Nomor 518 K/Padt.SusHKI/2015Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia, Nomor AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan HukumPerseroan Terbatas, tertanggal 23 Februari 2011 dan selanjutnya telahdilakukan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

Modal Daerah kepadaBadan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan KelompokUsaha Masyarakat tanggal 11 September 2013 yang ditandatanganioleh MUHAMMAD MAKMUN IBNU FUAD selaku Bupati Bangkalan;1 (satu) bundel fotokopi print scan Perjanjian Kerja Sama antaraPemerintah Kabupaten Bangkalan dengan PT Rajawali WiramudaLestari tentang Penjualan dan Penyaluran/Pendistribusian Gas BumiNomor. 515/443.115/2011 dan Nomor.027/RWLAIlIV2011 tanggal 25Maret 2011;1 (satu) bundel fotokopi print scan Berita acara RUPS

Asasi ManusiaRI tanggal 14 Juni 2011 Nomor AHUAH.01.1018247;1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAMRepublik Indonesia Nomor AHU20245.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal21 April 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara PemerintahKabupaten Bangkalan dengan PT.Prima Sarana Persada tentangPenyaluran dan Pendistribusian Gas Bumi Nomor540/163.1/433.115/2010 2001/PSPPKS/VI2010 tanggal 25 Juni2010;1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS

Nomor 132 K/Pid.Sus/2016113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU58065.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan PT Bangkalan Hulu Energi ;1 (satu) lembar print scan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU57663.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan PT Bangkalan Hilir Energi ;1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

Hukum dan HAMRepublik Indonesia Nomor AHU20245.AH.01.01 tahun 2011 tanggal21 April 2011 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan;1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara PemerintahKabupaten Bangkalan dengan PT.Prima Sarana Persada tentangpenyaluran dan pendistribusian gas bumi Nomor540/163.1/433.115/2010 2001/PSPPKS/VI2010 tanggal 25 Juni2010;1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

Nomor 132 K/Pid.Sus/2016115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara RUPS Luar Biasa PT BangkalanHilir Energi yang dibuat oleh Notaris Mohammad, SH, M.Kn tanggal 01Juni ;1 (satu) bundel fax Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 13Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang Penyertaan ModalDaerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha, Swasta, danKelompok Usaha Masyarakat yang ditandatangani oleh H.

Citra gading Asritama;

Citra Gading Asritama;

Citra Gading Asritama Nomor 02 tanggal 20 Juni 2011;

CGA dengan notaris LUSHUN ADJI DHARMANTO, SH;

Citra Gading Asritama No. 01 tanggal 01 Maret 1997;

Bengkulu Mandiri periode 2010 s.d. 2014dalam pengangkatan dalam jabatan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun2010 sebagai berikutKomisaris Utama : SALMAN RUPNI>ADAdQDQTDKomisaris : SUARDI BAHRUNKomisaris : DESTRINA NIRZADirektur Utama : Drs. H. MUHAMMAD DJAMILDirektur Operasional : HAMDANI YAKUB Untuk Kegiatan Pengelolaan Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal PT.Bengkulu Mandiri diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkandengan Surat Keputusan Direksi PT.

Bengkulu Mandiri periode 2010 s.d. 2014dalam pengangkatan dalam jabatan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun2010 sebagai berikut>ADAadQ0 00Komisaris Utama : SALMAN RUPNIKomisaris : SUARDI BAHRUNKomisaris : DESTRINA NIRZADirektur Utama : Drs. H. MUHAMMAD DJAMILDirektur Operasional : HAMDANI YAKUB Untuk Kegiatan Pengelolaan Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal PT.Bengkulu Mandiri diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkandengan Surat Keputusan Direksi PT.

Bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BengkuluMandiri setiap akhir tahun maka kami di lakukan audit atau pemeriksaan keuanganoleh audit independen atas setiap transaksi keuangan yang ada. Selanjutnya hasiltersebut disampaikan dalam RUPS PT. Bengkulu Mandiri. Bahwa tugas saksi sebagai Staf keuangan yaitu mengeluarkan, mencatat danmembukukan berkaitan dengan transaksi keuangan. Bahwa saksi mengetahu adanya kerja sama CV KJP dengan PT Bengkulu Mandiri. Bahwa Sdr.

Kinal Jaya Putra secara berkala,laporan yang disampikan hanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiaptahun dan terkadang 2 kali setahun, dalam laporan yang disampaikan dalam rapattersebut secara lisan disampaikan bahwa masih menguntungkan kerjasama dimaksud,namun laporan tersebut tidak secara detail. Bahwa Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri benar menyampaikan kepada Sadr.H.M. DJAMIL agar disampikan laporan detail mengenai perkembangan kerjasamadengan CV.

., MKn.3) Bahwa sebab berdasarkan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 2007 Tentang PERSEROAN TERBATAS Pasal 94ayat (1) menyatakan Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pasal 98 ayat (1) Direksi mewakiliPerseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.4) Bahwa berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Jelas yang berhakmewakili Perseroan di dalam maupun di luar adalah Direksi dan Seorang Direksi harus diangkat melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham (RUPS);Him. 75

Petompon, atau setempat dikenal dengan Jl.Kelud Raya No. 19, bukti P UO & I27 ;Fotocopy Undangan RUPS tertanggal 7 April 2011 kepada parapemegang saham Penggugat II untuk hadir di ruang meetingPenggugat III pada hari senin tanggal 12 April 2011 pukul 09.00 WIB,293031323334353637383940Fotocopy Undangan RUPSLB tertanggal 13 April 2011 kepada parapemegang saham Penggugat II untuk hadir di ruang meetingPenggugat III pada hari senin tanggal 2 Mei 2011 pukul 15.00 WIB,bukti P I, I & III29 ;Fotocopy Keputusan

RUPS Penggugat HI yang dilaksanakan pada hariSenin tanggal 2 Agustus 2010 pukul 19.00 s/d 20.00 WIB yangdiadakan di ruang meeting Penggugat IJ, bukti P I, II & III30 ;Fotocopy Surat dari Kuasa Hukum Tergugat 1 & 2 No. 024/SLR/H/mr/2011, tanggal 21 Februari 2011, bukti P I, II & II32 ; Fotocopy Surat dari Kuasa Hukum Tergugat 1 & 2 No. 041/SLR/IV/ab/2011 tertanggal 12 April 2011, bukti P I, I & III33 ; Fotocopy Surat dari Kuasa Hukum Tergugat 1 & 2 No. 045/SLR/V/ab/2011 tertanggal 2 Mei 2011, bukti

Nomor 3806 K/Pdt/201620.21.22.berbunyi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPSpertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) harisetelah Perseroan memperoleh status badan hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Undang Undang Nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas tentang Penggantian Direksi Perseroanmelalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang harusdiselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroanmemperoleh status badan hukum.Bahwa Akta Notaris

Songs House Progress Report tanggal 11 Agustus 2017 yang di legalisir kantor pos 07 Februari 2019 ;

Maka pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tunduk kepadahukum perdata, selanjutnya, RUPS akan meminta pertanggungjawaban,bukan langsung ke ranah pidana, sebagaimana yang dilakukan terhadapPemohon Kasasi/Terdakwa;Bahwa jika ada indikasi tindak pidana dalam proses kreditnya, maka lebihtepat penyidik mengacu kepada tindak pidana perbankan, bukan korupsi,sebagaimana pendapat ahli hukum berikut ini:Anton Purba dari Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa dalammenganalisa dan mengklasifikasikan kasus

Jika terjadi perselisihan, makadiselesaikan dulu dari perdata, selanjutnya RUPS akan mintaperlanggungjawaban, bukan langsung dicap pidana" ujarnya. Sebelumkasus perbankan dibawa ke ranah hukum pidana, normanormanya harusdiuji dahulu oleh lembaga perbankan. "/tu adalah keuangan korporasi. Tidakada campur tangan keuangan negara". Penegak hukum yang berlangsungmembawa perkara itu ke dalam ranah pidana merupakan kesalahan."

Seperti disebutkan di atas, dalamperseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yakni Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasaHalaman 62 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 785/Pdt.G/2021/PN Dpsuntuk menentukan arah dan tujuan perseroan.

RUPS memiliki segalakewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris perser ,Direksi atau direktur orang perseroan yang diberikan wewenang olehanggran dasar perseroan untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakiliPT dan Komisaris yaitu orang yang mengawasi dierktur dalam menjalanintugasnya.

SM, adalah menetapkan kebijakanumum perusahaan dan melakukan evaluasi kinerja perusahaan pada RUPS ;Hal. 32 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/T PK/2016/PN.Sby Bahwa perencanaan Tahun 2005 ditetapbkan rencana kegiatan perusahaan untukpembebasan tanah kas desa Betro, dan selanjutnya kegiatan tersebut telahdilaksanakan oleh direksi ; Bahwa sebagai Komisaris PT.

Pembangunan SDM Pemerintahan Desa, LPMD, Rt/Rw PKK, Karang tarunaRp. 96.000.000. ; Bahwa berdasarkan RUPS tahun 2007 kegiatan ganti rugi dari PT. SM kepada Desabetro sudah dilaksanakan dan saat ini tanah tersebut digunakan untuk puskemas ;Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;10. Saksi ENDANG PUDJI HARTINI ; Bahwa saksikenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;Hal. 33 Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/T PK/2016/PN.Sby Bahwa saksi karyawan PT.

Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS PT. Pos Indonesia (persero) nomor : S-51/MBU/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal Penugasan Pemerintah kepada PT. Pos Indonesia (persero) sebagai Pelaksana Program Simpanan Keluarga Sejahtera dengan menggunakan Giro Pos ;52. Surat dari Direktur PSKBS Nomor: 418/LIS.PSKBS/11/2014 tanggal 18 November 2014 perihal Mekanisme Pembayaran untuk KPS Hilang/Rusak ;53.

Perintah Pemindah Bukuan Dana Bantuan Sosial ProgramSimpanan Keluarga Sejahtera Tahap 1 Tahun 2015;Berita acara Pemindah Bukuan (STANDING INSRUCTION)Penyaluran Dana PSKS Ke Rekening GiroPos Penerima DanaPSKS, Termin Kesatu Tahun 2015 Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015;Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKS Tahun2015;Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015;Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (SI) PSKS31 Maret Tahun 2015;Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS

Perintah Pemindah Bukuan Dana Bantuan SosialProgram Simpanan Keluarga Sejahtera Tahap 1 Tahun 2015;Berita acara Pemindah Bukuan (STANDING INSRUCTION)Penyaluran Dana PSKS Ke Rekening GiroPos Penerima DanaPSKS, Termin Kesatu Tahun 2015 Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015;Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKSTahun 2015;Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015;Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (Sl)PSKS 31 Maret Tahun 2015;Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS

Tahun 2015 #=Nomor: 1/SLPFD/PSKS2015/03/2015 Tanggal 31 Maret 2015 ;Rekap Data Perkabupaten Untuk Pemindahbukuan (SI) PSKS Tahun2015 ;Daftar Peserta SI PSKS Tahun 2015 ;Berita Acara Rekap Data Perkabupaten Pemindahbukuan (SI) PSKS31 Maret Tahun 2015 ;Surat dari Menteri BUMN selaku RUPS PT. Pos Indonesia (persero)nomor : S51/MBU/01/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihalPenugasan Pemerintah kepada PT. Pos Indonesia (persero) sebagaiHalaman 130 dari 132 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PN.

Nomor 517 K/Pdt.SusHKI/2015Terbatas, tertanggal 23 Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukanperubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. Inter Sport Marketing Nomor 05,tertanggal 05 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Irma Bonita, S.H.,Notaris di Jakarta, yang mana terhadap perubahan tersebut telah dicatatkanperubahan data Perseroan PT.

Fotocopi Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) No. 81Tanggal 17 April 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda TK/PR1A ;2. Fotocopi Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU.AH.01.0301312664, Tanggal 27 April 2017, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda TK/PR1B ;3. Fotocopi Daftar Rekapitulasi Keterlambatan Penyerahan Invoice dari PT.Lintas Aman Nusantara (Penggugat), selanjutnya pada fotokop!

, di mana hakim anggota II menyatakanberbeda pendapat dengan ketua majelis hakim dan hakim anggota denganpetimbangan sebagai terurai berikut;Menimbang, bahwa PT SHA Solo merupakan badan hukum denganbentuk Perseroan Terbatas sehingga merupakan subyek hukum/ rechtperson mandiri;Menimbang, bahwa badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatasmaka perbuatan hukum yang mengikat/ berakibat hukum bagi perseroanadalah direksi dan atau yang diberi kuasa oleh direksi, sedang organ yanglain seperti Komisaris, RUPS

Gunung Giri Indah, AktaPernyataan Keputusan RUPS PT. Gunung Giri Indah No. 5tanggal 26 Agustus 2011, Akta Pernyataan Keputusan RUPS LBPT. Gunung Giri Indah No. 29 tanggal 26 Januari 2011, AktaPenyimpanan PT. Gunung Giri Indah No. 30 tanggal 26 Januari2011, Akta Pengakuan Hutang No. 7 tanggal 26 Agustus 2011,Business Plan PT.

Gunung GiriIndah, Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Gunung Giri IndahNo. 5 tanggal 26 Agustus 2011, Akta Pernyataan KeputusanRUPS LB PT. Gunung Giri Indah No. 29 tanggal 26 Januari2011, Akta Penyimpanan PT. Gunung Giri Indah No. 30 tanggal26 Januari 2011, Akta Pengakuan Hutang No. 7 tanggal 26Agustus 2011, Business Plan PT.

CIPAGANTI GROUP September tahun 2012.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Undangan rapat umum pemegangsaham (RUPS) PT. Bumi Karindo No. 002/05RUPS/2013 denganmateri Laporan direksi tentang kKeuangan dan keadaan perseroandan hal hala yangtelah dicapai sesuai pasal 15 Anggaran Dasar yangdibuat 30 april 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Notaris SK. Menteri kKehakiman danhak asasi Manusia Republik Indonesia No.

CIPAGANTI GROUP Septembertahun 2012.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Undangan rapat umumpemegang saham (RUPS) PT. Bumi Karindo No. 002/05RUPS/2013 dengan materi Laporan direksi tentang keuangandan keadaan perseroan dan hal hala yangtelah dicapai sesuaipasal 15 Anggaran Dasar yang dibuat 30 april 2013.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Notaris SK. Menteri kehakimandan hak asasi Manusia Republik Indonesia No.

Angkasa Pura I sesuai Salinan AktaNotaris No. 2 Tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pernyataan KeputusanMeneg BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Angkasa Pura I Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaAnggota Direksi ;362. Bukti P2 : Salinan Putusan BANI No. 326/X/ARBBANI/2009 tanggal 24 Mei2010 ;3. Bukti P3 : Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Aspal Bandara InternasionalLombok No.

Sebagaimana diaturdalam Pasal 61 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas disebutkan (1) Setiap pemegangsaham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilannegeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggaptidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS,Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, (2) Gugatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

., M.HUMG: Barang bukti antara lain:Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SprinSita/66/IX/2015/Tipidter, tanggal 28 September 2015, telahdilakukan penyitaan barang bukti dari :1) Berita Acara RUPS LB PT.

Juni2016, Juli 2017 dan Juni 2018, selanjutnya disebut bukti P20Halaman 38 dari 56 Putusan Gugatan Nomor : 20/Pat.SusPHI/2019/PN Dps21.Download dari : hittps://www.garudaindonesia.com/files/pdf/investorrelations/ corporategovernance/, Ringkasan Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tanggal 12/14 September 2018dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST),tanggal 24/26 April 2019, bahwa Fuad Rizal dan Pikri Ilham Kurniansyahadalah juga Direktur yang Terpilih pada RUPS