Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Menghina negara Keuangan negara Arsip negara Kerugian negara Piutang negara Wilayah negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-08-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Agustus 2016 — HUSKE DWI GUSTIAN bin Raja Husin
61 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • K/Pid.Sus/2016tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor DirektoratPerkapalan dan Kepelautan pada Direktorat Jenderal Perhubungan LautKementerian Perhubungan RI, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, JakartaPusat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyaberdasarkan Pasal 35 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009, sebagaipegawai negeri atau penyelenggara
    negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebutada hubungan dengan jabantannya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan carasebagai berikut: Bahwa Terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN bin RAJA HUSIN selaku KepalaSeksi Standarisasi dan Sertifikasi pada Direktorat Perkapalan dan Kelautanmempunyai tugas pokok
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.JODHI ATMA ENCHI, SH
2.REZA FERDIAN. SH. MH
3.SATRIYO EKORIS SAMPURNO, SH
Terdakwa:
RUDY HARYONO, SE
200 — 361
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 18-10-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN SERANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg
Tanggal 5 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.SUDIYO, SH.
2.RAHMAT HIDAYAT, SH.
3.MAYANG TARI
4.AGUS AHMAD ALISY , SH
Terdakwa:
UTENG DEDI APENDI
178 — 200
  • Menyatakan Terdakwa Uteng Dedi Apendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-11-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 46/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Nopember 2012 — ABDURRAHMAN ST. bin BUYUNG
139 — 37
  • ;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiaporang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindakpidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;Menimbang, bahwa dalam rumusan ini setiap orang tersebut tidak dipersyaratkan adanyasifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijke bestandeel
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-01-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 25 April 2017 — Penuntut Umum:
CIPI PERDANA, SH
Terdakwa:
SOLIKHUN al. KASWI Bin KASROMI
200 — 166
  • ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, makaMajelis berpendapat bahwa yang dituju oleh norma (addressat norm) dari unsursetiap orang dalam delik pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambahdan diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum berupa orangperseorangan atau korporasi dimana orang perseorang meliputi orang dalampredikat sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara
    Negara maupun orang dalampredikat bukan sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara atau swastamaupun subyek hukum dalam pengertian korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penuntut Umumtelah menghadapkan Terdakwa SOLIKHUN al.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 92/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 25 Nopember 2013 — PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO
48 — 11
  • Kecamatan Klampok,Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Sigaluh, KecamatanBanjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit, Kecamatan Wanadadi KabupatenBanjarnegara, atau setidak tidaknya disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan,serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaiPegawai Negeri atau penyelenggara
    negara dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut := Bahwa Terdakwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa TengahNomor : 821.2 / 21161 / 1986
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-02-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 17/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 20 Juli 2016 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI ; 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, dkk
119 — 89
  • terbitnya SK KAKANPERTANAHAN JAKBAR NO. 2272/2015 memperhatikan perlindunganatas Hak Asasi Pribadi, Golongan dan Rahasia Negara khususnyakepada Tergugat II Intervensi selaku pemilik dari 4 (empat) unit/oukusatuan rumah susun Hunian Apartemen Slipi/SHMASRS ApartemenSlipi.ProporsionalitasDengan Terbitnya SK KAKAN PERTANAHAN JAKBAR NO. 2272/2015telah membuktikan bahwa Tergugat telah menjalankan keseimbanganHalaman 45 dari 221 halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUNJKTPAGE46antara hak dan kewajiban penyelenggara
    Negara dimana Tergugatdengan segera menerbitkan SK KAKAN PERTANAHAN JAKBAR No.2272/2015 pasca inkracht Putusan PTUN No. 182/2012 dan memberikansalinan kepada Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian(PPRSH) Apartemen Slipi yang sah sebagaimana Putusan Pengadilan didalam point 4 diatas.ProfesionalitasDengan Terbitnya SK KAKAN PERTANAHAN JAKBAR NO. 2272/2015telah membuktikan bahwa Tergugat telah menjalankan Profesionalitasdimana Tergugat dengan segera menerbitkan SK KAKANPERTANAHAN JAKBAR No
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-09-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 8 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.WAWAN YUNARWANTO
2.AHMAD BURHANUDIN
3.NI NENGAH GINA SARASWATI
4.NUR HARIS ARHADI
5.ARIF SUHERMANTO
6.ANDHI KURNIAWAN
Terdakwa:
KAYAT
172 — 58
  • Sebagaimanadimasukkan dalam pengertian penyelenggara negara secara tegas oleh UUNo.28/1999 (Pasal 2), maka tidak diragukan lagi bahwa keputusan itu harusdiartikan secara luas, bukan saja vonis akhir terhadap pokok perkara ataumateri perkara, melainkan segala jenis putusan (termasuk dengan yang berisipenetapan, atau beschikking) yang diperlukan dalam tindakan formaslitastertentu, Adami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi diIndonesia, Edisi Revisi, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, halaman
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — ACHMAD MACHBUB ALS BOB ALS KAPTEN AHMAD
253 — 120
  • merasakan kehilangan, saya mengatakan bukanpencurian karena tindak pidana pencurian itu harus ada ;Bahwa kalau tidak ada pencurian tidak pidana itu tidak ada apa yang harus dicuci,Pencurian itu adalah menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaanyang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;Bahwa di dalam Undangundang Nomor : 28 tahun 1999, Tentang PenyelenggaraNegara yang bersih dari KKN diatur tentang kewajiban menyerahkan LHKPN ;Kalau dilihat disini memang ketat Penyelenggara
    Negara itu mereka yang punyajabatan seperti eselon I ataupun pejabat tertinggi yang dipilih Presiden, tetapi dalampelaksanaannya laporan LHKPN ini diperluas oleh KPK bahkan penyidikpenyidikditingkat bawahpun katakanlah di lavel kepala bagiankepala bagian juga dimintaLHKPN termasuk juga Hakim juga diminta oleh KPK ;Bahwa tidak semua penyelenggara negara/PNS diminta menyampaikan LHKPN tapilembagalembaga tertentu dan kemudian diperluas yang diminta dibuat surat,misalnya Direktur ke atas kadang Direkturpun
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 25-09-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2013/PTUN.TPI
Tanggal 30 April 2014 — 1. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ( KADIN ) KOTA BATAM; 2. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM; 3. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
171 — 1179
  • ditaati oleh pemerintah, dimanaKetetapanketetapan Pemerintah dalam bidang Hukum AdministrasiHal 101 dari 201 hal Putusan nomor : 16/G/2013/PTUN TPITidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum umum tentangpemerintahan yang baik serta larangan bagi Pemerintah untuk bertindaksewenangsewenang dalam membuat suatuketetapan;2 Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf b UU tentangperadilan TUN, yang dimaksud dengan asas asas umum pemerintahanyang baik adalah meliputia Kepastian hukum;b Tertib Penyelenggara
    Negara; c Keterbukaan;d Proporsionalitas;e Profesionalitas ;f Akuntabilitas;Sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme; Bahwa Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh KementerianKehutanan dalam menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.463/MenhutII/2013 Tanggal 27 Juni 2013 adalah sebagai berikut :a Asas Kepastian Hukum);Bahwa Kemenhut dalam menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO Diwakili Oleh : ANDJAR R SOEWARNO SH M HUM
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
231 — 533
  • Laica Marzuki, S.H. dalamtulisannya yang berjudul "Pemberlakuan Undangundang Nomor 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Konteks PerkembanganKompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI" menyatakan bahwa :"Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyaberkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum(onrechmatige overheidsdaad) menurut Pasal 1365 BW Ind tidak lagimenjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi telah menjadikompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
168 — 109
  • 1 butir3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinyasetiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwamelakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau penyelenggaranegara maupun bukan pegawai negeri atau penyelenggara
    negara;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap didepan persidanganperkara ini dapat diketahui bahwa Terdakwa Evy Noviyanti ,S.E., alias Evy bintiDrs.
    Eddy Suud adalah sebagai orang perorangan yang bukan sebagai pegawainegeri atau penyelenggara negara;Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan secara online melaluiteleconfren (daring), Terdakwa Evy Noviyanti ,S.E., alias Evy binti Drs. EddySuud membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum didalam SuratDakwaan dalam perkara ini.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2017/PN Bna
Tanggal 5 Juli 2017 — FERRY SISWANTO, S. Hut., M.P Bin SUKARMAN
132 — 34
  • Keputusan Bupati GayoLues Nomor : 900/132/2013, tanggal 30 Januari 2013 , tentang PenunjukkanPengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran danPengurus Barang pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo LuesTahun Anggaran 2013bersamasama dengan saudara Suhardi selakutenaga honorer Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013dan selaku Direktur CV Adi Karya (Dalam Penyidikan Terpisah), pada waktudan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair di atas,Pegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara dengan Sengaja Langsungmaupun tidak Langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaanatau persewaan Pada Saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atausebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya yangdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya Pada tanggal 27 November 2012, Terdakwa FerrySiswanto, S.Hut, MP selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidupmenetapkan/menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Term OfReference (TOR) Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 01-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 8/PID.TPK/2021/PT DPS
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : I WAYAN GENIP, SH
Terbanding/Terdakwa : PUTU SUDARSANA
125 — 60
  • ., MAP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ProgramPengembangan Pemasaran Pariwisata (Kegiatan Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara di Dalam dan Luar Negeri) (masingmasing menjadi terdakwa dalam berkasperkara terpisah), Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni terdakwamenjabat selaku PPTK Program Kemitraan berdasarkan Keputusan Kepala DinasPariwisata Kabupaten Buleleng Nomor: 0O2/I/2020 tentang Penetapan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1826 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 20 Januari 2015 — SAIRAN, S.P. Als. SAIRAN MANGUN ATMOJO Bin H. MAD MUNGIN
83 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1826 K/Pid.Sus/2014Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karenadakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan :Halhal yang memberatkan : Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;e Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara tidak memberikan contoh yang baik ;e Perbuatan Terdakwa merugikan banyak petani;Halhal
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/ Pid. Sus/ 2011/ PN.Sby
Tanggal 29 September 2011 — Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
91 — 216
  • Foto copy Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas nama Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si; 20. 4 (empat) lembar fotoDra. NUNIK ARIYANI. M.Si; 21. Kalender Tahun 2008; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 12. Disita dari Drs. WIN HENDRARSO. M.Si : a. Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000; b.
    barang siapa adalah Terdakwasebagai subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas,apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang tercantum dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah270pelaku tindak pidana korupsi sebagai penyelenggara
    negara atau pegawai negerisebagaimana termaktub dalam Pasal ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999atau pun bukan pegawai negeri ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 unsurnya berbeda sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiaporang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 UndangUndang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
330 — 594
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 September 2016 — Agustinus Yudi Riberu
70 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • uraian mengenai pembuktian unsur delik, unsurmenyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya karenakedudukan atau jabatan merupakan delik larangan (commision) bukan deliktidak melakukan atau ommision, sedangkan unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi menegaskan bahwaperbuatan melawan hukum ini harus merupakan perbuatan dengankesengajaan dengan maksud (opzet als oogrmerk).Bahwa sebagai Konsultan Pengawas, Pemohon Kasasi bukanlahpegawai negeri, penyelenggara
    Negara, atau pejabat publik yang menerima gajidari Negara.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 19-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.SYAKURI, SH 2.JAMES FRANS PADE, SH 3.ROGER L. V. HERMANUS, SH 4.ZUBAIDAH TOMULAY, SH 5.ISKANDAR MUDA HARAHAP, SH 6.MUSYAWWIR NURTAN, SH Terdakwa: YUSTUS TULUINO Alias YUS
151 — 57
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 05-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 98/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
I GUSTI AYU MAS CANDRAWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
Intervensi:
1.Zuliadi, S.H
2.DARINI
3.I Dewa Nyoman Budi Suryana, S.E.,
4.I Ketut Tri Lokantara,
5.Nani Ariati
6.Endang P Handayani
7.Hilda Fitriana, S.E.,
8.Alan Rhapsodi
9.Nurhayati
10.Hendra Saputra
11.Rahayu Suliati
12.Nuning Indriani
13.Siti Umuhani
14.Desak Made Murtini
15.Esti Chandra Purnamasari
16.Wahyuni Eka Kusumati
17.Wahdiyat Candra
18.H.M IZZUL ISLAM, S.Mn
19.Emillia Ermasari
20.I Gede Subadra
21.Sahli
22.I Komang Wiasa
23.I Gusti Lanang Mahendra
24.1 Gusti Ayu Nyoman Lismawati
305 — 228
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.