Ditemukan 3984 data
13 — 7
Halaman 7 dari 16 hal. putusan 5263/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.il.Iv.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undangundang Nomor 7Tahun 1089 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 130 HIR., Majelis telah berusahamendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon , agarPemohon dengan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapiusaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar halhalyang dikemukakan dalam
18 — 8
Halaman 7 dari 16 hal. putusan 5363/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.il.Iv.a) ge YM ngs ee de nol dll RS oS I Ls 2alArtinya: barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiripersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, makadia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.( Ahkamul Quran II:405);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undangundang Nomor 7Tahun 1089 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 130 HIR., Majelis telah berusahamendamaikan
Yesi Imelda, SH
Terdakwa:
Agus Eriyanto als Apek bin Yuliyanto
39 — 20
karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor seri : 1946 3401 0032 5195;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Nomor seri : 6013 0120 8491 4099;
- 1 (satu) buah kartu Matahari OVO Nomor seri : 5047 1089
I Ketut Rundung
Tergugat:
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Karangasem
Intervensi:
I Wayan Mangku Ramia.,dkk
441 — 378
Telaahan Staf Nomor : 973/1089/BPKAD perihalpembatalan SPPT PBBP2 tanggal 1 Juli 2019.(fotokopi sesuai dengan aslinya); 4. Bukti T.4. Peta blok pada data base PBBP2. BPKADKabupaten Karangasem. (fotokopi sesuai denganprint out); 5. Bukti T.5. Surat Nomor : 973/1235/BPKAD tertanggal 31Agustus 2020 perihal Penjelasan atas PembatalanSPPT PBBP2 atas nama Ketut Rundung. (fotokopisesuai dengan aslinya); 6. Bukti T.6.
(fotokopi sesuai dengan aslinya); Telaahan Staf dari Kantor BPKAD, Tanggal 1 Juli2019, Nomor : 973/1089/BPKAD, HalPembatalan SPPT PBBP2. (fotokopi sesuaiHalaman 105 dari halaman 141 Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN. DPS28. Bukti T.Il.Int 28.29. Bukti T.Il.Int 29.30. Bukti T.II.Int.30.31.Bukti T.Il.Int 31. dengan aslinya);Lembaga Ombudsman R.
Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (Vide BuktiP34,T1,T Il Int15), pada pokoknya merupakan pembatalan suratpemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaanperkotaan Kabupaten Karangasem tertanggal 3 Juli 2019 atas nama KetutRundung (Penggugat), berdasarkan berita acara penelitian lapangan Nomor050/839/BPKAD dan telaah staf Nomor 973/1089/BPKAD yang telahmemenuhi persyaratan pembatalan sesuai Keputusan Bupati KarangasemNomor 565/HK/2017 tentang Penetapan Mekanisme Pembatalan
DPSMenimbang, bahwa setelah mencermati bagian Menimbang ObjekSengketa a quo (Vide Bukti P34,T1,T Il Int15) diketahui banwa padapokoknya objek sengketa a quo dilakukan berdasarkan berita acarapenelitian lapangan Nomor 050/839/BPKAD dan telaahan staf nomor973/1089/BPKAD perihal pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak TerutangPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah memenuhipersyaratan untuk dilakukan pembatalan sesuai Keputusan BupatiKarangasem Nomor 565/HK/2017 tentang Penetapan MekanismePembatalan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga ditetapkan objek sengketa aquo; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat dalam Jawabannyadan berdasarkan bagian Menimbang objek sengketa a quo (Vide Bukti P34,T1,T Il Int15), diketanui bahwa objek sengketa diterbitkan bukan ataspermohonan wajid pajak malainkan berdasarkan berita acara penelitianlapangan Nomor 050/839/BPKAD dan telaahan staf nomor 973/1089/BPKADperinal pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak
13 — 13
Halaman 7 dari 16 hal. putusan 6056/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.il.Iv.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undangundang Nomor 7Tahun 1089 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 130 HIR., Majelis telah berusahamendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon , agarPemohon dengan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapiusaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar halhalyang dikemukakan dalam
21 — 18
Halaman 7 dari 16 hal. putusan 4804/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.il.Iv.a) ge YM ngs ee de nol dll RS oS I Ls 2alArtinya: barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiripersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, makadia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.( Ahkamul Quran II:405);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undangundang Nomor 7Tahun 1089 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 130 HIR., Majelis telah berusahamendamaikan
59 — 12
NO: 1089/Sendowo persil. 7a. P.IV Seb.Surat ukur/ gambar situasi tanggal : 09.03.1992, NO: 3033.Pengumuman tanggal: 22.2.1992, NO: 277/PPT/92. Hak milik NO: 2531Seluas: 320 m2. Atas nama Muh Jamil ;2. Bahwa tanah pekarangan yang tersebut di atas adalah Warisan dari orangtua Penggugat Nyonya Djenap Selanjutnya pemisahan dan pembagianAkta pemisahan dan pembagian tanggal. 13.8.1992, tanggal 20, Juli 1992.No : 213/WR/MLT/1992 dibuat di hadapan Bpk.Mulyanto Sebagai Camat/PPAT Mlati..
8 — 6
., dapat diperiksadengan tanpa kehadiran Termohon / verstek;Menimbang, bahwa Majelis telah mempedomani dalil syari yang berbunyisebagai berikut:a) p= Y due ges ee de nel ll pS te Sle GS) Ceo oeArtinya: barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiripersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, makadia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.( Ahkamul Quran II:405);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undangundang Nomor 7Tahun 1089 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 Undangundang
61 — 13
ahlihukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alihsebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:audbL abs 5b ae Py Syl gl jis jj) LSHalaman 14 dari 17 halamanPutusan Nomor 165/Pdt.G/2017/MSTknTanggal 06 Juni 2017Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atautidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya bolehdiputuskan dengan didasarkan pada buktibukti (persaksian);Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1089
12 — 1
Pasal 131 ayat (3) KHI, maka majelishakim akan mengadakan sidang dan memanggil Pemohon untuk melaksanakanIkrar Talak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktuyang akan ditentukan kemudian;Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1089 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Umdamg Undang Nomor 50 Tahun,maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hinggaputusan ini dibacakan berjumlah
19 — 0
ataupejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk selambatlambatnya 30 hari mengirimkansatu helai Salinan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon danTermohon, untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yangdisediakan untuk itu dan oleh karenanya Panitera Pengadilan Sleman haruslahuntuk diperintahkan hal tersebut dalam amar putusan ini;Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1089
17 — 14
Halaman 7 dari 16 hal. putusan 5673/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.il.Iv.Menimbang, bahwa Majelis telah mempedomani dalil syari yang berbunyisebagai berikut:al a> Y Abe ges Cat be nel ll SS Ce SE I ea ceArtinya: barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiripersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, makadia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.( Ankamul Quran II:405);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undangundang Nomor 7Tahun 1089 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 Undangundang
21 — 7
Halaman 7 dari 16 hal. putusan 5463/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.il.Iv.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undangundang Nomor 7Tahun 1089 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 130 HIR., Majelis telah berusahamendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon , agarPemohon dengan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapiusaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar halhalyang dikemukakan dalam
18 — 19
., dapat diperiksadengan tanpa kehadiran Termohon / verstek;Menimbang, bahwa Majelis telah mempedomani dalil syari yang berbunyisebagai berikut:al ge Y MUS nga Ce de nol lll ES Se CS) Po GeArtinya: barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiripersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, makadia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.( Ahkamul Quran II:405);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undangundang Nomor 7Tahun 1089 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 Undangundang
20 — 11
., dapat diperiksadengan tanpa kehadiran Termohon / verstek;Menimbang, bahwa Majelis telah mempedomani dalil syari yang berbunyisebagai berikut:al ge Y MUS nga Ce de nol lll ES Se CS) Po GeArtinya: barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiripersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, makadia termasuk dzalim dan gugurlah haknya.( Ahkamul Quran II:405);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undangundang Nomor 7Tahun 1089 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 Undangundang
32 — 1
Fotokopi buku kutipan akta nikah Nomor 1089/94/XII/06 tertanggal16 Desember 1996, tertera atas nama Alfuar dan Susylawati (ayah dan ibudari Yosi Noor Hermawan), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, telahdibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya laludiberi kode bukti P10;11.
27 — 13
Fotokopi Surat Keterangan pernikahan atas namaSyafripudin (alm) dan Pemohon I, Nomor.1089/Kua.10.14.09/PW.01/X/2019, tertanggal 11 Oktober 2019 yangdikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, Kantor UrusanAgama Pameungpeuk, Kabupaten Bandung , kemudian dicocokkandengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telahdinazzegel oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.5) ;6.
104 — 13
Pemberian Hak Tanggungan) No: 736 / 2007 tanggal 17Desember 2007.Atas SHMSHM tersebut diatas juga telah diikat dan dibebani denganHak dan Tanggungan peringkat III dan telah diterbitkan SertifikatHak Tanggungan No : 2066 / 2012 tanggal 09 April 2012 berdasarkanAPHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) No: 056 / 2012 tanggal 16Maret 2012..839 / Sampang atas nama Ismail.SHM tersebut diatas juga telah diikat dan dibebani dengan Hak danTanggungan peringkat I dan telah diterbitkan Sertifikat Hak TanggunganNo :1089
sesuai dengan aslinya berupa sertipikat hak tanggunganNomor 348/ 2005 Tgl 11 Pebruari 2005 dan bermeterai cukup (Bukti TT123);Foto copy yang telah sesuai dengan aslinya berupa sertipikat hak tanggunganNo : 00727 / 2008 tgl 11 Pebruari 2008 dan bermeterai cukup (Bukti TT1 24);Foto copy yang telah sesuai dengan aslinya berupa sertipikat hak tanggunganNomor 2066 / 2012 Tg19 April 2012 dan bermeterai cukup (Bukti TT125)Foto copy yang telah sesuai dengan aslinya berupa sertipikat hak tanggunganNo : 1089
17 — 8
Balik Nama Sebidang Tanah dengan akta pelepasan danpembebasan atas tanah tanggal 29 Oktober 1982 No.Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2017/PA.SM. .....cccccccaccsseeseeeeeeeceececeeceaaeeeceeeeeeseeeeeeeseesaeuaesseeeeeseeseeseaaeaaeeees 5597/PPAT/1982 dan situasi tanah No. 1089/K/1982 tanggal 07 Juni1982 dari Kantor Agraria Tingkat Il Samarinda An. Mastiah ; yangterletak di JI. Kakatua GG. Mesjid Kelurahan Sungai Pinang Dalam,Samarinda dengan Luas 221 M?:13.
Insah, berdasarkan surat perjanjian mengenai ganti rugi sebidangtanah tanggal 21 September 1990 yang dibuat antara Insah denganMohammad Hatta Datu, S.H., fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuaidengan aslinya, bertanda P.28 ; Fotokopi Surat Sebidang Tanah dengan akta pelepasan danpembebasan atas tanah tanggal 29 Oktober 1982 No. 597/PPAT/1982 dansituasi tanah No. 1089/K/1982 tanggal 07 Juni 1982 dari Kantor AgrariaTingkat Il Samarinda An. Mastiah ; yang terletak di JI. Kakatua GG.
11 — 0
Pasal 131ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim akanmengadakan sidang dan memanggil Pemohon untuk melaksanakanIkrar Talak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap dalam waktu yang akan ditentukan kemudian; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor: 7 Tahun 1089, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor: 50 Tahun 2009; maka kepada Pemohondibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga