Ditemukan 6292 data
ZIA UL FATTAH IDRIS, SH
Terdakwa:
DIDIET NURIANTO
64 — 34
Selain itu BP Batam dan Bea Cukai jugatidak pernah mempersyaratkan izin edar dari BPOM dalam melakukanpengurusan perizinan dan permohonan kuota Impor ;Bahwa berdasrkan RUPS gaji pokok yang Terdakwa terima sebesarRp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah)/oulan. Untuk teknis penerimaan gajiTerdakwa menerima gaji tyang ditransfer olen Saksi HESTI dari rekeningperusahaan ke rekening milik Terdakwa ;Bahwa keuntungan PT.
214 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
(lihat ; barangbukti nomor urut 83 dan 84 halaman 38 dari 93 Putusan KasasiNo.1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010):1) Peninjauan Kembali tidak bisa dipaksa untukbertanggung jawab dalam jabatan Direktur PT Giri JaladhiWana, karena pada waktu Perjanjian Kerjasama itu berlakudan pada waktu tindak pidana korupsi itu terjadi padaOktober 2004 pemohon Peninjauan Kembali oleh RUPS PTGiri Jaladhi Wana dan disahkan dengan Akta Notariil NotarisAlang SH Notaris di Jakarta pada tanggl 6 Agustus 2003bukan lagi
Pemohon Peninjauan Kembali tidak ikut serta dalam rapatpengelolaan tersebut, karena Pemohon Peninjauan Kembali oleh RapatUmum Pemegang Saham PT Giri Jaladhi Wana pada tanggal 31 Juli2003 telah berhenti sesuai RUPS dari jabatan Direktur PT Giri JaladhiWana dan disyahkan dengan Akta Notariil No.17 tanggal 6 Agustus 2003dibuat oleh Siti Rachma SH Notaris Pengganti Ny.BRAy.MahyastutiNotonagoro SH Notaris di Jakarta.
(Bukti Baru 6):Bukti Baru 06 tersebut mengungkapkan dan membuktikan :6.1 Bahwa St.Widagdo, Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana denganalamat Komplek BNI 1946 JI.Swadharma VI Nomor 34 Ulujami JakartaSelatan menerangkan bahwa ; Drs.Tjiptomo. pemohon PeninjauanKembali; Sudah diberhentikan dari Jabatan Direktur PT Giri Jaladhi Wanaoleh RUPS tanggal 31 Juli 2003 dan ditetapbkan dengan akta no.17tanggal 6 Agustus 2003 dibuat oleh notaris Siti Rachma SH notarispengganti Ny.
I WAYAN GEDIN ARIANTA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.MIKHAN Bin YUSI OWONG
2.EDISON PENYANG Als DISON Bin IGIE PENYANG Alm
120 — 42
li>1 (satu) bundel fotocopy leges salinan akta Nomor 42 tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang pernyataan keputusan para pemegang saham PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotocopy leges surat Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0119788 tanggal 22 Maret 2018 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT AGRINDO GREEN LESTARI;
- 1 (satu) bundel fotocopy leges salinan akta Nomor 6 tahun 2018 tanggal 12 April 2018 tentang berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS
148 — 35
Tenjo Jayaberdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 8 tanggal 07 Juni 2012.Bahwa telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TenjoJaya yang dihadiri oleh HIUSMAN EFFENDI (mewakili WINIFRED HERAWATIdan RAYMON TIRTAJAYA) dan Ir. He. AHMAD MASOED LUTHFI (mewakiliDrs. NURSAL, ASKAR TEGUH PRIBADI dan Ir. H. SYUKRI AMIN) dalamrangka realisasi pembelian tanah HGU, dimana hasil RUPS tersebutmenyatakan bahwa disetujui penjualan aset PT.
Tenjojaya di Desa Tenjojaya, Kecamatan Cibadak,Kabupaten Sukabumi.Bahwa pemberian Surat Kuasa tersebut tidak didahului dengan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan seterusnya pun tidak pernahdiadakan RUPS. Saat kuasa itu dibuat dan diberikan oleh TerdakwaRudolf Imam Santoso kepada saksi untuk saksi tanda tangani, tetapisaksi tidak pernah menginstruksikan pembuatan surat kuasa kepadaTerdakwa Rudolf Imam Santoso.
Bogorindo Cemerlang pada bulanJanuari 2016 saat perkara ini ditangani oleh Kejaksaan dan RudolfImam Santoso sebagai Tersangka.Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwaia keberatan terhadap keterangan:> Bahwa ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untukpembelian tanah eks HGU PT.
Tenjojaya dan saksi AU BINTOROada dan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)tersebut;36.Saksi HEROL AL HUDRIKeterangannya dibacakan dalam persidangan :Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam BAP, terkait masalahtanah eks HGUPT.
Tenjojaya diawali dengandilakukan RUPS terlebih dahulu antara pemegang saham dan direksi;Bahwa sertifikat atas nama keluarga saksi sebesar 12 ha. adalah di luarluasan tanah 299 ha. yang dilepaskan haknya kepada PT.
667 — 627 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keang Nam Development Indonesia yang masingmasing diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuaidengan Akta Notaris Nomor 53 Tanggal 10 Oktober 1994 di hadapanDjaidir, SH Notaris di Medan (masingmasing diperiksa dalam berkasperkara terpisah) serta saksi Ir. SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala DinasKehutanan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2000 s/d Tanggal 28Agustus 2002 dan saksi Ir.
WASHINGTON PANE selaku Direktur Produksi dan Perencanaan PT.Keang Nam Development Indonesia yang masingmasing diangkat dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta NotarisNomor 53 Tanggal 10 Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SH Notaris diMedan, baik sendirisendiri maupun bersamasama pada kurun waktutahun 2000 sampai dengan Januari 2006 bertempat di kelompok hutanSungai Singkuang Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal PropinsiSumatera Utara yang berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan
Keang Nam Development Indonesia dan saksi Ir.WASHINGTON PANE selaku Direktur Produksi dan Perencanaan PT.Keang Nam Development Indonesia yang masingmasing diangkat dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta NotarisNomor 53 Tanggal 10 Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SH Notaris diMedan, baik sendirisendiri maupun bersamasama pada kurun waktuTanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan Tanggal 23 Januari 2006 atausetidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 sampai dengan2006 bertempat di
WASHINGTON PANE selaku Direktur Produksi yang masingmasingdiangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai denganAkta Notaris Nomor 53 Tanggal 10 Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SHNotaris di Medan, baik sendirisendiri maupun bersamasama pada kurunwaktu Tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan Tanggal 23 Januari 2006atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 sampai dengan2006 bertempat di kelompok hutan Sungai Singkuang Sungai NatalKabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat I : Eva sumiati
Terbanding/Tergugat II : Muhamad imron hanafi
Terbanding/Tergugat III : Notaris & PPAT Siti Artati Noveriyah,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : Josua wahidin ( Suami Tergugat I )
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ester mariana
Terbanding/Turut Tergugat V : Direktur Pt bank mandiri (persero) tbk. SME Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kepala kantor BPN kabupaten cirebon
122 — 86
Oleh karenanya Direksiadalah pihak yang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan.Di samping itu dalam pasal 98 ayat (3) UUPT juga diatur bahwakewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecualiditentukan lain dalam undangundang ini, anggaran dasar ataukeputusan RUPS.
193 — 335 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1621 K/PID.SUS/2013Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 oleh Notaris Marina Soewanayang diperbaharui dengan Akta Pernyataan Keputusan Para PemegangSaham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.RELIANCE ASSET MANAGEMENT Nomor : 107 Tanggal 31 Januari 2005oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., struktur organisasi pada tahun 2005 sampaidengan tahun 2007 sebagai berikut :e Komisaris Utama : IRWAN BUDI DJAYAe Komisaris : RIBKA BUDI DJAYAe Direktur Utama : JOSEP GINTINGe Direktur : ERVAN
RAM) yangbergerak dibidang usaha efek dengan kegiatan menjalankan usahasebagai Manajer Investasi (Ml);Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 oleh Notaris MarinaSoewana yang diperbaharui dengan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.
RAM (Reliance Asset Management) yang berdiri sejakTanggal 21 Agustus 2002 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 olehNotaris Marina Soewana dan bergerak dibidang usaha efek dengankegiatan menjalankan usaha sebagai Manajer Investasi (MI) dankemudian diperbaharui didalam Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.
Oleh karenanya tidak terjadi kesalahan tentangTerdakwa dalam perkara ini (error in persona);Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di depan persidanganperkara ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa menjabatsebagai Direktur PT Reliance Asset Management (RAM) berdasarkan AktaNotaris Nomor 42 oleh Notaris Marina Soewarna, SH yang diperbaharuidengan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham sebagaipengganti RUPS Nomor 107 Tanggal 31 Januari 2005 oleh Notaris EliwatyTjitra, SH dengan
No. 1621 K/PID.SUS/2013dengan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Sahan sebagaipengganti RUPS Nomor 107 Tanggal 31 Januari 2005 oleh Notaris EliwatyTjitra, S.H.Menimbang, bahwa di depan persidangan perkara ini, Terdakwamembenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam SuratDakwaan a quo.
209 — 286
Terlebih lagi apabila quad non Pelawan dalam perjanjianlisan tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai direktur TurutTerlawan, maka perlu ditegaskan bahwa hal terkait perjanjian lisantersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pelawan sebagai direktur utamadalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai Organtertinggi Perseroan, maupun pada laporanlaporan tahunanperusahaan dalam bentuk apapun. Berdasarkan uraian tersebut,Hal.77 dari 110 hal.
Telah ada persetujuan RUPS atas pengambilalihan saham TurutTerlawan melalui penjualan saham oleh pemegang saham TurutTerlawan kepada pihak ketiga yang beriktikad baik, sesuaiketentuan Pasal 89 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;b.
307 — 120
GGI Hotel adalah sebagai Komisaris tetapi tidak aktif ;Bahwa GGI Hotel tersebut hingga sekarang ini masih beroperasi ;Bahwa terkait masalah ini GGI Hotel tidak ada masalah dan tetap beroperasitetapi ada penyitaan terhadap saham Achmad Machbub Alias Abob yang sebesar30% tersebut oleh pihak Kejaksaan ;Bahwa seharusnya GGI Hotel melakukan RUPS tetapi tidak bisa, karena salah satupemegang Sahamnya tersangkut dalam perkara ini dan menunggu keputusanperkara Achmad Machbub Alias Abob dulu ;Bahwa di GG Excekutif
PBRBahwa saham 30% milik Achmad Machbub Alias Abob dilakukan sita dansemua Akte dan RUPS diserahkan ;Bahwa pada saat saksi menyerahkan dokumen ada saksi jelaskan bahwa 30%saham Achmad Machbub Alias Abob telah disita dan saksi serahkan suratpenyitaannya.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatandengan keterangan saksi tersebut.1961 Saksi ABDUL KAMID SALAM Bin AWIKUN, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa pada saat sekarang ini saksi
Jadi tetap ujungnyabergantung pada RUPS yang hasilnya tergantung dari hasil RUPS. Kalau itudianggap perbuatan melawan hukum negara Pasal 2 dan 3 itu maka akan termasukdisitu. Jadi menurut ahli rapat RUPS itu adalah sebagai jalan tengah, karenaundangundang perseroan itu tidak bisa di intervensi begitu saja ;Bahwa dalam kasus PT. Pertamina tergantung dari RUPS, karena pertaminasebagai sebuah PT. (Perseroan Terbatas) ;Bahwa ahli tidak tahu posisi PT.
620 — 121
.- tanggal 26 Mei 2011; - Fotocopy salinan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama seluruh Pemegang Saham (RUPS) PT. BANGKA TIN INDUSTRY Nomor 01 tanggal 2 Maret 2016; - 1 (satu) berkas fotocopy Persetujuan RKAB PT. BANGKA TIN INDUSTRY tahun 2018 nomor 540/69/ESDM tanggal 16 Januari 2018; - 1 (satu) berkas fotocopy Persetujuan RKAB PT. TRIMITRA BANGKA UTAMA tahun 2019 nomor 540/281/ESDM_2 tanggal 13 Februari 2019; - 1 (satu) berkas fotocopy Persetujuan RKAB PT.
236 — 108
Kemudian Saksi mengklarifikasi kepadaTerdakwa selaku Kepala PT.BPR Artha Sari Santosa Cabang Wonogiridan mengakui adanya perbuatannya yang menyimpangi aturan tersebut.Awalnya Saksi memberikan kelonggaran untuk menyelesaikan secarakekeluargaan, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 Saksimelaksanakan RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham) untukmembahas masalah tersebut, dalam rapat Saksi mengundang Terdakwa ,saat itu datang bersama dengan suaminya Sdr.
Kemudian dilakukan klarifikasi kepada Terdakwa selaku KepalaCabang di Wonogiri, Terdakwa mengakui mengakui semua perbuatanya .Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 dilakukan RUPS ( RapatUmum Pemegang Saham) untuk membahas masalah tersebut, didalamrapat diundang juga Terdakwa, ddari hasil rapat didapat kesimpulanTerdakwa bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut pada tanggal31 Agustus 2015, sesuai denga Surat Pernyataan tertanggal 09 Agustus2015.
Awalnya Saksi ErniIndrayani, SH memberikan kelonggaran untuk menyelesaikan secarakekeluargaan, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015dilaksanakan RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham) untuk membahasmasalah tersebut.Dalam rapat Saksi Erni Indrayani, SHmengundangTerdakwa yang saat itu datang bersama dengan suaminya Sdr. HERILAKSONO, kakak kandungnya Sdr.USMAN SADEWO dan istrinya.
Peqawai Bank;Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salahsatu elemen unsur terpenuhi maka unsur tersebut di atas dianggap telahterpenuhi;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatasyang dimaksud denganAnggota Dewan Komisarisadalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan danmemberikan nasihat kepada direktur Perseroan terbatas (PT).halaman 249 dari 302 Putusan No.139/Pid Sus/2016/PN WngDi Indonesia Dewan KomiSaris ditunjuk oleh RUPS
adanya penemuanpenggunaan Uang Kas dan setelah ditemukan adanya kredit fiktif KemudianSaksi Erni Indrayani, S.H. dan Saksi Dimas Dhani Ardyanto, AMD melakukanmengklarifikasi kepada Terdakwa selaku Kepala PT.BPR Artha Sari SantosaCabang Wonogiri dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang menyimpangiaturan tersebut;Menimbang, bahwa awalnya Saksi Erni Indrayani, SH memberikankelonggaran untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, kemudian pada hariMinggu tanggal 09 Agustus 2015 dan kemudian dilaksanakan RUPS
99 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengatakan dengan berlakunyaundang undang ini, buku kesatu , bagian ketiga KUHD (Pasal 26 s/d pasal56) dinyatakan tidak berlaku lagi.UUU PT No. 1/ 1995 diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan menurutpasal 129 berlaku efektif setahun sejak tanggal diundangkan: berartiterhitung sejak tanggal 7 Maret 1996 KUHD tidak berlaku lagi dandigantikan peranannya oleh UU PT No. 1/1995.UU PT No. 1/1995 membolehkan dilakukan perubahan AD perseroan:e Pasal 14 ayat (1) mengatakan, perubahan AD ditetapkan oleh RUPS
334 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perusahaan PD Agrotama Mandiri terdiri dari 3 (tiga) unsuryaitu : Bupati, Badan Pengawas, dan Direksi;Bahwa Pasal 7 Perda Kobar 12/2008 tersebut membuktikankedudukan Direksi sebagai Pelaksana Usaha PD Agrotama Mandiri,Badan Pengawas sebagai Komisaris PD Agrotama Mandiri, danBupati sebagai Pemilik dan/atau Pemangku Kepentingan tertinggi,sehingga dalam hal ini kedudukan dari Bupati sebagai Pemilikdan/atau Pemangku Kepentingan Tertinggi dari PD Agrotama Mandirimerupakan kedudukan yang sama dengan kedudukan RUPS
dalamPerseroan Terbatas;Bahwa kedudukan Bupati sebagai Pemilik dan/atau PemangkuKepentingan Tertinggi dari PD Agrotama Mandiri juga sesuai denganketerangan yang diberikan oleh Saksi Ropina, SP selaku KabagKeuangan PD Agrotama Mandiri yang menyatakan bahwa BupatiKotawaringin Barat (Ujang Iskandar) dalam PD Agrotama Mandiribertindak sebagai RUPS (vide Putusan Judex Facti Tingkat Pertamahalaman 60);Bahwa penegasan Pasal 7 Perda Kobar 12/2008 tersebut jugadiperkuat oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia c.q.Direktorat Jenderal Peraturan PerundangUndangan yangmenyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang seluruh sahamnyadimiliki oleh Pemerintah, dalam hal ini PD Agrotama yang seluruhsahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat,maka keputusan Bupati/Walikota selaku Pemilik Perusahaan Daerahdapat disamakan dengan Keputusan Suara Bulat dalam RUPS,sehingga segala tindakan PD Agrotama Mandiri yang telahmendapatkan persetujuan dari Bupati Kotawaringin Barat merupakantindakan yang sah
HAFIDZ MUHYIDDIN, S.H.
Terdakwa:
ARIF INDRA SETYADI, S.H., M.Kn. bin ISWANTO
83 — 64
tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan No: 011/BKAD.KDBT/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015 kepada Direktur BUMDes se-Kecamatan Kedungbanteng guna Acara Silaturahmi dan Penanda Tanganan Akta Pendirian PT;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Imbauan Keikutsertaan dalam Program Pengungkapan Sukarela Nomor: S.Imb-980/WPJ.32/KP.01/PPS.II.3/ 2022 Tanggal 10 Maret 2022 kepada SUGENG HANDOYO;
- 1 (satu) lembar Asli Undangan RUPS
026/BKAD.KDBT/IX/2015 Tanggal 14 September 2015;
- 1 (satu) bendel Asli Undangan Nomor : 005/22/2016 Tanggal 23 Maret 2016 guna Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) BKAD SEMADYA Kecamatan Kedungbanteng Akhir Tahun 2015 Periode bulan Juli-Desember 2015;
- 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2015 Periode Juli Desember 2015 Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Semadya Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Undangan RUPS
Luar Biasa Nomor : 022/LKM/III/2018 Tanggal 08 Maret 2018 guna Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT.
208 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surveyor Indonesia berdasarkan Pernyataan RUPS PT. SurveyorIndonesia Nomor 1 tanggal 9 November 2010; yang berdasarkan KeputusanDireksi PT. Surveyor Indonesia Nomor SKD018/DRUSP/DSDM/X1/2010Hal. 53 dari 456 hal.
SurveyorIndonesia Untuk TahunTahun Yang Berakhir 31 Desember 2010, dan2009 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharamdan Rasidi;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010PT. Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011PT. Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha RapatKomisaris dan Direksi bulan Agustus 2011 PT.
SurveyorIndonesia Untuk TahunTahun Yang Berakhir 31 Desember 2010, dan2009 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharamdan Rasidi;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010PT. Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011PT. Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;Hal. 291 dari 456 hal.
Putusan No. 1288 K/PID.SUS/201551)52)53)54)55)56)57)58)59)60)61)2009 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharamdan Rasidi;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010PT. Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011PT. Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha RapatKomisaris dan Direksi bulan Agustus 2011 PT.
94 — 29
RUDHI PRASETYA :67Bahwa PT bisa menjadi Badan Hukum dan menjadi Subyek Hukum setelah ada ijin dariMenkum dan Ham ;Bahwa Organ PT adalah Direksi, Komisaris dan RUPS ;Bahwa direksi adalah beda dengan pemegang saham ;Bahwa Direksi adalah orangorang yang pandai memenagement sedangkan Pemegangsaham adalah orang yang mempunyai modal / uang ;Bahwa disebut direksi apabila perbuatannya atas nama perseroan dan apabila atas namapribadi bila tidak atas nama perseroan ;Bahwa saham beda dengan harta kekayaan,
PT / aset PT, kecuali Sertifikat tersebut atasnama pemegang saham ;Bahwa asetaset PT itu bisa dimiliki oleh minimal 2 (dua) orang pemegang saham laludilebur menjadi aset PT ;Bahwa pemegang saham menyimpan sahamnya didaftar pemegang saham di Menkumdan Ham ;Bahwa Sekumpulan direksi bukan pemegang saham ;Bahwa direksi melakukan tindakan yang melampuai perseroan terbatas atas pengaruhpemegang saham, maka kreditur PT. dapat menagih pribadi pemegang saham ;Bahwa penjualan saham mayoritas harus melalui RUPS
479 — 625
M.01HT.010Tahun 2007, seharus Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat membedakanantara tempat kedudukan hukum perseroan dengan alamat tempat usahaperseroan;Menimbang, bahwa adapun jika terjadi putusan verstek adalah kelalaianTergugat sendiri, yang tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk mengadakan perubahan anggaran dasarnya, dan mengajukanpersetujuan kepada Menkumham RI, untuk didaftar di Sisminbakum Dijen AHUKemenkumham;Menimbang, bahwa perubahan tempat kedudukan Tergugat, harusberdasarkan
hasil Rapat RUPS, dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia,sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1), (2), (8) dan (4),UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengandemikian tempat dan kedudukan Tergugat yang terdaftar di Sisminbakum DitjenAHU Kemenkumham sekarang adalah bukan tempat kedudukan hukumTergugat, dan harus diperbaiki oleh Kemenkumham akibat kelalaiannya dapatmerugikan orang lain, karena tempat kedudukan hukum perseroan berbadanhukum sangat penting
1077 — 1146 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena semua kegiatanyang dilakukan dilaporkan oleh Direksi dan Komisaris pada saatRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Pemegang Saham,Hal. 116 dari 202 hal. Put.
Semua tindakan Direksimaupun Komisaris PT IM2 mendapat pelepasan tanggung jawab dariPemegang Saham dalam RUPS. Dan, tidak ada pernah ada tuntutandari Pemegang Saham atas tindaan Direksi maupun Komisarissebagai Pengurus Perseroan sampai saat ini;. Tidak ada kerugian Negara atas perjanjian kerjasama PT Indosatdengan PT IM2. Semua kewajiban PNBP kepada Negara sudahditunaikan, baik oleh PT Indosat maupun oleh PT IM2.
IM2, Pemohon Kasasi tidak pernahdinyatakan telah melakukan kelalaian maupun kesalahan oleh RUPS PT.IM2. Dengan demikian segala akibat perbuatan Pemohon Kasasi,termasuk mewakili kKorporasi menandatangani Perjanjian Kerjasama antaraPT. IM2 dan PT. Indosat, selurunnya berada pada korporasi PT. IM2:. Bahwa dengan demikian, Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukumyang benar dan tepat dalam menentukan pertanggungjawaban pidanadalam perkara ini.
1.TISNA P. WIJAYA, SH
2.IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
SRI JUBAEDAH Binti ALM WASKAM
60 — 38
Markoni Mandiriperkasa yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi umum Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.03-0297793 tanggal 07 Mei 2021 berikut 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. Markoni Mandiri Perkasa nomor 17.- tanggal 04 Mei 2021 ;
- 1 (satu) buku rekening Tahapan BCA yang dikeluarkan oleh KCP Pamanukan dengan nomor rekening : 2230518940 atas nama HADIS SUHADA ;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hadis Suhada ;
6.
PT Jakarta Realty
Tergugat:
1.Tita Ismalita
2.Milko Eliza Kaawoan,
369 — 112
Hal ini sesuai dengan yurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Nomor 2743 K/Pdt/1995 yang pada bagianpertimbangan hukumnya pada halaman 59 dinyatakan sebagai berikut:Bahwa karena persoalan untung rugi Suatu Perseroan Terbatas haruslahdiputuskan dan disahkan terlebih dahulu dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dan Mahkamah Agung juga berpendapat agar hasil neracauntung rugi Perseroan Terbatas haruslah diaudit terlebih dahulu olehseorang Akuntan Publik sebagai pihak ketiga yang netral sehinggapenggugat