., padahal tiaptiap kebijakan pengelolaan PT Tiga PilarSejahtera Food, Tbk. harus dilakukan berdasarkan persetujuan dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) yang di dalamnya terdapat masyarakatdan badan usaha lain selaku pemegang saham mayoritas.

Tuan Budi IstantoSuwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta adalah pemegang sahammayoritas pada PT TPC, namun demikian PT TPC bukanlah pengendali PTTiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. karena PT TPC secara de facto dan de juremerupakan pemegang saham minoritas yang tidak memiliki pengaruh untukmengendalikan atau menentukan arah kebijakan pengelolaan dan/ataupengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. terlepas dari siapapunsusunan anggota direksinya, karena direksi perusahaan pun memerlukanpersetujuaan RUPS

., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan HukumThomson Situngkir & Rekan, yang beralamat di Geddung Timsco Indonesia,Jalan Kwini Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24Mei 2021Menimbang bahwa setelah meneliti Suratsurat yang berkenaan dengankelengkapan yang diperlukan dalam perkara ini baik mengenai Akta Pendirian,dan RUPS terakhir dari PT.

Maatscappij Tot Exploitatie Van Vastigheden Der Erven Tjong A Fietelah dilikuidasi dengan mengacu pada ketentuan likuidasi perusahaansebagaimana tercantum dalam undang undang/KUHD mengenai PerseroanTerbatas, antara lain diadakannya RUPS mengenai pembubaran perusahaan,ditunjuknya Likuidator, serta pengumuman surat kabar mengenai penunjukanlikuidator dan pemberesan perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.Bahwa apabila ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara legal formalkebenaran mengenai

ISM), dengan Nomor Akta Pendirian No. 02,tertanggal 05 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris ZACHARIASOMAWELE, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahansesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Republik Indonesia Nomor : AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, tertanggal 23Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahan berdasarkan AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

WANAJAYA TRI AGUNG, telah terdaftar sejak 7 April1994 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru dua dandikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 22 April 1994 sesuaidengan surat Keputusan Pengukuhan Kena Pajak Nomor : S1538/WPJ.04/KP.0203/1994 dengan kegiatan usaha sesuaidengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) adalah bangunan sipildan berdasarkan RUPS tanggal 17 Januari 2000 PT.

Duta Karya Adhitama, tertanggal 20 Januari 2006,bukti P2, sesuai dengan aslinya ;Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

Duta Karya Adhitama, tertanggal 20 Januari 2006,bukti P2 ;e Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

Mojoroto, Kota Kediri.Bahwa, saksi bekerja di PT Asia Finansial Consultan sejak tanggal 24 Nopember2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015, awalnya sebagai Direktur Utamadan sejak tanggal 3 Januari 2015 sebagai Komisaris II ;51Bahwa, pergantian pengurus tersebut saat ada RUPS di Pandan Resto tanggal 03Januari 2015, pimpinan rapat hadir, orang suruhan Notaris juga hadir.

AFC ada office boy 2 (dua) orang, teller 2 (dua) orang, arsip,accounting dan sekretaris diberikan lowongan, tapi untuk posisi accounting dansekretaris belum menerima;Bahwa, untuk lowongan pekerjaan syarat pendidikan minimal SMK waktu postingdi facebook;Bahwa, saksi sebagai Direktur HRD merupakan kesepakatan waktu RUPS di kantorPT.

., Nomor 128, Tanggal 24 September 1991 (PT.Telekomunikasi Indonesia (Persero)) dan Akta Pernyataan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Persero PT.Telekomunikasi Indonesia Tok Nomor. 16 Tanggal 16 Mei 2017 olehNotaris Ashoya Ratam, S.H,. M.Kn, PT. Telekomunikasi Indonesia.

TelekomunikasiIndonesia (Persero) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan Persero PT. Telekomunikasi IndonesiaTbk Nomor 16 Tanggal 16 Mei 2017 oleh Notaris Ashiya Ratam, S.H,. M.Kn,PT. Telekomunikasi Indonesia.

Kedungdoro No. 60 Sawahan Surabaya, pabrik diDesa Driorejo Gresik. dengan nomor NPWP 01.132.932.3054.000adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi kertas untuk tujuanekspor, diangkat melalui RUPS PT.

Kedungdoro No. 60 Sawahan Surabaya, pabrik diDesa Driyorejo Gresik. dengan nomor NPWP 01.132.932.3054.000adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi kertas untuk tujuanekspor, diangkat melalui RUPS PT.

Kedungdoro No. 60 Sawahan Surabaya, pabrik diDesa Driyorejo Gresik. dengan nomor NPWP 01.132.932.3054.00048adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi kertas untuk tujuanekspor, diangkat melalui RUPS PT.

., Nomor 11525 Januari1986 T U.4 Akta Berita Acara RUPS PTMandiri Bhakti Majene Akta Notaris PPAT Frans Polim,S.H., Nomor 13431 Oktober2016 DAFTAR DOKUMEN PERKARA NOMOR 11/KPPUI/2017FILE Dokumen Investigator NoKodeNama DokumenTanggal dokumen Keputusan Deputi Penegakan Hukum Nomor371/DH/Kep/VII/2018 tentang PenugasanSatuan Tugas Investigator dalam PemeriksaanPendahuluan23 Juli 2018 Laporan Dugaan Pelanggaran Perkara Nomor11/KPPUI/201731 Juli 2018 Daftar nama Saksi dan/Ahli InvestigatorPerkara 11/KPPUI

BankPapan Sejahtera adalah surat kuasa khusus yang dibuatoleh orang atau pejabat maupun badan yang tidakberwenang untuk itu, sehingga surat kuasa khusus itusejak semula tidak sah;Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 (a) dan (b) PP No. 17Tahun 1999,terhitung sejak tanggal 14 Februari 1998 (sejakberlakunya PP No. 17 tahun 1998), secara resmimenurut hukum, Bank Papan Sejahtera Tbk, beradadibawah kendali dan pengawasan BPPN dengan akibathukum:segala hak dan kewajiban Direksi, Komisaris, pemegangsaham dan RUPS

BGE)/Pemohon:e Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham (Share HolderApproval) melalui RUPS, dengan demikian, baik tender maupun Perjanjian KerjasamaProyek yang hendak ditandatangani PT.GDE, harus terlebih dahulu mendapatPersetujuan PLN dan Pertamina;3 Ternyata pada saat tender dilakukan, PT.GDE/Termohon melakukan tipumuslihat dan membohongi PT.BGE/Pemohon mengenai Share Holder Approval;Pada saat dilakukan tender kepada umum mengenai Proyek PLTP DiengPatuha:e PT.GDE/Termohon, tidak

Bahwa berdasarkan pasal 25 Perjanjian KSO, Fenggugatmempunyai kewenangan untuk mengadakan audit berkala ataspelaksanaan KSO, dalam pelaksanaan audit berkala tersebutPenggugat melalui Satuan Pengawas intern Penggugat menemukanbanyak penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat dalampengelolaan kebun KSO tersebut; 3 775Bahwa atas hasil RUPS pihak Penggugat telah dilakukan auditoleh Eksternal Auditor Kantor Akuntan PublikHertanto,Sdik & rekan, yang mana setelah dilakukan auditkeuangan PTPN I untuk tahun

Maka adalah sangat prematur apabilaPENGGUGAT menyatakan ada kerugian dan pemakaian pribadi TERGUGAT Iatas dana collateral tersebut sebelum TERGUGAT I memberikanpertanggungjawabannya pada RUPS tahunan.9.

Bahwa selain pertimobangan Judex Jurist tersebut, terdapat faktahukum yang juga tidak diungkap oleh Penggugat yaitu bahwapersetujuan Menteri BUMN selaku pemegang RUPS atas penggantianuang tunai sebesar Rp 13.000.000.000 (tiga belas milyar) dari PTBonauli Real Estate sebagaimana surat menteri BUMN No. S586/MBU/2004 tertanggal 18 Oktober 2004 hanya berlaku 1 (satu)tahun, yakni sejak tanggal 18 Oktober 2004 dan berakhir pada tanggal18 Oktober 2005.

Keang NamDevelopment Indonesia yang masingmasing diangkat dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta Notaris nomor 53 tanggal 10Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SH. Notaris di Medan (masingmasing diperiksadalam berkas perkara terpisah) serta saksi Ir. SUCIPTO L. TOBING selaku KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2000 s/d tanggal 28 Agustus2002 dan saksi Ir.

Keang Nam DevelopmentIndonesia yang masingmasing diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesuai dengan Akta Notaris nomor 53 tanggal 10 Oktober 1994 dihadapan Djaidir, SH. Notaris di Medan (masingmasing diperiksa dalam berkasperkara terpisah) serta saksi Ir. Sucipto L.

KeangNam Development Indonesia yang masingmasing diangkat dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta Notaris nomor 53 tanggal 10Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SH.

Keang NamDevelopment Indonesia yang masingmasing diangkat dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta Notaris nomor 53 tanggal 10Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SH.

KeangNam Development Indonesia yang masingmasing diangkat dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta Notaris nomor 53 tanggal 10Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SH. Notaris di Medan, baik sendirisendirimaupun bersamasama pada kurun waktu tahun 2000 sampai dengan Januari2006 atau bertempat di kelompok hutan Sungai SingkuangSungai NatalKabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang berdasarkan Pasal 84Hal. 43 dari 355 hal. Put.

Purwanro JR) Nomor : 01/KEP-RUPS/JTT/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pengangkatan Direktur Utama PT. JTT. 129. Copy Rekening koran PT. Jogja Tugu Trans tahun 2010 (Januari s.d. Desember), 2009 (Januari s.d. Desember 2009), tahun 2008 (Maret s.d Desember), dari Bank BPD. 130.

Copy Laporan RUPS tahun 2008, 2009, 2010. 133.

JogjaTugu Trans ada pertemuan para Direksi tetapi tidak dalam acara resmi dan tidakada Berita Acara Pertemuan para direksi;Bahwa ada RUPS oleh PT. Jogja Tugu Trans setiap akhir tahun ;Bahwa PT. Jogja Tugu Trans Tahun 2011 pernah diaudit pihak BPK Yogyakartadan ada temuan yaitu adanya perbedaan pendapat antara PT. Jogja Tugu TransHal 129 dari 357 Hal. Pts.

Jogja Tugu Trans ada pertemuan para Direksi tetapi tidakdalam acara resmi dan tidak ada Berita Acara Pertemuan para Direksi tersebut ;Bahwa ada RUPS oleh PT. Jogja Tugu Trans setiap akhir tahun ;Bahwa PT. Jogja Tugu Trans Tahun 2011 pernah diaudit pihak BPK Yogyakartadan ada temuan yaitu adanya perbedaan pendapat antara PT.

Jogja Tugu padabulan Februari 2008 dan dalam RUPS dana talanngan disebutkan sebagai Subsididari Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta ;Bahwa ada RUPS oleh PT. Jogja Tugu Trans setiap akhir tahun ;Bahwa PT. Jogja Tugu Trans Tahun 2011 pernah diaudit pihak BPK Yogyakartadan ada temuan yaitu adanya perbedaan pendapat antara PT.

Jogja Tugu Transdibayar dalam bentuk Kilometer Tempuh ;Bahwa hutang pada Saksi POERWANTO JOHAN RIYADI belum pernah dibahasdalam RUPS tetapi di buku Kas hutang sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus limapuluh juta rupiah) dicatat dan langsung dibayarkan pada waktu menerima uangpembayaran pelaksanaan Operasional BOK Bus Angkutan Buy The Service padaPT.

Copy Laporan RUPS tahun 2008, 2009, 2010.133.

;Bahwa pengelolaan korporasi tunduk pada UndangUndang PerseroanTerbatas dengan menerapkan doktrin fiduciary duty Pasal 92 ayat (1)dengan prinsip business judgement rules sebagaimana diatur didalamPasal 97 ayat (5) yang artinya jika Direksi dan/atau Dewan Komisarisdalam mengambil putusan dilakukan dengan itikad baik, maka ia akanterbebas dari tuntutan pidana atau perdata secara pribadi ;Bahwa untuk menguji apakah Direksi beritikad baik atau tidak dalampengurusan perseroan dapat dilakukan melalui RUPS

IM2bertanggungjawab terhadap perbuatan Terdakwa menandatanganperjanjian kerja sama tersebut dan hal ini sesuai dengan ketentuanPasal 1 angka 3 dan Pasal 20 ayat (1), (2) UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (hlm. 302Putusan PN Tipikor) ;Bahwa berdasarkan Akta No. 22 Berita Acara RUPS dan SuratMenkominfo No. 65/M.KOMINFO/02/2012 tanggal 24 Februari 2012tidak ditemukan adanya tindakan Pemohon PK yang melanggar ataumelampaui kewenangan Pemohon PK sebagai Direksi

IM2 dalam RUPS. Tindakan yang dilakukan olehPemohon PK telah sesuai dengan Anggaran Dasar PT. IM2,UndangUndang Perseoan Terbatas dan UndangUndangTelekomunikasi. Selain itu, tidak ditemukan adanya tindakanPemohon PK yang melanggar atau melampaui kewenanganPemohon PK sebagai Direksi PT.

Angkasa Pura II pernah dilakukan pengadaanperalatan Simulator ATC didasarkan pada Rencana kerja dan anggaranperusahaan (RKAP) Tahun 2003 yang disyahkan oleh KementerianBUMN sebagai rapat unum pemegang saham (RUPS) ;Bahwa pekerjaan pengadaan Simulator ATC PT Angkasa Pura II untuksewaktu proses pengusulan tahun 2002 s/d tahun 2003 termasuk dalamlingkup direktorat operasi dan direktorat teknik, dan pejabat direksi yangmenjabat sewaktu proses pengusulan s/d pelelangan ATC Simulatoradalah Direktur Operasi

Pembayaran Il sebesar Rp. 362.637.150, pada tanggal 24Nopember 2006 ;Pengadaan ATC Simulator belum dapat dimanfaatkan sehinggamerugikan PT AP II sebesar Rp. 7.453.443.000, ;Bahwa berkaitan dengan rekomendasi BPK RI angka 1) Menteri BUMNselaku RUPS meminta pertanggungjawaban direksi dan komisaris ataspengadaan ATC Simulator sebesar Rp.

sebesar Rp. 7.453.443.000.,.Bahwa audit BPK RI terhadap pengadaan ATC Simulator tersebut dilakukanberdasarkan Surat tugas BPK RI No. 53/ST/IXXVII/07/2008 tanggal 28 Juli2008, dimana pelaksanaan rekomendasi BPK RI atas audit pengadaan ATCSimulator PT Angkasa Pura II tersebut adalah dilakukan penyusunan rencanaaksi antara Board of Comisioner dan Board of Director, Deputi KementerianBUMN dan BPK RI, dan hasilnya Atas rekomendasi nomor 1 rencana aksiMeneg BUMN akan meminta Direksi AP I melaporkan kepada RUPS

beserta 2 (dua)lembar lampirannya;48.1 (satu) bundel Asli laporan Keuangan Konsolidasian PT SurveyorIndonesia Untuk TahunTahun Yang Berakhir 31 Desember 2011, 31Desember 2010 dan 1 Januari 2010 disertai Laporan Auditor IndependenOleh KAP Husni, Mucharam dan Rasidi;49.1 (satu) bundel Asli laporan Keuangan Konsolidasian PT SurveyorIndonesia Untuk TahunTahun Yang Berakhir 31 Desember 2010, dan2009 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharamdan Rasidi;50.1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS

Laporan Keuangan Tahun 2010PT Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;51.1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011PT Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;52.1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha Rapat Komisarisdan Direksi bulan Agustus 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 22September 2011;53.1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha Rapat Komisarisdan Direksi bulan Oktober 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 23November 2011;54.1 (satu) bundel asli

beserta2 (dua) lembar lampirannya;26.1 (satu) bundel Asli laporan Keuangan Konsolidasian PTSurveyor Indonesia Untuk TahunTahun Yang Berakhir 31Desember 2011, 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni,Mucharam dan Rasidi;27.1 (satu) bundel Asli laporan Keuangan Konsolidasian PTSurveyor Indonesia Untuk TahunTahun Yang Berakhir 31Desember 2010, dan 2009 disertai Laporan AuditorIndependen Oleh KAP Husni, Mucharam dan Rasidi;28.1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS

Laporan KeuanganTahun 2010 PT Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;29.1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan KeuanganTahun 2011 PT Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;30.1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja UsahaRapat Komisaris dan Direksi bulan Agustus 2011 PTSurveyor Indonesia tanggal 22 September 2011;31.1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja UsahaRapat Komisaris dan Direksi bulan Oktober 2011 PTSurveyor Indonesia tanggal 23 November 2011;32.1 (satu) bundel asli

FAHMI SADIQ Bin SADIQ :Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani danrohani, serta bersedia memberikan keterangansebenarnya;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak adahubungan keluarga;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidikKejaksaan Tinggi DKI Jakarta, isi dari pemeriksaansebagaimana di dalam BAP, isinya benar, diberikantanpa paksaan dan atau tekanan;Bahwa pada bulan November 2010 saksi ditunjuksebagai Dirut PT Surveyor Indonesia berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS).