Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 17-03-2014 — Putus : 22-06-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN PADANG Nomor 98/Pdt.G/2014/PN Pdg
Tanggal 22 Juni 2015 — GADENA ZEBUA melawan TIMOTIUS. S.SOS CS
335 — 189
  • Tidak disebut dengan tegas posisi tanah Tergugat dan Tergugat Il dalam tanah seluas 2,5 ha yangdi klaim sebagai milik Penggugat sehingga LetakTitik Singgung atau keterkaitan antara Tanah milikTergugat dengan tanah seluas 2,5 ha yangdiklaim Penggugat sebagai milik tidak jelas;3.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum Penghinaan
Putus : 29-01-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1944/Pid.B/2013/PN.LP
Tanggal 29 Januari 2014 — Nama lengkap : KASIRIN Tempat lahir : Tadukan Raga Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Januari 1971 Jenis kelamin : Laki-Laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kab. Deli Serdang A g a m a : Islam Pekerjaan : Tani Pendidikan : -
37 — 13
  • meninggal dunia.Menimbang, bahwa dalam perkara ini surat dakwaan yang disusun PenuntutUmum untuk dakwaan alternatif kesatu, Kedua, Ketiga atau Keempat uraianperistiwanya termasuk didalamnya apa yang dilakukan terdakwa adalah sama persis,padahal antara dakwaan alternatif Kesatu, Kedua, Ketiga atau Keempat unsurunsurPasalnya berbeda, meskipun perbedaan unsurunsur tersebut untuk dakwaan alternatifKesatu. kedua atau Ketiga dapat dipahami jika uraian perbuatannya sama, karenadiantara ketiganya ada titik singgung
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Umum Penggelapan
Register : 23-05-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan PN UNAAHA Nomor 72/Pid.B/2016/PN Unh
Tanggal 28 Juni 2016 — - Bakrin bin Manggote
47 — 28
  • Reg.Perk:PDM42/Rp9/Epp.1/03/2016 tertanggal18 Maret 2016 An . terdakwa Bakrin BinManggote haruslah dinyatakan batal demihukum atau setidak tidaknya terdakwa lepasdari segala tuntutan hukum (onslag vanRechtsvervolging) dimana menurut pendapatkami selaku penasehat hukum kejahatan ataupidana yang di Dakwakan oleh JaksaPenuntut Umum bertitik singgung atau salingbertindih dengan sengketa perdata sehinggadi dalam penyelesaianya harus dansemestinya melalui proses jalur peradilanperdata.Bahwa surat Dakwaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 K/TUN/2015
Tanggal 13 Agustus 2015 — SRI SUPARTINI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
51 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasa milik ParaPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikatsertifikat, yaitu:1) Sertifikat
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 27-03-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 31-07-2018
Putusan PN RABA BIMA Nomor 1/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN RBI
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
AL IMRAN, SH
Tergugat:
1.DPD PARTAI GOLKAR PROPINSI NTB
2.DPD PARTAI GOLKAR
3.ALFIAN INDRA WIRAWAN, S.Adm
Turut Tergugat:
DPD PARTAI GOLKAR KOTA BIMA
210 — 649
  • namun lebih lanjutmajelis menilai keputusan mahkama partail lebin menekankan kepada agarmenyelenggarakan musyawarah partai Golkar adalah dengan berpedoman kepadaPetunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor =: JUKLAK5/DPP/GOLKAR/VI/2016 tertanggal 15 Juni 2016, dengan kerangka untukmenegakkan AD dan ART partai golkar sendiri ;Menimbang bahwa berdasarkan uraian gugatan penggugat diatas sertajawaban TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT maupun bukti Surat dan saksipenggugat maka secara formil terdapat titik singgung
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 311/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 18 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Nurlia Binti Bora
Terbanding/Pembanding/Penggugat : Andhika Bin Marzuki
Terbanding/Tergugat II : A. Adriani Binti Amiruddin
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Jeneponto
63 — 33
  • pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriJeneponto sudah sangat tepat dan benar menurut Hukum.Bahwa pemeriksaan setempat yang di lakukan oleh Majelis Hakim tingkatpertama adalah sudah tepat dan benar karna sebelum masuk pada pokokperkara majelis Hakim tingkat pertama karna Jabatannya(secara ex officio)perlu terlebin dahulu mencermati dalildalil TERBANDING/PENGGUGATdengan obyek tanah sengketa tersebut apakan sudah memenuhi syaratformal suatu gugatan atau belum.Bahwa = menyangkut Batasbatas yang di singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perjanjian
Register : 30-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN Bna
Tanggal 13 September 2017 — PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Wilayah Banda Aceh diwakili oleh Moren Widya Putri SH DKK Lawan: ROHANA
104 — 14
  • Bahwa dalam petitum point 11 halaman 8 dan 9 gugatan penggugat, jugameminta Tergugat Ill untukmemenuhi tuntutannya terkait ganti rugi bunga BankPemerintah 13 % pertahun, tuntutan mana adalahmeruapakan tuntutan tanpadasar hukum dan karenanya seluruhnya haruslah ditolak. .Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat IIl adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatifyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-12-2010 — Upload : 16-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 PK/Pdt/2009
Tanggal 31 Desember 2010 — PT. LOKA RAHAYU PLYWOOD INDUSTRIES dk ; CHIN HSIANG ELECTRICITY & MACHINERY CO PTE LTD dk
125 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pernah terbuktiberdasarkan fakta fakta persidangan ;Dengan demikian Judex Facti telah salah dalam menerapkanhukum, seharusnya Judex Facti mendasarkanpertimbangannya pada keberadaan mesin mesin yang menjadiobjek sengketa bukan pada hal lain yang dapat merugikanrasa keadilan Pemohon semula Tergugat ;Bahwa keberatan Pemohon semula Tergugat sangat beralasankarena tentang Metal Detector yang pada saat Pemeriksaansetempat tidaklah ditemukan dan saksi saksi tidak adayang tahu, sama sekali tidak disinggung singgung
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 30-10-2018 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 307/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 30 Oktober 2018 — * Perdata - AIRIN NOVITA X Ny, DIAN S. SYARIFUDDIN
97 — 56
  • tanggal 22 Desember 2015dengan catatan permohonan maaf kepada pihak ahli waris, kuasa hukumdan kepada pembeli Bapak Agung (suami Tergugat IV) dan semua pihak,yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P9;10.Surat Pernyataan dari DAMAN (Tergugat I) tertanggal 20 November 2016,yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P10;11.Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Buku II Edisi2007, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2008, halaman 78 dan 79mengenai titik singgung
    Titik singgung antaraPengadilan TUN dengan Pengadilan Negeri huruf b, mengenai SertifikatHalaman 27 dari 66 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2017/PN CbiForm02/SOP/06.8/2018Tanah, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P11;12.Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. SPPT 32.03.120. 002 0003062.7 tahun 1997 atas nama Pewaris Ir. Syarifudin Alambai, yangselanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P12;13.Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3282 K/Pdt/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — H. TB. NURDIN AB VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
66 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena dalamgugatannya tidak menyebutkan apa hubungan hukum Penggugatdengan Tergugat III kaitannya dengan petitum tersebut;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutHalaman 13 dari 30 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-06-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 23-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 267 K/TUN/2012
Tanggal 6 Agustus 2012 — DISAN Bin H. BALOK, DKK vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, II. DJA SARLIM SINAGA, DKK;
58 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menyangkuttentang Kompetensi/Kewenangan Absolut antara Badan Peradilan TataUsaha Negara dengan Badan Peradilan Umum ;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dan melakukanpenerapan hukum yang salah dalam pertimbangan hukumnya tersebut, yangsecara salah menerapkan hukum dalam hal :a Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah terjebak dalam mengadilipersoalan keperdataan karena adanya dalildalil yang berkaitan dengankepemilikan oleh Para Penggugat atau oleh Tergugat Intervensi, sebagaititik singgung
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 14-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 19-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 13/PID.TPK/2017/PT BNA
Tanggal 14 September 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HELMI ABDUL AZIZ, SH
Terbanding/Terdakwa : T. SUFRI MUNAWAR Bin T. MUKHTAR
83 — 28
  • sekali tidak berperan ataubukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidakada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatanmelanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat III dinukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.1.816.000.000, dalam APBA 2017 dan APBA Perubahan atau dalam APBAberikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBA mana yangsesungguhnya dimaksud oleh Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 16-05-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 08-12-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Kdi
Tanggal 27 Nopember 2019 — EVA PUTRI LAWAN MURNI MUNDU
96 — 28
  • berwenang mengadili perkara a quokarena Penggugat mendalilkan kepada bukti P1, P4, P5, P7, P8, yangmenyebutkan Kota Kendari, dan begitupun Tergugat yang mendalilkan bahwaHalaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Kadibukan kewenangan Pengadilan Negeri Kendari dengan mendasarkan kepadabukti T4, T7, T11, T12, T13;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi yangdiajukan oleh Tergugat telah memasuki Materi Pokok Perkara;Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis singgung
Pengadilan PA LIMBOTO Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA LIMBOTO Nomor 470/Pdt.G/2016/PA.Lbt
Tanggal 26 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 1
  • Yang menjadi titik singgung dalam perkaraini adalah apakah tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan suatukeadaan rumah tangga yang nyaman atau tidak.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 11-07-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 92/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : H. JAMALUDDIN IBRAHIM
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD TANG
Terbanding/Tergugat II : AHLI WARIS ALI MUCHTAR
Terbanding/Tergugat III : H. HAMSYAH HT
40 — 21
  • Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan keduadan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulitumpamanya;ayat 3, ia dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak di tuntutatau memberikan lebih dari pada yang dituntut;penjelasan ayat ke 3melarang hakim untuk menjatuhkan Keputusan atas perkara yang tidakdigugat atau meluluskan yang lebih dari pada yang digugat, sepertimisalnya apabila seorang penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — SURYA ABBAS SYAUTA vs. TITIN MARSITIN, DK
107 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 342 K/TUN/2014Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yang diutarakandalam isi posita gugatan Penggugat adalah gugatan yang secara substansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah, yang diakui milik Penggugatakan tetapi berdasarkan data yang ada pada Tergugat tercatat atas nama Surya AbbasSyauta dan secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 10-08-2009 — Putus : 26-10-2009 — Upload : 08-11-2011
Putusan PN MAMUJU Nomor 202/Pid.B/2009/PN.Mu
Tanggal 26 Oktober 2009 — WAHYUDI alias UDI Bin BAHRUN dan TAMING Bin PATTE
65 — 25
  • tindakan Roni dan Sallang yang memukulkepala Urre memakai batu dan menikam tubuh korban hingg akhirnyakorban meninggal dunia, dan pada saat yang sama dan di tempatyang sama, terdakwa I dan terdakwa II hanya melihat kejadiantersebut tanpa menghalangi tindakan Rooni dan Sallang serta tidakpula memberikan bantuan sewajarnya kepada korban;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan pembujukan(uitlokking ) yang berupa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Idan terdakwa II terutama menemui titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3327 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — WIWIN TEDDY VERNANDO VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH, DKK
58 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dinukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat Ill adalahlembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secara perdata, karena masalahperdata adalah masalah yang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat)dalam lapangan harta kekayaan, atau Badan Hukum publik yang memilikihubungan perdata dengan person atau Badan hukum lainnya;Maka menurut Tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-01-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2441 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — Ir. H.T. SAIFUL BAHRI vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH, Dkk
41 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran ... dst;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secaraperdata karena masalah perdata adalah massalah yang menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan
Pengadilan PN TONDANO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-09-2018 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN TONDANO Nomor 249/Pdt.G/2018/PN Tnn
Tanggal 25 Juni 2019 — AGUSTINA POLI,dkk MELAWAN YENNI SONGON,dkk
140 — 5
  • orang tua para Penggugat yaituGerson Singon dan Agustina Poli ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya sangkalan yang diajukan paraTergugat terutama atas tanah dimana para Penggugat mendirikan bangunan rumahadalah tanah kintal tersebut merupakan warisan yang belum dibagi oleh anakanak/ahli waris dari Willem Singon dan Adelina Anis dimana baik para Penggugatmaupun para Tergugat merupakan ahli waris dari Willem Singon dan Adelina Anis ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkantitik singgung