Ditemukan 1136 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-10-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 96/PDT/2017/PT BTN Tanggal 9 Oktober 2017 — 1. ROHIMAN, Pekerjaan Wirawasta, No,KTP.3674021506770001, alamat Dongkal Barat RT/RW.003/003, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara,Kota Tangerang Selatan;
2. ALPIAN SUHARDI, pekerjaan Karyawan Swasta, No.KTP 3674010801910003, alamat Kp.Poncol RT/RW.020/ 005,Kel.Lengkong Wetan Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan;
Sebagai Wakil Kelompok mewakili Kelompok Warga dari 12 (dua) belas warga dari Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan yang dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada 1. Iming Maknawan Tesalonika, SH.MM.MCL., 2. Tonny Pasaribu, SH.MM., 3. Alvin Handrean Yosoenarto, SH.MH. 4. Nico, SH. Para Advokat dan Pengacara pada kantor Tesalonika & Partners di Grand Slipi Tower 16 th Floor, Unit H. Jln. Letjen S. Parman Kav. 22-24 Jakarta 11480, berdasarkan Akta Kuasa No. 07 tanggal 03 Juli 2015 dibuat dihadapan Yendra Wiharja, SH.MH. Notaris di Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;
Melawan
1. PT. ALFA GOLDLAND REALTY, Perseroan Terbatas yang beralamat di Synergy Bldg G fl, Jalur Sutera Barat 17, Alam Sutera, Tangerang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lucia Ratih Andini, SH. dan kawan-kawan, Para Advokat PT. Alfa Goldland Realty beralamat di Wisma Argo Manunggal, Lantai 18 Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 22 â Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;
2. PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN, beralamat di Jl. Raya Siliwangi No. 1, Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jannes Pakpahan, SH. dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Advokat Jannes Pakpahan & Partners beralamat di Apartemen City Park Tower DC Lt. 10 Nomor 21 Cengkareng - Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/585-Huk, tanggal 14 September 2016, untuk selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;
3. KELURAHAN PAKUALAM, beralamat di Jl. Griya Hijau Raya No. 1, Pakualam, Serpong Utara, Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
4. KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN (BPN), beralamat di Ruko Golden Road Blok C-27 No. 59-61, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jemmy D. Winerungan, A.Ptnh dan kawan-kawan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C-27 No. 59-61, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 845 A/ 600.7.36.13/X/2015 dan Surat Izin Beracara Insidentil No. /Iz.Insdt/2015/PN.Tng, tanggal 29 Oktober 2015, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
173 — 31
173 — 31
Bahwa berdasarkanmateri dari permasalahan yang diuraikan oleh ParaPenggugat dalam dalil posita surat gugatannya, telah jelas dan nyatamenitik beratkan dalam titik singgung mengenai proses prosedur dari tatapengadministrasi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, denganmenerbitkan surat keputusan pejabat tata usaha negara (beschikking),sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan
Register : 22-03-2017 — Putus : 27-12-2017 — Upload : 31-03-2019
Putusan PA MANADO Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo Tanggal 27 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 48
83 — 48
Bahwa dalam syariat Islam, ketentuan pembagian kewarisanmemiliki titik singgung dengan perbuatan hukum lainnya sepertiwasiat, termasuk di dalamnya wasiat wajibah yang dalampelaksanannya tidak boleh memudharatkan para ahli waris karenaberkurang dan atau habisnya harta peninggalan Pewaris. Olehkarena itu, pelaksanaan wasiat/wasiat wajibah, tidak bolehHal. 40 dari 50 hal.
Register : 04-05-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 197/Pid.B/2018/PN RHL Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terdakwa:
RAJADI Alias HAN OI RAYA Alias AWIE TONGSENG Alias TING HAN WIE
81 — 54
MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terdakwa:
RAJADI Alias HAN OI RAYA Alias AWIE TONGSENG Alias TING HAN WIE
81 — 54
Dari contoh tersebut dapatdililhat betapa dekatnya titik singgung antara pasal tindak pidana yang satudengan yang lain dalam suatu peristiwa pidana, antara keduanya terjalin titiksinggung yang bisa meragukan dalam suatu peristiwa pidana.
Upload : 26-07-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 66/ PDT/ 2016/ PT BTN Hj. ENTIN SUHARTINI, beralamat di Jalan Raya Pandeglang, Lingk. Sempu Banten Girang Rt.02 Rw.017 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FREDDY YOANES PATTY & PARTNERS, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
L A W A N
1.ADI SYAIFUDIN LATIF, beralamat Lingk. Hegar Alam Rt.002/022 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya TAVIP H. FAELANI & PARTNERS selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, beralamat di Jalan Letnan Jidun No. 05 Kelurahan Lontar Baru, Serang Kota, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/Tergugat II;
3.BAHRUDDIN SALBA, S.Sos.,M.Si., Kepala Kelurahan Sumur Pecung, beralamat di Kelurahan Sumur Pecung Jalan Bhayangkara No. 17 Kota Serang, selanjutnya disebut Terbanding III/ Tergugat III;
74 — 63
74 — 63
serta TERGUGAT III secaratanggung renteng untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam perkara ini.Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyaMenimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding/Tergugat I/ PenggugatRekonpensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut :DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI:A EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:Tentang Kewenangan Mengadili,Bahwa materi pokok yang diuraikan dalam Posita Gugatan Penggugat, secarasubstansial sangat menitikberatkan pada titik singgung
Register : 23-11-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 24/G/2018/PTUN.BL Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
70 — 0
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
70 — 0
UndangUndang tersebut memberi penegasan baik secara eksplisit maupunimplisit bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kKewenangan mengadili danmenyelesaikan perkara a quo setelah seluruh prosedur Upaya Administratif dalamhal ini Banding Administrasi telah ditempuh oleh Penggugat ;Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pasal 129 UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara junto Pasal 3 dan Pasal 7Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PertimbanganKepegawaian memiliki titik singgung
Register : 06-05-2010 — Putus : 03-08-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 17/G/2010/PTUN.BJM. Tanggal 3 Agustus 2010 — . KOL. (PURN) Drs. H. MUSLIM TANWIR, H.; DKK; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
255 — 0
255 — 0
olehPengadilan (pasal 56 ayat 1) Undangundang Nomor 5Tahun 1986);Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugattanggal 5 Mei 2010 yang telah diperbaiki tanggal 24Mei 2010 dan gugatan Penggugat II Intervensi tanggal17 Mei 2010, dalil dalil yang disampaikan Penggugatdan Penggugat II Intervensi adalah sudah cukup jelas;Adapun dalil dalil yang dirasa bersifat keperdataanatau. tanpa disebutnya peraturan perundang undanganyang dilanggar Tergugat, tidak menyebabkan gugatankabur, dan apabila ada titik singgung
Register : 12-09-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 45/G/2018/PTUN.PBR Tanggal 13 Desember 2018 — Penggugat:
CV BASIKOKE KONTRAKTOR dalam hal ini diwakili oleh ZAMHARIS
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DILINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KABUPATEN KAMPAR
157 — 104
CV BASIKOKE KONTRAKTOR dalam hal ini diwakili oleh ZAMHARIS
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DILINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KABUPATEN KAMPAR
157 — 104
mengakibatkankepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat itu tetap dilaksanakan apalagi setelah Majelis Hakim menilaidan diyakini bahwa Penggugat tidak mempunyai kepantingan untukmengajukan gugatan in casu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas permohonanpenundaan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulanbahwa permohonan penundaan Penggugat tidak beralasan hukum dan patutuntuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat yang tidak MajelisHakim singgung
Register : 18-04-2012 — Putus : 12-07-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SAMPANG Nomor 71/PID.B/2012/PN.Spg Tanggal 12 Juli 2012 — Drs. SUWARNO, M.M.
58 — 32
58 — 32
Tri BudiWaluyo, MSi;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penasehat hukum telah klirumenelaah akan persoalan tersebut, oleh karena membuat rancu akan peristiwahukum yang sebenarnya terjadi, oleh karena yang menjadi titik singgung dariperkara Perdata dengan perkara Pidana terutama dalam hal hutang piutang adalahadanya suatu Maksud yang tercipta dari kehendak si pelaku tersebut.
Putus : 15-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 650 K/Pdt/2017 Tanggal 15 Mei 2017 — Dr. Ir. ANITA D.A. KOLOPAKING, S.H., M.H., FCBArb vs Dr. SINTHYA DHEWI, dkk
220 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
220 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
PertimbanganJudex Facti yang tidak saksama merupakan putusan yang mengandungkesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum;Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKIdikualifikasikan tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd/insufficientJudgement) karena sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian serta faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif;Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530 PK/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — PIMPINAN CABANG PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) TARAKAN, DKK VS YOSEP, DK
95 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia member keputusan meluluskan, sedangkantuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya.melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidakdigugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat, seperti misalnya apabila seorang penggugat dimenangkan di dalam perkaranya untukmembayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ialupa untuk menuntut agar supaya tergugat
Register : 02-09-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 1970/Pdt.G/2019/PA.Tng Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 5
25 — 5
Penggugat sebagai istri sering lalai akan tugas dantanggung jawabnya;18.Seperti tadi yang sudah di singgung pada nomor 12.
Putus : 10-01-2012 — Upload : 27-02-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 113/Pid.B/2011/PN.BK Tanggal 10 Januari 2012 — SUDI RAHAYU alias MUJI bin SUPARDIYONO
45 — 14
45 — 14
Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua Halaman 389) ;Menimbang, bahwa pada lazimnya ditinjau dari teori danpraktek bentuk dakwaan Subsidair diajukan, apabila peristiwatindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung denganbeberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatancara melakukan tindak pidana tersebut, yakni dari faktaakibat yang ditimbulkan tindak pidana yang dilakukanterdakwa
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 10-09-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 49/PDT/2017/PT.PLG Tanggal 15 Agustus 2017 — - JAWINNER SIBURIAN
- PT. SWADAYA BHAKTI NEGARAMAS, DKK
88 — 28
88 — 28
PENGGUGAT MENDALILKAN BAHWA DIRINYA DI DALAMPERKARA INI BERTINDAK SEBAGAI WAKIL/KETUA KTMR, QUOD NON,MAKA TETAP SAJA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDINGUNTUKMEMINTA GANTI RUGI (EXCEPTIO GEMISAANHOEDANIGHEID);1.Sebagaimana tersurat di dalam Perjanjian Kesepakatan antara KTMRdan Tergugat tertanggal 26 November 2009 yang dikutip sendiri olehPenggugat, perjanjian antara KTMR dan Tergugat akan bermuara padaperjanjian yang akan dibuat antara Tergugat dengan Turut Tergugat.Sebagaimana Tergugat sudah singgung
Register : 17-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 13-07-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 258/Pid.B/2014/PN Bna Tanggal 24 Nopember 2014 — Jaksa Penuntut:
1.ABDUL HADI SH
2.Faisal Moga, SH.
Terdakwa:
RASYIDIN Alias MARIO Bin ISMAIL
116 — 35
116 — 35
pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekira pukul 22.30Wib, terdakwa dihubungi saksi Umar Alias Mimbe melalui Hand Phoneagar datang kerumah untuk mejumpai saksi dan sekira pukul 23.00Wib terdakwa tiba dirumah saksi di Gampong Aron Pirak Kec.MatangKuli Kab.Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor jenisYamaha Mio sporty warna merah, dan pada saat duduk dirumah saksi,saksi menanyakan kepada terdakwa ada bawa senjata, jawabterdakwatidak ada senjata sama saksi terdakwa ditanya lagi yangsering kau singgung
Register : 17-02-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 05-03-2019
Putusan PA MAGELANG Nomor 0048/Pdt.G/2017/PA.Mgl Tanggal 11 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 28
32 — 28
Saat saya singgung itu, ia bilangsetidaknya ia selalu berusaha terus. Kalo ia bisa berkata menghargaiusahanya, lantas usahanya saya dalam berobat dan berusaha apakah tdk dihargai dan diakui. Sampai sampai saya minta dibuatkan satu hari khusus utkberhubungan supaya Sama sama ada persiapan supaya bisa hasilnya bagus,tapi istri saya pun menolaknya.
Putus : 12-03-2012 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.DUM Tanggal 12 Maret 2012 — PENGGUGAT : Kamaruszaman VS TERGUGAT : Erliana
43 — 12
43 — 12
Barat dan Tapanulisepanjang hukum waris disana bersesuaian dengan lembaga hukum adat;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Register : 03-12-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 63/G/2020/PTUN.KDI Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
HASAN POU
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
196 — 121
HASAN POU
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
196 — 121
Sehingga gugatan terhadap sertipikat hak atas tanahmengandung dimensi hukum administrasi dan hukum perdata, yang menyebabkanadanya irisan/titik singgung mengadili antara Peradilan Tata Usaha Negara denganPeradilan Umum, dan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenangmengadili, maka harus ditelaan terlebin dahulu pangkal permasalahan/esensi sengketanya;Menimbang, bahwa untuk menjawab isu hukum di atas, Majelis Hakim terlebihdahulu menguraikan faktafakta/fakta hukum yang terungkap di persidangan
Register : 27-12-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 257/PDT/2021/PT BTN Tanggal 11 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : NYOMAN NGURAH MAHAYADNYA Diwakili Oleh : JERRY BERNARD MARPAUNG, SH.
Terbanding/Tergugat I : MASTO SUKARDI
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Turut Tergugat : IDRIS
97 — 140
Terbanding/Tergugat I : MASTO SUKARDI
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Turut Tergugat : IDRIS
97 — 140
Eksepsi Kewenangan Absoluta.bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannya secarasubtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat;bahwa sertipikat Hak Atas Tanah merupakan Keputusan Pejabat TataUsaha Negara yang dalam Pencabutan maupun pembatalan suatukeputusan (beschikking) harus diuji melalui jalur Pengadilan Tata
Register : 11-10-2011 — Putus : 20-03-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 51/G/2011/PTUN-PLG Tanggal 20 Maret 2013 — PT. BUMI INDO SRIWIJAYA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN ; Drs. H.M. ZAHIR
40 — 33
40 — 33
Surat yang dikirimkannya tersebutberupa surat somasi yang tujuannya agar Penggugat tidak mengganggu tanahmiliknya dengan berbagai aktivitas yang Penggugat lakukan, seperti yang telahPenggugat singgung pada posita gugatan angka (3) diatas. Bahwa selain daripadasurat somasi yang ditujukan pada Penggugat oleh Drs.H.M. Zahir yang mengklaimtanah usaha milik Penggugat, juga melampirkan pula copy Sertipikat Hak Milik No.4845/Tahun 2003 atas namanya.
Register : 06-07-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 13-04-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 34/G/2015/PTUN-PLG Tanggal 11 Nopember 2015 — ESVASARI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR; TABRANI RONI
81 — 34
81 — 34
tata usaha negara;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahsifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalampenerbitan objek sengketa, sebagaiberikut:Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki dua karakteristikyaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak kepemilikanHalaman 39 dari 42 halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUNPLGsehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titik singgung