Ditemukan 1136 data
339 — 189
Tidak disebut dengan tegas posisi tanah Tergugat dan Tergugat Il dalam tanah seluas 2,5 ha yangdi klaim sebagai milik Penggugat sehingga LetakTitik Singgung atau keterkaitan antara Tanah milikTergugat dengan tanah seluas 2,5 ha yangdiklaim Penggugat sebagai milik tidak jelas;3.
Yohanis Ranggang Sampun
Tergugat:
1.Lembang Randanan Aliasb Papa Indah
2.PAULUS BANDASO
111 — 63
Padawaktu itu persoalan sawah sengketa tidak pernah di singgung dalampembicaraan, jadi nanti setelah Penggugat Konvensi tidak dapat membayarutangutangnya maka ia memutar balikkan fakta bahwa sawah sengketadigadaikan kepada ayah Para Tergugat Konvensi sampai PenggugatKonvensi mau melunasi utangnya, dengan harapan agar bisa berlindungpada Perpu No.56/1960 Pasal 7 ayat 1 untuk melunasi utangnya;7.
HJ. SALEHA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
196 — 93
Beralihnya suatu hak atas tanah berdasarkan jual belli lagilagi Penggugat sendiri yang menjelaskan dalam gugatannyabukanlah merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara, melainkan Peradilan Umum Bahwa materipermasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum = yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangHalaman 19 dari 81
Bahwa pemeriksaan perkara ini merupakan ranah kewenanganPeradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara, hal inidikarenakan secara substansial materi gugatan Penggugat sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milikPenggugat, untuk itu mohon gugatan Penggugat ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; 2.
69 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 3 point3.3sampai dengan 3.5 dalam gugatannya secara subtansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat berdasarkan Perjanjian Bersama Bersyarat Dalam RangkaKerja Sama Peremajaan Pasar dan Terminal Teluknaga Nomor
96 — 28
berwenang mengadili perkara a quokarena Penggugat mendalilkan kepada bukti P1, P4, P5, P7, P8, yangmenyebutkan Kota Kendari, dan begitupun Tergugat yang mendalilkan bahwaHalaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Kadibukan kewenangan Pengadilan Negeri Kendari dengan mendasarkan kepadabukti T4, T7, T11, T12, T13;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi yangdiajukan oleh Tergugat telah memasuki Materi Pokok Perkara;Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis singgung
21 — 1
Yang menjadi titik singgung dalam perkaraini adalah apakah tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan suatukeadaan rumah tangga yang nyaman atau tidak.
68 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena dalamgugatannya tidak menyebutkan apa hubungan hukum Penggugatdengan Tergugat III kaitannya dengan petitum tersebut;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutHalaman 13 dari 30 hal. Put.
108 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 342 K/TUN/2014Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yang diutarakandalam isi posita gugatan Penggugat adalah gugatan yang secara substansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah, yang diakui milik Penggugatakan tetapi berdasarkan data yang ada pada Tergugat tercatat atas nama Surya AbbasSyauta dan secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan
Terbanding/Terdakwa : T. SUFRI MUNAWAR Bin T. MUKHTAR
86 — 30
sekali tidak berperan ataubukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidakada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatanmelanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat III dinukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.1.816.000.000, dalam APBA 2017 dan APBA Perubahan atau dalam APBAberikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBA mana yangsesungguhnya dimaksud oleh Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
70 — 27
tindakan Roni dan Sallang yang memukulkepala Urre memakai batu dan menikam tubuh korban hingg akhirnyakorban meninggal dunia, dan pada saat yang sama dan di tempatyang sama, terdakwa I dan terdakwa II hanya melihat kejadiantersebut tanpa menghalangi tindakan Rooni dan Sallang serta tidakpula memberikan bantuan sewajarnya kepada korban;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan pembujukan(uitlokking ) yang berupa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Idan terdakwa II terutama menemui titik singgung
60 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
menyangkuttentang Kompetensi/Kewenangan Absolut antara Badan Peradilan TataUsaha Negara dengan Badan Peradilan Umum ;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dan melakukanpenerapan hukum yang salah dalam pertimbangan hukumnya tersebut, yangsecara salah menerapkan hukum dalam hal :a Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah terjebak dalam mengadilipersoalan keperdataan karena adanya dalildalil yang berkaitan dengankepemilikan oleh Para Penggugat atau oleh Tergugat Intervensi, sebagaititik singgung
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD TANG
Terbanding/Tergugat II : AHLI WARIS ALI MUCHTAR
Terbanding/Tergugat III : H. HAMSYAH HT
41 — 24
Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan keduadan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulitumpamanya;ayat 3, ia dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak di tuntutatau memberikan lebih dari pada yang dituntut;penjelasan ayat ke 3melarang hakim untuk menjatuhkan Keputusan atas perkara yang tidakdigugat atau meluluskan yang lebih dari pada yang digugat, sepertimisalnya apabila seorang penggugat
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dinukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat Ill adalahlembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secara perdata, karena masalahperdata adalah masalah yang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat)dalam lapangan harta kekayaan, atau Badan Hukum publik yang memilikihubungan perdata dengan person atau Badan hukum lainnya;Maka menurut Tergugat
30 — 5
Sulaiman Rasyid sebagai Imam Sholat Rawatib dan Ibrahim sebagai MuadzinMasjid Al Falah Surabaya;Bahwa pada pertemuan tersebut telah dibahas dan di singgung tentang adanya istilahImam Badal/Imam Pengganti yang telah diungkapkan oleh Prof. DR. H.M.
142 — 5
orang tua para Penggugat yaituGerson Singon dan Agustina Poli ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya sangkalan yang diajukan paraTergugat terutama atas tanah dimana para Penggugat mendirikan bangunan rumahadalah tanah kintal tersebut merupakan warisan yang belum dibagi oleh anakanak/ahli waris dari Willem Singon dan Adelina Anis dimana baik para Penggugatmaupun para Tergugat merupakan ahli waris dari Willem Singon dan Adelina Anis ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkantitik singgung
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran ... dst;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secaraperdata karena masalah perdata adalah massalah yang menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan
Pembanding/Tergugat II : YADING
Terbanding/Penggugat : MARI
58 — 16
Rahman mengatakan obyek sengketa pertma kali dibuka padatahun 1950an sedangkan Gugatan penggugat mengatakan pada zamanbelanda, kemudian tidak ada satupun saksi yang mengatan diatas obyeksengketa terdapat kuburan yang ada saksi menjelaskan dekat dari obyeksengketa, adapun bekas rumah kayu milik Beka yang di singgung olehMajelis Hakim akan tetapi tidak ada hubungannya dengan obyeksengketa karena letaknya bukan diatas obyek sengketa ;Bahwa pertimbanagan Majelis Hakim keliruh dan sangat merugikan ParaTergugat
90 — 40
Dari contoh tersebut dapatdilihat betapa dekainya titik singgung antara pasal tindak pidana yang satudengan yang lain dalam suatu peristiwa pidana, antara keduanya terjalin titiksinggung yang bisa meragukan dalam suatu peristiwa pidana.
Terbanding/Tergugat I : PT. Globalindo Agung Lestari
Terbanding/Tergugat II : Yetsi Runjan
Terbanding/Tergugat III : Gofrid Nunung
168 — 102
Hal ini telah Tergugat II singgung di bagian awal Jawabanini, bahwa di dalam SKTA 9 September 2009 yang menjad dasarkepemilikan lahan Tergugat II, tidak pernah ada tanah Tergugat IIberbatas / bersingungan dengan bidang tanah yang didalilkan olehPenggugat, tidak ada pula bidang tanah yang didalilkan Penggugatdi atas lahan Tergugat II.Bahwa dalam hal ternyata Penggugat mengaku secara sepihak /mengklaim memiliki bidang tanah di atas bidang tanah milik TergugatIl, maka Tergugat II dengan ini juga akan
Hal ini telah Tergugat III singgung di bagian awalJawaban ini, bahwa di dalam suratsurat yang menjadi dasarkepemilikan lahan Tergugat III, tidak pernah ada tanah Tergugat IIIberbatas / bersinggungan dengan bidang tanah yang didalilkanoleh Penggugat, tidak ada pula bidang tanah yang didalilkanPenggugat di atas lahan Tergugat III.Bahwa dalam hal ternyata Penggugat mengaku secara sepihak /mengklaim memiliki bidang tanah di atas bidang tanah milikTergugat Ill, maka Tergugat Ill dengan ini juga akanmenggunakan
131 — 22
Sama sekali tidak ada kalau menggunakanlogika itulah kebijakan kalau memang bisa dipidana atau dikriminalisasikankenapa Presiden memberikan gaji ke13 tidak dituntut saja, jadi saya137berpendirian atau berpendapat tidak bisa dikriminalisasikan atau dipidakansebuah kebijakan sepanjang memenuhi 3 unsur utama yang sayakemukakan tadi.Bahwa Apabila ada satu perkara tindak pidana Korupsi yang sekarangdisidangkan itu ternyata ada garis singgung diantaranya ada persoalanperdata ada persoalan hukum Administrasi
Negara yang dikedepankanuntuk dipersidangkan, apabila ada beberapa garis singgung tadi baikdalam segi ada tindak pidana korupsinya kemudian hukum administrasinegaranya dan maupun dari hukum perdatanya, dalam hal ini adalahperjanjian, maka Menjadi satu hal yang perlu mendapat perhatian yangsungguh sungguh mengenai administrative penalow karena berkembangdemikian dengan pesat apa yang dimaksud dengan administrativepenalow termasuk contoh contoh berbagai peraturan perundang undangan yang subtransinya
rangka yang lebih besar kepentingan umum yang lebihbesar dalam keadaan darurat ketika di hadapkan kewajiban Hubungandengan kewajiban umumnya pasti terkait dengan kepetingan umum jadikalau melaksanakan sebagai seorang pejabat yang terkait public jadisesungguhnya dalam hubugannya kepetingan umum adalah sesuatu ituyang umum yang harus diutamakan.151Bahwa terhadap kejahatan luar biasa seakan bertumpu dalam rangkatindak pidana korupsi pada saat kasus dalam pengadaan tanah pltusumeradem ketika ada garis singgung
adanya tindak pidan korupsi adanyapoternsi kerugian Negara oleh seseorang pidana menurut pasal 2 ayat 1dan pasal 3 jelas dalam undangundang tindak pidana korupsi ditujukankepada pegawai negeri dan penyelenggara, maka ditujukan kepadapegawai yang bertanggung jawab dia mengurus uang terkait kerugiankeuangan Negara atas dasar pemikiran itu ada titik singgung terkaitdengan masalah administrasi keuangan Negara, yang kedua kalau pasal 2dan 3 terkait melawan hukum didalam pasal 2 maka perbuatan melawanhukum
Audit internal yangintisarinya adalah supaya penggunaan uang dibawah manajemeneksekutif presiden itu digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan sesuaidengan anggaran yang kedua ketika dia laporan dia akan mengolokanaudit supaya nanti laporan presiden untuk bisa untuk disahkan kepadaBPK itu benar benar setelah memperoleh mandat atau setelah diperiksaoleh auditor dari BPKP jadi ujungnya seperti itu sekarang terkait denganBPK menurut ahli tadi sudah singgung BPKlah yang sampai hari iniberdasarkan undang