diperkenalkan padapetugas yaitu:Nama H.Sukard, Umur 64 tahun, Agama Islam, AlamatSambilegi Maguwoharjo.Nama Amwal Kasir, Umur 41 tahun, Agama Islam, alamatPontianak.Bahwa setelah akad nikah dilakukan, maka masing masingpihak yang berkepentinganyakni pihak ,IIl , dan Ill serta dua orang saksimenandatangani akta berkas nikah pada kolom ,/il ;Il ,IV, V dan kolom YI ditandatangani oleh petugas.Bahwa setelah pihak pihak yang berkepentingan telahmenandatangani berkas nikah, maka petugas mengumumkanpada hadirin

;Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.

mengadopsi sendisendi penegakanhukum di sektor perpajakan di Belanda;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.

Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.

Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruanatas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.

Putusan Nomor 1003/B/PK/PJK/2016pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkanatas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan

Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.

mengadopsi sendisendipenegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasitersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukumacara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3)dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

;Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.

mengadopsi sendisendi penegakanhukum di sektor perpajakan di Belanda;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu. musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

,Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.

mengadopsi sendisendipenegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

Putusan Nomor 1008/B/PK/PJK/2016diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atassurat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang.Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kataharus pada kalimat Musyawarah Hakim harus didasarkanatas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAPsebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4) Musyawarah tersebut pada ayat

Mengorganisasikan dan mempertontonkan sesuatu even berkaitandengan hal itu dimana para hadirin dapat menonton dan / ataumendengar kepada transmisi tersebut (entah ya atau tidak suatutontonan seperti itu terbuka bagi masyarakat luas atau sebaliknya ) danHalaman 53 dari 59 Putusan Nomor 3/PDT.SUSHKI /2018/PN. Smg3.

membayardenda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masingmasing: ....Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin

mengadopsi sendisendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasitersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukumacara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3)dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

Kegiatan Ceramah Agama Islam (Pengajian) benarbenar telah dilaksanakanoleh Terdakwa selaku Ketua BKMT, dan kepada para hadirin benar telahdiberikan makan dan minum serta sarapan lontong dan snack lainnya;Menimbang, bahwa atas perbuatanperbuatan atau tindakantindakan yangtelah dilakukan oleh Terdakwa Hj. Yunninta Asmara Binti Zahifni Ishak tersebutadalah merupakan Perbuatan Yang dilakukan Secara Melawan Hukum,sebagaimana yang di Dakwakan oleh Penuntut Umum?

Kegiatan Ceramah Agama Islam (Pengajian) benarbenar telah dilaksanakanoleh Terdakwa selaku Ketua BKMT, dan kepada para hadirin/masyarakat yanghadir benarbenar telah diberikan makan dan minum serta sarapan lontong dansnack lainnya;Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Hj.

Itulah yangdimaksud dengan dipudun saut. 3 Setelah semua itu diputuskandan disahkan oleh pihak paranak dan parboru, maka tahapselanjutnya adalah menyerahkan bohi ni sinamot (uang mukamaskawin) kepada parboru sesuai dengan yang dibicarakan.Setelah bohi ni sinamot sampai kepada parboru, barulahdiadakan makan bersama dan padalan jambar (pembagianJambar). 4 Dalam marpudun saut tidak ada pembicaraan tawarmenawar sinamot, karena langsung diberitahukan kepada hadirin,kemudian parsinabung parborumengambil

,Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:*3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.Halaman 101 dari 140 halaman.

Putusan Nomor 529/B/PK/PJK/2016Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.

Putusan Nomor 529/B/PK/PJK/2016tersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukumacara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3)dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atassurat

diberikan kepadaPerum Bulog Jauh sebelum adanya Laporan PolisiNomor: LP/A/801/X/2012 Dit Reskrim Sus tertanggal12 Oktober 2012 (+ satu tahun sebelumnya) danLaporan Hasil Audit BPKP # Nomor:SR9319/pw10/5/2012 tertanggal 17 Desember 2012 (+ 15bulan sebelumnya);e Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas jelassudah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusundengan cara yang tidak cermat dan tidak terperinci;Yang Mulia Majelis Hakim,jJaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,Saudara Terdakwa serta Hadirin

faktafakta hukum dan uraian dari pasalpasal yang terdapat di dalam 18 PerjanjianJual Beli Gabah danKewajiban Giling Gabahjelas sudah bahwa Perkara yangdituduhkan terhadap Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalahtermasuk Ranah PERDATA bukan PIDANA, maka berdasarkanHukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim memutuskanuntuk menerima Eksepsi dari Terdakwa dan menyatakanDakwaan tidak dapat diterima;DAKWAAN BATAL DEMI HUKUMYang Mulia Majelis Hakim,Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,Saudara Terdakwa serta Hadirin

Bahwa 18 perjanjian Jual Beli Gabah dan Kewajiban GilingGabah yang dibuat Oleh TERDAKWA dengan Perum Bulogadalah berawal pada tanggal 04 Maret 2011, sehinggasudah sangat jelas dan demi hukum Surat Dakwaanyang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum telah Cacatdan Batal Demi Hukum;Yang Mulia Majelis Hakim,jJaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,Saudara Terdakwa serta Hadirin yang Kami Hormati,Atas uraian eksepsi/keberatan yang telah kami sampaikan makadengan ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Ir.

Nanggala 93 Abdul Hadirin Jl. Nanggala 144 Ratih Rochajah Ji. Cakra 115 Soetijab Jl. Nanggala 76 Gofar Soeharno Jl. Cakra 157 Imam Mansyur Jl. Nanggala 6 a3 101112131415161718.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36. Usup SastradinataSoebektoA Royani.JartolowarsoKosasiMT WirantoSoehardiSoetomoWarjono, BSCDaud BMZ AswawiD. OewenToyiman BSSoeprihZ.A JusupMasmuinMoediarsoSarjo BSJoekro IrsatB SoekiminR MuhajiUmar A.BNy. MurtijaNardjiGunawanSri SujantoDjumeriMoch AnasKaeran Jl.

satuuntuk selanjutnya disahkan oleh tuatua adat. ltulah yangdimaksud dengan dipudun saut. 38 Setelah semua itu diputuskandan disahkan oleh pihak paranakdanparboru, maka tahapselanjutnya adalah menyerahkan bohi ni sinamot(uang mukamaskawin) kepada parboru sesuai dengan yang dibicarakan.Setelah bohi ni sinamot sampai kepadaparboru, barulahdiadakan makan bersama danpadalan jambar (pembagianJambar). 4Dalam marpudun saut tidak ada pembicaraan tawarmenawar sinamot, karena langsung diberitahukan kepada hadirin

mengadopsi sendisendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasitersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukumacara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin

Putusan Nomor 253 K/TUN/2014Kasasi Intervensi, adalah hak yang valid dan legimit dan sesuai denganlegal norm yang hidup dan hak asasi manusia yang dilindungi UUD 45.Kekeliruan lainnya dari judex factie adalah bahwa seharusnya Hadirin CSdipertimbangkan/ DIMASUKKAN juga kedudukannya sebagai TergugatIntervensi para pemilik asal sertipikat yaitu HADRIAN Cs, bukandigelapkan pada tahap dismissal, karena mereka itulah yang menerimaterbitnya sertipikat Prona dari BPN berdasarkan kekuatan hukum bahwaatas

Belunkut dan seharusnya gugatan tidak dapatdigabungkan karena tidak ada hubungan yang erat , seperti dientukandalam:Putusan Mahkamah Agung RI No. 2177 K/Pdt/1983.Putusan Mahkamah Agung RI No. 1742 K/Pdt/1983.Putusan Mahkamah Agung RI No. 415 K/Pdt/1975.Putusan Mahkamah Agung RI No. 1732 K/Pdt/1983.Putusan Mahkamah Agung RI No. 201 K/Pdt/1974.Putusan Mahkamah Agung RI No. 415 K/Pdt/1975.Dengan tidak dipertimbangkannya para pemilik asal sertipikat dalamgugatan ( Hadirin Cs), maka judex factie telah

Siti Jamah Alias Enok Binti Hadirin ;Bahwa saksisaksi tersebut diatas telah hadir dipersidangan , dansemua saksisaksi yang dihadirkan memberikan keteranganmengenai suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri , dansaksi alami sendiri dengan menyebutkan alasan daripengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 Kuhap) ;Pemeriksaan saksi saksi sudah dilakukan sesuai tata carapemeriksaan saksi dalam ketentuan pasal 160 KUHAP ;Jaksa Penuntut Umum mengajukan Pertanyaan kepada saksisaksi yang sifatnya tidak mengajukan

Saksi SIT JAMAH Alias ENOK Binti HADIRIN .