• MP.02.01/226653.71/IX/2020,tanggal 1 September 2020;Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2:Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Kupang Nomor 9 24/SK53.71.MP.01.03

  (1 bidang), terletak di Kelurahan Oesapa,Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur,sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Kupang Nomor = 24/SK53.71.MP.01.03/V/2020tertanggal 27 Mei 2020 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor5650/Oesapa/2015, atas nama Nancy Yappy dan Christine Tansah,tanah seluas 3.698 M2 (1 bidang), terletak di Kelurahan Oesapa,Kecamatan

  Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaKupang Nomor 24/ SK53.71.MP.01.03/V/ 2020, tertanggal 27 Mei 2020Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 5650/Oesapa/ 2015, atasnama Nancy Yappy dan Christine Tansah, tanah seluas 3.698 M2 (1bidang), terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, KotaKupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai pelaksana PutusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;3.

• Putusan No. 70/PDT/2021/PT TJK.W9.U4/128/HK/01.03/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, yangselanjutnya disebut sebagai Terbanding Vi/semula TergugatKonvensi VI;7.

  .), bertempat tinggal di Desa Bandar Agung,Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada KOMSIAWATI (Tergugat KonvensiV), berdasarkan Surat Izin Khusus Insidentil Nomor:W9.U4/128/HK/01.03/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, yangselanjutnya disebut sebagai Terbanding VII/semula TergugatKonvensi VII;8.

  .), bertempat tinggal di Desa BandarAgung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan, dalamhal ini memberikan kuasa kepada KOMSIAWATI (TergugatKonvensi V), berdasarkan Surat Izin Khusus Insidentil Nomor:W9.U4/128/HK/01.03/I/2021 tanggal 12 Januari 2021, yangselanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII/semula TergugatKonvensi VIII;Pengadilan Tinggi tersebut;Telan membaca berkas perkara tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi TanjungkarangNomor 70/PDT/2021/PT TJK tanggal 21 Juli 2021

• BS/6/2020 tanggal 15Juni 2020Komunitas PT. 50.000 300.000 15.000.000.000 572/BS.01.03/DIT.PSKBPertani S/6/2020 tanggal 30Juni 20207 PT. 50.000 270.000 13.500.000.000 913/BS.01.03/DIT.PSKBPertani S/7/2020 tanggal 24 Juli20208 PT. 60.000 270.000 16.200.000.000 1124/BS.01.03/DIT.PSKPertani BS/8/2020 tanggal 24Agustus 20209 PT. 50.000 270.000 13.500.000.000 1379/BS.01.03/DIT.PSKPertani BS/9/2020 tanggal 14September 202010 PT. 50.000 270.000 13.500.000.000 1556/BS.01.03/DIT.PSKPertani BS/10/2020 tanggal

  Nomor Induk Berusaha. yayaNIJSurat Penunjukan Penyedian Barang dan Jasa:a. 909/BS.01.03/Dit.PSKBS/7/2020 tanggal 24 Juli 2020 (tahap 7)1122/BS.01.03/Dit.P SKBS/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020 (tahap 8)1337/BS.01.03/Dit.P SKBS/9/2020 tanggal 14 September 2020 (tahap 9)1544/BS.01.03/DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 (tahap 10)1796/BS.01.03/DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 (tahap 11)2098/BS.01.03/DIT.PSKBS/11/2020 tanggal 9 November 2020 (tahap 12)+O 29 5 T.8Surat Perintah Kerja:a. 1060

  /BS.01.03/SPKDIT.PSKBS/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 (tahap 7)b. 1290/BS.01.03/SPKDIT.PSKBS/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 (tahap 8)c. 1469/BS.01.03/SPKDIT.PSKBS/09/2020 tanggal 14 September 2020 (tahap 9)d. 1681/BS.01.03/SPKDIT.PSKBS/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 (tahap 10)e. 1920/BS.01.03/SPKDIT.PSKBS/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 (tahap 11)f. 2169/BS.01.03/SPKDIT.PSKBS/11/2020 tanggal 9 November 2020 (tahap 12) T.9Surat Perintah Mulai Kerja:a. 1061/BS.01.03/SPMKDIT.PSKBS/07/2020 tanggal 24

  Juli 2020 (tahap 7)b. 1291/BS.01.03/SPMKDIT.PSKBS/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 (tahap 8)c. 1470/BS.01.03/SPMKDIT.PSKBS/09/2020 tanggal 15 September 2020 (tahap 9)d. 1682/BS.01.03/SPMKDIT.PSKBS/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 (tahap 10).

  T. 10 Surat Pesanan:a. 910/BS.01.03/DIT.PSKBS/7/2020 tanggal 24 Juli 2020 (tahap 7)b. 1123/BS.01.03/DIT.PSKBS/8/2020 tanggal 24 Agustus 2020 (tahap 8)c. 1378/BS.01.03/DIT.PSKBS/9/2020 tanggal 14 September 2020 (tahap 9)d. 1545/BS.01.03/DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 5 Oktober 2020 (tahap 10)e. 1797/BS.01.03/DIT.PSKBS/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 (tahap 11)f. 2099/BS.01.03/DIT.PSKBS/11/2020 tanggal 9 November 2020 (tahap 12).

• UM.01.03/PJNMETRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penyampaian RencanaPembongkaran Bando, Billboard, Reklame sepanjang jalan A.P.Pettarani yangditerbitkan oleh Tergugat I; b.

  UM.01.03/PJNMETRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Penyampaian RencanaPembongkaran Bando, Billboard, Reklame sepanjang jalan A.P.Pettarani yangditerbitkan oleh Tergugat I;b.

  UM.01.03/PJNMETRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang PenyampaianRencana Pembongkaran Bando, Billboard Reklame Sepanjang Jalan AP.

  UM.01.03/PJINMETRO/307/ 2013 tanggal 30Mei 2013, Tergugat I memerlukan persetujuan/ perintah dari atasan yaitu Kepala Balai1112Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI. Surat No. UM.01.03/PJNMETRO/307/2013tanggal 30 Mei 2013 hanya merupakan penyampaian rencana pembongkaran bukanperintah/keputusan untuk membongkar;Bahwa surat No.

  UM.01.03/PJNMETRO/307/2013 perihal Penyampaian Rencana Pembongkaran Bando,Billboard reklame Sepanjang Jalan A. P. Pettarani, (Surat inilah yang kemudiandiajukan Pihak Penggugat/PT.

• OBJEK SENGKETA:Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor:HP.01.03/28219.02/IV/2021 tanggal 26 April 2021, perihal PemberitahuanPenutupan Berkas Permohonan SK Pemberian Hak Milik Atas Nama Ir.Toni (Objek Sengketa).Il. TENGGANG WAKTU GUGATAN:A.

  HP.01.03/28219.02/IV/2021 (Surat No. 0074/ V.07/MSP/2021),yang ditanggapi/dibalas oleh Tergugat dengan Surat No.MP.02.02/32019.02/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, hal.: Keberatan AtasHalaman 6 dari 85 halaman Putusan Nomor: 9/G/2021/PTUN.PGPSurat No. HP.01.03/ 28219.02/IV/2021 (Surat No. MP.02.02/32019.02/V/2021), dan ditanggapi kembali olen Penggugat dengan SuratNo. 0104/VI.10/MSP/2021 tanggal 10 Juni 2021, hal.: Tanggapan,Bantahan dan Keberatan Atas Surat No.

  HP.01.03/28219.02/IV/2021 (Surat No. 0074/ V.07/MSP/2021)yang ditanggapi/dibalas oleh Tergugat dengan Surat No.MP.02.02/32019.02/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, hal.: KeberatanAtas Surat No.

  HP.01.03/28219.02/IV/2021; danb) Surat No. 0104/VI.10/MSP/ 2021 hal.: Bantahan dan KeberatanAtas Surat No. MP.02.02/32019.02/V/2021.c.

  HP.01.03/28219.02/IV/2021 yang ditujukankepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung(fotokopi sesuai dengan asili);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung No.MP.02.02/32019.02/V/2021, tanggal 24 Mei 2021, Hal.:Keberatan Atas Surat No. HP.01.03/28219.02/IV/2021,yang ditujukan kepada Sdr. Dr. Minola Sebayang, SH., MH.

• TP.01.03/WBIE.014.A/2012, tertanggal 22 Maret 2012, Addendum Kontrak No. TP.01.03./WB-1E.014A/2012.P1, tanggal 15 Mei 2012.

• Sisa Pembayaran yang belum dilunasi (Tagihan Pokok) oleh Tergugat Rekonpensi, yaitu sejumlah: RP. 835.391.000,-

• Surat Perjanjian Pembelian Balok Jembatan Beton, No. TP.01.03/WBIE.014.B/2012, tertanggal 22 Maret 2012, Addendum Kontrak No. TP.01.03./WB-1E.014B/2012.P1, tanggal 15 Mei 2012.

  TP.01.03/WBIE.014.C/2012, tertanggal 24 Mei 2012, Addendum Kontrak No.

  TP.01.03/WB-1E.014C/2012.P1, tanggal 28 Agustus 2012

• Sisa Pembayaran yang belum dilunasi (Tagihan Pokok) oleh Tergugat Rekonpensi, yaitu sejumlah: RP. 941.886.OOO,-

Berdasarkan rincian tersebut, sehingga dapat diakumulasikan Sisa Pembayaran yang belum dilunasi oleh Tergugat Rekonpensi untuk total Tagihan Pokok sejumlah RP. 3.429.037.000,- (tiga milyar empat atus dua puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu rupiah );

3.

TP.01.03/WBIE.014.A/2012, tertanggal 22 Maret 2012, Addendum Kontrak No. TP.01.03./WB-1E.014A/2012.P1, tanggal 15 Mei 2012.

• Sisa Pembayaran yang belum dilunasi (Tagihan Pokok) oleh Tergugat Rekonpensi, yaitu sejumlah: RP. 835.391.000,-

• Surat Perjanjian Pembelian Balok Jembatan Beton, No. TP.01.03/WBIE.014.B/2012, tertanggal 22 Maret 2012, Addendum Kontrak No. TP.01.03./WB-1E.014B/2012.P1, tanggal 15 Mei 2012.

TP.01.03/WBIE.014.C/2012, tertanggal 24 Mei 2012, Addendum Kontrak No. TP.OI .03/WB-1E.014C/2012.P1, tanggal 28 Agustus 2012.

• Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0025410.AH.01.02.Tahun 2018, tanggal 13 November 2018, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Zefina Bara Energi;
  d. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0036773, tanggal 22 Januari 2020, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
  e.

  Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0285747, tanggal 13 Juli 2020, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
  f. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0288217, tanggal 14 Juli 2020, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
  g.

  Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0321787, tanggal 03 Agustus 2020. Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
  sampai adanya putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
  DALAM EKSEPSI:
  Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
  DALAM POKOK PERKARA:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2.

  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0285747, tanggal 13 Juli 2020, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
  f. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0288217, tanggal 14 Juli 2020, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
  g. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0321787, tanggal 03 Agustus 2020

  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0285747, tanggal 13 Juli 2020, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
  f. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0288217, tanggal 14 Juli 2020, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Zefina Bara Energi;
  g. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0321787, tanggal

• Bahwa Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah seluas 4630 m2, terletak di DesaWringinanom, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, sebagaimana diuraikandalam sertipikat Hak Milik No.1411/Wringinanom, tertanggal 14 Maret 2000,Suratukur No.1318/01.03/2000 tertanggal 13 Maret 2000 terdaftar atas nama NASIKAN( PENGGUGAT ) dengan batas batas sebagai berikut sebelah utara, Irigasi/Buanganair sebelah selatan: Jalan Desa, sebelah Timur :tanah milik alm.H.Ngabain/H.MuarofahSebelah Barat : tanah milik Basuki

  Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap tanah danbangunan milik Tergugat yang terletak di Dusun Krajan RT. 1, RW.I Dusun KrajanDesa Wringinanom, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik ;3. menyatakan Pnggugat adalah sah sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak diDesa Wringinanom, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, sebagaimanadiuraikan dalam Sertipikat Hak milik No.1411/Wringinanom, tertanggal 14 Maret2000, Surat Ukur No.1318/01.03/2000, tertanggal 13

  Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengusai tanah milik Penggugat yang terletak diDesa Wringinanom, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, sebagaimanadiuraikan dalam Sertipikat Hak milik No.1411/Wringinanom, tertanggal 14 Maret2000,Surat ukur No.1318/01.03/2000, tertanggal 13 Maret 2000, seluas 4630 M2terdaftar atas nama NASIKAN tersebut adalah tanpa hak dan sebagai perbuatanmelawan Hukum. ;5.

  Wringinanom, Surat Ukur tanggal 13 Maret2000, No. 1318/01.03/2000, seluas 4630 m2, atas nama Nasikan ;2. P2: Surat Kantor Pertanahan Gresik No :570.35.09 2057, tertanggal 24 DesemberDesember 2008, perihal pengaduan Sdr.

  dapat menunjukkan secara pastitentang asal usul tanah sengketa dan tanpa sepengetahuan Tergugat dalam buku C desa tahun1966 yang sebelumnya atas nama Naseroen P.Nasikah ( paman Tergugat ) diganti atas namaPenggugat tanpa bukti penyerahan apapun ;Menimbang, bahwa menurut Majelis yang menjadi pokok sengketa dalam perkara iniadalah apakah perolehan hak milik atas tanah sengketa seluas 4630 M2 tercatat dalamSertifikah Hak Milik No. 1411 / Wringinanom tertanggal 14 Maret 2000, Surat Ukur No. 13 /18 / 01.03

• Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketaberupa:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor 02/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2020 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor 2853/Kelurahan Binong, Gambar Situasitanggal 18 April 1977 Nomor 881/1977 luas 4.939 m? tercatat atas nama:1. Soetiawan Harjanto Teddy, 2. Soekamto Teddy, 3.

  Soetiawan HartonoTeddy terletak di Blok Binongjati, Kelurahan Binong, KecamatanBatununggal, Kotamadya Bandung Wilayah Karees tertanggal 19 Maret2020;Sampai dengan perkara ini memiliki putusan berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde);Dalam Pokok Perkara:1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2) Menyatakan batal atau tidak sah:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor 02/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2020 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor

  Putusan Nomor 412 K/TUN/2021Teddy terletak di Blok Binongjati, Kelurahan Binong, KecamatanBatununggal, Kotamadya Bandung Wilayah Karees tertanggal 19 Maret2020;3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor 02/Pbt/BPN.32.MP.01.03/2020 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor 2853/Kelurahan Binong, Gambar Situasitanggal 18 April 1977 Nomor 881/1977 luas 4.939 m? tercatat atas nama1. Soetiawan Harjanto Teddy, 2.

• Beserta 2 (dua) lembar asli Surat dari Kementerian KesehatanRI Sekretariat Jenderal dengan Nomor : KP.01.03 / / 0307 / 2017,tanggal 23 Januari 2017, Perihal : Pengadaan Aparatus Sipil Negara(ASN) dilingkungan pemerintah Daerah tahun 2016 dari Pegawai TidakTetap (PTT) Kementerian Kesehatan yang ditanda tangani oleh drg.MURTI UTAMI.MPH selaku kepala Biro Kepegawaian.1 lembar lembaran Disposisi Dinas Kesehatan Kab.

  Para bidan PTT menyampaikan berkas untuk perpanjangan sesuaidengan surat Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat JenderalHalaman 10 dari 63 Halaman Putusan perkara Nomor 37/Pid.SusTPK/2017/PN BnaKementerian Kesehatan Republik Indonesia nomorKP.01.03/1/0307/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang PengadaanAparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah daerahtahun 2016 dan berpedoman pada Permenkes nomor 7 tahun2013 untuk dilakukan verifikasi berkas usulan tersebut olehterdakwa.2.

  Para bidan PTT menyampaikan berkas untuk perpanjangansesuai dengan surat Kepala Biro Kepegawaian SekretariatJenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomorKP.01.03/1/0307/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentangPengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintahdaerah tahun 2016 dan berpedoman pada Permenkes nomor 7tahun 2013 untuk dilakukan verifikasi berkas usulan tersebut olehterdakwa.2.

  Beserta 2 (dua) lembar asli Surat dari Kementerian KesehatanRI Sekretariat Jenderal dengan Nomor : KP.01.03 / / 0307 / 2017,tanggal 23 Januari 2017, Perihal : Pengadaan Aparatus Sipil Negara(ASN) dilingkungan pemerintah Daerah tahun 2016 dari Pegawai TidakTetap (PTT) Kementerian Kesehatan yang ditanda tangani oleh drg.MURTI UTAMI.MPH selaku kepala Biro Kepegawaian.26. 1 lembar lembaran Disposisi Dinas Kesehatan Kab.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota KupangNomor : 24/SK53.71.MP.01.03/V/2020 Tertanggal 27 Mei 2020 TentangPembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5650/Oesapa/2015, Atas NamaNancy Yappy dan Christine Tansah, Tanah Seluas 3.698 M2 (1 Bidang),terletak di Keluarahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,Propinsi Nusa Tenggara Timur, Sebagai Pelaksanaan Putusan PengadilanYang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ; 3.

  Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 24/SK53.71.MP.01.03/V/2020Tertanggal 27 Mei 2020 Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor :5650/Oesapa/2015, Atas Nama Nancy Yappy dan Christine Tansah, TanahSeluas 3.698 M2 (1 Bidang), terletak di Keluarahan Oesapa, KecamatanKelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, SebagaiPelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;4.

  Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota KupangNomor : 24/SK53.71.MP.01.03/V/2020 tertanggal 27 Mei 2020 tentangPembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5650/Oesapa/2015, atas nama NancyYappy dan Christine Tansah, tanah seluas 3.698 M2 (1 Bidang), terletak diKeluarahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi NusaTenggara Timur, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap ; 22+ 22+ 222 on nnn nnn non nen ne eee5.

• seluruhnya;

• Menyatakan batal:
  1. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-30144, tanggal 13 Agustus 2012, Perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Anzawara Satria;
  2. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-18199.40.22.2014, tanggal 07 Juli 2014, Perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Anzawara Satria;
  3. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03

     -0980503, tanggal 16 November 2015, Perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Anzawara Satria;

  4. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0076759, tanggal 01 September 2016, Perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Anzawara Satria;
  5. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0226086, tanggal 30 April 2019, Perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Anzawara Satria;
<

li>Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

1. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-30144, tanggal 13 Agustus 2012, Perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Anzawara Satria;
2. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-18199.40.22.2014, tanggal 07 Juli 2014, Perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Anzawara Satria;
3. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03

• Mekanisme sanggah hasilseleksi administrasi.e 16 Desember 2019 TERGUGAT mengeluarkan PengumumanNomor: KP.01.03.Mn/2405 tentang Revisi PengumumanPengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat untuk Jabatan FungsionalJenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019.

  Revisiini terkait pengunduran penutupan verifikasi seleksi pengadaanCPNS tahun 2019, dan penyesuaian terhadap jadwalHalaman 9 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUNJKT.pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019.20 Desember 2019 TERGUGAT mengeluarkan PengumumanNomor: KP.01.03.Mn/2491 tentang Hasil Seleksi AdministrasiPengadaan CPNS Kementerian PUPR untuk Jabatan FungsionalJenjang Keahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019.

  Devy Paramitha Agnelia dengan nomor register52000791015301715 pada formasi jabatan Ahli Pertama Perencana, jenis formasi Umum, mengikuti SKD di Jakarta.30 Desember 2019 TERGUGAT mengeluarkan PengumumanNomor: KP.01.03.Mn/2597 tentang Hasil Seleksi Administrasiberdasarkan Verifikasi Ulang pada Masa Sanggah PengadaanCPNS Kementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional JenjangKeahlian dan Keterampilan Formasi Tahun 2019.2 Januari 2020 TERGUGAT mengeluarkan PengumumanNomor: KP.01.03.Mn/01 tentang Revisi Hasil

  10 dari 49 Putusan Nomor: 40/G/2021/PTUNJKT.KP.01.03.Mn/215 tentang Jadwal, Lokasi, dan Tata TertibPelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNSKementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahliandan Keterampilan Tahun 2019 Lokasi Jakarta, Medan, Surabaya,Makassar; dan Pengumuman Nomor: KP.01.03.Mn/263 tentangTempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar PengadaanCPNS Kementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional JenjangKeahlian dan Keterampilan Tahun 2019 Lokasi Jakarta.23 Maret 2020 TERGUGAT

  mengeluarkan PengumumanNomor: KP.01.03.Mn/560 tentang Hasil Seleksi KompetensiDasar (SKD) Pengadaan Calon Pegawai Negeri SipilKementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional Jenjang Keahliandan Keterampilan Tahun 2019.

• Siantar dengan menggunakan Mopen CV Bandar Jaya dimanasaksi LIDYA ESRA ELISABET PURBA mengalami lukaluka pada bagian kakikanan terasa sakit terkena lindas roda dari mobil tersebut sedangkan korbanVERONIKA TIUR MAULI PURBA mengalami lukaluka pada bagian tangankanan biram, kening kepala sebelah kanan tergores, kepala belakang bengkak,pinggang dekat bokong tulang agak menonjol dan setelah dirawat di RumahSaki Vita Insani Pematang Siantar kemudian pada hari Rabu tanggal 18Desember 2019 sekitar pukul 01.03

  tanda patah tulang pada kaki kananMemar kebiruan pada kaki kananHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN SimIll.Pengobatan dan Perawatan :Dilakukan pertolongan pertama dan perawatan intensif di IGD RS VitaInsani Pematangsiantar pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 22.10 Wib,dan kemudian pasien dirawat di ruang rawatan 209, pada pukul 00.30 Wibkemudian pasien mengalami pemburukan dan dilakukan RJP namun tidakterrolong dan pasien dinyatakan meninggal dunia tanggal 18 Desember2019 pukul 01.03

  Pengobatan dan Perawatan :Dilakukan pertolongan pertama dan perawatan intensif di IGD RSVita Insani Pematangsiantar pada tanggal 17 Desember 2019 pukul22.10 Wib, dan kemudian pasien dirawat di ruang rawatan 209, padapukul 00.30 Wib kemudian pasien mengalami pemburukan dandilakukan RJP namun tidak terrolong dan pasien dinyatakanmeninggal dunia tanggal 18 Desember 2019 pukul 01.03 Wib.KESIMPULAN :Telah diperiksa seorang perempuan, umur 23 tahun dengan kesadaranApatis, bengkak pada kepala bagian belakang

  Ary Stefano dokter pada Rumah Sakit Vita InsaniPematang Siantar yang menerangkan Dilakukan pertolongan pertama danperawatan intensif di IGD RS Vita Insani Pematangsiantar pada tanggal 17Desember 2019 pukul 22.10 Wib, dan kemudian pasien dirawat di ruangrawatan 209, pada pukul 00.30 Wib kemudian pasien mengalamipemburukan dan dilakukan RJP namun tidak terrolong dan pasiendinyatakan meninggal dunia tanggal 18 Desember 2019 pukul 01.03 Wib.

• IFIANTARA SEPTRIMANNASUTION selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani SuratPerjanjian (Kontrak) Nomor : KU.08.08/PPBLS/VII/2011/138 dengan nilaiKontrak sebesar Rp.8.785.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus delapanpuluh lima juta rupiah) dan menanda tangani Surat Perintah Mulai KerjaNomor : 139/SPMK/PPBLS/VII/2011 serta Surat Penyerahan LapanganNomor : UM.01.03/PPBL.S/VII/2011/299 dengan jangka waktupelaksanaan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kelenderterhitung mulai tanggal

  IFIANTARA SEPTRIMAN NASUTION selaku PejabatPembuat Komitmen melalui Suratnya Nomor : 07/SP/PT.MBT/X1/2011dengan alasan sesuai dengan kondisi lapangan yang selanjutnya disetujuioleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi Ir IFIANTARASEPTRIMAN NASUTION melalui surat NomorUM.01.03/PPBLS/VII/2011/715 tanggal 15 November 2011, sehinggapada tanggal 22 November 2011 kembali dilakukan perubahan pekerjaan(berdasarkan Addendum Nomor 2), namunnilai Kontraknya tidakberubah, tetap sebesar Rp.9.616.000.000,00 (Sembilan

  IFIANTARA SEPTRIMAN NASUTION selakuPejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pengaturan, Pembinaan,Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan,Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara telah menandatangani SuratPerjanjian (Kontrak) Nomor : KU.08.08/PPBLS/VII/2011/138 dengan nilaiKontrak sebesar Rp.8.785.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus delapanpuluh lima juta rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor139/SPMK/PPBLS/VII/2011 serta Surat Penyerahan Lapangan Nomor :UM.01.03/PPBL.S/VII/2011/

  IFIANTARA SEPTRIMAN NASUTION selaku PejabatPembuat Komitmen kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan danPelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedungdan Rumah Negara18melaluisuratnyaNomorUM.01.03/PPBLS/VII/2011/715 tanggal 15 November 2011, maka padatanggal 22 November 2011 dilakukan perubahan pekerjaan (berdasarkanAddendum Nomor 2) namun nilai Kontraknya tidak berubah (tetap)sebesar Rp.9.616.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus enam belasjuta rupiah), dengan Rincian Pekerjaan

  IFIANTARA SEPTRIMAN NASUTION selaku PejabatPembuat Komitmen melalui suratnya Nomor : 07/SP/PT.MBT/X1/2011dengan alasan sesuai dengan kondisi lapangan yang selanjutnya disetujuioleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu' saksi Ir IFIANTARASEPTRIMAN NASUTION melalui surat NomorUM.01.03/PPBLS/VII/2011/715 tanggal 15 November 2011, sehinggapada tanggal 22 November 2011 kembali dilakukan perubahan pekerjaan(berdasarkan Addendum Nomor 2), namun nilai Kontraknya tidakberubah, tetap sebesar Rp.9.616.000.000,00

• BN.01.03/PPK/1076/2016 tertanggal 20April 2016, antara Penggugatdengan Tergugat, telah sepakat untukmelaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung PendidikanPoliteknikKesehatan Banjarmasin di Banjarbaru, dengan waktu penyelesaian231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) Hari Kalender. Dan tanggal mulai kerja 20April 2016 sampai tanggal 06 Desember 2016, sesuai Surat Perintah KerjaNo. BN.01.03/PPK/1077/2016.

  Dalam berita acara tersebutdinyatakan bahwa Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk melakukanPemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Gedung PendidikanPoliteknik Kesehatan Banjarmasin dengan Nomor kontrak:BN.01.03/PPK/1076/2016 tanggal 20 April 2016. Oleh karena kedua belahpihak telah sepakat pemutusan kontrak kerja maka telah terjadi kontradiktifdalam gugatan penggugat yang menuduh tergugat telah wanprestasi.

  pemutusan kontrak PekerjaanPembangunan Kontruksi Gedung Pendidikan Politeknik KesehatanBanjarmasin dengan Nomor Kontrak : BN.01.03/PPK/1076/2016 tanggal 20April 2016.

  BN.01.03/PPK/3326/2016 dan dengan tidakdilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat telahmelakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian.

  pemutusan kontrakPekerjaan Pembangunan Kontruksi Gedung Pendidikan Politeknik KesehatanBanjarmasin dengan Nomor Kontrak : BN.01.03/PPK/1076/2016 tanggal 20 April2016.

• /PPLP.09/XII/301.1 tanggal 28 Desember 2012dengan hasil rapat yang dituangkan kedalam Berita Acara Penangananakibat bencana alam di proyek peningkatan kinerja TPA PanembongNomor : UM.01.03/PPLP.09/XII/305.1 tanggal 03 Januari 2013 yang isinya1.

  /PPLP.09/XII/301.1 tanggal 28 Desember 2012dengan hasil rapat yang dituangkan kedalam Berita Acara Penangananakibat bencana alam di proyek peningkatan kinerja TPA PanembongNomor : UM.01.03/PPLP.09/XII/305.1 tanggal 03 Januari 2013.

  SehinggaBerita Acara Penanganan Akibat Bencana Alam Nomor UM.01.03/PPLP.O9/I/305.1 tanggal O3 Januari 2013 lampirannya diminta danditunggu segera oleh PPK saudara Ir.Endang, karena saudara Ir.G.T.

  Endang Suardi selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat NomorUM.01.03/PPLP.09/XII/12/PPSP02/A tanggal 10 Desember2012 ;Bahwa dalam melakukan Amandemen Kontrak (kesatu) danAmandemen kontrak II (kedua) tersebut terdakwa IR.

• Kepala Dinas Pekerjaan Umum kemudianmengeluarkan: Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1267/SPM/PULK/2015dan SPM Nomor: 1268/SPM/PULK/2015 tanggal 22 Desember2015 untuk SPK Nomor: 01.03/PPKPL/PJJPBM/APBDP/PULK/2015. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1263/SPM/PULK/2015dan SPM Nomor: 1264/SPM/PULK/2015 tanggal 22 Desember2015 untuk SPK Nomor: 07.03/PPKPL/PJJPBM/APBDP/PULK/2015.

  Menyatakan ketiga Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 01.03/PPKPL/PJJPBM/APBDP/PULK/2015, SPK Nomor: 07.03/PPKPL/PJJPBM/APBDP/PULK/2015 dan SPK Nomor: 14.03/PPKPL/PJJPBM/APBDP/PULK/2015 tertanggal 3 Desember 2015, yang telahditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Cq. KepalaDinas Pekerjaan Umum dengan Penggugat sebagai Rekanan PenyediaJasa yang telah ditunjuk adalah sah secara hukum.3.

  Foto kopi SPK Nomor 01.03/PPKPL/RPJBM/APBDP/PULK/2015tanggal 3 Desember 2015, disesuaikan dengan aslinya, telah diberimaterai secukupnya, ditandai dengan P2;3. Foto kopi SPK Nomor 07.03/PPKPL/RPJBM/APBDP/PULK/2015tanggal 3 Desember 2015, disesuaikan dengan aslinya, telah diberimaterai secukupnya, ditandai dengan P3;4. Foto kopi SPK Nomor 14.03/PPKPL/RPJBM/APBDP/PULK/2015tanggal 3 Desember 2015, disesuaikan dengan aslinya, telah diberimaterai secukupnya, ditandai dengan P4;5.

  SPK Nomor 01.03/PPKPL/PJJPBM/APBDP/PULK/2015 dengannilai kontrak 189.755.00 (seratus delapan puluh sembilan juta tujuhratus lima puluh lima ribu rupiah) terhadap proyek pengerjaan jalanRuas pakan Rabaa batu Payuang Kecamatan Lareh sago HalabanKabupaten Lima Puluh Kota ;2.

  Menyatakan ketiga Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 01.03/PPKPL/PJJPBM/APBDP/PULK/2015, SPK Nomor: 07.03/PPKPL/PJJPBM/APBDP/PULK/2015 dan SPK Nomor: 14.03/PPKPL/PJJPBM/APBDP/PULK/2015 tertanggal 3 Desember 2015, yang telahHalaman 39 dari 41 halamanPutusan Perdata Nomor 6/Pat.G/2016/PN Tipditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Cq.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan Penggugat sebagai RekananPenyedia Jasa yang telah ditunjuk adalah sah secara hukum;.

• AHU 0016443 AH 01.02 tahun 2019 tengtangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 26 Maret 2019 danPemberitahuan Anggaran Data Perseroan Nomor AHU AH.01.03 0168374tertanggal 26 Maret, dengan jabatan sebagai Direktur yang memiliki sahamsebanyak 19.800 (sembilan belas ribu delapan ratus) saham dalamperseroan masing masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 1.980.000.000, (satu miliar Sembilanratus delapan puluh juta rupiah).

  KIFA CITRA PRATAMA, berkedudukan diJakarta Barat, sesuai dengan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanNomor: AHU AH.01.03 0439349 tertanggal 23 Agustus 2021 yang memilikisaham sebanyak 101.798, (Seratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluhdelapan) saham dalam perseroan, masing masing saham bernilai nominalsebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.10.079.800.000, (Sepuluh miliar tujuh puluh sembilan juta delapan ratusrupiah).6.

  AHU0016443 AH 01.02 tahun 2019 tengtang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar tanggal 26 Maret 2019 dan Pemberitahuan Anggaran DataPerseroan Nomor AHU AH.01.03 0168374 tertanggal 26 Maret, denganjabatan sebagai Direktur yang memiliki saham sebanyak 19.800 (Sembilanbelas ribu delapan ratus) saham dalam perseroan masing masing sahambernilai nominal sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) atau sebesarRp. 1.980.000.000, (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).Saham Almarhum suami PEMOHON

  KIFACITRA PRATAMA, berkedudukan di Jakarta Barat, sesuai denganPemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU AH.01.03 0439349tertanggal 23 Agustus 2021 yang memiliki saham sebanyak 101.798,(seratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham dalamperseroan, masing masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 10.079.800.000, (Sepuluh miliartujuh puluh sembilan juta delapan ratus rupiah).4.

• Menyatakan batal Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja Nomor : UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat I ; --------------------3. Menyatakan batal Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 730/271/VIII/Sat.PP., tanggal 5 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II ; ----------------------4.

  Mewajibkan Tergugat I mencabut Surat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar SNVT Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja Nomor : UM.01.03/PJN-METRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 ; ---------------------------------------5. Mewajibkan Tergugat II mencabut Surat Peringatan III Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 730/271/VIII/Sat.PP., tanggal 5 Juli 2013 ; -------------------------------------6.

  Bahwa Obyek Sengketa berupa Surat Balai Besar PelaksanaanJalan Nasional VI Makassar, SNVT Pelaksanaan Jalan NasionalMetropolitan Makassar, Kepala Satuan Kerja Nomor : UM.01.03/PJNMETRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang PenyampaianRencana Pembongkaran Bando, Billboard Reklame sepanjang JalanA.P.

  UM.01.03/PJNMETRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013, Tergugat I memerlukanpersetujuan/perintah dari atasan yaitu Kepala Balai BesarPelaksanaan Jalan Nasional VI. Surat No. UM.01.03/PJNMETRO/307/2013 tanggal 30 Mei 2013 hanya merupakanpenyampaian rencana pembongkaran bukanperintah/keputusanuntuk membongkar ;Bahwa Surat No.

  UM.01.03/PJNMETRO/307/2013 tanggal 30Mei 2013 hanyalah surat korespondensi/media komunikasi tertulisbiasa bukan merupakan suatu penetapan maupun keputusan ; Bahwa Surat Peringatan III No. 730/271/VII/Sat.Pol.PP tanggal 5Juli 2013 tidak bersifat final karena masih harus ditindaklanjutidengan perintah/keputusan untuk dilakukan pembongkaran.

  UM.01.03/PJNMETRO/307/2013tanggal 30 Mei 2013 tentang Penyampaian RencanaPembongkaran Bando, Billboard, Reklame sepanjang jalanA.P.