PELAYARAN SURYA untuk tahun yang berakhir pada tanggaltangpl,31 December 2010 dan 2009 dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tanpa ada penyimpangan,sehingga dapat dibenarkan adanya hutang tersebut.

Lagi pula nampak nyata kegunaan hutanguntuk perusahaan, demikian telah dikonfirmasi sewaktu diaudit oleh Akuntan Publik, makaadanya hutang dan peruntukannya adalah benar guna kepentinganperusahaan ; Dengan demikian dalil angka 28 nampak tidak beralasan lagipula sifatnyamengulang dalil Penggugat sebelumnya sehingga wajar manakala ditolak ;Bahwa dalil angka 29 sifatnya emosional sebab Laporan Keuangan Perusahaan telahdiaudit oleh Akuntan Publik dan Penggugat pernah menugaskan Akuntan Publik gunamelakukan

Pelayaran Surya ;Bahwa, Penggugat HI dalam menjalankan tindakan sesuai garis perusahaan nota benediterima sehingga hasil kerjanya tiap tutup tahun buku di audit akuntan publik juga pernahdilakukan prosedur yang disepakati oleh akuntan publik yang di tunjuk oleh Tergugat nota benetidak ada keberatan.

Pelayaran Surya untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik JAS & Rekan,bukti P10 ;Fotocopy Laporan Keuangan PT. Pelayaran Surya untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik JAS & Rekan,bukti P11 ;Fotocopy Laporan Keuangan PT. Pelayaran Surya untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Pertamina (Persero)
2.Nina Nurlina Pramono
3.Endang Sri Siti Kusumah Hendirawati
4.Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan
5.Umar Fahmi

NegeriJakarta Selatan guna memberikan datadata, dokumendokumen danketeranganketerangan yang benar dan akurat kepada Akuntan Publiktersebut dalam tempo paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejakpermintaan dari Akuntan Publik tersebut disampaikan;Halaman 14 dari 25 halaman.

Indotruba Bee) FeaturesTengah yang dimintai datadata, dokumendokumen dan keteranganketerangan oleh Akuntan Publik yang diangkat berdasarkan penetapan iniguna memberikan datadata, dokumendokumen dan keterangan yangbenar dan akurat kepada Akuntan Publik tersebut dalam tempo palinglambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan dari Akuntan Publiktersebut disampaikan;Memerintahkan Akuntan Publik yang diangkat guna menyerahkan hasilpemeriksaan yang dilakukan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KetuaPengadilan

Mengangkat Akuntan Publik Saudara Irmansyah Macc., CPA dari KantorAkuntan Publik Dani Sudarsono & Rekan, berkedudukan di Jakarta Timur,beralamat di Pulomas Satu Building GIl, Lantai 3, Jalan Jenderal A. YaniNomor 2 Pulomas, Jakarta 13210, sebagai ahli untuk melakukanpemeriksaan aspek keuangan PT.

IndotrubaTengah yang dimintai datadata, dokumendokumen dan keteranganketerangan oleh Akuntan Publik yang diangkat berdasarkan penetapan iniguna memberikan datadata, dokumendokumen dan keterangan yangbenar dan akurat kepada Akuntan Publik tersebut dalam tempo palinglambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan dari Akuntan Publiktersebut disampaikan;4. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh)hari sejak tanggal pengangkatan;5.

Menyatakan honorarium Akuntan Publik serta biayabiaya lain yang timbulsehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan penetapanini dibebankan kepada PT. Indotruba Tengah;7.

Menyatakan Kantor Akuntan Publik Sugeng Pamudji telah melakukan perbuatan perbuatan melawan hukum ;4. Menyatakan menurut hukum Bahwa LAPORAN HASIL AUDIT KHUSUS ATAS TRANSAKSI DAN PENERIMAAN DANA ANTARA PT. MANIRA ARTA RAMA DENGAN PT LADEWINDO GARMET MANUFACTURER dengan nomor : KASP/AK-01/IV/2015 tertanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Sugeng Pamudji Msi Akt. CPA. CA. adalah Cacat Hukum dan dibatalkan dengan segala akibat hukumnya ; 5.

Akt.CPA.CA dahulu sebagaiDirektur Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Sugeng Pamudji, padatanggal 21 mei 2015 telah meninggal dunia karena sakit.. Bahwa sejak awal tahun 2013 Sdr. Waseso ST ( Tergugat )berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PerseroaanTerbatas PT MANIRA ARTA RAMA tanggal 18 pebruari 2013Nomor 23 dari Notaris Bambang Prihandoko S.H.

DAN SUGENG PAMUDUJI.Sehingga dengan demikian Kantor Akuntan Publik ( KAP ) SugengPamudji secara hukum sudah tidak berijin lagi atau tidak dapat lagimelakukan Audit, Karena telah bergabung dan berganti namamenjadi KANTOR AKUNTAN PUBLIK KUMALAHADI DANSUGENG PAMUDuJI..Bahwa ternyata KAP Sugeng Pamudji masih menjalankanoperasional kantornya dan mengeluarkan hasil Audit atas dasarHalaman 4, Putusan Nomor 146/Pdt/2017/PT SMGSURAT PERJANJIAN KERJASAMA yang dibuat oleh Tergugat bersama, Tergugat Il dengan

Direktur dankantor Akuntan Publik (Tergugat Ill) telah meninggal dunia pada 21Mei 2015.. Bahwa benar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RapatPerseroan Terbatas PT Manira Arta Rama / PT Mataram tanggal 18Pebruari 2013 nomor 23 dan Notaris Bambang Prihandoko, SHDirektur Utamanya adalah GATOT SUPONO, bukan kami lagi(TERGUGAT / Waseso ST).

Bahwa oleh karena Waseso tidak pernah melaporkan kerjasamatersebut, dan terjadi keributan maka disepakati oleh merekaberdua untuk memeriksa kerjasama diantara mereka dengankantor akuntan publik Pamudji. sehingga dibuatlah perjanjiandengan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan judul suratperjanjian kerjasama audit akun pembayaran dan penerimaandana P.T Mataram dan P.T Ladewindo Garment Manufacturerh.

P 3 jo T Il 4 dan membuatlaporan audit sebagaimana tersebut pada bukti P 6 dilakukan untuk danatas nama Kantor Akuntan Publik Sugeng Pamudji (sebagai lembaga)maka kematian Dr.

Bahwa akun piutang PT Semua Tahu Kita sebesar Rp966.900.619,00 dariTahun 2004 hingga September 2015 belum ada penyelesaiannya, meskitelah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa;. Bahwa akun hutang Tuan Suhaili Saun (pemegang saham dan selakuPemohon) tercatat dalam Laporan Keuangan PT. Semua Tahu Kita yangsudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa & Rekan itusangat tidak berdasar fakta dan transaksinya dapat dikatakan fiktif;.

Bahwa penghasilan dari sewa kantin sejak Tahun 2009 hingga saat initidak pernah tercatat dalam akun Laporan Keuangan PT Semua Tahu Kitameski telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Daniel Hassa danatau Kantor Akuntan Publik Benny, Tony, Frans & Daniel, yang notabenedipilin/ditentukan oleh pengurus PT. Semua Tahu Kita, Tuan RahmanUsman selaku Direktur Utama, Tuan Ronny Halim selaku Direktur danatau Tuan Johanis selaku Direktur;. Bahwa deviden PT.

Kejadian ini telahberlangsung dari Tahun 2005 hingga Tahun 2011 dan telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Daniel Hassa & Rekan dan Kantor AkuntanPublikBenny, Tony, Frans & Daniel, yang keduanya direkomaendasikanoleh para pengurus PT.

Menyatakan bahwa alasanalasan penetapan Pemeriksaan LaporanKeuangan PT Semua Tahu Kita oleh Kantor Akuntan Publik yangdiusulkan Para Pemohon adalah sah dan berharga karena hasil audit dariKantor Akuntan Publik yang diusulkan para pengurus PT.

Semua TahuKita selama ini tidak menunjukkan transparansi, saran atau opini atasakunakun yang disebutkan;Menyatakan bahwa alasan penetapan Pemeriksaan Laporan KeuanganPT Semua Tahu Kita oleh Kantor Akuntan Publik yang diusulkan Pemohontelah memenuhi unsur formalitas hukum yang diatur oleh UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Menyatakan bahwa Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Semua Tahu Kitadari Juli 2011 sampai dengan Juni 2015 oleh Kantor Akuntan Publik AmirAbadi Jusuf atau Ernst

Central Cipta Murdaya CCM Propertindo
Terbanding/Tergugat II : Gubernur DKI Jakarta
Terbanding/Tergugat III : Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin dan Sumargo

Bahwa Tergugat Ill atau Akuntan Publik yang mengauditlaporan keuangan PT. Jakarta International Expo untuk tahunbuku yang berakhir tangal 31 Desember 2017 dan tahun bukuyang berakhir tanggal 31 Desember 2018, perlu dimintapenjelasannya kenapa dalam laporan keuangan tersebut tidakmencantumkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi sertaKomisaris sebagaimana diwajibkan dalam pasal 66 ayat (2) gUU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Disamping itu.

Akuntan Publik perlu. menjelaskan laporankeuangan tahun 2018 item Beban Usaha, dimana beban gajidan tunjangan tahun 2017 sebesar Rp. 97.811.914.395,sedangkan tahun 2018 sebesar Rp. 111.539.349.733, (buktiIX). Perlu ada penjelasan mengenai rincian dari besarnya gajidan tunjangan atau sumber data dari munculnya angkatersebut.D. UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN1. Bahwa Penggugat dan II sudah bersurat ke DirekturUtama dan Komisaris Utama PT.

Bahwa Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin &Sumargo seharusnya mengerti dan paham adanya UU No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, knususnya pasal 66ayat (2) g, yang menyatakan agar gaji dan tunjangan Direksiserta Komisaris dicantumkan dalam Laporan Keuangan PTJakarta International Expo. Hal ini diduga sebagai perbuatanmelawan hukum.G. PUTUSAN YANG DIHARAPKAN DARI KETUAPENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT c.q MAJELISHAKIM PEMERIKSA PERKARA SEBAGAI BERIKUT :1.

Tentang Kedudukan dan Hubungan Hukum :Bahwa memang benar TERGUGAT III sebagai Akuntan Publik telah melakukanaudit atas laporan keuangan PT Jakarta International Expo, untuk tahun bukuyang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan tahun buku yang berakhir 31Desember 2018, dan dalam hal ini PARA PENGGUGAT selaku Pengurus ikutmenerima, setuju dan menandatangani hasil audit laporan kKeuangan tersebut.2. Peran TERGUGAT II dan TERGUGAT IIIa.

Bahwa membuka hasil Audit dari Perusahaan yang tidak dimintakan olehPejabat Publik adalah pelanggaran kode etik Akuntan Publik dan PARAPENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk mempertanyakan ada tidaknyadimasukkan mengenai Gaji, THR, Tentiem dalam peersidangan yang terhormatini.3.

Putusan Nomor 179 K/TUN/2014membatalkan Surat Tanda Terdaftar Penggugat selaku Akuntan Publik ProfesiPenunjang Pasar Modal, dengan alasan subjektif akhlak dan moral, tidak berdasarkanadanya pelanggaran di pasar modal dan atau pemalsuan sebagai mana telah difitnahkan(dituduhkan namun tidak terbukti).

Dan dalam proses pendaftarandimaksud penggugat telah memberikan Fotokopi yang telah dilegalisir ataspelatihan penggugat sebagai profesi penunjang pasar Modal (Akuntan Publik)dengan Sertifikat Nomor 003/PPLCLXI/2003 tanggal 7 s.d. 11 April 2003.Sehingga penggugat resmi menjadi Akuntan Publik yang terdaftar padaBAPEPAM sejak tanggal 06 Juni 2003;2 Bahwa berdasarkan Surat BAPEPAM Nomor S674/PM/2004 telah tertanggal 25Maret 2004 (Bukti P3), bahwa penggugat ditegaskan telah memenuhi kewajibanpelengkapan

Danbahkan sampai saat ini Penggugat masih terdaftar sebagai Akuntan Publik di PPAJP(Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Departemen Keuangan RepublikIndonesia), sebagai Auditor Bank di Bank Indonesia, dan sebagai Kurator padaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan bahkan sebagai pengurus AsosiasiKurator dan Pengurus Indonesia, semua ini menunjukkan Penggugat memiliki Ahlakdan moral yang baik;Jelas Bahwa Surat Keputusan Penolakan Pendaftaran Akuntan Publik Profesi PenunjangPasar Modal

Publik Indonesia(FAPMIAPI) setiap tahun sesuai yang diamanatkan dalam lampiran Keputusan KetuaBAPEPAMILEK ...

Publik Indonesia (FAPMIAPI) setiaptahun sesuai yang diamanatkan dalam lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM/LEK ...

Tampubolon,Ak.MM. dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Synergy Mitra Sejati dari AuditorIndependen kantor Akuntan Publik Drs.

Laporan Keuangan Tahunan BPR tidak diaudit oleh AkuntanPublik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BankIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);Dinyatakan belum menyampaikan Laporan TahunanPASAL 16 ayat (1) huruf (a) dan (b)Dalam memberikan penugasan audit terhadap Laporan KeuanganTahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BPR wajibmenunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yangmemenuhi kriteria :a. Terdaftar di Bank Indonesia; danb.

Memiliki kompetensi Sesuai dengan kompleksitas usahaPihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan;(2) Kewajiban Penggunaan Akuntan Publik dan KantorAkuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan laporanyang wajid diaudit atau diperiksa oleh Akuntan Publikberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidangjasa keuangan atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan;PASAL 18 ayat (1)(1) Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan

orang dalamKantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa kepada Pihakyang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib memenuhiHalaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Btmkondisi independen selama Periode Audit dan PeriodePenugasan Profesional;PASAL 19 ayat (1)(1) Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atasinformasi keuangan historis tahunan kepada Lembaga JasaKeuangan, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajibmelakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;8.

Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atas informasikeuangan historis tahunan kepada Lembaga Jasa Keuangan,Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib melakukankomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;10.

Telah dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2015, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;c. Telan dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2016, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;d. Telan dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2017, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;e.

Publik dan Kantor Akuntan Publikakan diperhitungkan dalam menentukan jumlah feeyang menjadi beban klien, sehingga akhirnya pungutanini akan menjadi beban bagi klien/para pelaku pasarmodal yang menggunakan jasa Akuntan Publik;(2) Bahwa Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik selamaini juga dibebankan dengan sejumlah persyaratanpersyaratan dan pembatasanpembatasan, antara lainkewajiban terdaftar sebagai rekanan di sejumlah bankbank yang ada di Indonesia dengan persyaratanpersyaratan yang sangat ketat

, dan adanya pembatasanpekerjaan yang diizinkan;(3) Bahwa Akuntan Publik selama ini telah berkontribusikepada Negara juga termasuk membayar iuran kepadaasosiasi profesi Akuntan Publik dalam hal:(a) Pajak Penghasilan;Halaman 25 dari 60 halaman.

Putusan Nomor 68 P/HUM/2014(b) Pajak Pertambahan Nilai;(c) biaya perizinan Akuntan Publik dan KantorAkuntan Publik;(d) iuran tahunan keanggotaan APL(e) biaya mengikuti pelatihan professionalberkelanjutan dengan junlah minimum 40 SKPpertahun; dan(f) biaya sertifikasi pendaftaran di Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK).(4) Bahwa pungutanpungutan yang dikenakan terhadapAkuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik menjadidisincentive bagi profesi Akuntan Publik dan tidaksejalan dengan upaya Pemerintah

Akuntan Publik memberikan jasa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) dan jasa lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam periode yang samaatau untuk tahun buku yang sama.Bahwa Pasal 25 ayat (2) huruf b UU Akuntan Publik menyatakan:Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib mematuhi danmelaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturanperundangundangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.Bahwa Kode Etik Profesi Akuntan Publik paragraf 280.2 dan 290.1menyatakan:280.2

UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 5.UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan 6. UndangUndangNomor 30 Tahun 2004 jo.

Publik yang sah, dimana audit yangdilaksanakan adalah terhadap gudang barang yang terletak di Jalan SatriaRaya Il, Nomor 17 Bandung, dimana hasil dari audit Akuntan Publik tersebutterdapat adanya hutang dagang dari Termohon Peninjauan Kembali kepadaPemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belasmiliar rupiah);Bahwa ternyata Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa danmengadili perkara ini tidak jelas mempertimbangkan dari apa yang dijadikanHalaman 15 dari 22 Hal.

Publik,bahwa perlu diketahui gudang untuk penyimpanan barang yang terletak diHalaman 18 dari 22 Hal.

aset perusahaan;Bahwa demikian pula Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontramemori kasasi tambahan dengan menyertakan bukti putusan perdamaianNomor 202/Pdt.G/2015/PN Bib., antara Termohon Peninjauan Kembalimelawan Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan GMN International danisi putusan perdamaiannya pada pokoknya Akuntan Publik Abubakar Usman& Rekan GMN International menyatakan hasil audit mengandung ketidakbenaran serta kekeliruan, akan tetapi dalam perkara tersebut PemohonPeninjauan Kembali

selaku pemohon audit terhadap Akuntan PublikAbubakar Usman & Rekan GMN International tidak dijadikan pihak demikianpula apabila Akuntan Publik menyatakan laporannya mengadung ketidakbenaran serta kekeliruan dengan alasan laporan dibuat tanpa seizin daripihnak Termohon Peninjauan Kembali, akan tetapi Akuntan Publik tersebuttidak memberikan alasan yang jelas secara terperinci dimana letak ketidakbenarannya dan kekeliruannya serta tidak membuat laporan perbaikan ataumemberitahukan mengenai ketidak

benaran dan kekeliruan dalam mengauditCV Sinar Mulya, seharusnya Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan GMNInternational menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik harus memberikanlaporan adanya ketidakbenaran dan kekeliruan dengan mengemukakanHalaman 19 dari 22 Hal.

Publik Drs.

Astinaputera Ekaperkasa secara tegasmenyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. Sardjono Budi Sudharnoto belumpernah menerbitkan Laporan Keuangan Audited PT. Astinaputera Ekaperkasa, baikuntuk tahun buku 2003 maupun 2004. Dalam surat tersebut dinyatakan pula bahwaKAPSBS telah menjelaskan hal ini kepada Bapak Wawan Ridwan, SE selakuSupervisor Pemeriksa pada bulan Mei 2006;Bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk tahun 2003 secara nyatanyata dan sah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Neraca per 31 Desember 2004 untukkepentingan tender menunjukkan total aktiva maupun jumlah kewajiban dan ekuitasmasingmasing sejumlah Rp149.402.937.749,00, sedangkan Neraca sebenarnya menurutlaporan Audit Kantor Akuntan Publik Drs. Syarbini khsan menunjukkan Total Aktivamaupun Jumlah Kewajiban dan Ekuitas masingmasing sejumlah Rp77.754.514.118,00;Bahwa Laporan Keuangan Audited Pemohon Banding tahun 2005 yang diauditoleh Kantor Akuntan Publik Drs. H.B.

Putusan Nomor 600/B/PK/PJK/2014yang nyata dan sah, yaitu yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

publik Drs.

GLpersediaan coil dan GL biaya pembuatan hand guard dan foot ring sudah PemohonBanding tunjukkan kepada Terbanding sehingga Pemohon Banding sudah menunjukkannilai persediaan coil yang direklas ke persediaan hand guard dan foot ring dan semuapembelian coil telah diakui oleh Terbanding saat ekualisasi Pajak Pertambahan Nilaisehingga hasil pemeriksaan adalah salah mengerti dengan pencatatan akuntansi PemohonBanding, pengakuan persediaan hand guard dan foot ring telah diakui dan ditelaah olehKantor Akuntan

Publik. bahwa koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, baik secara ketentuan Pajak maupun ketentuan akuntansi yang mana seharusnyatidak ada koreksi; Menurut Majelis bahwa menurut Terbanding koreksi atas pembelian sebesar Rp.1.662.137.081,00 karenapembelian a quo tidak didukung dengan dokumendokumen dengan rincian: NoKeterangan Jumlah (Rp) Sisa Persediaan dari PT RUPS, pembelian Baja dari PT.

Publik. bahwa koreksi ini seharusnya tidak terjadi karena pencatatanakuntansi Pemohon Banding telah benar;Pendapat bahwa Terbanding melakukan koreksi karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkanMajelis : buktibukti transaksi atas pengeluaran biaya bahan penolong Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.6.674.959,00 ;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding bahwa LaporanKeuangan Tahun 2008 Pemohon Banding telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yangdapat membuktikan secara independen

Publik;bahwa Majelis berpendapat, Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 telahdiaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik Drs.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Penggugat telah melakukankewajibannya menyerahkan Laporan Akhir Tahun, sementara auditdengan Akuntan Publik Terdaftar dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugatakan memberikan dukungan sepenuhnya guna terlaksana audit AkuntanPublik ;d. Bahwa Pasal 6 ayat (3), Perjanjian Kerjasama menyebutkan: PihakPertama Menunjuk Akuntan Publik Terdaftar yang akan melaksanakanaudit atas laporan keuangan hotel.

Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 6Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel Anggrek Golden, ayat (1) dan (2)dimana Tergugat berkewajiban menyerahkan laporan keuangan berikut datadata pendukung yang seharusnya dibuat oleh Penggugat dan diserahkankepada Tergugat berdasarkan Pasal 3 menunjuk Akuntan Publik untukdiaudit oleh Auditor dari akuntan publik yang telah ditunjuk yaitu KantorAkuntan Publik Dr.

;15.Bahwa karena kewajiban menurut perjanjian Pasal 6 angka 3 yangmenyatakan Pihak Pertama menunjuk Akuntan Publik terdaftar yang akanmelaksanakan audit atas laporan keuangan hotel. Biayabiayasehubungan dengan laporan audit tersebut dibebankan pada biayaoperasional hotel, maka ditunjuk Kantor Akuntan Publik DR. MohammadZain & Rekan pada tanggal 31 Januari 2007 olen Penggugat Rekonpensi ;16.Bahwa telah terjadi Surat menyurat dari KAP DR.

Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untukmenyerahkan Laporan Keuangan berikut datadata pendukungnyakepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Penggugat Rekonpensi untukdilakukan audit ;8. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk menunjuk AuditorKantor Akuntan Publik DR. H. Mohammad Zain & Rekan untuk mengauditPengelolaan PT. Anggrek Hotel Golden Tahun 20052006 ;9.

Bahwa mengenai audit terdapat dalam Pasal 6 perjanjian yang berbunyi:Pihak Kedua (Termohon) harus menyerahkan Laporan Akhir Tahun(Neraca dan Laba Rugi) serta laporanlaporan lainnya yang diperlukan,yang harus diaudit oleh akuntan Publik terdaftar, Pihak Kedua harusmemberikan dukungan sepenuhnya guna terlaksananya audit tersebut ;7. Bahwa Pemohon dengan itikad baik, kemudian menunjuk akuntan publikyakni Kantor Akuntan Publik Dr.

Merdeka Inti Persada, tidakdikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), tetapidikeluarkan oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA);Bahwa ketentuan peraturan perundangundangan mengenaiKantor Akuntan Publik (KAP) diatur dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, sedangkanketentuan peraturan perundangundangan mengenai KantorHalaman 30 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG2.0.2.6.2.7.2.8.Jasa Akuntan (KJA) diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01

Bahwa berdasarkan Penjelasan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, angka Umum paragrafke2, dinyatakan: Akuntan Publik tersebut mempunyai peranterutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasikeuangan atau laporan keuangan suatu entitas.

Bahwa dokumen laporan keuangan yang disampaikan PT.Suramadu Nusantara Enjiniring telah dilakukan audit olehKantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sjarifuddin Chan Nomor01423/GASC/AU.2/00151/1/IV/2020 tanggal 30 April 2020;3.2. Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.

LansekapKarya Abadi telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik(KAP) Ashari & Ida Nurhayati Nomor000035/2.1186/AU.2/04/10961/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020;Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Ashari & Ida Nurhayatitelah mendapat izin dari Pusat Pembinaan Profesi Keuanganpada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaluiKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor83/KM.1/2018 tanggal 2 Februari 2018.

Publik Jo.

Publik,seorang Akuntan Publik yang merupakan salah satu profesipenunjang Pasar Modal yang pekerjaan adalah memberikanJasa Asurans dan Jasa Non Asurans.Pasal 3 ayat (1) UU Akuntan Publik:Halaman 13 dari 78 halaman.

Dengan demikian, terkait dengan kedudukan dan fungsiAkuntan Publik, maka:1)Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Akuntan Publik,Akuntan Publik adalah pihak yang TIDAK melakukanKegiatan Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud Pasal34 ayat (2) dan Pasal 37 UU OJK.

Bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/22/PBI/2001Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank telah diatur bahwaKantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (partner in charge) yangmelakukan audit Bank wajib terdaftar di Bank Indonesia (vide Pasal21 ayat (1))10.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 3/32/DPNP Perihal:Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia.h. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/57/DPbS Perihal: HubunganAntara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkanHalaman 57 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, DewanPengawas Syariah dan Bank Indonesia.i. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/32/DPNP tentang HubunganAntara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia.j.

Putusan Nomor 68 P/HUM/201516.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2/.28.Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tentangTransaparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Bukti T216);Fotokopi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/32/DPNP tentangHubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia (Bukti T217);Fotokopi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/57/DPbS tentangHubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkanPrinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik

Publik yang mengatur bahwa : JasaAsurans dalam hal ini audit hanya dapat diberikan oleh Akuntan PublikJo Pasal 57 Ayat (2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapimenjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolaholah sebagaiAkuntan Publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);Bahwa telah ditemukan Novum 5 berupa Surat beserta Lampirandari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan Nomor0880

Jenis Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi : Audit Laporan Keuangan;Hal. 27 dari 41 hal. Putusan No. 57 PK/Pid/2017 Audit Operasional; Audit Ketaatan, dsb5.2. Yang berwenang untuk melakukan kegiatan audit atas laporankeuangan adalah maka sesuai dengan undangundang Nomor 5Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang berhak melakukan auditAkuntan Publik yang telah memilki izin;5.3.

Sesuai dengan Pasal 3 UndangUndang dan Pasal 57 Ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik,general audit atau audit atas laporan keuangan dapat diberikanoleh akuntan publik;5.5.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Ayat (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menjelaskan bahwasetiap orang yang bukan Akuntan Publik tetapi menjalankanprofesi Akuntan Publik dan bertindak seolaholah sebagai AkuntanPublik sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun2011 tentang akuntan Publik, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Sesuai bukti novum 4 dan 5 tersebut menegaskan Audit

Ak, CPA tertanggal 22Februari 2014 (Akuntan Publik Resmi yang memilki izin dari MenteriKeuangan Republik Indonesia dan terdaftar keanggotaannya di InstitutAkuntan Publik Indonesia);Oleh karena Raden Edy Winarto tidak terdaftar sebagai anggota danbukan merupakan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang AkuntanPublik.

Dengan latar belakang telah LulusUjian Certificate Profesional Investigator untuk Akuntan Publik dan telahmemenuhi semua ketentuan serta persyaratan untuk berhak sebagaiCandidate Certificate Profesional dengan Nomor : CPI02.106, yangterdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan alamat kantor :Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Gideon Adi Dan Rekan ( Cabang ) Jalan A.Yani Nomor 88 RT.003/RW.008 Gedung Graha Pena Lantai 9 R.902,Surabaya60247.

ARAYA BUMI MEGAH, untukmendapatkan datadata, keterangan maupun dokumen LaporanKeuangan TERMOHON Tahun 2018;Mengangkat dan menunjuk Ahli (Akuntan Publik) untuk melakukanpemeriksaan terhadap TERMOHON dan membuat laporannya, yaitu :VALIANT GREAT EKAPUTRA,CA,CPA, terdaftar dengan NomorRegistrasi Akuntan Publik AP.1220, berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 127/KM.1/2016.

Dengan latar belakang telah LulusUjian Certificate Profesional Investigator untuk Akuntan Publik dan telahmemenuhi semua ketentuan serta persyaratan untuk berhak sebagaiCandidate Certificate Profesional dengan Nomor : CPI02.106, yangterdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan alamat kantor :Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Gideon Adi Dan Rekan ( Cabang ) Jalan A.Halaman 24 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby7)8)9)Yani Nomor 88 RT.003/RW.008 Gedung Graha Pena Lantai 9 R.902,Surabaya60247

Bukti P42:Fotocopy sesuai dengan aslinya Chartered Accountantmenyatakan VALIANT GREAT EKAPUTRA menyandangsebutan sebagai Chartered Accountant ( CA INDONESIA)11.D49022, tanggal 30 Mei 2014;Fotocopy sesuai dengan copynya Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 1158/KM.1/2013,Tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Gideon Adi danRekan, 31 Desember 2013;Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Tanda TerdaftarKantor Akuntan Publik Otoritas Jasa Keuangan Nomor :STTT.KAP00004/PM.22/2017;Fotocopy

sesuai dengan copynya Surat Tanda TerdaftarKantor Akuntan Publik di Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia Nomor: 253/STTT/VI/2015 yangdiberikan kepada Kantor Akuntan Publik Gideon Adi danRekan, tanggal 15 Juni 2015;Fotocopy sesuai dengan copynya Surat tertanggal 16Agustus 2919 yang dikirim kepada Direktur dan SegenapPemegang Saham PT Araya Bumi Mengah oleh salah satuPemegang Saham PT.

Penggugat:
PT Sumur Rejeki
Tergugat:
1.Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra
2.PT Citra Swadaya Raya
3.Budiarsa Sastrawinata
4.M.I. Meiko Handoyo Lukmantara
5.Agusurya Widjaja
6.PT Ciputra Residence
7.PT Citra Mitra Habitat

supplier terkait dengan penagihanatas reimbursement,Rekap/daftar sales yang belum diperhitungkan oleh Pemeriksa beserta akunpencatatannya;Invoice serta Faktur Pajak yang diterbitkan atas down payment,Invoice yang diterbitkan atas reimbursement beserta data pendukung atas siteacquisition,Rekening koran atas penerimaan kredit di rekening koran sebesar Rp.16.500.000,00,Invoice beserta rekening koran beserta korespondensi atas pengembalian uang darivendor;Laporan Audit Tahun 2005 dan 2006 dari Kantor Akuntan

pekerjaan serta buktipembayaran yang terjadi di tahun 2007 atas biaya akrual di tahun 2006,Laporan Keuangan audit tahun 2006,Kertas kerja penyusunan laporan keuangan audit,List of audit adjustment tahun 2006,Bukti pendukung terkait dengan audit adjustment dan reclassification atas employeetravel claim beserta jurnal pencatatannya,Rincian atas akunakun pembentuk accrued expense,Invoice, purchase order, kontrak, bukti pembayaran dari jurnal pencatatan,Laporan Audit Tahun 2005 dan 2006 dari Kantor Akuntan

Publik Haryanto Sahari &Rekan,bahwa dari penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding serta buktibuktiyang dikemukakan dan keterangan para pihak dalam persidangan dapat diketahuisebagai berikut :bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding telah diaudit oleh akuntan publik yangindependen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Haryanto Sahari & Rekan denganpendapat wajar tanpa pengecualian;bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa yang termasuk dalam posAccrued expenses sebesar US$ 20,371,780.00

Publik Haryanto Sahari &Rekan,bahwa setelah meneliti buktibukti pendukung tersebut, Terbanding berpendapatsebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menunjukkan 14 (empat belas) buah voucher senilai US$21,463.

Publik Haryanto Sahari &Rekan,bahwa dari hasil penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding sertabuktibukti pendukung dan keterangan para pihak dalam persidangan dan jugamemperhatikan hasil penelitian bersama yang dilakukan Terbanding dan PemohonBanding atas buktibukti pendukung tersebut, Majelis berpendapat dapat meyakiniperhitungan selisin kurs yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPTTahunan PPh Badan tahun 2006;bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis