Ditemukan 1529 data
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
., juncto Nomor 617/PDT.G/2012/PT Surabaya, diterima pada hari: Senin, Tanggal: 2 September2013, dan Kasasinya diajukan pada tanggal 16 September 2013, masihdalam tengang waktu yang ditentukan oleh undang undang, sehinggadapat diterima;2. Bahwa, Risalah Memori kasasi tersebut diajukan pada tanggal 30September 2013 dan masih dalam tengang waktu penyerahan memorikasasi sesuai undang undang, sehingga dapat diterima;3.
422 — 37
untuk mempelajari berkasperkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing tanggal 18Agustus 2015 dan 21 Agustus 2015 ;Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.SIt yang telah diputus Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 6 Agustus 2015sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus2015 dan Terdakwa tanggal 11 Agustus 2015 dengan demikian permintaanbanding dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa telah diajukan dalam tengang
20 — 0
Fotokopi surat keterangan nomor 474.3/PEM/2012 tertanggal 15 Februari2012 yang diterbitkan Kelurahan Kedaung Kecamatan Ciputat, KotaTangerang, atas nama Sri Supartini bermeterai cukup (bukti P8) ;10.Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomorKp.00.03.1.1.1383 tengang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipiltanggal 2 Maret 2011, atas nama Mohamad Taufiq Nugroho, S.E.bermeterai cukup (bukti P9) ;11.
10 — 6
hanya salah satu pihak ( pemohon ) yang hadir,sedangkan termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah danpatut, hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor tahun 2008;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalampersidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68ayat 2 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tengang
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Termohon, dengan ini mengajukankasasi sebagai mana dengan akta permohonan kasasi Nomor:28/PDT.G/2010/PTAMDN, Tanggal 8 Juli 2010, maka dengan demikianPermohonan Kasasi masih dalam tengang waktu yang ditentukan olehundangundang, dan dengan demikian permohonan kasasi ini dapatditerima secara formil, dan alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasiadalah sebagai keberatan atas putusan Judex Facti (Pengadilan TinggiAgama Medan jo.
12 — 7
Bapak KetuaPengadilan Negeri Denpasar agar dalam tengang waktu yangtidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelahpemeriksaan dianggap cukup pemohon memohon agar dapatmenetapkan permohonan ini yang amarnya berbunyi sebagaiberikutMENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2. Menetapkan Pemohon (NI WAYAN SUANDRI) : Perempuan,Tempat Tanggal lahir : Badung, 24 Juli 1972, WarganegaraIndonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu Alamat :JI. Kayu Aya 19 A Br.
60 — 14
maka dia termasuk orang yangdhalim dan gugurlah haknya.Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakimdengan menasehati penggugat untuk membina kembali rumah tangga dengan tergugattidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalampersidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80ayat 2 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tengang
38 — 14
tidak menyebutkan batasbatas tanahdan Kepala Kelurahan Tanjung Kasuari tidak meregister jual beli tersebutbagaiman bisa terbit sertifikat apabila tanah yang dilakukan jual beli tidakmempunyai batasbatas tanah dan tidak di register oleh Kelurahan dari manaBadan Pertanahan Nasional Kota Sorong mendapat batasbatas tanah tersebut dandiduga tidak ada berita cara pengukuran yang ditanda tangani oleh pemilik yangberbatasan langsung sebab setelah ada masalah barulah patok dibuat oleh BPN KotaSorong dan tengang
Fakdawer tidak menyebutkan batasbatas tanah dan Kepala Kelurahan TanjungKasuari tidak meregister jual beli tersebut bagaiman bisa terbit sertifikat apabilatanahyang dilakukan jual beli tidak mempunyai batasbatas tanah dan tidak deregister olehKelurahan dari mana Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong mendapat batasbatastanah tersebut dan diduga tidak ada berita cara pengukuran yang ditandatangani olehpemilik yang berbatasan langsung sebab setelah ada masalah barulah patok dibuat olehBPN Kota Sorong dan tengang
Terbanding/Terdakwa : RICKY SAMSUL SALEH Als RIKI Bin SAMSUL SALEH
56 — 18
Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 07 Mei 2013 Nomor:W.18U6/414/PID.01.6/5/2013 yang dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa yang memberitahukan secara patut serta memberi kesempatan untukmemeriksa / mempelajari berkas perkara banding dalam tengang waktu 7 ( tujuh )hari kerja terhitung mulai tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei2013 sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurdi Samarinda, secara patut dan seksama ; Menimbang, bahwa
18 — 1
dalam kutipan akta perkawinan nomor 05/A/KCS/2004 pada tanggal 30 Agustus 2017 adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau Pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu;
- Memerintahkan kepada Penggugat dalam tengang
87 — 45
tanpa izin, dinyatakan bersalah dan dihukum ;= Bahwa selain PT.TKA, Bupati Dhamasraya pernah juga menegur PT GMS untukmenyelesaikan masalah dengan PT TKA dan masyarakat dan sampai saat ini tidakdiindahkan oleh PT GMS;= Bahwa benar terdakwa diajukan ke Pengadilan ini karena membuat perjanjian barudengan PT TSS sekitar 3 tahun yang lalu;Hal 37 Putusan Pidana No.29/Pid.B/2013.PN.PDG.3838= Bahwa alasan terdakwa membuat perjanjian baru dengan PT TSS karena BupatiDhamasraya telah metegur PIT GMS dalam tengang
GMS diadili dan dijatuhi hukum di Pengadilan Negeri Muaro;Bahwa benar Terdakwa diadili di Pengadilan ini karena Koperasi Pilar membuatperjanjian baru dengan PT TSS sekitar 3 tahun yang lalu ;Bahwa terdakwa adalah Anggota Koperasi Pilar;Bahwa alasan Koperasi Pilar membuat perjanjian dengan PT TSS karena walaupunPT.GMS telah ditegur oleh Bupati Dhamasraya agar dalam tengang waktu 3 bulanuntuk menyelesaikan masalah dengan PT TKA dan masyarakat tetapi tidakmengindahkannya sehingga izin ekspliotasi untuk
dilakukan oleh Direktur PT.GMS nama Budi Satriadi yaitupidana masalah penambangan tanpa izin, dinyatakan bersalah dan dihukum ;Bahwa selain PT.TKA,Bupati pernah juga menegur PT GMS untuk menyelesaikanmasalah dengan PT TKA dan masyarakat dan sampai saat ini tidak diindahkan olehPT GMS;Bahwa betul Terdakwa diajukan ke Pengadilan ini karena buat perjanjian barudengan PT TSS sekitar 3 tahun yang lalu ;Bahwa alasan Terdakwa buat perjanjian baru dengan PT TSS karen BupatiDhamasraya telah tegur PIT GMS dalam tengang
58 — 15
datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakimdengan menasehati penggugat untuk membina kembali rumah tangga dengan tergugatnamun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalampersidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80ayat 2 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tengang
69 — 29
Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakanbagian tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon dan Pemohon Ilsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere dalamtenggang waktu 14 hari, hal mana telan sesuai dengan ketentuan PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun2014 Halaman 145, dan selama tengang
23 — 3
Ibnu AlKhairy, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon (kuasa) tetap ingin meneruskanpermohonan itsbat nikah tersebut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon(kuasa) dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon(kuasanya);Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon (kuasa) tersebut telahdisiarkan melalui papan pengumuman Mahkamah Syariyah Bireuen dalam tengang waktu14 (empat belas) hari yang ditempelkan pada papan Pengumuman Mahkamah SyariyahBireuen pada
Terbanding/Tergugat I : Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
137 — 179
Pengadilan Tata Usaha Negara SamarindaNomor 11/G/2019/PTUN.SMD, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada tanggal 19 September 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat dan KuasaHukum Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor 11/G/2019/PTUN.SMD tersebut Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 2 Oktober2019;Menimbang, bahwa apabila dihitung tengang
Pembanding/Tergugat VIII : Elis Nurhayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Presidium Kongres VII IPPAT
Pembanding/Tergugat X : Julius Purnawan, S.H. MSi, selaku Calon Ketua Umum Pengurus Pusat IPPAT
Terbanding/Penggugat I : Tagor Simanjuntak, S.H.
Terbanding/Penggugat II : Yenny E Manoppo, S.H
Terbanding/Penggugat III : Taufan Fajar Riyanto, S.H
Terbanding/Penggugat IV : Zulkifli Rassy, S.H., MKn.,
Terbanding/Penggugat V : Sri Rahayu Kuswatiningsih, S.H., MKn
Terbanding/Penggugat VI : Cahriani, SH
Terbanding/Penggugat VII : Novrial Bahrun, S.H.,MKn DT Suri Maharajo,
Terbanding/Penggugat VIII : Eva Margaretha T., S.H., M.Kn
Terbanding/Penggugat IX : Wahyuni Asih, S.H., M.Kn
Terbanding/Penggugat X : Ellies Daini, S.H.
Terbanding/Penggugat XI : I Made Dermawan, S.H., M.Kn
Terbanding/Penggugat XII : Mulyono, S.H.,
Terbanding/Penggugat XIII : Andreas Joko Bintarto, S.H., M.Kn<
306 — 232
Berlian II/25 RT.001 RW.010 Tingkir Tengang, KecamatanTingkir Kota Salatiga, Jawa Tengah, sebagai PENGGUGAT II / TERBANDINGIl ;3. Taufan Fajar Riyanto, S.H., pekerjaan PPAT, beralamat Jl. CatelyaGarden No.18 Mega Resident RT.016 RW.006 Pudakpayung, Kec.Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai sebagai PENGGUGAT III/ TERBANDING III;4. Zulkifli Rassy, S.H., MKn., pekerjaan PPAT, beralamat JI.
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tengang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 (1) ke1KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan Primair ;3.
Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tengang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo.Pasal 55 (1) ke1 KUHPidana sebagaimana diuraikan dalamdakwaan Primair ;.
11 — 8
hanya salah satu pihak ( penggugat ) yang hadir,sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,hal ini sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Perma nomor tahun 2008;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalampersidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80ayat 2 UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tengang
50 — 14
Tergugat telah mengakuidalildalil gugatan Penggugat, namun meskipun dalildalil gugatanPenggugat telah diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara initentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terusmenerus, maka berdasarkan Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangpelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tengang
96 — 43
Bahwa orang yang dimohonkan Mafqud meninggalkan hak kebendaan ataukeperdataan dengan orang yang mengajukan permohonan perkara Mafqud;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dimuat diHarian Umum Kedaulatan Rakyat, ternyata yang dimohonkan Mafqud Ny.Siswodiharjo (Juwariyah) telah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali berturutturut masingmasing dengan tengang waktu 3 bulan, namun yang bersangkutantidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain ataukuasanya untuk hadir