Ditemukan 3035131 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1983 1999 1981 1589 1689
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 28-01-2016 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1989/Pid.B/2015/PN.Plg
Tanggal 28 Januari 2016 — M. Jauhari Als Jarik Bin Ujang Alwi
38 — 9
  • 1989/Pid.B/2015/PN.Plg
    PUTUS ANNomor : 1989/Pid.B/2015/PN.PlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkaraperkara pidanadalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamTerdakwa :Nama : M. Jauhari Als Jarik Bin Ujang AlwiTempat Lahir : PalembangUmur / Tgl/lahir : 28 Tahun/ 19 Februari 1987Jenis Kelamin : Laki lakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Jl. Rampok Mekar Sari Lr. Mushola Rt.67 Rw.07Kel. 14 Ulu Kec. SU Il Kel.
    Jauhari Als Jarik Bin UjangAlwi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agarterdakwa tetap berada dalam tahanan ;Halaman dari 8 Putusan Nomor 1989/Pid.B/2015/PN.Plg3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu sento. Dirampasuntuk dimusnahkan.4.
    atau warung milik saya ;Bahwa melihat hal itu terdakwa marah lalu menuduh saya telahmengambil atau memetic bnuah jambu air tersebut, merasa tidakmelakukan hal tersebut saya marah ketika itu juga terdakwa langsungmemukul atau menampar kerah wajah saya sebanyak 2 (dua) kalidengan menggunakan tangan kanannya hingga mengenai bagian kepalakorban namun kejadian tersebut dapat dilerai oleh warga setempat ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 1989
    Unsur melakukan penganiayaan :Berdasarkan keterangan saksisaksi dipersidangan, keterangan terdakwadan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Awal mulanya pada waktu danHalaman 5 dari 8 Putusan Nomor 1989/Pid.B/2015/PN.Plgtempat sebagaimana telah disebutkan diatas bermula ketika terdakwa barupulang dari pasar dan melihat anakanak yaitu saksi Mario dan saksi Ilham yangsedang bermain didepan rumah terdakwa dan merasa ketakutan karena sudahmemetic jambu air milik terdakwa dimana buah jambu air tersebut
    Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 2.000, (dua ribu rupiah ) ;Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 1989/Pid.B/2015/PN.PlgDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016, olehkami Firman Panggabean, SH.MH selaku Ketua Majelis Eliwarti, SH.MH danKamaludin, SH, MH masing masing selaku Hakim Anggota, putusan manadiucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis
Pengadilan PA PALEMBANG Perdata Agama
Register : 19-10-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1989/Pdt.G/2016/PA.Plg
Tanggal 5 Januari 2017 — perdata
12 — 2
  • 1989/Pdt.G/2016/PA.Plg
    menyatakan tidak ada lagiyang akan disampaikan dan mohon putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warganegara Indonesia yang menikah secara agama Islam maka berdasarkan Pasal49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
    tentang PeradilanAgama yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusahamendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukunkembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang
    Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, dan diluar persidangan melalui prosedur mediasi dengan Mediator Dra.
    Pemohon sertaTermohon bersedia bercerai dari Pemohon;Menimbang, bahwa bukti surat (P 1, P 2) yang diajukanPemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sertamemenuhi syarat formal dan materiil berdasarkan Pasal 285 R.Bg., makamempunyai nilai pembuktian yang sempurna;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon,Termohon berdomisili di Kota Palembang, termasuk yurisdiksi PengadilanAgama Palembang, maka sesuai Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
    Halaman 8 dari 11 HalamanMenimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaPalembang Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon danTermohon, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohonmelangsungkan pernikahan untuk didaftarkan dalam daftar yang telahdisediakan untuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-12-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 985 PK/Pdt/2019
Tanggal 19 Desember 2019 — Ny. Dra. TITIEK RACHMAWATI, AK lawan SOEROSO MANGUN SUBROTO dan Drs. SOEDORO PROJOKOESOEMO, DKK
236 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriSurabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita revindikator (revindicatoir beslag) dansita jaminan (conservatoir beslag);Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumpada tanggal 10 dan 15 Desember 1993 dengan mengaku sebagaiDirektur Utama PT Mahapura Jaya padahal terhitung sejak tanggal21 Maret 1989
    besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 20 April 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat novum berupa Akta Pembatalan Nomor98 tanggal 29 April 1989
    Bukti PK1 berupa Akta Pembatalan Nomor 98tanggal 29 April 1989 tidak bersifat menentukan, karena bukti tersebuttidak jelas hubungannya dengan objek sengketa.
    Objek sengketa adalahtanah dan bangunan dalam objek penjualan sebagaimana Akta Nomor536 tanggal 21 Maret 1989, namun ternyata telah dialinkan olehTergugat kepada Tergugat Il dengan Akta Nomor 44, 45 dan 63.Sedangkan bukti PK1 adalah pembatalan Akta Nomor 12;Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali tentang kekhilafan Hakimdapat dibenarkan, Judex Juns menunjukkan adanya kekhilafan Hakimdalam putusannya;Bahwa Jjual belli objek sengketa yang didasarkan Akta Nomor 44 tanggal10 Desember 1993, Akta Nomor 45
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Upload : 17-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 91/Pdt.G/2016/PTA.JK
Penggugat melawan tergugat
26 — 13
  • dan kuasa hukumnya tentang prosedur mediasi di Pengadilan danmenjelaskan pula konsekuensinya bila Penggugat menolak untuk melakukanmediasi, akan tetapi Penggugat dan kuasa hukumnya tetap menolak untukmelakukan mediasi;Menimbang, bahwa atas dasar tambahanpertimbangantersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat a quo dapatdipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkaraini di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Harta Bersama
Register : 26-01-2017 — Upload : 02-01-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 19/Pdt.G/2017/PTAJK
Tuminah Binti Salim VS H. Nindin Bin H. Nuktar
37 — 20
  • Oleh karena itu putusan a quo harus dibatalkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugatdan biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan semua peraturan perundangan/hukum syara yangberlaku dan berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI.
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 30-06-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 48/Pdt.G/2016/PTA.JK
Tanggal 20 Juli 2016 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
28 — 10
  • No. 48/Pdt.G/2016/PTA.JK.Urusan Agama Kecamatan berlangsungnya perkawinan, akan tetapi MajelisHakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak menyebutkan dasarhukumnya, oleh karenanya Majelis tingkat banding perlu menyempurnakanpertimbangan tersebut, dengan menambahkan dasar hukumnya yaitu Pasal84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989.Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan
    salinan putusanyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggalnya Penggugat danTergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agamatempat berlangsungnya pernikahan.Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat(1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 menyatakan bahwa perkara ini masuk dalam perkawinanmaka biaya perkara dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugatuntuk tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepadaPembanding;Memperhatikan
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Harta Bersama
Register : 20-04-2016 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 15-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 28/Pdt.G/2016/PTA.JK
Tanggal 26 Mei 2015 — PEMOHON melawan TERMOHON
94 — 42
  • Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat denganhakim tingkat pertama tentang biaya perkara yang ditanggung olehPembanding dan Terbanding, secara tanggung renteng, karena perkaragugatan harta bersama adalah termasuk rangkaian perkara perkawinan olehkarenanya biaya perkara diatur sebagaimana perkara perkawinan.Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat(1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 menyatakan bahwa biaya perkara dalam perkawinandibebankan kepada Penggugat atau
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan Peradilan Agama
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tahun 2006
1455 — 432
  • Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
  • Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
    Indonesia merupakannegara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa,negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, danberkeadilan;. bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaankehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dan keadilan;. bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
    tentang Peradilan Agamasudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhanhukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurutUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentukUndangUndang tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;.
    UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3400);4.
    1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3400) diubah sebagai berikut:1.
    Untuk memenuhiketentuan dimaksud perlu pula diadakan perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.PASAL DEMI PASALPasal IAngka 1Pasal 2Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilanadalah setiap orang baik warga negara Indonesiamaupun orang asing yang mencari keadilan padapengadilan di Indonesia.Angka 2...Angka 2Pasal3 AAngka 3Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agamaadalah pengadilan syariah Islam yang diatur denganUndangUndang.
Pengadilan PTA BANTEN Perdata Agama
Register : 08-04-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PTA BANTEN Nomor 31/Pdt.G/2019/PTA.Btn
Tanggal 9 Mei 2019 — Pembanding lawan Terbanding
22 — 15
  • diajukandalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalamperaturan perundangundangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1),Pasal 10 dan Pasal 11 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947, karena itupermohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Pemohondalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 UndangUndangNomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo.Pasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
    Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bantenberpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 130ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joPasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2016, sehingga
    menilai buktibukti yang diajukan para pihak maupun dalampenentuan hukum materilnya, sehingga dengan demikian putusan aquo harusdikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, makakeberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya harusdinyatakan tidak dapat diterima, untuk itu harus dikesampingkan adanya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 15-10-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 170/Pdt.G/2019/PTA.JK
Penggugat melawan Tergugat
105 — 41
  • pembatalan penetapan pengangkatan anak terhadappenetapan tersebut tidak terbukti menurut hukum;Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, makaputusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 475/Pdt.G/2019/PA JPtanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusandi bawah ini;Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 14-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 169/Pdt.G/2019/PTA.JK
Tanggal 5 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
67 — 19
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan Peradilan Agama
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 2009
979 — 691
  • Tentang : Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
  • Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
    UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 50 TAHUN 2009TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989MenimbangMengingatTENTANG PERADILAN AGAMADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yangmerdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan sehingga perludiwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih danberwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalammasyarakat;. bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan
    Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sudah tidak sesuai lagi denganperkembangan kebutuhan hukum masyarakat danketatanegaraan menurut UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentukUndangUndang tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;.
    UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4611);.
    UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMenetapkandanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASUNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANGPERADILAN AGAMA.Pasal IBeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RepublikIndonesia
    Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4611), diubah sebagai berikut:Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyisebagai berikut:Pasall...3Pasal 1Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan:1.Peradilan Agama
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 06-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.JK
Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 36
  • No. 77/Pdt.G/2019/PTA.JKNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertamadibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepadaPembanding;Mengingat dan memperhatikan dalildalil syari/Kompilasi Hukum Islam(KHI) serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADILI.
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 02-12-2019 — Putus : 06-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 202/Pdt.G/2019/PTA.JK
Tanggal 6 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
250 — 180
  • Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama DKI Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telahmemenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo Pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga prosespenyelesaian perkara secara /itigatif dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta sependapat
    konvensi dan rekonvensi di atas, Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama DKI Jakarta berpendapat, bahwa putusan Pengadilan AgamaJakarta Timur Nomor 2194/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 3 Oktober 2019Masehi bertepatan tanggal 4 Safar 1441 Hijriah harus dikuatkan denganperbaikan yang amar selengkapnya sebagaimana dalam putusanbanding ini;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
    Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat bandingdibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama dan pasalpasal peraturan perundangundangan, serta Hukum Islamyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI.
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 23-05-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 59/Pdt.G/2017/PTA.JK
Tanggal 8 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 10
  • satu juta rupiah)setiap bulan dengan penambahan 10% setiap tahunnya di luar biayapendidikan dan kesehatan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3Tahun 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3264/Padt.G/2016/PA.JTtanggal tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab1438 Hijrian dapat dikuatkan dengan penambahan amar;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
    sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepadaPembanding;Mengingat pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI.
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 16-01-2018 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 9/Pdt.G/2018/PTA.JK
Tanggal 5 Februari 2018 — Penggugat lawan Tergugat
35 — 16
  • PUTUSANNomor 9/Pdt.G/2018/PTA JK2 y vana INES Ls :we oe ie nsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTAmemeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telahmemutuskan perkara antara:PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Mataram, 23 Oktober 1989, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempatkediaman di Kota Nusa Tenggara Barat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada H.M. Kaharudin, S.H.
    Atas dasar itupermohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterimaMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, untuk biaya perkara banding harus dibebankan kepada Pembanding ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundanganundangan yangberlaku serta hukum syari yang
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 13-01-2020 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.JK
Tanggal 29 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 40
  • Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.JKTanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal1441 Hijriah dipandang sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa dibidangPerkawinan, maka sesuai Ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbuldalam perkara
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 13-01-2020 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 13-02-2020
Putusan PTA JAKARTA Nomor 8/Pdt.G/2020/PTA.JK
Tanggal 30 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
89 — 34
  • dalam setiappersidangan, namun belum berhasil, selanjutnya diusahan perdamaian melaluiMediasi, yang telah dilaksankan oleh Mediator (Mediator), pada tanggal 16September 2019, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 16September 2019, usaha mediasi tersebut tidak berhasil, karena Terbandingingin tetap untuk bercerai dengan Pembanding, sedangkan Pembandingkeberatan untuk bercerai dengan Terbanding, usaha mendamaikan para pihaktersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989
    Pasal 76 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama , Pasal 19 huruf (f), dan Pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam; disyaratkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 alasan tersebut Dapat diterima apabila cukup jelas bagipengadilan mengenai sebabsebab perselisihan
    pertimbangantersebut di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama JakartaSelatan Nomor 2856/Pdt.G/2019/PA.JS.tanggal 25 November 2019bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriah, dapat dikuatkandengan perbaikan amar putusan, yang selengkapnya sebagaimana tersebutdalam putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 12-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 214/Pdt.G/2019/PTA.JK
Penggugat melawan Tergugat
74 — 26
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama Perceraian
Register : 08-03-2010 — Putus : 01-11-2010 — Upload : 07-03-2011
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 0490/Pdt.G/2010/PA.Mr
Tanggal 1 Nopember 2010 — PEMOHON DAN TERMOHON
56 — 26
  • dan mohon putusan ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjukpada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYA~ Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimanatersebut diatas ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon bahwa iabertempat tinggal diwilayah Kabupaten Mojokerto dengan demikian berdasarkan pasal66 ayat (2) undangundang nomor 3 tahun 2006 tetang perubahan atas UndangUndang nomor 7 tahun 1989
    Pasal 149 huruf a dan bKompilasi Hukum Islam Pemohon diwajibkan membayar kepada Termohon berupanafkah Iddah dan Mutah sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang nomor 7tahun 1989, yang diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, maka biayaperkara dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;MENGADILI1.