Kdi.MUHAMMAD LUTFI dan ALI SAID guna dilakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) karena terdakwa akan melakukanperubahan Akta Pendirian terhadap PT.

kepada orang lain;Bahwa saksi mengetahui ada RUPS LB setelah mendapatkandokumen RUPS LB berupa notulen berita acara diadakannya RUPSnamun faktanya tidak pernah dilakukan RUPS dan saksi juga tidakoernah mendapatkan pemberitahuan diadakannya RUPS PT Tonia MitraSejahtera;Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN. kdi.Bahwa Saksi mengetahui dokumen perusahaan PT TONIA MITRASEJAHTERA telah berubah pada tahun 2019 ;Bahwa saksi menyetorkan modal awal sebesar Rp100.000.000.000,(Seratus milyar

oleh Kalbi, Notulen RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

oleh KALBI, Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT.

terkait adanya RUPS LB.

sedang berada di luar kota Serang dan bukti RUPSLuar Biasa ini dilakukan secara mendadak adalah undangan RUPS LuarBiasa dengan pelaksanaan RUPS hanya berselang (1) satu hari ;.

Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (6) huruf e Akta PendirianPerseroan Terbatas PT.

Penjaminan Kredit Daerah Bantentelah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasapada tanggal 9 Oktober 2015 yang sebelumnya telah dilakukanpenyampaian undangan RUPS Luar Biasa kepada para pemegangsaham dengan surat undangan nomor 515/dir/10/2015 tanggal 7 Oktober2015 ;Bahwa Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 9 Oktober 2015menghasilkan keputusan memberhentikan dengan hormat PENGUGATdari jabatan Komisaris PT.

Ditutup RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b. Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3)c. Tanggal lain yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ataud.

tanggal RUPS; Ayat (2), Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam surat kabardan panggilan tidak sesuai denganketentuan; Ayat (3), Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan RUPS sampai dengan tanggalRUPS diadakan; Ayat (4), Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (8) kepada pemegang saham secara cumacumajika diminta

Direktur BPR berdasarkan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS);Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pengurus ic. Direkturberdasarkan RUPS dan salah satu Anggota Rapat RUPS adalahPenggugat sendiri dengan demikian pemberhentian tersebutdianggap disetujui oleh Penggugat, karena Penggugat sendirimenandatangani hasil RUPS;Bahwa jika Penggugat keberatan diberhentikan sebagai Direkturpada PT. BPR NBP 20 Delitua, berdasarkan RUPS Jo.

BPR NBP 20Delitua berdasarkan Hasil RUPS dan atau Rapat Umum luar biasa pemegangsaham, oleh karenanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugatdalam perkara Aq tidak ada dan atau tidak mempunyai hubungan hukum; Bahwa oleh karena Tergugat bukan pemilik saham tetapi pejabat struktural padaPT. BPR NBP 20 Delitua yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengangkatHal.5 dari 17 hal.

Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadilinyae Bahwa tidak berdasarkan hukum Majelis Hakim menolak Eksepsi AbsolutPemohon Kasasi dengan dasar inti pertimbangan hukum Termohon Kasasidahulu Penggugat Pengangkatan, pemberhentian dan pemberian jasa atau feedari RUPS dan pemberian gaji dari RUPS dengan diterimanya gaji makaHal.7 dari 17 hal.

mendapat uang jasa sesuai dengan masapengabdiannya sebagai Direktur;Bahwa demikian juga uang jasa/uang penghargaan tidak mempengaruhi masuktidaknya Direktur kembali sebagai karyawan dan atau tidak karyawan lagi,karena uang jasa/uang penghargaan diberikan kepada Direktur yangdiberhentikan dari RUPS dan besarnya disesuaikan dari hasil RUPS sendiri;Bahwa tidak ada alasannya Hakim memberikan tafsiran atas pemberian uangjasa/uang penghargaan, Penggugat beranggapan telah di PHK sehingga tidakmasuk bekerja

BPR Bumi Asihdiangkat berdasarkan RUPS sebagaimana tertuang dalam Akte No. 8 tanggal 18Juni 2007 (bukti T1) dan diperpanjang untuk jabatan yang sama berdasarkanRUPS Akta No. 21 tanggal 21 Mei 2010 (bukti T2). Kemudian berdasarkanRUPS Akte No. 25 April 2011 diberhentikan dari jabatan Direktur Perseroan(vide bukti T4).Hal.15 dari 17 hal.

Merencanakan untuk menyelenggarakan RUPS luar biasa PT.

(lihat UndangUndang No. 1 Tahun 1995).Bahwa oleh karena itu maka kuorum RUPS PT.

berikut:Pada dasarnya semua keputusan RUPS harus dicapai melalui musyawarahuntuk mufakat.

Keputusan RUPS PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 mengenai DispensasiLaporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Tahunan tidak sah.Sel.5.2.Bahwa keputusan RUPS luar biasa PT.

Gusher Tarakan, Majelis HakimPengadilan Tinggi berpendapat bahwa RUPS PT.

Pardede kembali mengajukanpermintaan RUPSLB kepada Dewan Komisaris dengan surat Nomor002/X/2013 tanggal 19 Oktober 2013, permohonan mana sesuaidengan Pasal 79 ayat (6) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5).a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

Bahwa yang hadir adalah 641 lembar saham pada hal Pasal 86ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 menyebutkan:(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali undangundang dan/atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar;juncto Pasal 87 ayat (2)(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusanadalah sah jika

Jika hendakmenyampaikan' kronologis, semestinya Penggugat menceritakanmengenai RUPS LB PT. Hotel Danau Toba Internasional yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2014, bukan RUPS LB tanggal 09Desember 2013;Bahwa di dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 Penggugatmenyatakan sebagai Presiden Komisaris PT.

PernyataanPenggugat tersebut merupakan bentuk inkonsistensi, di mana di satusisi Penggugat tidak mengakui Berita Acara RUPS LB Nomor 96tanggal 26 Juli 2014 dan hendak meminta pembatalan Surat KeputusanNomor AHU22344.40.22.2014, namun di sisi lain Penggugat masihmendasarkan adanya jabatan Presiden Komisaris yang diembannyaberdasarkan Berita Acara RUPS LB Nomor 96 tanggal 26 Juli 2014 danSurat Keputusan Nomor AHU22344.40.22.2014;Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkanhukum

Bahwa pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksidan dewan komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS). Hal tersebut pada prinsipnya merupakantindakan atau perbuatan dalam ranah hukum perdata.

President Taksi dipilihberdasarkan RUPS yang tidak memenuhi kuorum, yaitu : Bahwa pelaksanaan RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 yang pertama jelastidak memenuhi kuorum (hanya 11,58% dari 4500 jumlah suara pemegangsaham), tidak ditindaklanjuti untuk RUPS LB kedua atau ketiga sesuai pasal 73Undangundang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (berlaku waktuitu). Namun demikian dengan hasil RUPS LB pertama tersebut yang hanyadihadiri sekitar 11,58% pemegang saham telah memilih pengurus PT.

Bahwa RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 dan RUPS LB tanggal 25 Oktober2005 telah melibatkan sdr. Bonar Sihombing selaku Notaris Jakarta Timur,karena : Pelaksanaan RUPS LB tanggal 28 Juni 2003 oleh sdr. Bonar Sihombingselaku Notaris telah dibuatkan Akte No. 4 tanggal 3 Juli 2003, padahalsdr.

Akte BA RUPS No. 14 tanggal 25 Oktober 2005 :e bahwa dari BA RUPS tidak diketahui berapa banyaknya pemegangsaham yang hadir dan atau diwakili dengan sah hal ini sengaja untukdisamarkan ;e bahwa RUPS tidak sah karena diselenggarakan kurang dari 14 hari sejaktanggal panggilan ;e bahwa karena RUPS tersebut tidak sah maka semua hasil keputusannyatermasuk perubahan Direksi dan Dewan Komisaris tidak sah ;6.3.

Bahwa Akte BAR RUPS No. 14 tanggal 25 Oktober 2005 :e bahwa dari BA RUPS tidak diketahui berapa banyaknya pemegangsaham yang hadir dan atau diwakili dengan sah mungkin hal ini sengajauntuk disamarkan ;e bahwa RUPS tidak sah karena diselenggarakan kurang dari 14 hari sejaktanggal panggilan ;e bahwa karena RUPS tidak sah maka semua hasil keputusannyatermasuk perubahan Direksi dan Dewan Komisaris tidak sah ;Bahwa perbuatan Notaris Bonar Sihombing tersebut melanggarketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a

Bahwa semua RUPS dan/atau RUPSLB yang diselenggarakan olehTergugat adalah RUPS yang sah karena diselenggarakan berdasarkanketentuan perundangundangan yang berlaku dihadiri para pemegang sahamatau kuasanya dengan materi RUPS yang disiapkan oleh Tergugat I. SebelumRUPS diselenggarakan diadakan pemanggilan para pemegang saham melaluisurat dan pengumuman melalui Surat Kabar (Bukti T.13);11. Bahwa Para Penggugat harus membedakan antara RUPS yang tidak sahdan RUPS yang tidak memenuhi kuorum.

kepadapemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS);8.

RUPS sebagaiorgan perseroan terbatas, memiliki beberapa kewenangan ekslusiftertentu yang diberikan UUPT.

RUPS sebagai organperseroan terbatas, memiliki beberapa kewenangan ekslusif tertentu yangdiberikan UUPT.

tahunan danagar menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan perusahaankepada Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1), (2), (3) dan (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan :1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya ;2) RUPS tahunan wajiob diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku terakhir ;3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dalam Pasal 66

Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b;7) Dewan komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;8) RUPS yang diselenggarakan direksi berdasarkan panggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yangberkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mataacara rapat lainnya

dandaftar hadirnya, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi untukdibuatkan Notulen RUPS dan daftar hadirnya ;Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada NotarisHj.Rika Adrianti, S.H., dan selanjutnya Notaris Hj.Rika Adrianti, S.H.menyetujui apa yang saksi jelaskan kepada terdakwa, danmemerintahkan saksi untuk membuat draf Notulen RUPS dan daftarhadirnya ;Bahwa selanjutnya saksi membuat Notulen RUPS Luar Biasa dandaftar hadirnya, tanggal 12 Desember 2009, dan setelah selesai ditik,lalu

Winotomembuatkan Notulen RUPS Luar Biasa PT.Bina Ardi Abadi danDaftar Hadirnya, dan atas izin dari saksi, lalu Sdr.

BahililLahadalia, S.E. tidak pernah melakukan RUPS dan tidak pernahmenandatangani Notulen RUPS ;Dengan demikian perbuatan Sdr.Fero Zainudin yang menyerahkanNotulen RUPS LB PT.Bina Ardi Abadi dengan memalsukan tandatangan Sdr. Ir.Made Suryadana (Direktur) dan Sdr. BahlilLahadalia, S.E. (Komisaris Utama) untuk disampaikan kepadaNotaris Sdr.

Bahlil Lahadalia, S.E. tidak pernah melakukan RUPS dantidak pernah menandatangani Notulen RUPS PT.Bina Ardi Abadi,sehingga menimbulkan kerugian yang nyata karena hilangnyasaham Sdr. Ir.Made Suryadana (Direktur), Sdr. Bahlil Lahadalia,S.E. (Komisaris Utama).

terdakwa, disertai dua orang saksi yang ikuttanda tangan Akta tersebut, yaitu saksi Winoto dan saksi DwiIndawati ;Bahwa benar tidak pernah ada RUPS maupun RUPS Luar BiasaPT.BINA ARD!

Nomor 53;Akta Gadai Saham Nomor 54;Akta Kuasa Jual Nomor 55;Akta Kuasa RUPS Nomor 56;Akta Gadai Saham Nomor 57;Akta Kuasa Jual Nomor 58;Akta Kuasa RUPS Nomor 59;j.

Akta Kuasa RUPS Nomor 53;d. Akta Gadai Saham Nomor 54;e. Akta Kuasa Jual Nomor 55;f. Akta Kuasa RUPS Nomor 56;g. Akta Gadai Saham Nomor 57;h. Akta Kuasa Jual Nomor 58;i. Akta Kuasa RUPS Nomor 59;j. Akta Personal Guarantee Nomor 63;k. Akta Personal Guarantee Nomor 64;. Akta Personal Guarantee Nomor 65;m.

Nomor 53;Akta Gadai Saham Nomor 54;Akta Kuasa Jual Nomor 5;Akta Kuasa RUPS Nomor 56;Akta Gadai Saham Nomor 57;Akta Kuasa Jual Nomor 58;Akta Kuasa RUPS Nomor 59;Akta Personal Guarantee Nomor 63;sa * 29 29 oF Dk.

Nomor 57;Akta Kuasa Jual Nomor 58;Akta Kuasa RUPS Nomor 59;j.

Jaya bahwa akta perubahan anggaran dasardapat dibuat berdasarkan rapat umum pemegang sahamluar biasa (RUPS) PT.

Kreative Jaya;Bahwa keterangan dari Tergugat II sebagaimanadalam surat jawabannya yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah ikutdalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan tidakpernah menandatangani baik daftar hadir maupunberita acara rapat dan jika ada tanda tanganTergugat II maka itu adalah palsu;.

, sedangkan faktanya dapat membuktikantidak pernah ada RUPS tanggal 13 Pebruari 2010;Bahwa keterangan dari Tergugat II sebagaimanadalam surat jawabannya yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah ikutdalam RUPS dan tidak pernah menandatangani baikHal. 7 dari 17 Hal.

), Asyhab Aziz (Tergugat I), AndiSudirman (Tergugat II), para saksi hanyamenerangkan bahwa mereka hanya membicarakan danmendiskusikan hal yang berkaitan dengan tambang; Bahwa sangatlah keliru pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Kendari bahwa telah sesuaidengan RUPS sebagaimana dalam bukti T.I.

tersebut, Tergugat I dan III/Terbandingtelah mengajukan kontra memori banding yang padapokoknya adalah sebagai berikute Bahwa dari seluruh uraian pada memori bandingPenggugat/Pembanding hanya mendalilkan tentangtidak adanya RUPS, pemalsuan tanda tangan hinggaseolaholah terjadi RUPS; Bahwa keberatan dari Penggugat/Pembanding tersebutsangat tidak beralasan, tidak didasari pada aturandan bukti bagi Penggugat/Pembanding untukmembantah dalildalil Tergugat I dan TII/Terbanding; Bahwa seharusnya Penggugat

dapat mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepadaPEMOHON melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

apabila PEMOHON secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan PEMOHON mempunyai kepentinganyang wajar untuk diselenggarkannya RUPS;Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai :a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran,dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penujukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/ataub.

Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PEMOHON mohonkiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan agarmengeluarkan penetapan, yang amarnya adalah sebagai berikut :a. Agenda rapat adalah perubahan susunan Direksi dan Komisaris perseroan;b.

Bahwa oleh karena terbukti bahwa Termohon Kasasi dan Termohon KasasiIl tidak pernah menyelenggarakan RUPS, maka permohonan Pemohondapat dikabulkan dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2010 harus dibatalkan ;6.

BCMG TANI BERKAH tanggal 15 Maret 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor : AHU-AH.01.03-0321066 tanggal 27 Agustus 2019;

BCMG Tani Berkah Nomor 04, tertanggal 8 April 2020;

UtrRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

REN LING membuat surat undangan RUPS LuarBiasa PT.

adalah dia diserahkan alasan itu pada RUPS jadi RUPS yangmenentukan alasan pemberhentian tesebut.

, RUPS itu yang mengadakan siapa?

RUPS LuarBiasa PT.

Bahwa selanjutnya Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) tertanggal 9 April 2020 tidak memenuhi unsurunsuryang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbuny/i :(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat

Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) sudah mencederai nilainilai kKeadilan yang merugikanpara Pembanding semula Tergugat, sebaliknya sependapat denganHalaman 59 dari 72 Putusan Nomor 375/Pdt/2021/PT MDNpertimbangan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri LubukPakam.Bahwa ketentuan pemanggilan RUPS diatur dalam UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 82 ayat (1) yang berbunyiPemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan

Saham LuarBiasa (RUPS LB) PT.

(1) UUNo.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Pasal 82UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yangberbunyi :1 Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.2 Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar3 Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai

pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.4 Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma jika diminta.5 Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai denganketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegangsaham dengan

Gusher Tarakan, Hendrik Hakimseperti telah disebutkan pada butir 12, kembali mengundangpara pemegang saham untuk menghadiri RUPS (Rapat PemegangSaham) termasuk Gusti Syaifuddin, tetapi RUPS ini tidakmencapai korum ;Bahwa pada tanggal 28 Sepetember 2006, Antoni Bangun,SH selaku kuasa Presiden Direktur PT. Gusher Tarakanmengirim surat Panggilan kepada para pemegang saham untukmenghadiri RUPS luar biasa PT.

Penyelenggaraan RUPS luar biasatanggal 6 Oktober 2006 tidak sah danmerugikanparapenggugat.a.

Para Tergugat melanggar kesepakatan tentangpenyelenggaraan RUPS dan audit yang telah disepakatitanggal 22 Agustus 2006.a.Bahwa penyelenggaraan RUPS tanggal 30 Agustus 2006oleh paraHal. 14 dari 45 hal. Put.

itu) merupakan perbuatan yangmelanggar hukum, yaitu) RUPS tanpa melakukan = auditatas PT.

No. 741PK/Pdt/2009Bahwa perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar itu dilakukandalam RUPS luar biasa yang tidak sah atau yang tidakmemenuhi syarat korum yangditentuk an oleh Pasal 25 ayat (1) Anggaran DasarPerseroan ;Bahwa disamping itu, RUPS tentang perubahan Pasal 4Anggaran Dasaritu. dipimpin oleh seorang yang tidak berhak menjadiketua RUPS,sehingga keputusan RUPS tidak sah ;c.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN PT. BLUE BIRD TAXI TANGGAL 7 JUNI2013 DAN RUPS LUAR BIASA PT. BLUE BIRD TAXI TANGGAL 10 JUNI2013 TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU1.PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT II S/D Vill MENOLAKSELURUH GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGENAI PELAKSANAANRUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA PT. BLUE BIRD TAXIKARENA:a. RUPS TAHUNAN PT. BLUE BIRD TAXI TANGGAL 7 JUNI 2013 DANRUPS LUAR BIASA PT.

Putusan No.322/Padt.G/2014/PN.Jkt.SelPENCATATAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DAN MEMINTADIADAKANNYA RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA.. Bahwa Dr. H. Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku Direktur PT.Blue Bird Taxi juga menerima permintaan RUPS dari Para PemegangSaham lainnya dan untuk tujuan mengadakan RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa tersebut Dr. H.

Purnomo Prawiro Mangkusudjonomengirim surat nomor 157/Dir/lV/2013 tanggal 22 April 2013 PerihalPersiapan Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa..

Bahwa sangat tidak berdasar apabila PARA PENGGUGAT yang awalnyamenggagas untuk dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,JUSTRU KEMUDIAN DENGAN LICIK INGIN MENGGAGALKAN DANMENGHALANGI DIADAKAN RUPS= YAITU DENGAN CARAMENGIRIMKAN SURAT RESMI MELALUI KUASA HUKUMNYA DENGANSURAT NOMOR 146/EXT/JDDSM/IV/2013 TANGGAL 29 APRIL 2013YANG INTINYA MENOLAK MENGADAKAN RUPS..

BUKTI TT0O3 : UNDANGAN RUPS TAHUNAN 7 JUNI 2013 Undanganpada RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa.4. BUKTI TT04 : UNDANGAN RUPS LUAR BIASA 10 JUNI 2013 Undanganpada RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa5. BUKTI TT05 : Akta Pendirian CV Lestiani No. 99 tertanggal 29 Juli 1971,di hadapan Djojo Muljadi,SH., notaris di Jakarta6. BUKTITTO6 : Akta Pendirian PT. Sewindu Taxi no. 45, tertanggal 13Desember 1971 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo,SH., notaris di Jakarta7.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bersamasama selaku anggota Direksi sesuai dengan amanat UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 13 ayat 2dalam tempo 60 hari harus mengadakan RUPS, setelah mendapatpengesahan dengan status badan hukum, maka Direksi di Perseroanmengadakan RUPS sebagai berikut:5.1.Bahwa Direksi di Perseroan telah membuat Pernyataan KeputusanRapat Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan AktaPerseroan Nomor 7 yang dibuat di hadapan Notaris

Diberhentikan karena Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS);Hal ini berdasarkan Pasal 10 ayat 8 Akta Pendirian Perseroan Nomor46 Tentang Perseroan;7.

Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Direksi di Perseroan denganjabatan Direktur, dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), denganmenyebutkan alasannya dan kepada Penggugat Rekonvensi dapatdiberhentikan setelah yang bersangkutan diberi kKesempatan untukmembela diri di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)berdasarkan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007;8.

No.1009 K/Pdt/201410.11.12.13.14.Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan itikad baik mengirim SuratNomor 001/RYWSRUPS/VII22/2009 dengan PermohonanPelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditujukankepada Tergugat Rekonvensi tertanggal 22 Juli 2009 (Bukti PR.7);Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya MangaraGultom, S.H., & Associates, ternyata menolak secara tegas, salah satualasannya "bahwa apabila dalam RUPS nanti saudara tidak dapatmembuktikannya maka perusahaan akan melaporkan saudara

Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 7 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sri Haryati Zahruddin, S.H., jo. Akta PernyataanKeputusan RUPS Nomor 4 di hadapan Notaris Irnova Yahya, S.H.,Pasal 105 ayat 2 dan 3 jo.

;8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketigadilangsungkan;9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelahRUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;.

Bahwa Pasal 88 UUPT mengatur penyelenggaraan RUPS apabila kuorumkehadiran tidak tercapai, yaitu dengan mengurangi kuorum kehadirantersebut pada RUPS kedua.

Perlu dicatat bahwa UUPT dan AnggaranDasar Perseroan/Akta Nomor 17/2011 memberikan kemudahankemudahan untuk menjamin terlaksananya RUPS, sehingga pun apabilakuorum kehadiran tidak mencukupi dalam RUPS pertama dan RUPS keduamaka sesuai dengan Pasal 86 ayat (5) UUPT besarnya kuorum untukmenyelenggarakan RUPS dapat dimohonkan kepada Ketua PengadilanNegeri, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Para Termohon Kasasi yangmengklaim tidak dapat dilaksanakannya RUPS karena terhalang olehbesaran kuorum dalam

Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak menanggapi permintaanpelaksanaan RUPS, maka Pemegang Saham dapat memintakandiadakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 80 ayat(1) UUPT);d. Kuorum RUPS untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan adalah 2/3(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan disetujui paling sedikit2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (Pasal88 ayat (1) UUPT);e.

Apabila kuorum RUPS pertama tidak tercapai maka akandilaksanakan RUPS kedua (Pasal 88 ayat (2) UUPT);f.

,M.Kn.dandokumen-dokumen lain yang terkaitdengan RUPS tersebutadalahtidak sahdantidakmempunyaikekuatanhukum; 5. MenghukumTurutTergugatagar tundukdanpatuhmentaati isi putusan; 6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam SuratKabar, Maka pemanggilan RUPS tersebuttelah sah secara hukum;.

EMR Indonesia, selanjutnya sebagai pihak yangmembuka rapatdan bertindak sebagai pimpinan RUPS LB tersebut;b.

Foto copy Pemanggilan RUPS PT.

ditentukan dalam anggaran dasar, dan dalampenyelenggaraannya RUPS terbagi dalam dua bagian yaitu RUPS Tahunan danRUPS Luar Biasa;Menimbang, bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan ataspermintaan oleh Dewan Komisaris dan diajukan kepada Direksi dengan surattercatat disertai alasannya, jika Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSmaka Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, denganketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu paling lambat 15 (lima

belas) hari terhitung sejaktanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

oleh Terdakwa dilakukan melalui surat kabarsebagaimana tersebut di atas, sehingga HADI CIPUTRA danSUKMAWATI tidak pernah mengetahui pemanggilan RUPS tersebut ;Berdasarkan hasil RUPS tanggal 17 Maret 2011 tersebut selanjutnyaTerdakwa selaku Presiden Direktur PT Silica Mas Nusantara menjualsebidang tanah dengan sertifikat HGB No. 1 desa/Kel.

Dinamika MegatamaCitra sebagai pihak penerima kuasa 5e Bahwa RUPS yang dilakukan PT. Silica Mas Nusantara adalah sah,karena menurut saksi RUPS tersebut sudah sesuai dengan aturandan telah memenuhi korum rapat 5e Bahwa sesuai dengan pernyataan para pihak ketika akte IJB dibuat,pembayarannya sudah lunas dan tidak ada permasalahan,sedangkan cara pembayarannya dari PT. Dinamika Megatama Citrakepada PT.

Silica Mas Nusantara telahmemenuhi kuoruM ; 22222 oe enone nee nce e ccc een neeBahwa Menurut pendapat Ahli RUPS luar biasa atas penjualan asetPT.

Mojokerto, dan tanah tersebut rencananya akan dibangunpabrik industri ;e Bahwa direncanakan oleh Terdakwa kalau pada tanggal 21 Juni2010 akan dilaksanakan RUPS PT.

Pungging ; 222222 2222Menimbang, bahwa RUPS tersebut hanya dihadiri oleh Terdakwa sendiri, dandengan hasil memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk mengalihkan/ menjual hartakekayaan milik PT.

Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenal:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atauanggaran dasar; dan/atau;b. perintah yang mewayjibkan Direksi dan/atau Dewan Komisarisuntuk hadir dalamRUPS.Hal 22 dari

ARGA PURA berkaitandengan Pemberesan utang Termohon setelah adanya putusan Pengadilan NiagaPengadilan Negeri Semarang;Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ; Ayat (2) RUPS

; Ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengarpemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izinuntuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telahmembuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS; Ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka

waktu) pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;dan/ataub. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.

PT.ARGAPURA;Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya RUPS oleh Direksi danKomisaris PT.