Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Pmh Ijin rups Permohonan rups
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Wanprestasi
Register : 23-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 674/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 13 Desember 2018 — ADITYO MAHENDRA YOGISWARA dan FRANSISKUS YOHANES HARDIYANTO LAZARO CS >< PT.INDO MECO PRIMATAMA (IMP)
184 — 133
  • Tergugat dan Pengurus Persero yang baru pada Tergugat I.Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 dan 4 UndangUndangNo.40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatakan bahwa :(3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukummenjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badanhukum.(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikatdan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebutdisetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS
    sebagai gugatan yang errorin persona.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 98 Ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ perseroanyang bertugas mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 98 Ayat (8) bahwa Kewenangan Direksiuntuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidakterbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini,anggaran dasar, atau keputusan RUPS
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Umum
Register : 07-09-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1399/Pid.B/2020/PN Plg
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
URSULA DEWI, SH, MH
Terdakwa:
FEBRY ALFIAN Alis AYONG
217 — 420
  • Adapun terkait siapa yang berwenangmewakili Perseroan (Pengurus) sebagai pihak dalam suatu perjanjianberlaku ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas; Bahwa Sebagai badan hukum maka perseroan merupakansubyek hukum (rechtperson) yang dianggap cakap melakukan perbuatanhukum dengan diwakili pengurusnya (mengingat PT adalah personastandi in judicio); Bahwa Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007menentukan bahwa Organ PT terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris,yaitu Rapat Umum
    Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar, kemudianDireksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan,baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 08-02-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Tpg
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
Ny. NGOEI A LAN
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bintan Pratama
2.Menteri Keuangan Republik Indonesia
133 — 86
  • (1) UU Nomor.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang;Bahwa perusahaan berbadan hukum yaitu telah terdaftar dan disahkan diKantor Kementrian Hukum dan HAM R sebagaimana diatur dalam UUNomor 40 tahun 2007;Bahwa akibat hukum dari perusahaan yang sudah berbadan hukum yaituadanya pemisahan antara harta pribadi dengan aset perusahaan;Bahwa orang perusahaan menurut UU Perseroan, yaitu berdasarkan Pasal1 ayat (2) UU RI Nomor 40 tahun 2007 yaitu Rapat Umum PemegangSaham (RUPS
Pengadilan PN BATAM Perdata Wanprestasi
Putus : 30-08-2017 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN BATAM Nomor 248/Pdt.G/2016/PN Btm
Tanggal 30 Agustus 2017 — PT LINKEN MULTI KARYA MELAWAN PT DRYDOCK PERTAMA
257 — 183
  • Akta Berita Acara RUPS LB PT. Linken Multi Karya No. 123 tanggal 26 Mei2015 dibuat dihadapan Notaris Anly Cenggana, selanjutnya diberi tanda P1;2. Berkas proyek SHB Victoria berikut terjemahannya:a. Tanda Terima diatas Fotokopi quotation No. 014/LMK/VI/15 tanggal 23Juni 2015 (asli pada Tergugat), selanjutnya diberi tanda P2a ;b. Acknowledgemnt of workdone beserta Completion Report (final) proyekSHB Victoria (SP 2710) yang telah disetujui pihak Tergugat, selanjutnyasiberi tanda P2b ;c.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-03-2024 — Putus : 05-06-2024 — Upload : 05-06-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg
Tanggal 5 Juni 2024 — Penuntut Umum:
BIMA BRAMASTA, S.H
Terdakwa:
ISWANTO Bin KI AGUS ISMET
144 — 141
  • SATU CITA MULIA Tahun 2021 (Asli);
  • 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 02 April 2021 (Asli);
  • 2 (dua) Bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021 (Asli);
  • 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 13-08-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 33/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP
Tanggal 27 September 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : MEILANY, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dr. JOHAN KAFIAR, SE., MM
179 — 96
  • 20Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umumPerseroan berdasarkan prinsip kehematan, efektif dan efisien, sesuaivisi dan tujuan Perseroan;Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategipengelolaan Perseroaan secara menyeluruh;Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Perseroan;Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur;Menyiapkan rencana jangka panjang;Menyampaikan rencana jangka panjang yang telah ditandatanganibersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS
    untukmendapatkan pengesahan;Menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang merupakanpenjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang;Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperolehpengesahan dalam waktu enam bulan setelah tahun buku Perseroanditutup;Menyiapkan kebijakan umum Sistem Pengendaian Internal;Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkahlangkah yangdiperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiaplaporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern(Divisi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-12-2011 — Putus : 20-11-2012 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 678/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Nopember 2012 — 1. SUSI SURYANTI binti HASAN MUZHAR beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No.46 Rt.01/Rw.08 Kelurahan Kalibata Timur, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ;----------------------------- 2. DINI LALITA binti HASAN MUZHAR beralamat di Jalan Apel No.52 Rt.02/Rw.012 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur ;--------------------------------------------------- 3. ERWIN ASEAN EKA PUTRA bin HASAN MUZHAR berlaamt di Jalan Apel No.52 Rt.02/Rw.012 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciraxas Jakarta Timur ;---------------------------------- 4. ADE DWILASTAPUTRA bin HASAN MUZHAR , Bank Mandiri Kanwil 10 Makasar, Jalan R.A.Kartini No.1 Makasar Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------PARA PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. PT. BANK DKI JAKARTA dahulu Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ) beralamat di Jalan Ir.H.Juanda III Nomor 7- Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----------------------------------------------------------------TERGUGAT I 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ( R.I ) Cq.Menteri Keuangan RI Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ( DJKN ) Cq.Kanwil VII DJKN (dahulu Badan Urusan Piutang Negara )beralamat di Jl.Prapatan No.10 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------TERGUGAT II ; 3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG ( KPKNL) Jakarta I ( dahulu Balai Lelang Negara Kelas I Jakarta ) beralamat di Jl.Prapatan No.10 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; 4. FRANGKY WINATA dahulu berlamat di Jalan T.H.Blok B-23 Jelambar Jakarta Barat sekarang beralamat di Bona Indah Garden C.I/29 Rt.006/Rw.006 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai : ----------------------------------------------TERGUGAT IV
84 — 50
  • Hanoda Co tidak lagi eksis dalam kenyataannya;Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut menurut Majelis Hakim haruslahdikesampingkan, karena didalam dalil gugatannya tidak menguraikan status hukumpembubaran dari PT Hanoda Co tersebut, apakah Perseroan tersebut bubar karenakeputusan RUPS atau jangka waktunya berakhir atau pailit atau berdasarkan penetapanpengadilan atau berdasarkan halhallain yang diatur oleh undangundang tentangPerseroan Terbatas;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Khusus PHI
Register : 26-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Plk
Tanggal 7 Maret 2017 — MUHAMMAD SULHANUDIN, DKK Lawan PT. BARA PRIMA MANDIRI (PT. BPM)
212 — 38
  • Namun demikian, kami akanmengirimkan wakil dari perusahaan untuk memenuhi panggilandimaksud;2) Keputusan perusahaan mengenai status dan pembayaran upahpekerja,akan kami sampaikan kemudian setelah dilaksanakanRapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPS LB) padatanggal 1 Februari 2016;12.Bahwa, selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2016 Pemkab BaritoSelatan Dinsosnakertrans dalam suratnya Nomor: 227/SosnakertransHI/II/2016 melakukan Panggilan mediasi kepada Pimpinan PT.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
349 — 151
  • GGI Hotel adalah sebagai Komisaris tetapi tidak aktif ;Bahwa GGIl Hotel tersebut hingga sekarang ini masih beroperasi ;Bahwa terkait masalah ini GGI Hotel tidak ada masalah dan tetapberoperasi tetapi ada penyitaan terhadap saham Achmad Machbub AliasAbob yang sebesar 30% tersebut oleh pihak Kejaksaan ;Bahwa seharusnya GGI Hotel melakukan RUPS tetapi tidak bisa, karenasalah satu pemegang Sahamnya tersangkut dalam perkara ini danmenunggu keputusan perkara Achmad Machbub Alias Abob dulu ;Bahwa di GG
    tidak adadibedakan tamunya atau pelanggannya karena dibuka untuk umum ;Bahwa saksi tahu kalau Achmad Machbub Alias Abob itu seorangPengusaha, tetapi pengusaha apa saksi tidak tahu dan tidak pernahbertanya pada Achmad Machbub Alias Abob yang penting ia datang danbelanja ;Bahwa 30% sahamnya Achmad Machbub Alias Abob telah disita saksiketahui dari Bareskrim pada waktu saksi dipanggil ke Bareskrim tanggal 3Oktober 2010 ;Bahwa saham 30% milik Achmad Machbub Alias Abob dilakukan sita dansemua Akte dan RUPS
    Artinya mereka harus diputus oleh RUPS sebagai penguasatertinggi apa ada penyimpangan di dalam korporasi itu atau tidak.Keduanya berpijak pada prinsip hukum, kalau yang pertama cenderunguntuk ditinggalkan karena dianggap BUMN dan BUMD itu tidak dianggapsebagai subjek hukum. Dalam perseroan itu tergantung dari saham negaraitu mayoritas atau minoritas, jika minoritas negara tidak berhak mengambilkebijakan, kalau mayoritas maka negara bertanggung jawab dalam kontekini.
    Jadi tetap ujungnya bergantung pada RUPS yang hasilnya tergantungdari hasil RUPS. Kalau itu dianggap perbuatan melawan hukum negaraPasal 2 dan 3 itu maka akan termasuk disitu. Jadi menurut ahli rapat RUPSitu adalah sebagai jalan tengah, karena undangundang perseroan itu tidakbisa di intervensi begitu saja ;Bahwa dalam kasus PT. Pertamina tergantung dari RUPS, karenapertamina sebagai sebuah PT. (Perseroan Terbatas) ;Bahwa ahli tidak tahu persisi PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 24-01-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 06-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Sby
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
1.WAHYU HIDAYATULLAH, SH.,MH
2.YULISTINO, SH, MH
Terdakwa:
darto
137 — 33
  • Affithanto Setyabudi, S.H. berupa :

    1. 1 (satu) bendel Copy legalisir dokumen Akta RUPS PT. Eebara Indonesia No. 82 tanggal 12 April 2021;
    2. 1 (satu) bendel Copy legalisir dokumen Brand License Agrement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT. Ebara Indonesia;
    3. 1 (satu) bendel Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dokumen Brand License Agrement tanggal 1 Januari 2019 antara Ebara Corporation dengan PT.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn
Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon:
PT. CIPTA CAKRAWALA TEKNIK
Termohon:
PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN
141 — 26
  • Termohon PKPU) untuk kepentingan pribadi, didalam RUPS PT. Mitramas Rancang Bangun, sebagaimana yangdimaksud dalam Surat No. : NH01/SNH/XI/18 bertanggal 26 Maret2019, perihal : Pemberitahuan Pemakaian Uang Serta Pelunasan,yang mana sampai Saat ini belum dan atau tidak dapat dikembalikan olehSdr. ORIS SUPRIANJA kepada PT. Mitramas Rancang Bangun (ic.Termohon PKPU);Halaman 14 dari 56 Putusan PKPU Nomor 36/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Mdn. Bahwa sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-04-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/Pdt/2016
Tanggal 25 April 2016 — RIDWAN VS PT LEMBAH GEDE PANGRANGO MEGAH, DKK
102 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./201624.25.26.Komar Hidayat sebagai Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atasnama PT Lembah Gede Pangrango Megah berdasarkan dst";Bahwa apabila mengacu kepada seluruh dokumen dalam kurun waktu daritahun 1996 (sejak dibuat dan ditandatanganinya Akta Cessie Nomor 238)hingga tahun 2009, tidak ada perubahan dalam RUPS tentang Cessie;Artinya dari dokumen yang ada, Akta Cessie Nomor 238 tanggal 15Februari 1996 tersebut hingga saat ini tidak mengalami perubahan samasekali;Maka oleh karena itu Akta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-12-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1953 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Desember 2014 — NAPSIAH, dkk. VS H. RASYIDIN MOCHTAR, dkk.
164 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 15 Direksi diangkat melalui RUPS;28.Bahwa dalam Persidangan perkara Nomor 316/Pdt.G/2011/PNJkt.TimPerum Perumnas sebagai Tergugat II, sampai pada sidang ke 6 (enam) tidakhadir, walaupun sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga ) kali berturutturut sesuai jadwal sidang.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-01-2016 — Upload : 10-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2835 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 6 Januari 2016 — Drs. MARTHIN FITHER SIMARMATA, MM
221 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin ProvinsiKalimantan Selatan ;1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 416 Desa AnjarSarapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten KapuasProvinsi Kalimantan Tengah ;1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18November 2005 dari Notaris Hadi Wibowo, SH Jalan Pemuda 167Semarang dan Bukti Tanda Terima SHM Nomor 416,836,835 ;1 (satu) bendel copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan UsahaMilik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS
Pengadilan PN BANTUL Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PN BANTUL Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Btl
Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat : PT. Kreasi Sejahtera Teknologi Tergugat : Universitas PGRI Yogyakarta cq. Rektor Universitas PGRI Yogyakarta Turut Tergugat : Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta
260 — 215
  • Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. KREASI SEJAHTERA TEKNOLOGI sebagaimana dimaksuddalam Akta Notaris No. 07 tanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat dihadapanAGUNG GUNG SRI WIJAYANTI, S.H., M.Kn selaku Notaris di Jakarta Timuryang telah mendapatkan pengesahan dari Dirjen Administrasi Hukum Umumpada Kementerian Hukum dan HAM No. AHUAH.01. 030074784 tanggal 26Agustus 2016 adalah selaku Direktur Operasional PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1397 B/PK/PJK/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PAMA INDO MINING
48 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa aquo ini sebagaimana tertuang dalam putusan a guo yang antara lainberbunyi sebagai berikut:bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangandiperoleh fakta sebagai berikut :e bahwa Terbanding melakukan koreksi positif harga pokokpenjualan antara lain terhadap biaya manajemen fee karenadianggap tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;e bahwa Pemohon Banding mengakui tidak ada kontrak manajemenfee, namun manajemen fee ditetapbkan dalam RUPS
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 23 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : RUDOLF IMAM SANTOSO
183 — 115
  • TENJO JAYA tersebut ;Bahwa pada tanggal 07 Juni 2012 telah dilangsungkan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. Tenjo Jaya yang dihadiri oleh H. USMAN EFFENDI(mewakili WINIFRED HERAWATI dan RAYMON TIRTAJAYA), Ir. H. AHMADMASOED LUTHFI, Drs. NURSAL, ASKAR TEGUH PRIBADI dan Ir. H. SYUKRIAMIN, untuk memberikan kuasa kepada H. USMAN EFFENDI untukmelepaskan hak atas assetasset yang ada di perkebunan PT.
    Tenjo Jayaberdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 8 tanggal 07 Juni 2012.Bahwa telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TenjoJaya yang dihadiri oleh HLUSMAN EFFENDI (mewakili WINIFRED HERAWATIdan RAYMON TIRTAJAYA) dan Ir. H. AHMAD MASOED LUTHFI (mewakili Drs.NURSAL, ASKAR TEGUH PRIBADI dan Ir. H. SYUKRI AMIN) dalam rangkarealisasi pembelian tanah HGU, dimana hasil RUPS tersebut menyatakanbahwa disetujui penjualan aset PT.
    TENJO JAYA tersebut ;Bahwa pada tanggal O07 Juni 2012 telah dilangsungkan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT. Tenjo Jaya yang dihadiri oleh H. USMANEFFENDI (mewakili WINIFRED HERAWATI dan RAYMON TIRTAJAYA), Ir. H.AHMAD MASOED LUTHFI, Drs. NURSAL, ASKAR TEGUH PRIBADI dan Ir.H. SYUKRI AMIN, untuk memberikan kuasa kepada H. USMAN EFFENDIuntuk melepaskan hak atas assetasset yang ada di perkebunan PT.
    TenjoJaya berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 8 tanggal 07 Juni 2012.Bahwa telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Tenjo Jaya yang dihadiri oleh H.USMAN EFFENDI (mewakili WINIFREDHERAWATI dan RAYMON TIRTAJAYA) dan Ir. H. AHMAD MASOED LUTHFI(mewakili Drs. NURSAL, ASKAR TEGUH PRIBADI dan Ir. H. SYUKRI AMIN)dalam rangka realisasi pembelian tanah HGU, dimana hasil RUPS tersebutmenyatakan bahwa disetujui penjualan aset PT.
    USMAN EFFENDI untuk dapat bertindak mewakili WINIFREDHERAWATI dan RAYMON TIRTAJAYA dalam Rapat Umum PemegangSaham;Bahwa telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Tenjo Jaya yang dihadiri oleh H. USMAN EFFENDI (mewakili WINIFREDHERAWATI dan RAYMON TIRTAJAYA) dan Ir. H. AHMAD MASOED LUTHFI(mewakili Drs. NURSAL, ASKAR TEGUH PRIBADI dan Ir. H. SYUKRI AMIN)dalam rangka realisasi pembelian tanah HGU, dimana hasil RUPS tersebutmenyatakan bahwa disetujui penjualan aset PT.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Tanah
Putus : 04-06-2015 — Upload : 29-09-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 199/Pdt.Plw/2014/PN Tng
Tanggal 4 Juni 2015 — IRWAN Lawan MASTUR, S.Ag
98 — 10
  • 65.550.000,, selanjutnya diberi tanda P16 ;Foto copy biaya Honor konsultan tanggal 25/04/2012 sebesar Rp. 1.100.000,,selanjutnya diberi tanda P16a ;Foto copy biaya Rekomendasi Camat dan Lurah tanggal 24/04/2012 sebesarRp. 30.000.000,, selanjutnya diberi tanda P16b ;Foto copy biaya Pembelian Material tanggal 26/04/2012 sebesarRp. 2.669.000,, selanjutnya diberi tanda P16c ;Foto copy biaya Pembelian Material poris tanggal 27/04/2012 sebesarRp. 4.667.000,, selanjutnya diberi tanda P16d ;Foto copy biaya Akta RUPS
Pengadilan PA SLEMAN
Register : 29-09-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PA SLEMAN Nomor 1236/Pdt.G/2014/PA.Smn
Tanggal 15 April 2015 —
60 — 11
  • atas nama: XXXXXXXX Nomor 17691/U/JS/2006, tertanggal 28 Agustus 2006, yang dibuat dan dikeluarkan dari SukuDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, (BuktiT.3);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: XXXXXXXX Nomor 7881/U/JS/2007, tertanggal 08 Agustus 2007, yang dibuat dan dikeluarkan dari SukuDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, (BuktiT.4);Fotokopi Salinan Akta Notaris & PPAT, Nomor 03, tentang PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS
Pengadilan PN NEGARA Perdata
Register : 16-04-2018 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN NEGARA Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Nga
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat:
1.PT. JAYA PAPERINA PERSADA, yang diwakili oleh CORNELIA, dalam jabatannya selaku Direktur
2.PT. MAHKOTA MITRA JEMBRANA ABADI, yang dalam hal ini diwakili oleh CORNELIA
Tergugat:
1.SHAUN CHANDRA
2.PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja
4.PT. DUTA BALAI LELANG
5.Kantor BPN Kabupaten Jembrana
152 — 64
  • No. 35 tanggal 09 April 2018 adalah cacat hukumkarena setiap Rapat Sirkuler harus dilakukan oleh para pemegang sahamdan disetujui serta ditandatangani oleh seluruh pemegang sahamsebagaimana diatur Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang berbunyi sebagai berikut;Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikatdi luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan haksuaramenyetujuisecara tertulis dengan menandatanganiusulang bersangkutan.25, Bahwa faktanya, CORNELIA