Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-07-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 16/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Abas Arifin
2.Syafrudin H. Ali
3.Suratman
4.Ismail Baranuri
5.Moh. Natsir Baranuri
6.Mohamad Ichsan
Tergugat:
1.Bupati Ende
2.Lurah Mbongawani
3.Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prov. NTT Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Ende
11769
  • Putusan Mahkamah Agung RI No. 620K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999 yang kaidah hukumnya adalah:Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan ObyekGugatan menyangkut Perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan TataUsaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri,Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Surat Gugatan yang diajukanoleh Kuasa Hukum Para Penggugat memuat 2 (dua) hal yang berbeda yangmemiliki titik singgung
Register : 19-12-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN PADANG Nomor 926/Pid.B/2016/PN Pdg
Tanggal 17 Mei 2017 — VERA YUNIZA Pgl. VERA BINTI KHAIRUDDIN
133151
  • sibuk, nantisaja saya hubungi lagi, namun kenyatannya terdakwa hanya bicara kosong tidakpernah menepati janjinya dan keadaan d perusahaan terdakwa dalam keadaan kesulitankeuangan karena perusahaan sedang merugi; begitu pula dengan kata bahwasudangnya dipindah ke tempat lain ternyata gudang milik terdakwa tidak pernahpindah tempat; dengan demikian maka unsur dengan rangkaian perkataan bohong ntukmenggerakkan saksi korban sehingga menimbulkan piutang ini telah terpenuhi pula; Menimbang bahwa titik singgung
Register : 15-08-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 224/Pid.B/LH/2018/PN Pkl
Tanggal 30 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AAN SULISTYONO, SH
Terdakwa:
NURUL IMAN Bin H. ANWAR
39813
  • 55UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab Undang undang Hukum Pidana, subsidair melanggarPasal 55 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam penyusunan suratdakwaannya mempergunakan bentuk subsidaritas yaitu bentuk dakwaan yangterdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidanayang diancam pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana lebihringan, dakwaan ini saling bertitik singgung
Register : 01-07-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1220/Pdt.G/2016/PA.Krs
Tanggal 10 Januari 2017 — PEMOHON KONVENSI VS TERMOHON KONVENSI
244
  • Oleh karenanya tidak perlu kami tanggapi lebih panjangsebab telah kami singgung didalam tanggapan kami terhadap eksepsiTermohon.9. Bahwa Pemohon secara rutin dan kontinyu per Bulan memberikannafkah kepada Termohon oleh karena Gaji Pemohon telah secaraotomatis dipotong Kantor Cabang Dinas Penddidikan Kab.Probolinggo untuk di berikan kepada Termohon sebagai manifestasinafkah.
Putus : 22-02-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2826 K/Pdt/2009
Tanggal 22 Februari 2011 — FRANS JH. PALENEWEN, DK ; IDA BAGUS EKO ROCHMADI, DKK
2413 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada umumnya, suatu putusan yang dikategorikanOnvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yangditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secaramenyeluruh dan komprehensif. Yang dipertimbangkan hanyasebagian saja, tanopa menilai dan mempertimbangkan alat buktirelevan yang lain.
Register : 27-04-2012 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 14/G/2012/PTUN-SRG
Tanggal 7 Agustus 2012 — KEPALA BIRO UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN KEUANGAN Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
10534
  • Bahwa dari peristiwa hukum yang diuraikan dalamdalil gugatan Penggugat yang substansi materinyaberkenaan/dan atau sangat menitik beratkan dalamtitik singgung mengenai hakhak keperdataankepemilikan dari objek tanah yang telah dibebaskanoleh Penggugat, yang kemudian disalah gunakanoleh Tergugat untuk kepentingan Pihak Lain;3. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tanahseluas 16.190 m?
Register : 06-10-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 45/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 25 Februari 2015 — H. SAIDIH LIHAN, DKK MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN 2. DOKTORANDUS H. YAYAT SUDRAJAT, M.M., M.Si, 3. 1. PARULYAN GOMGOM LUHUT EFFENDI PASARIBU, DKK
10048
  • ParaPenggugat dengan Tergugat II Intervensi 1, sehingga dibutuhkanpemeriksaan pembuktian hak kepemilikan atas tanah tersebut apakahbenar dari objek bidang tanah yang dipermasalahkan tersebut adalahmilik Para Penggugat, Untuk itu dari peristiwa hukum yang adatersebut, dan untuk mendapatkan keadilan dari hak keperdataan ataskepemilikan tanah tentunya menjadi kewenangan absolut dariPengadilan Negeri; 222 22 nnn nnn nn nnn nnn n nn nne=Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat menitik beratkandalam titik singgung
Register : 26-02-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 4/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
HJ. SALEHA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
206102
  • Beralihnya suatu hak atas tanah berdasarkan jual belli lagilagi Penggugat sendiri yang menjelaskan dalam gugatannyabukanlah merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara, melainkan Peradilan Umum Bahwa materipermasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum = yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangHalaman 19 dari 81
    Bahwa pemeriksaan perkara ini merupakan ranah kewenanganPeradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara, hal inidikarenakan secara substansial materi gugatan Penggugat sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milikPenggugat, untuk itu mohon gugatan Penggugat ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 2.
Register : 18-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 311/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 18 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Nurlia Binti Bora
Terbanding/Pembanding/Penggugat : Andhika Bin Marzuki
Terbanding/Tergugat II : A. Adriani Binti Amiruddin
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Jeneponto
6637
  • pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriJeneponto sudah sangat tepat dan benar menurut Hukum.Bahwa pemeriksaan setempat yang di lakukan oleh Majelis Hakim tingkatpertama adalah sudah tepat dan benar karna sebelum masuk pada pokokperkara majelis Hakim tingkat pertama karna Jabatannya(secara ex officio)perlu terlebin dahulu mencermati dalildalil TERBANDING/PENGGUGATdengan obyek tanah sengketa tersebut apakan sudah memenuhi syaratformal suatu gugatan atau belum.Bahwa = menyangkut Batasbatas yang di singgung
Putus : 31-12-2010 — Upload : 16-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 PK/Pdt/2009
Tanggal 31 Desember 2010 — PT. LOKA RAHAYU PLYWOOD INDUSTRIES dk ; CHIN HSIANG ELECTRICITY & MACHINERY CO PTE LTD dk
13091 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pernah terbuktiberdasarkan fakta fakta persidangan ;Dengan demikian Judex Facti telah salah dalam menerapkanhukum, seharusnya Judex Facti mendasarkanpertimbangannya pada keberadaan mesin mesin yang menjadiobjek sengketa bukan pada hal lain yang dapat merugikanrasa keadilan Pemohon semula Tergugat ;Bahwa keberatan Pemohon semula Tergugat sangat beralasankarena tentang Metal Detector yang pada saat Pemeriksaansetempat tidaklah ditemukan dan saksi saksi tidak adayang tahu, sama sekali tidak disinggung singgung
Register : 30-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN Bna
Tanggal 13 September 2017 — PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Wilayah Banda Aceh diwakili oleh Moren Widya Putri SH DKK Lawan: ROHANA
10914
  • Bahwa dalam petitum point 11 halaman 8 dan 9 gugatan penggugat, jugameminta Tergugat Ill untukmemenuhi tuntutannya terkait ganti rugi bunga BankPemerintah 13 % pertahun, tuntutan mana adalahmeruapakan tuntutan tanpadasar hukum dan karenanya seluruhnya haruslah ditolak. .Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat IIl adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatifyang
Register : 25-03-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA DONGGALA Nomor 165/Pdt.G/2019/PA.Dgl
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
3017
  • Bahwa untuk point 4 jawaban dari termohon kami tdk perlu tanggapi karnakami sudah singgung pada point 2 diatas dimana si Pemohon bertanggungjawab penuh atas nafkah anaknya Muhammad Friksy Safitra baikpendidikanya, kesehatanya dan lain sebagainya.5.
Register : 15-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1161/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.P. MANURUNG, SH.
2.SUPARDI, SH.
3.SANTOSO, SH.
Terdakwa:
FREDDY SANTOSO
8320
  • BlackBerry Messenger) antara Terdakwa dengansaksi Hans Narpati dan bukti transfer uang pembayaran dari Terdakwa kepadaKorban;Menimbang dari buktibukti tersebut Majelis tidak menemukan adanyaperjanjian perdata antara keduanya dan buktibukti tersebut berupa fotocopydan tidak didukung dengan bukti saksi sehingga tidak cukup bukti untukmenyatakan bahwa perbuatan antara Terdakwa dengan korban merupakanperbuatan perdata;Menimbang demikian pula suatu hubungan hukum antara para pihakseringkali terdapat titik singgung
Register : 01-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Pkj
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
Misrawaty Alwin Djafar, SH
Terdakwa:
Paharuddin, SE Bin H. Abd. Latif
235
  • atau memiliki narkotika tersebut, tetapikepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut sematamata untuk digunakan.Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwakepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihatmaksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah yang bersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka jelas bahwa titik singgung
Register : 24-03-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN LUMAJANG Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lmj
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.SITI MUKMINA
2.ENDAH EKA ARI PRIHARTINI
3.ENDANG SULIS DWI STYOWARNI
4.DESI ARIFANTI
5.SUKARSO
6.Endang Sulis Dwi Setyowarni
Tergugat:
1.HARTOKO ALI MUCHAIBAT
2.MUHAMMAD DWI JATMIKO
3.SYAMSUL HADI
4.ENDAH SETIAWATI
5.IMRON FAUZI
13364
  • di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,shadaqgah, dan ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1321 K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994 Kaidah Hukum :sejak UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berlaku,Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkaraperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqah;Menimbang, bahwa titik singgung
Register : 21-10-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.YK
Tanggal 18 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
246
  • stabil dan sebelum menikah sudah mempunyai properti dan barangbarang antik; sebaliknya Penggugat bersikap boros, konsumtif dan tidakdapat mengelola uang dengan baik, sampai pada ahirnya Tergugatmengambil alih pengelolaan keuangan keluarga; sebagaimana yang diakuiPenggugat dalam pernyataannya dalam posita 7 bahwa Tergugat memilikiuang karena memang selalu berkarya, namun demikian diperlukanpengelolaan dengan baik agar tidak kehabisan uang saat hasil karya belumdapat dijual; sebagaimana telah kami singgung
Putus : 23-02-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 1723 K/Pdt/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — Drs. CECE (TJETJE) MAKHDI, DKK VS. PT. BUMI SERPONG DAMAI, DK.
4035 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1723 K/Pdt/2010a. bahwa dalam title gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatanperbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam posita gugatan menitikberatkan pada titik singgung perbuatan prosedural penerbitan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum sehingga tidaksah menurut hukum, maka hal ini yang eksistensinya merupakankewenangan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (beschikking)seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 jo.
Register : 17-03-2014 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN PADANG Nomor 98/Pdt.G/2014/PN Pdg
Tanggal 22 Juni 2015 — GADENA ZEBUA melawan TIMOTIUS. S.SOS CS
352189
  • Tidak disebut dengan tegas posisi tanah Tergugat dan Tergugat Il dalam tanah seluas 2,5 ha yangdi klaim sebagai milik Penggugat sehingga LetakTitik Singgung atau keterkaitan antara Tanah milikTergugat dengan tanah seluas 2,5 ha yangdiklaim Penggugat sebagai milik tidak jelas;3.
Register : 01-07-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PT PALU Nomor 34/PDT/2020/PT PAL
Tanggal 3 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat : Direksi PT. Sawindo Cemerlang Diwakili Oleh : ASIS HARIANTO, SH. MH
Terbanding/Penggugat : Kasmat Pettasiri
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Kab. Banggai
12483
  • Sehingga terhadap tanah yang sudah bersertipikat terdapattitik singgung antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN). Pengadilan Negeri membatasi diri pada kewenangannya, sekiranyaterbukti tanah yang telah bersertipikat adalah milik Penggugat dan gugatannyadikabulkan, maka Pengadilan Negeri paling jauh hanya menyatakan bahwasertipikat atas tanah dimaksud dinyatakan tidak memiliki kKekuatan hukum yangmengikat.
Register : 16-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA LIMBOTO Nomor 470/Pdt.G/2016/PA.Lbt
Tanggal 26 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
211
  • Yang menjadi titik singgung dalam perkaraini adalah apakah tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan suatukeadaan rumah tangga yang nyaman atau tidak.