Akta rapat umum pemegang saham (RUPS) atas nama PT. 1 Ibr CopySumber Urip Sejati Utama Nomor 02 tanggal 16 November2011 dengan notaris bernama HENDRI GUNADI, SH4. Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data 1 Ibr Copyperseroan PT. Sumber Urip Sejati Utama tanggal 02 Maret20123. Khairil Hidayat, Komisaris dariPT. Visi Karya IndonesiaNo Uraian Masa Jumlah KetA. SPT MASA PPN MASA PAJAK APRIL TAHUN20111. BPS Nomor : S 01051011 / PPN1111 / 1 Lbr CopyWPJ.04 / KP.1003 / 2011 Tanggal 31 Mei 20112.

Akta rapat Umum pemegang saham (RUPS) atas nama 1 Ibr CopyPT. Sumber Urip Sejati Utama Nomor 02 tanggal 16November 2011 dengan notaris bernama HENDRIGUNADI, SH4. Surat penerimaan pemberitahnuan perubahan data 1 Ibr Copyperseroan PT. Sumber Urip Sejati Utama tanggal 02Maret 20123. Khairil Hidayat, Komisaris dari PT. Visi Karya IndonesiaNo Uraian Masa Jumlah KetA. SPT MASA PPN MASA PAJAK APRIL TAHUN20111. BPS Nomor : S 01051011 / PPN1111 / WPJ.04 / 1 Lbr CopyKP.1003 / 2011 Tanggal 31 Mei 20112.

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);k. Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan:. Neraca keuangan terakhir yang telah diaudit oleh AuditorPublik;m.

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) untuk mengajukan permohonan PKPU;k. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitorbeserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) dan (4)UUK PKPU);. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yangsalah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;m. Neraca keuangan terakhir:.

Rapat Umum Pemegang Saham), bukan bertanggungjawabpada Negara; Bahwa kalau dikaitkan dengan Hukum Administrasi, kewenangan ituselalu dalam aspek publik, jadi menyalahgunakan kewenangan, ituberarti penyalahgunaan wewenang yang ada pada jabatan publik,menyalahgunakan sarana itu artinya sarana yang ada padanyadigunakan untuk dalam rangka kepentingan itu misalnya ada mobildinas untuk kepentingan pelayanan dinas, tetapi digunakan untukkepentingan pribadi;Kalau dalam sebuah PT kewenangan itu ada pada RUPS

yangdidelegasikan pada Direksi dan Direksi bisa memberikan kuasauntuk melaksanakan ketentuan RUPS (UU No. 30 Tahun 2014);Bahwa apabila Terdakwa bukan pegawai negeri dan bukan sebagaiPejabat Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, maka unsur "*menyalahgunakan wewenang,kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan ataukedudukan, tidak dapat dikenakan pada Terdakwa, karena Terdakwabukan sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Nnegara;Bahwa berdasar seluruh uraian di atas

Bin ( Alm ) OETJO ABDUL KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkaraterdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksitandatangan di BAP;Bahwa Saksi pegawai PT BPRS Safir Bengkulu yang menjabat sebagaiDirektur Utama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTBPRS Safir Bengkulu berdasarkan Akta Notaris Dian Rismawati, S.H.Nomor 108, tanggal 23 Maret 2018, dengan keputusan mengangkat saksisebagai

yaitu memberikanreferensi berupa analisa yang tertulis di dalam memo pengolahanpembiayaan berkaitan dengan layak atau tidaknya seorang nasabah untukdi berikan pembiayaan tersebut dan salah satu yang menjadi bahanpertimbangan saksi dalam pembiayaan tersebut adalah berupa agunanyang menjadi jaminan dalam pembiayaan tersebut;Bahwa dalam perkara ini yang saksi ketahui adanya pembiayaan fiktifyang dilakukan oleh PT Bank Safir;Bahwa Saksi tahu adanya pembiayaan fiktif di PT Bank Safir pada saatdilakukan RUPS

BIG tidak pernah ada RUPS;Bahwa biasanya, Terdakwa selaku Direktur berkoordinasi langsung denganBernadotte Regar;Bahwa nomor rekening PT.

BIG tidak ada karenayang ada hanya modal yang siap/standby sebesar Rp 10 milyar namunTerdakwa tidak tahu tentang uang tersebut karena yang mengurusi kKeuanganadalah Abdul Muid dan Elthon Yudhoyono;Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Pti.Bahwa selama tahun 2012 sampai dengan 2014 tidak pernah ada RUPS diPT. BIG;Bahwa pada akhir Desember 2015, PT.

Akta Risalah RUPS PT. Tjitajam No. 18 tanggal 07 Mei 2014 dari NotarisH. Zarius Yan, SH., yang mendapatkan pengesahan dari KementerianHukum dan HAM No. AHU03509.40.20.2014 tanggal 04 Juni 2014.b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajam No. 27 tanggal 20Desember 2013, dari Notaris Harry Purnomo, SH., yang mendapatkanpengesahan Kementerian Hukum dan HAM No. AHUAH.01.10.02577tertanggal 21 Januari 2014.3. Bahwa kedudukan Tergugat sebagai Direktur Utama PT.

Akta Risalah RUPS PT. Tjitajam No. 18 tanggal 07 Mei 2014 dari NotarisH. Zarius Yan, SH., yang mendapatkan pengesahan dari KementerianHukum dan HAM No. AHU03509.40.20.2014 tanggal 04 Juni 2014.b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tjitajaam No. 27 tanggal20 Desember 2013, dari Notaris Harry Purnomo, SH., yang mendapatkanpengesahan Kementerian Hukum dan HAM No. AHUAH.01.10.02577tertanggal 21 Januari 2014.Bahwa kedudukan Para Tergugat sebagai pengurus PT.

pengambilalihan utang TURUTTERGUGAT kepada TERGUGAT tersebut oleh PT TOBU, makaPENGGUGAT seharusnya mengajukan gugatan terhadap PT TOBU,bukan terhadap TERGUGAT, sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut UU PT).Pasal 61 ayat 1 UU PT:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS

Seandainya punPENGGUGAT merasa dirugikan akibat pengambilalihan utang TURUTTERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT seharusnya mengajukangugatan terhadap PT TOBU, bukan terhadap TERGUGAT, sebagaimanaketentuan Pasal 61 ayat (1) UU PT.Pasal 61 ayat 1 UU PT:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.Senyatanya

Jend Anmad Yani Ruko no. 6 HBM Sorong.7. 1 (satu) FC Akte Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Sahamsebagai Pengganti dari RUPS Luar Biasa (cirgular Resolution) PT.Papua Indah Perkasa tanggal 26 Maret 2013 nomor 30 dari KantorNotaris dan PPAT Dirhamdan, SH JI. Dewi Sartika No. 123 JaktimDKI Jakarta.8. 1 (satu) FC Akte Perubahan Anggaran Dasar PT. Papua IndahPerkasa tanggal 21 Februari 2008 nomor 53 dari Kantor Notaris PPAT B Rum Riviani Warsito, SH Jl.

Rum Riviani Warsito, SH Jl.Jend Ahmad Yani Ruko no. 6 HBM Sorong.1 (satu) FC Akte Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham sebagaiPengganti dari RUPS Luar Biasa (cirgular Resolution) PT. Papua IndahPerkasa tanggal 26 Maret 2013 nomor 30 dari Kantor Notaris dan PPATDirhamdan, SH JI. Dewi Sartika No. 123 Jaktim DKI Jakarta.1 (satu) FC Akte Perubahan Anggaran Dasar PT. Papua Indah Perkasatanggal 21 Februari 2008 nomor 53 dari Kantor Notaris PPAT B RumRiviani Warsito, SH JI.

Jend Anmad Yani Ruko no. 6 HBM Sorong.1 (satu) FC Akte Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Sahamsebagai Pengganti dari RUPS Luar Biasa (cirgular Resolution) PT.Papua Indah Perkasa tanggal 26 Maret 2013 nomor 30 dari KantorNotaris dan PPAT Dirhamdan, SH Jl. Dewi Sartika No. 123 JaktimDKI Jakarta.1 (satu) FC Akte Perubahan Anggaran Dasar PT.

Ris RUPS RKAP 200948. DSPERJDZ33832010 GA & RollsRoyce TotalCare Services LtdTotalcare Services AgreementDEG616049. DS PERJDZ33842010 GA & RollsRoyce TotalCare Services LtdTotalcare Services AgreementDEG651150. Piagam Komite Kebijakan Corp. Gov.51. BUKU LAPORAN RKAP PERIODE TAHUN 201152. RUPSLB No.RIS50D3.MBU 2010 Tgl 15 Nov 201053. AKTA No. 24 tgl. 26 Nov 2010 Notaris Fathiah HelmiAnggaran Dasar GA54. RJIPP tahun 2011 2015 penyesuaian Januari 201255.

Akta Risalah RUPS laporan tahunan th buku 2010revisi64. BA Perubahan pembelian enam Pesawat A330200menjadi tiga A330200 dan tiga A33030065. DS PERJDE3258 2011 Amandement No.3 A33066. GARUDAJKTDZ20363 11 0607201167. JKTDZSKEP50044 11 tgl. 15 Juli 2011 ADRIANAZHAR 52814068. DS PERJ DF3278 2011 tgl. 2 Aug 2011 Purchase Halaman 136 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI Agreement A32020069. AKTA NO. 22 tgl. 27092011 perubahan AD70. Risalah Rapat tgl. 22 Nov 201171.

Akta No. 32 Berita Acara RUPS tgl. 27 April 201291. AKTA NO 33 tgl 27042012 RUPS92. DS PERJAMENDIDE3236 08 12 TCAEngineShop Trent 768 A330300GARoll Royce DEG 549693. DS PERJAMENDIlL DZ338410 12 AmendementAgreement number two relating to TCA GARoll RoyceDEG 651194. DS PERJAMENDIIL DE3383 10 2012 GARollRoyce TCA DEG 616095. AKTA No. 1 Notaris Aulia Taufani tgl. 26 Juli 2012perubahan ADKUASI ORGANISASI96. JKTDZSKEP50031 12 tgl. 10 Agust 2012 ALBERTBURHAN 53024497.

Akta No. 1 tgl. 2 April 2014 BA RUPS Tahun Buku2013115. Akta No. 4 tgl. 28 April 2014 perubahan AD RUPST 2Apr '14116. GARUDADEKOM0342014 TGL. 2 Juni 2014117. AKTA No.5 tgl.30 Juni 2014 Aulia TaufaniSHperubahan Modal Usaha118. Buku Laporan RKAP Periode Tahun 2014 Revisi119. Board Manual 8 Des 2014120. Akta No. 4 tgl. 12 Des 2014 ttg PKR perubahansusunan Komisaris kompress121. Akta No. 3 tgl. 15 Mei 2015 Perubahan AnggaranDasar122. Resume RUPST 15 Mei 2015123. MENEG BUMN No.

Akta Risalan RUPS laporan tahunan th buku2010 revisi64)64. BA Perubahan pembelian enam Pesawat A330200 menjadi tiga A330200 dan tiga A33030065)65. DSPERJDE32582011AmandementNo.3A33066)66. GARUDAJKTDZ2036311 0607201167)67. JKTDZSKEP50044 11 tdi. 15 Juli2011 ADRIAN AZHAR52814068)68. DSPERJDF3278 2011 tgl. 2 Aug2011 Purchase Agreement A32020069)69. AKTA NO. 22 tgl. 27092011 perubahan AD70)70. Risalah Rapat tgl. 22 Nov 201171)71. Buku Laporan RKAP Periode Tahun 2012 72)72.

Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS PT. Pos Indonesia (persero) nomor : S-51/MBU/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal Penugasan Pemerintah kepada PT. Pos Indonesia (persero) sebagai Pelaksana Program Simpanan Keluarga Sejahtera dengan menggunakan Giro Pos.52. Surat dari Direktur PSKBS Nomor : 418/LIS.PSKBS/11/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Mekanisme Pembayaran untuk KPS Hilang/Rusak.53.

SuratPerintah Pemindah Bukuan Dana Bantuan Sosial Program SimpananKeluarga Sejahtera Tahap 1 Tahun 2015.Berita acara Pemindah Bukuan (STANDING INSRUCTION) PenyaluranDana PSKS Ke Rekening GiroPos Penerima Dana PSKS, Termin KesatuTahun 2015 Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015.Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKS Tahun 2015.Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (SI) PSKS 31Maret Tahun 2015.Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS

SuratPerintah Pemindah Bukuan Dana Bantuan Sosial Program Simpanan KeluargaSejahtera Tahap 1 Tahun 2015.Berita acara Pemindah Bukuan (STANDING INSRUCTION) Penyaluran DanaPSKS Ke Rekening GiroPos Penerima Dana PSKS, Termin Kesatu Tahun 2015Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015.Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKS Tahun 2015.Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015.Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (SI) PSKS 31 MaretTahun 2015.Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS

Putusan Nomor : 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg.51.52.53.54.55.56.57.58.52,60.61.62.63.64.Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS PT. Pos Indonesia (persero) nomor : S51/MBU/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal Penugasan Pemerintahkepada PT.

SuratPerintah Pemindah Bukuan Dana Bantuan Sosial Program SimpananKeluarga Sejahtera Tahap 1 Tahun 2015.Berita acara Pemindah Bukuan (STANDING INSRUCTION) Penyaluran DanaPSKS Ke Rekening GiroPos Penerima Dana PSKS, Termin Kesatu Tahun2015 Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015.Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKS Tahun 2015.Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015.Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (SI) PSKS 31Maret Tahun 2015.Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS

Triomas FDI an 17 Surat menteri Hukum dan HAM Noj1 StempelAHU/72317.AH.01.02 tahun 2008 tentang Lembar Perusahapersetujuan anggaran dasar perseroan an18 Copy Akta salinan No 38 tgl 31 Juli 2008 25 Stempeltentang pernyataan keputusan RUPS PT. Halama PerusahaTriomas FDI n an19 Copy Surat menteri Hukum dan HAM No AHU 1 StempelAH.01.10/14854 penerimaan pemberitahuan Lembar Perusahaperubahan data perseroan PT.

Triomas FDI an17 Surat menteri Hukum dan HAM Noj1 StempelAHU/72317.AH.01.02 tahun 2008 tentang Lembar Perusahapersetujuan anggaran dasar perseroan an18 Copy Akta salinan No 38 tgl 31 Juli 2008 25 Stempeltentang pernyataan keputusan RUPS PT. Halama PerusahaTriomas FDI n an19 Copy Surat menteri Hukum dan HAM No AHU 1 StempelAH.01.10/14854 penerimaan pemberitahuan Lembar Perusahaperubahan data perseroan PT.

dantanggung jawab berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas namaperseroan, mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segalahal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain danpihak dengan perusahaan, menjalankan segala tindakan, baik yangmengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasanpembatasan tertentu, melaksanakan perbuatan hukum untuk pengalihanmelepaskan hak atau jaminan utang atas kekayaan perseroan yangberkaitan satu sama lainnya dengan persetujuan RUPS

Triomas FDI17 Surat menteri Hukum dan HAM No/1 StempelAHU/72317.AH.01.02 tahun 2008 tentang Lembar Perusahaanpersetujuan anggaran dasar perseroan18 Copy Akta salinan No 38 tgl 31 Juli 2008 25 Stempeltentang pernyataan keputusan RUPS PT. Halama PerusahaanTriomas FDI n19 Copy Surat menteri Hukum dan HAM No AHU 1 StempelAH.01.10/14854 penerimaan pemberitahuan Lembar Perusahaanperubahan data perseroan PT.

perubahan status di perusahaan P.T ADS dan P.T BHLsedangkan di P.T ADS dan di P.T BHL tidak ada perubahan status;Bahwa tidak ada perubahan status di P.T BHL dan P.T ADS,perubahan hanya terjadi di level atas yang mana P.T BW Plantationberubah menjadi Eagle High Plantation;Halaman 129 dari 159 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2015/PN PikBahwa saksi mengetahui adanya perubahan di level atas dari P.T BWPlantation ke P.T Eagle High Plantation dari Browsing di Internet;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya RUPS

di P.T BW Plantationnamun yang saksi ketahui setiap P.T setiap tahun ada RUPS;Bahwa karena adanya perubahan nama dari P.T BW Plantation ke P.TEagle High Plantation tersebut juga adanya perubahan kepemilikannamun yang saksi ketahui di level bawah tidak ada perubahan apaapa;Bahwa lokasi kebun P.T ADS tersebut hanya berada di Desa TanjungJorong Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin TimurProvinsi Kalimantan Tengah;Bahwa setelah mediasi di Disnaker Kotawaringin Timur gagal ataumengalami kebuntuan

dengan entitas yang lainnya atau juga bisa apabila di dalamsuatu perseroan tersebut dirubah anggaran dasar baik mungkin karenaperubahan organ, perubahan tujuan dan lain sebagainya maka perubahanHalaman 132 dari 159 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2015/PN Pik perubahan di dalam anggaran dasar tersebut harus juga disahkan olehMenteri Hukum dan HAM sejak saat itu pula anggaran dasar tersebutmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Bahwa dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas RUPS

suatu Perseroan maka si pemisah hartatersebut tidak ada hubungannya lagi dengan harta yang telah di split/telahdipisahkan dalam suatu perseroan (separate entity/separate legal entity)atau hartanya telah terpisah antara persero dan pemegang saham;Bahwa pertama ada juga Pemegang Saham itu yang mensplitkan HartaKekayaannya secara individu, kedua tapi ada kalanya juga suatuPerseroan atau PT yang mungkin ia mengakusisi perusahaan lain itu jugabisa, P.T tersebut apabila akan ikut memisahkan harus ada RUPS

Fadel Muhammad dengan pemilik sebelumnya Surya Sugandiserta ada beberapa nama pemilik lainnya;Bahwa Akta asli ditandatangani oleh Ir.Fadel Muhammad, Fikri FadelMuhammad dan Surya Sugandi, sedangkan salinannya saksi yangmenandatanganinya;Bahwa Akta yang saya buat yaitu berupa Pernyataan Keputusan Rapatyang berisi pengalihan saham dengan jual beli berdasarkan hasil RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan ada notulennya;Bahwa dengan peralinan saham sebesar 100% (seratus persen) makapengendalian Penggugat

dalam hal ini PT.Sentraloka Adyabuan jugaberalin ke Ir.Fadel Muhammad sebagai pemegang saham sebesar 90%(sembilan puluh persen);Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat (bukti surat P13) dari RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) adalah untuk merubah AnggaranDasar;Bahwa akta tersebut sudah mendapatkan pengesahan dari KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia dengan terbitnya surat dengan Nomor:AHUAH.01.1029477 (bukti surat P14), jadi didalam kita mengerjakanperubahan Anggaran Dasar yang mendapat pengesahan

Berita Acara/Surat:
a. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Penetapan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pengurus PD BPR PK Balongan (Hasil Merger) serta Pemberhentian Pengurus PD BPR PK Arahan Kidul, PD BPR PK Balongan, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Kroya, dan PD BPR PK Sukra Kabupaten Indramayu tanggal 7 Agustus 2018;
b. Surat Dewan Pengawas PD BPR PK Balongan Nomor 25/DP/ PD.BPR.PK.BLG/ XI/2020 tanggal 13

Nopember 2020 perihal Pemberhentian Direktur Utama dan Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PD BPR PK Balongan;
c. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Secara Sirkuler tentang Kesepakatan Pelimpahan Tugas Direktur Utama tanggal 22 Juni 2021;
d. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Direksi Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk

Badan Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi Perseroda tanggal 27 Desember 2021;
e. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tentang Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Pengurus Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Nama dan Bentuk Badan Hukum PD BPR PK Balongan Kabupaten Indramayu Menjadi PT BPR Indramayu Jabar (Perseroda) tanggal 12 Mei 2022.

Bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu izinusaha atau izin prinsip yang telah ada realisasi nyata,maka permohonan Pencabutan salah satu izin diajukandengan kelengkapan data berupa :1.2.OnSurat permohonan bermaterai cukup danditandatangani oleh direksi atau kuasanya;Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang menyatakan persetujuan PencabutanPerizinan Penanaman Modal;Rekaman akta pendirian perusahan bersertaperubahannya disertai dengan pengesahannya dariinstansi yang berwenang;LKPM periode

Bagi perusahaan yang dalam rangka likuidasi atauhanya memiliki satu izin usaha atau izin prinsip yangtelah ada realisasi nyata, diajukan dengan kelengkapandata berupa1.Surat permohonan yang bermaterai cukup danditandatangani oleh direksi atau orang yang telahditunjuk sebagai likuidator dalam hal ini terjadipembubaran atau likuidasi, yang namanyadinyatakan dalam Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang menyatakan persetujuan PencabutanPerizinan Penanaman

dengannilai nominal yang tidak sesuai dengan harga kewajaran.Persetujuan saat itu hanya diberikan atas pertimbangankemitraan pengembangan proyek strategis rel kereta apidan pembangkit tenaga listrik mulut tambang di musi rawasyang terkait dengan rencana ekploitasi batubara dalamskala besar; Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mendesak kepadapihak reliance group untuk segera merevisi terhadap aktaHalaman 85 dari 233 halaman Putusan No. 161/G/2016/PTUNJKTnotaris jual beli sekaligus merubah akta notaris RUPS

., danAkta Nomor 6 tanggal 12 Februari 2010 RUPS Perubahan Susunan PengurusPT Keluarga Jaya Shipping yang dibuat oleh Stephanus Raden Agus Purwanto,S.H., Notaris di Surabaya;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mendapatkanpengesahan badan hukum perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukumdan HAM R.I. Nomor AHU17215.AH.01.01 Tahun 2008 tentang PengesahanBadan Hukum Perseroan tanggal 7 April 2008;Halaman 16 dari 73 hal. Put.

140 (seratus empat puluh) lembarsaham perseroan;Nanang Sucahyoadi, sebagai pemilik dan Pemegang Saham 100 (seratus)lembar saham perseroan;Bakhtiar Rakhman, sebagai pemilik dan Pemegang Saham 160 (seratus enampuluh) lembar saham perseroan;Pengurus adalah:Direktur : Nanang Sucahyoadi;Komisaris : Bakhtiar Rakhman;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara administratifsampai saat ini masin ada dan menumpang kantor di alamat sebagaimanadicantumkan di awal jawaban ini dan walaupun belum ada RUPS

menyebabkan adanya pencatatan palsudalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatanusaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank; Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidakdilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,dokumen atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha,dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank, dan/atau apabiladilihat dari unsur perbuatan, maka seorang Direksi memenuhi unsurpertama yaitu diangkat oleh RUPS

;Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 612/Pid.B/2018/PN Btm9. 1 (Satu) buah Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas BPR AgraDhana No.115, tanggal 11 Desember 2011, yang dibuat oleh NotarisH.KhairuddinRasyid,SH.;10. 1 (Satu) buah Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.BPR AgraDhana, No.54, tanggal 10 Desember 2015, yang dibuat oleh Notaris JuliCristie, SH,MKn.;11. Laporan Transaksi Harian Bank BPR Agra Dhana dari bulanjanuari 2012 s/d bulan Desember 2012;12.

Dalam sewa menyewa, pihak penyewatidak berhak memaksakan harganya kepada si pemilik; Bahwa tentang ketentuan tarif itu berdasarkan RUPS dantariff adalah suatu kebijakan dari direksi dan itu dapatdapat berlaku surut karena di dalam ilmu hukum hanyaterhadap web saja yang tidak boleh berlaku surut; Bahwa kebijakan yang dikeluarkan berdasarkankeputusan direksi tidak dapat dikategorikan sebagaiperbuatan ingkar janji; Bahwa Perjanjian Sewa itu hanya memberikan kenikmatanatas sesuatu barang dengan pembayaran

Dugaan Teng Leng Chuang mengenai adanya dana perusahaan yang tidak dimasukkan oleh pemohon banding ke dalam rekening keungan perusahaanatau tidak dicatatkan ke dalam pembukuan keuangan perusahaan harusdibuktikan dengan adanya pertanggungjawaban melalui RUPS untukkemudian dapat dilakukan pemeriksaan perusahaan termasuk ae yaa idakaudit independen terhadap keuangan perusahaan, akan tetapi,hWx hanyamenjadi tugas atau kewenangan Terdakwa sebagai OREberstatus tanpa jabatan. .36.866.180.700anding adalah

Mensa Bina Sukses Kemenkum HAM No.AHUAH.01.0309658333> Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Sukses tanggal14 September 2015 Notaris Mellyani Noor Shandra , SH201. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Dukungan PT.Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal 25 Agustus2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses202. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT. MensaBina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14 tanggal 27Agustus 2014 kepada PT.

AHUAH.01.0309658333> Surat Akta Risalah RUPS PT. Mensa Bina Suksestanggal 14 September 2015 Notaris Mellyani NoorShandra , SH1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan DukunganPT. Djaja Bima Agung No. 0335/DBA/VIII/2014 tanggal 25Agustus 2014 kepada PT. Mensa Bina Sukses1 (satu) lembar Foto Copy Surat Surat Dukungan PT.Mensa Bina Sukses No.459/SD/MBS.JKMDD/VII/14tanggal 27 Agustus 2014 kepada PT. Djaja Bima Agung1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan DukunganPT.