 1.976.624,79 0,00%7 Resteran 3+ e 37.556,66 23,64 887.839,44 0,00%clang Berapen I pe:Sps > 15 248.60 44,38 616.732,87 0,00%tebal 15 mmBeton mutufc'=16,9Mpa (K200)9 ump
79 — 42
IrsyadHanafi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan juga diketahuiterdakwa dengan kesadarannya melakukan addendum kontrak dengan PPK yangkontraknya adalah jenis /ump sum; sehingga melanggar Perpres RI Nomor 70Tahun 2012 jo Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang danJasa Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (1a);Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai orangyang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana, sehingga Majelisberpendapat