Ditemukan 4629 data
Herdianto, SH
Terdakwa:
NATHANAEL SIMANJUNTAK
95 — 39
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa NATHANAEL SIMANJUNTAK untuk membayar uang pengganti sebesar yaitu sebesar Rp. 1.483.335.260,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah). sudah dikembalikan oleh terdakwa, yang diperhitungkan dengan seluruh uang yang dititipkan oleh Terdakwa ke Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan
Publik Pupung Heru Nomor: 001/RP/AUP/11/XI/21 tanggal 12 November 2021;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa ;
/Daerahadalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata danpasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Bahwa dalam penjelasan pasal 32 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun1999, yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugianyang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansiyang berwenang atau akuntan
publik yang ditunjuk.Bahwa dengan memperhatikan rumusan kerugian keuangan negarasebagaimana dimaksud di atas, Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan.Halaman 156 dari 278 halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb.
Tanjungpinang Makmur Bersama tanggal 31 Desember 2019 dari Kantor Akuntan Publik ARMANDIA.
32. 1 (satu) rangkap Asli Management Letter PT. TMB BUMD Periode 31 Desember 2018.
33. 1 (satu) bundel Asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. TMB Untuk Tahun Yang Berakhir Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.
34. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima No. 5897 an. PRAMUDJI NUR M tanggal 30 Oktober 2019.Perjalanan Dinas ke Kantor Akuntan publik Suryati dan Kantor Akuntan Publik Kartoyo dalam rangka koordinasi pelaksanaan audit dana kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020, 2 hari kerja, tanggal 17 s/d 18 Desember 2020 dengan biaya sebesar Rp 460.000,- (tidak disertai foto);
Konsepsi tersebut sebenarnyasama dengan penjelasan pasal 32 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yaitu ; yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian keuangan negaraadalah Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkanhasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, yaitu dari kKeterangan saksisaksi, kKeterangan ahli yang diajukandipersidangan dihubungkan pula dengan barang bukti berupa suratsurat
First Anugerah Karya Wisata (FirstTravel) akan membuka pendaftaran Agen sebagai pengganti PIC;Bahwa seingat Saksi ada fee/komisi yang dijanjikan kepada Koordinatordan Agen sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) untuk setiapCalon Jemaah Umrah Paket Promo yang berhasil di rekrut danpembayaran akan dilakukan setelah Calon Jemaah Umrah tersebutdiberangkatkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);Bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pernahmelakukan audit kKeuangan oleh akuntan
publik tetapi Saksi tidakmengetahui nama dari akuntan publik tersebut yang dipergunakansebagai syarat perpanjangan ljin Biro penyelenggara Umrah dariKementrian Agama;Bahwa saksi mengetahui Annisa Desvitasari Hasibuan memiliki usahabutik tetapi Saksi tidak tahu kapan mulai berdirinya.
Dan masingmasing aspek tersebut ada nilainya;Hal 890 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN DpkBahwa Kementrian Agama RI hanya melihat dari laporan keuangan BiroPPIU yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (negara). Jika dilihat nilainyawajar meskipun dengan pengecualian maka akan tetap dapat diperpanjangizinnya;Bahwa Kementrian Agama RI melakukan pengecekan domisili dari tempatPenyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh tersebut, apakah sesuai denganlokasi yang ada pada dokumennya.
Terdakwa 1 ada Memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1(satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftardengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).b. Terdakwa 1 ada menjamin dalam bentuk Bank Garansi pada BankMandiri atas nama perusahaan PT First Anugerah Karya Utamasebesar Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan uangtersebut diserahkan ke Departemen Agama Pusat.c.
menurut saksi tidak melampaui modal inti yang tersediakarena dari total modal inti Bank Maluku posisi 30 September 2013 sebesar Rp.262.203.000.000 216.000.000.000. (54 Miliar x 4 (nilai koefisien) masih terdapatsisa alokasi modal inti sebesar Rp.45.197.000.000. yang dapat dipergunakanuntuk membuka jaringan kantor lainnya;Bahwa setahu saksi, selain tidak adanya Penilaian Aprasial dan tidak adanyaberita acara negosiasi, tidak ada penyimpangan lain dan hal ini sesuaipula dengan temuan dari Kantor Akuntan
Publik (KAP) TANZIL di Surabaya.Perlu ditambahkan bahwa ada temuan lain dari KAP TANZIL Surabaya bahwa haltersebut menyimpang dari Ketentuan sebagaimana diatur dalam SEBINo.15/7/DPNP, tanggal 8 Maret 2013, yaitu biaya investasi pembukaan jaringankantor untuk buku ditetapbkan sebesar Rp. 8 Miliar.
Bahwa pembayaran lima puluh empat milyar itu mestinya persetujuanbersama;Bahwa uang bank di BI tidak dipisahkan secara fisik, tetapi hanya bisa dipisahkansecara akuntansi, demikian pula uang BPDM;Bahwa aktiva perusahaan diperoleh dari modal dan keuntungan perusahaan;257 Bahwa ketika tahun 2013 divisi perencanaan membuat evaluasi dan laporan RBB.Kalau survei tidak membuat; Bahwa untuk pembelian lahan cukup dibentuk tim bukan panitia; Bahwa kelebihan pembayaran pajak tahu dari kantor akuntan publik
Pedoman Pengelolan KeuanganDaerah, Pasal 1 angka 62 disebutkan Kerugian Daerah adalahkekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lala.Dalam UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, Penjelasan Pasal 32 ayat (1) disebutkan Yang dimaksuddengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan
publik yang ditunjukBerdasarkan uraian di atas dan hasil audit Perwakilan BPKP ProvinsiPapua Barat, kami berpendapat telah terjadi kerugian kKeuangan negarasebesar Rp3.309.763.736,00.
UndangUndang No.1 Tahun 2004 Pasal 122 jo UndangUndang No. 15 Tahun 2006 Pasal 1 : 15, Kerugian Negara/Daerahadalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;Menimbang, bahwa UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Penjelasan Pasal32 ayat (1) yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangannegara, adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan
publik yang ditunjuk;Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan dan telahdiuraikan dalam pertimbangan di atas, terdakwa dalam melaksanakan penyalurankredit KPR dan consumer mortgage pada Bank bjo KCP Karangampel Tahun2014, telah melakukan penyimpangan dengan tidak melaksanakan fungsi Ssesualtugas dan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian daerah ataspenyaluran fasilitas kredit bjb KPR dan consumer mortgage pada KCPKarangampel Tahun 2014 sehingga mengakibatkan telah mengakibatkan
MAWATINDO ROAD Construction.1 (Satu) lembar print out Surat dari Kantor Akuntan Publik Drs.SJARIFUDDIN CHAN Nomor : 032/SC/SKA/MRC/04.2017Hal : Surat Keterangan Audit Tahun Buku 2016.1 (Satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo RoadContruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 DesemberHalaman 42 Putusan Nomor 23/PID.SUSTPK/2019/PT PBR2016 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor AkuntanPublik Drs.
MAWATINDO ROAD Construction.1 (Satu) lembar print out Surat dari Kantor Akuntan Publik Drs.SJARIFUDDIN CHAN Nomor : 032/SC/SKA/MRC/04.2017Hal : Surat Keterangan Audit Tahun Buku 2016.1 (Satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo RoadContruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember2016 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor AkuntanPublik Drs.
selaku Ketua Yayasanhanya melanjutkan kesepakatan tersebut ;Bahwa saksi selaku Ketua Yayasan pernah mengajukan bantuan dana Bansossebesar Rp. 200.000.000, dan dana tersebut setelah diterima oleh YayasanPerguruan Tinggi Soe digunakan untuk penyelenggaraan 4 (empat) programpendidikan, antara lain:e Biaya pengajar/dosen;e Kegiatankegiatan menyangkut penyelenggaraan pendidikan (misalnyaAkomodasi Dosen yang datang ke Soe);e Biaya operasional lainnya;Bahwa dan tersebut tidak pernah dilakukan Audit oleh Akuntan
Publik terhadapYayasan Perguruan Tinggi Soe, namun setelah digunakan oleh pihak YayasanPerguruan Tinggi Soe telah membuat laporan pertanggungjawaban kepadaBagian Bina Sosial Setda Kabupaten TTS ;Bahwa yang menjadi masalah dalam penyaluran dana bansos tersebut hanya atasdasar Memo dari Wakil Bupati TTS tanpa ada permohonan tertulis berupaproposan yang diajukan kepada Bupati untuk didisposisi, memo Wakil Bupatiyang dimaksus oleh saksi adalah sebagaimana yang ditunjukan oleh PenuntutUmum di persidangan
seluas 5 ha, ADAM DJUDJE penguasaan tanah seluas 30 Ha dalam bentuk pagar gapura menuju lokasi tanah tersebut, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu. merugikankeuangan negara sebesar Rp. 1.301.011.161.288, (satu triliun tiga ratus satumiliar sebelas juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluhdelapan rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Independen Nomor004/PH/OPKJ/AUP/I/XII/20 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan olehPUPUNG HERU, Ak, CPA pada Kantor Akuntan
Publik (KAP) PUPUNG HERU atausekitar itu, yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa berawal pada tahun 1989 H.
pendaftaran Agen sebagai pengganti PIC;Halaman 785 dari 1256 Putusan Nomor :84/ Pid.B/2018/PN.DpkBahwa seingat Saksi ada fee/komisi yang dijanjikan kepada Koordinatordan Agen sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) untuk setiapCalon Jemaah Umrah Paket Promo yang berhasil di rekrut danpembayaran akan dilakukan setelah Calon Jemaah Umrah tersebutdiberangkatkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel);Bahwa PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) pernah melakukanaudit keuangan oleh akuntan
publik tetapi Saksi tidak mengetahui namadari akuntan publik tersebut yang dipergunakan sebagai syaratperpanjangan jin Biro penyelenggara Umrah dari Kementrian Agama;Bahwa saksi mengetahui Annisa Desvitasari Hasibuan memiliki usahabutik tetapi Saksi tidak tahu kapan mulai berdirinya.
kepada Biro PPIU yaitu Sanksi Administratif berupa tegurantertulis, Sanksi Pembekuan dan terberat adalah Sanksi Pencabutan IzinOperasional;Bahwa sanksi Pencabutan Izin Operasional tersebut tidak harusdidahului dengan pemberian Sanksi Administratif dan SanksiPembekuan;Bahwa Sesuai dengan Peraturan Kementrian Agama RI syarat untukmelakukan perpanjangan ijin adalah adanya penilaian dari AkuntanPublik dengan nilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan KementrianAgama RI hanya menerima penilaian dari Akuntan
Publik terhadap FirstTravel tersebut dengan nilai (WDP) dan Kementrian Agama RI tidakmelakukan investigasi lebih lanjut terhadap penilaian tersebut;danberdasarkan laporan keuangan tersebut First Travel dalam perusahaanyang sehat;Bahwa harga tidak wajar yang diterapkan oleh First Travel tersebut tidakmempengaruhi nilai dari Akreditasi;Bahwa Kemenag telah melakukan sosialisasi terkait aturan tentangbahwa ketika Calon Jamaah melakukan pendaftaran Umrah harus adaperjanjian yang memuat Hak dan Kewajiban
Dan masingmasing aspek tersebut ada nilainya;Bahwa Kementrian Agama RI hanya melihat dari laporan keuangan BiroPPIU yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (negara). Jika dilihat nilainyawajar meskipun dengan pengecualian maka akan tetap dapat diperpanjangizinnya;Bahwa Kementrian Agama RI melakukan pengecekan domisili dari tempatPenyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh tersebut, apakah sesuai denganlokasi yang ada pada dokumennya.
Penyidik menyampaikan pada BPK danBPK memberikan persetujuan, kalau BPKP, BPKP mengirimkan surat dulukepada BPK untuk mendapatkan mandat dan pendelegasian kalau suratnyadiijinkan, dan cara kedua tentu Menteri Keuangan meminta kepada Presidensepanjang ada penugasan ;Bahwa BPKP tidak menjawab dulu surat dari penyidik tapi ia menyampaikan dulusuratnya pada BPK untuk diminta ijin delegasi atau mandat, karena di Pasal 5 UUNo. 15 tahun 2004 BPK boleh mendelegasikan dan memberikan mandat kepadaBPKP atau Akuntan
Publik, suratnya nanti atas nama BPK, secara teknis sudahdiatur dalam Peraturan BPK kalau tidak ada begitu berdasarkan undangundangtidak berwenang dan tidak sah ;Bahwa BPK Lembaga Negara, BPKP lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Presiden, maka kemudian apabila Presiden menugaskan makasebenarnya itu menjadikan dasar hukum dia menimbulkan wewenang kepada diauntuk melakukan pemeriksaan, meskipun dalam undangundang itu tidak ada.
Pasal 4 (1) dan Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 menerbitkanwewenang kepada dia BPK bisa memanfaatkan hasil audit BPKP, tetapi BPKPhanya dapat melakukan audit khususnya audit investigasi atas mandat atau atasperintah Presiden dan Menteri Keuangan atau Kepala Daerah ;Bahwa terkait Norma yang termuat dalam peraturan BPK Nomor : 1 tahun 2007BPKP juga tunduk pada normanorman peraturan BPK Nomor : 1 tahun 2007berlaku untuk BPK dan semua auditor yang ada di dalam BPK dan Direktorat itusendiri, atau Akuntan
Publik yang ditugaskan memeriksa Keuangan Negara ;Bahwa seharusnya auditor harus bertemu langsung pada pihakpihak yangdiperiksa bukan data skunder harus data primer turun dan bertemu langsungdengan terperiksa jadi ia memperoleh data itu dari pihak terperiksa tidak hanyabersumber dari yang dijelaskan dalam BAP itu data skunder namanya, yangdiperlukan itu data Primer ;Bahwa menurut ahli LHP tanggal 24 Oktober 2014 tersebut Pertama audit sajatidak memenuhi klasifikasi, yang kedua menghitung itu hasil
1 | 1 (satu) berkas asli Surat Kuasa Direksi Nomor : 05 tanggal 23 Juni 2018 perihal Putus : 14-11-2016 — Upload : 23-02-2017 Putusan PN JAMBI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb Tanggal 14 Nopember 2016 — ASWAN ZAHARI, S.Pd Bin ZAHARI 96 — 26 Register : 22-07-2022 — Putus : 30-11-2022 — Upload : 01-12-2022 Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg Tanggal 30 Nopember 2022 — Penuntut Umum: SARI RAMADHANI LUBIS, SH Terdakwa: DYAH WIDJIASIH NUGRAHEINI, S.E. 148 — 61 Register : 28-04-2022 — Putus : 29-06-2022 — Upload : 29-06-2022 Putusan PT JAMBI Nomor 6/PID.TPK/2022/PT JMB Tanggal 29 Juni 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Reynold, SH., MH Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUMARDI, S.STP, M.H Bin AHMAD Diwakili Oleh : Bahrul ilmi yakum & Partenrs 399 — 66 300. Register : 02-09-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020 Putusan PT PEKANBARU Nomor 18/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR Tanggal 1 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAKMUR alias AAN Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY 374 — 167 i. 1 (satu) lembar print out Surat dari Kantor Akuntan Publik Drs. SJARIFUDDIN CHAN Nomor : 032/SC/SKA/MRC/04.2017 Hal : Surat Keterangan Audit Tahun Buku 2016. j. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo Road Contruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Sjarifuddin Chan. SJARIFUDDIN CHAN Nomor : 032/SC/SKA/ MRC/04.2017 Hal : Surat Keterangan Audit Tahun Buku 2016.1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo RoadContruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen dariKantor Akuntan Publik Drs. SJARIFUDDIN CHAN Nomor032/SC/SKA/MRC/04.2017 Hal : Surat Keterangan AuditTahun Buku 2016.1 (Satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo RoadContruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen dariKantor Akuntan Publik Drs. Put.No.18/PID.SUSTPK/2020/PT.PBR1 (Satu) bundel Laporan Keuangan PT Mawatindo RoadContruction untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen dariKantor Akuntan Publik Drs. Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019 Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum: AGUSTIAN SH MH Terdakwa: 1.ASRI KOMSANI, SIP. MSI. Als ASRI Bin M RASIDI 2.ZAINAL ARIFIN, M.Pd Als ZAINAL Bin H. BEDULANA 3.ALFRIYANSYAH, ST Als YAN Bin SYAMSUL EFENDI 153 — 84 Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018 Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk Tanggal 30 Mei 2018 — ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN 9864 — 4509 Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017 Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE 274 — 905 Register : 08-10-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-02-2020 Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk Tanggal 12 Februari 2020 — Penuntut Umum: MUSLIM, SH Terdakwa: AMUS YANTO IJIE, S.T. 163 — 100 Register : 26-04-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 12-10-2017 Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg. Tanggal 14 September 2017 — RIKA FATRISIA, SE,AK Binti DODDY EFMAN. 123 — 34 Register : 03-10-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019 Putusan PT PEKANBARU Nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR Tanggal 13 Nopember 2019 — Pembanding/Terdakwa : M. NASIR Diwakili Oleh : ENOKI RAMON, SH Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY 219 — 114 Register : 14-04-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 01-10-2015 Putusan PN KUPANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 3 September 2015 — YAKWILINA OEMATAN alias YENI 69 — 46 Register : 14-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 18-11-2021 Putusan PT KUPANG Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG Tanggal 26 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi 317 — 475 Register : 09-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 27-08-2018 Putusan PN DEPOK Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk Tanggal 30 Mei 2018 — SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI 5354 — 8117 Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015 Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 — 124 — 47 |