Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tersebut ; Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Nopember 2013 Nomor. 83 / Pid.Sus / 2013 / PN TIPIKOR Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; 1. Menyatakan terdakwa Drs.

Perpanjangan Ketua PN Tipikor Semarang sejaktanggal 3 Agustus 2013 s/d 1 Oktober 2013 ; . Perpanjangan (1) Wakil Ketua Pengadilan TinggiTipikor Semarang sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d31 Oktober 2013 ; . Perpanjangan (2) Wakil Ketua Pengadilan TinggiTipikor Semarang sejak tanggal 1 Nopember 2013S/d 30 Nopember 2013 ; ". Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d 18Desember 2013 ;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TipikorSemarang sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d 16Pebruari 2014 ; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan Suratsuratyang terlampir di dalamnya, serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 13 NopemberHal.3 dari 4Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.2013 Nomor : 83/Pid.Sus/2013/PN TIPIKOR Smg.dalam perkara terdakwa tersebut

PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal18 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari aktapermohonan banding Nomor. 141/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN Tipikor Smg. dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan caraseksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember2013 j 222 oon nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn n nnnHal.33 dari 4 Halaman Put.No.01/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnyaJaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 2 Nopember

tanggal 13 Nopember 2013 Nomor.83 / Pid.Sus / 2013 / PN TIPIKOR Smg. yangdimintakan banding tersebut sekedar mengenailamanya pidana penjara yang dijatuhkan,sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut ; 1.

DJAMIAN, SH.MH.CN.Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang masing masing sebagaiHakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2Januari 2014 Nomor. 01/Pen.Pid.Sus/2014/PT TPK Smg.untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 22JANUARI 2014 oleh Majelis Hakim tersebut sertaANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.

25/TIPIKOR/2013/PTY

PUTUSANNOMOR : 25/ TIPIKOR / 2013 / PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Nama lengkap : SUROSO bin SASTRO WIHARUJO; Tempat lahir > Kulon Progo; nanc==Umur atau tanggal lahir : 54 tahun / 21 September 1957; Jenis kelamin > LeiKislaRl ; ss2esen

Ogan Komering UluSumatera SelatanPendidikan : SLTA (Tamat)PENAHANAN TERDAKWA:12Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu Raja (Tahanan Kota), sejak tanggal 22April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja (Tahanan Kota), sejak tanggal 12Mei 2015 sampai dengan 10 Juni 2015;Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1 A Khusus Palembang(Tahanan Kota), sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan 11 Juni 2015;Halaman dari

278Putusan Nomor. 27/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg5Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1 A Khusus Palembang(Tahanan Kota), sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus2015;Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palembang (Tahanan Kota), sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengantanggal 09 September 2015;Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palembang (Tahanan Kota), sejak tanggal

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai denganketentuan Perundang Undangan yang berhak yang bertujuan memberikanmanfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kahidupan rakyat ;Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negaraatau perekonomian Negara, aparat penegak hukum melakukan perhitungankerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yangterungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan HakimHakimbaik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR Il. Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini: IH.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR 16 Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR 18 2004 tentang penetapan lokasi pembangunan 4 (empat) UnitSekolah Baru (USB) SMP di wilayah Kab. Raja Ampat;Dokumen surat pemberitahuan Tim Teknis Kabupaten DinasPendidikan dan Pengajaran Kab.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR22 Sekolah Baru (USB) 2004;Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan PengajaranKab. Raja Ampat kepada Kepala BNI Cab.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR30UNTUK SALINAN YANG RESMIWAKIL PANITERA,Dra. Hj. EMMY ANEKA, S.H. NIP. 19600922 198303 2 001PENGAI

banding dari JaksaPenuntut Umum tersebut telah dijukan dalam tenggang waktu dan menurutcara serta syaratsyarat sebagaimana ditentukan dalam Undangundangsehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut umum pada pokoknya mengemukakan alasanalasan keberatansebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama kurang jeli dalammemahami rangkaian perbuatan Terdakwa dan tidak membahasperbuatanperbuatan Terdakwa

Putusan No. 8/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLK(enam) bulan dirasa masih terlalu ringan sehingga tidak mencerminkanrasa keadilan masyarakat;Bahwa atas alasanalasan keberatan tersebut diatas Jaksa PenuntutUmum mohon kepada Majelis Hakim Tipikor tingkat banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menerima permohonan banding dariPenuntut Umum;Menimbang, bahwa atas alasanalasan yang disampaikan oleh JaksaPenuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tipikor tingkatbanding perlu mengemukakan pendapat

sebagai berikut :Bahwa memang benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasiunsur bersifat melawan hukum dalam dakwaan primair,akan tetapiserangkaian perbuatan bersifat melawan hukum yang dilakukan olehTerdakwa tersebut, sematamata dilakukan karena tugas dan jabatanTerdakwa sebagai seorang Rektor Universitas Palangka Raya, sehinggaMajelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dankesempatan atas jabatan yang telah diembannya;Bahwa oleh karena itu majelis hakim tipikor tingkat

banding berpendapatterbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalamdakwaan subsidair sebagaimana putusan Majelis Hakim Tipikor tingkatpertama adalah sudah tepat;Bahwa mengenai besarnya uang pengganti majelis tingkat bandingsependapat dengan putusan majelis Hakim Tipikor tingkat pertama,karena secara factual uang sebesar Rp 747.750.000,(tujuh ratus empatpuluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telahdigunakan oleh Terdakwa untuk pengadaan antara lain: membeli

danmemperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka MajelisHakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayasependapatdengan Putusan Majels Hakim Tipikor tingkat pertama yangmenyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan SubsidairJaksa Penuntut Umum, namun Majelis Hakim Tipikor tingkat banding akanmemperbaiki sekedar lamanya pidana penjara yang dijatunkan kepadaTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh

Tata Usaha Negara diujikan apakah Hakim TataUsaha Negara itu. benar sebagai Pelanggaran PenyalahgunaanWewenang kalau misalnya terjadi Penyalagunaan Wewenang berarti diaHalaman 199 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDNsebagai Perbuatan Melawan Hukum termasuk Penyalagunaan Wewenangkalau misalnya dia melakukan kejahatan yang lain maka dia disebutdengan Penyalah gunaan Wewenang Kejahatan yang lain tetapi ituberlaku pada Pejabat Publik.Bahwa dalam hal Subjek Hukum Pasal 2 ayat 1 Undangundang Tipikor

sudah tahu resiko bahwa PT itunanti seperti apa oleh sebab itu dalam Undangundang disebutkan jugasupaya menguasai 51% maksudnya supaya dia dapat mengendalikankemungkinankmungkinan yang terjadi dan sebagainya jadi pandanganAhli apapun modal apapun kalau sudah masuk dalam suatu PT maka diamasuk secara Private kalaupun misalnya dijual pada Publik itupun tetapstatusnya dalam Badan hukum PT.Bagaimana dengan Pegawai yang bekerja dan seterusnya itukan penetuanstatus yang ada didalam Undangundang dari TIPIKOR

AKHMAD SAHYUTI, SH.MHbertindak sebagai Ketua Majelis, SRIWAHYUNI BATUBARA,SH.MH danDENNY ISKANDAR,SH.MH, Hakim AdHoc Tipikor, masingmasing sebagaiHakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari : KAMIS, tanggal : 3 Agustus 2017, oleh Ketua MajelisHalaman 335 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDNtersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantuoleh LEONARDUS SINAGA, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi tersebut

AKHMAD SAHYUTI, SH.MH.DENNY ISKANDAR, SH.MH.Hakim AdHoc Tipikor. Panitera Pengganti,LEONARDUS SINAGA, SH.MH.Halaman 336 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDN

NURHASAN WIDADA, S.Pt. dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tersebut ; - Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 28 Maret 2013, nomor : 115/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ; - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ; - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah

., para Advokat berkantor di ARISMUNANDAR & ASSOCIATES, alamat Puri Dinar Mas XI No. 4 Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2013, yang diterima olehKepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 163/PID/K.Kh/2013/PN.Smg. tanggal 02 April 2013 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungandengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR PengadilanNegeri Semarang

NURHASAN WIDADA, S.Pt membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000, ( lima ribu rupiah ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIHal 25 dari 40 hal, put.no. 34/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.J6Menyatakan Terdakwa S.

tanggal 02 April 2013 sebagaimana ternyata dariHal 35 dari 40 hal, put.no. 34/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.akta permintaan banding nomor : 44/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg.Jo Nomor 115/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada padatanggal 03 April 2013 ; Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Jepara telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plt.Panitera Muda TIPIKOR

Pengadilan Negeri Semarang dan tidakmerupakan halhal yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telahdipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbanganHakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah proporsional, tepat dan benar, untukitu putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarangini harus dipandang sebagai tanggapannya ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor

Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dan UndangUndang Nomor : 8 TAHUN 1981 Tentang KUHAP,Bab XVI, Bab XVI bagian kesatu, kedua, ketiga, keempat, serta pasalpasal laindari peraturan perundangundangan yang bersangkutan ; MENGADILI:Hal 38 dari 40 hal, put.no. 34/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.e Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa S.NURHASAN WIDADA, S.Pt. dan Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Jepara tersebut ; e Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang,tanggal 28 Maret

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut; - Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 12 Desember 2012, nomor : 80/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ; - Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ; - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

,alamat Jalan Watulawang V No. 67 Papandayan, Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 Desember 2012 nomor : 050/SuKaPid.Tpk/LOMAP/XII/2012 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang denganRegister Nomor : 543/PID/K.Kh/2012/PN.Smg. tanggal 19 Desember 2012 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungandengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR PengadilanNegeri Semarang

Smg. dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa PenuntutUmum pada pada tanggal 07 Januari 2013 ; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanMemori Banding tertanggal 22 Januari 2013 yang diterima di KepaniteraanPengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Januari 2013 ; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 11 Pebruari 2013 yang diterima di KepaniteraanPengadilan TIPIKOR Pengadilan

Negeri Semarang pada tanggal 13 Pebruari 2013 ;Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penasihat HukumTerdakwa tersebut, Pengadilan Tipikor Semarang pada Pengadilan NegeriSemarang telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada JaksaPenuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masingmasing pada tanggal 03Januari 2013 ; Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dancara serta syaratsyarat

Tunjungrejo, Margoyoso, Pati ; 7 Menetapkan terdakwa dibebani membayar biayaperkarasejumlah Rp. 5.000,00 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Tinggi Semarang setelah memperhatikan dengan seksama MemoriBanding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum, ternyata tidak terdapat halhal baru yang dapat membatalkanputusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang dan tidak merupakan halhal yang dapat dipertimbangkan lebih

lanjut karena telah dipertimbangkan olehHakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkatpertama tersebut dinilai sudah proporsional, tepat dan benar, untuk itu putusanHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang ini harusdipandang sebagai tanggapannya ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor PengadilanNegeri Semarang, tanggal 12 Desember 2012, nomor : 80/Pid.Sus/2012

Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; ----------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 13 Juni 2013 Nomor 26/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut :--- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;------------------------------------------------------------------------

Semarang, sejak tanggal 19Pebruari 2013 s/d 20 maret 2013; 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 21Maret 2013 s/d 19 Mei 2013;7 Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d 18 Juni 2013 ;8 Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 18 Juli 2013;9 Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejaktanggal 19 Juni 2013 s/d 18 Juli 2013 ;10 Perpanjangan

Panitera Muda PengadilanNegeri Tipikor Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 13 Juni 2013Nomor 26/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 20 Juni 2013 ;5 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plt.

Panitera Muda PengadilanNegeri Tipikor Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 13 Juni 2013 Nomor26/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 20 Juni 2013 ;6 Memori Banding tertanggal 30 Juli 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwadan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang

Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarangmasingmasing bertanggal 02 Juli 2013 yang menerangkan bahwa kepadaJaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diberikankesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan TipikorSemarang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang ;a7Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengancara serta syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang

Hakim Tinggi padaPengadilan Tinggi Tipikor Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan A.A.ANOM HARTANINDITA, SH, MH. dan DERMAWAN, S. DJAMIAN,SH.MH.CN.

(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa PenuntutUmum mengajukan permintaan banding di hadapan PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29April 2013 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor :Nomor : 54/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo Nomor1/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., dan pernyataan permintaan bandingtersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama dan

patutkepada Terdakwa; 222222 nnn nnn non non nee nnn nnn nnn ene ene nnMenimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yangditerima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 17 Mei 2013 dan memori banding tersebut telahdiberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama danpatut kepada Terdakwa; 27222 22222 one one onMenimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa PenuntutUmum, Terdakwa mengajukan

Kontra Memori Banding yang diterimadikepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semaranghal61 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgpada tanggal 3 Juni 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan salinannya diserahkan dengan seksama dan patutkepada Jaksa Penuntut Umum); Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untukmempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masingmasingtertanggal 06

tersebut diajukan masih dalam tenggang wakiu dan dengan caraserta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapatGiteriMa ; ++ 22 = wo non nnn non nnn nnn nn nnn one one nnn nen nee nee neeMenimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memoribanding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tersebut diatas telah salah dalam menerapkan hukumatau tidak

(lima ribu rupiah) ; 22202 Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 oleh kami DJOKOSEDIONO, SH.MH= Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, HARDJONOC, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Semarang dan DERMAWAN SD, SH.MH.CN sebagaiHakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Demak dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ; --------------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Maret 2013 No. 111/Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor Semarang yang dimintakan banding tersebut;------------ Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;------ Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

5 Desember 201 2;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 Desember 2012 sampaidengan tanggal 3 Pebruarii 2013 5Perpanjangan ( ) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejaktanggal 4 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 ; Perpanjangan ( II ) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejaktanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013 ; Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal27 Maret 2013 sampai

Perpanjangan Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarangsejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ; PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGITERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor PengadilanNegeri Semarang tanggal 25 Maret 2013, Nomor : 111/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum tertanggal

memori banding tertanggal 1 Mei 2013 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal 2 Mei 2012;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telahmengajukan memori banding tertanggal 7 Mei 2013 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangpada tanggal 7 Mei 2013 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum telah diberi Kesempatan untuk mempelajari berkasperkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Maret 2013, Nomor 111/Pid.Sus / 2012 / PN Tipikor Smg.

Majelis Hakim Tipikor TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis HakimTipikor Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itupertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebutdiambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim TipikorTingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa atas hal hal yang dipertimbangkan diatas,maka amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Maret 2013, Nomor

(Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tindakpidana korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, masingmasing selaku Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal13 Maret 2012, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : Mansur Malakah, SH.MH selakuPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado,dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna, terdakwa maupunPenasihat Hukum Terdakwa.Hakimhakim

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 9 September 2013, Nomor: 18/Tipikor/2012/PN.Jpr., yang dimintakan banding tersebut;- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

PUTUSANNomor : 6 /TIPIKOR BANDING/2014/PT.JPR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding Qhtelah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :Nama Lengkap : Drs.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru : sejak tanggal 10April 2014 s/d tanggal 09 Mei 2014;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru : sejak tanggal 10 Mei 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014; 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru : sejak tanggal 09 Juli 2014 s/d tanggal 07 Agustus 2014; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : POLTAK, SH., EDY ANTON, SH.

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 01/Pid.B/04/2014dari Kepala Kejaksaan Negeri Dumai tanggal April 2014, atas nama TerdakwaBASIRUN, S.Sos;Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 25/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR, tanggal 10 April 2014 dalam perkara atas nama TerdakwaBASIRUN, S.Sos;Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 25/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR,tanggal 10 April 2014 tentang Hari Sidang ; Surat Penunjukan Panitera Pengganti Untuk Mendampingi Majelis/Hakim Nomor:25/PID.SUS

/TIPIKOR/2014/PN.PBR, tanggal 10 April 2014; Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai Nomor Reg.Perkara : PDS04/DUMAV/03/201 4 tanggal 10 April 2014; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Menyatakan terdakwa BASIRUN

Uang sebesar Rp. 10.088.520, (Ssepuluh juta delapan puluh delapan ribu limaratus dua puluh ribu rupiah); 78.1 (satu) lembar slip Formulir Setoran Rekening bank BNI 46 tanggal 18September 2013 ke Nomor Rekening 0159893832 Rekening lainlain KejariDumai Barang Bukti Tipikor Penyimpangan dana Fasilitas Menajemen UsahaKeluarga Miskin Dinas Sosial Kota Dumai sebesar Rp. 5.788.520, ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An.PAZWIR, S.Sos;4.

Indragiri Hilir Tahun 2011 di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPKPekerjaan Trio Tata Air dan Pekerjaan Pengaturan Trio Tata Air Tanggul Mekanikpada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir TA. 2008.

Boltim di Tutuyan dan di KantorBank Sulut Cabang Pembantu Boroko, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiManado dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 pasal 3 angka 10 tentang daerahhukum Pengadilan Tipikor Manado, yang berwenang untuk mengadili perkara ini,Secara melawan hukum melakukan perbuatan

Boltim di Tutuyan dan di KantorBank Sulut Cabang Pembantu Boroko, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiManado dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 pasal 3 angka 10 tentang daerahhukum Pengadilan Tipikor Manado, yang berwenang untuk mengadili perkara ini,menguntungkan dirisendiriatau orang lain