selakuDirektur Operasional PT Bahari Lines Indonesia, dan RUPS tersebut jugahadir pihak Notaris ; Bahwa Sebelum RUPS tanggal 27 Oktober 2017, pada tanggal 3Oktober 2017 saksi kekantor memberikan surat pemecatan ZulkarnainTawakkal; Bahwa surat pemecatan lebih dahulu yaitu tanggal 3 Oktober 2017saksi serahkan kepada Zulkarnain sedangkan RUPS pemecatanZulkarnain dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2017;Halaman 16 PutusanNomor:1405/Pid.B/2018/PN JktUtr.

Pengadilan Negeri untukmelakukan RUPS; Bahwa RUPS tetap berlangsung tanpa hadirnya Zulkarnainsebagai pemegang saham 10%; Bahwa ada surat akte Notaris setelah RUPS yaitu Akta Notaristanggal 27 Oktober 2017; Bahwa hasil RUPS tanggal 27 Oktober 2017 tersebutmemberhentikan Zulkarnain Tawakkal sebagai Direktur Operasional PT.Bahari Line Indonesia; Bahwa saksi tidak tahu apakah RUPS tanggal 27 Oktober 2017tersebut sudah dilaporkan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusiaatau belum; Bahwa setelah dilaporkan

mengenai Pemecatan Terdakaw,Terdakwa hanya mendapatkan surat undangan RUPS tersebut karenaTerdakwa masih sebagai pemegang saham 10% (sepuluh persen); Bahwa Terdakwa mendapatkan undangan RUPS tersebut sekitar 2 atau3 hari sebelum RUPS tersebut dilaksanakan, undangan RUPS dalambentuk surat tertulis; Bahwa RUPS tersebut dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2017; Bahwa RUPS tanggal 27 oktober 2017 tersebut dilaksanakan di HotelMall Of Indonesia (MOI); Bahwa Terdakwa sebagai pemegang saham 10% tidak hadir

dalamRUPS tanggal 27 Oktober 2017; Bahwa setelah Terdakwa tidak Hadir dalam RUPS tanggal 27 Oktober2017, tidak ada undangan lagi untuk RUPS berikutnya;Halaman 37 PutusanNomor:1405/Pid.B/2018/PN JktUtr.

RUPS Tahunan ( Annual General Meeting ), yang merupakan kegiatan rapattahunan PT, 2. RUPS Luar Biasa ( Extra Ordinary General Meeting ), dilakukanapabila ada masalah yang timbul dan perlu penanganan segera, antara lainpengantian Direksi, perobahan nama perseroan, tempat kedudukan dan lainlain, dan ke 3.

Nomor 388Akta RUPS Nomor 390Akta Personal Guarentee Nomor 395Akta Personal Guarantee Nomor 394Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 397Akta Subordinasi Nomor 398Salinan Rekening Koran PT.

SH.M.KnAsli Akta Personal Guarantee Nomor 572 tanggal 1 (satu)bundel Hal. 8 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn Asli Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 573tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab,SH.M.Kn Asli Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 574tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab,SH.M.Kn Asli Akta Cessie Nomor 575 tanggal 27 Juni2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn Asli Akta SKM Nomor 576 tanggal 27 Juni 2013Notaris Abdul Wahab, SH.M.Kn Asli Akta RUPS

tahunan PT BTN Persero tok Nomor40, tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12April 2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

tahunan PT BTN Persero tbk Nomor 40,tanggal 12 April 2016 Copy pengesahan Kemenkumham tanggal 12 April2016 Copy RUPS LB dan RUPS tahunan PT.

Dalam kesempatan itulah Penggugat dipaksa Tergugat, untukmenerima Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo yang telahdisiapkan sebelumnya, dengan kata lain tanpa melalui RUPS terlebihdahulu.

Anggota direksi dapat sewaktuwaktu diberhentikanberdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkanalasannya;(2). Keputusan untuk memberhentikan anggota direksisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diambilsetelah yang bersangkutan diberi kesempatan untukmembela diri dalam RUPS;b.

KEP66/MBU/2007, tanggal 24 April2007 yaitu dengan cara tidak memberi kesempatan Penggugatuntuk membela diri melalui RUPS dan tidak denganmenyebutkan alasannya. Dengan demikian Keputusan TataUsaha Negara objek sengketa a quo bertentangan denganperaturan perundangundangan yang bersifat prosedural/formal;f.

KEP22/MBU/2010tanggal 01 Februari 2010 tentang Penegasan Fungsi Menteri BUMNSelaku Penyelenggara PemerintahanDan Selaku Pemegang Saham/Pemilik Modal BUMN, padaLampiran II angka 1 ditegaskan bahwa pengangkatan danpemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris merupakanfungsi Menteri BUMN sebagai Wakil Pemerintah selaku PemegangSaham/RUPS pada Persero;d. Hubungan antara Menteri BUMN dengan Direksi BUMN adalahhubungan antar organ Perusahaan, Menteri BUMN selaku RUPS danSdr.

Dimana, hal ini juga telah diadopsi pada Pasal105 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang berbunyi Pemberian kesempatan untuk membela diridalam RUPS tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidakberkeberatan atas pemberhentian tersebut;III.

Nomor 3570 kK/Pdt/2015dengan perincian sebagai berikut:1.Pada tahun buku 2006 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp14.663.797.558,00 (empat belas miliar enam ratusenam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh lima ratus limapuluh delapan rupiah);Pada tahun buku 2007 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp11.815.571.039,00 (sebelas miliar delapan ratus limabelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah);Pada tahun buku 2008 RUPS

Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp14.253.933.857,00 (empat belas miliar dua ratus limapuluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan ratus limapuluh tujuh rupiah);Pada tahun buku 2009 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp7.280.021.917,00 (tujuh miliar dua ratus delapanpuluh juta dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);Pada tahun buku 2010 RUPS Tahunan menentukan net income (lababersih) sebesar Rp20.405.166.722,00 (dua puluh miliar

Th.90 antara lain menentukan Tergugat akanmembagikan Dividen dari hasil laba bersih yang penggunaannyaditentukan oleh RUPS Tahunan kepada Penggugat, Tergugat Il,Tergugat III selaku Para Pemegang Saham;b.

Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini;Halaman 7 dari 39 hal. Put.

Nomor 3570 K/Pdt/20152) ... dan seterusnya;Pasal 61 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas yang berbunyi:1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagaiakibat keputusan RUPS.

BALI RICH MANDIRI; Bahwa saksi tidak pernah diundang RUPS PT. BALI RICH MANDIRI; Bahwa saksi tidak pernah menghadiri RUPS PT. BALI RICH MANDIRI; Bahwa saksi tidak pernah menandatangani RUPS PT.

dengan Perseroan; RUPS lainnya /RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang dapat dilakukansetiap waktu Ssesual dengan kebutuhan atau kepentingan perseroansehingga RUPS dapat dilakukukan setiap saat sesuai dengankebutuhan atau kepentingan;Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN GinDalam Pasal 91 UndangUndang Nomor 42 Tahun 2007 ada yang disebutdengan RUPS Sirkuler/Circulair resolution/usul kesepakatan yang diedarkan,RUPS Sirkuler ini adalah untuk membentah kebutuhan yang biasanya seringterjadi apabila

RUPS biasa tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal sepertimisalnya tempatnya berjauhan, waktu yaang tidak bisa sehingga dapatdilaksanakan RUPS Sirkuler, Pasal 91 UndangUndang Nomor 42 Tahun2007 bahwa RUPS bahwa RUPS dapat dilakukan / pengambilan keputusandapat dilakukan di luar RUPS dengan tata cara atau mekanisme yang diaturartinya bahwa Sirkuler RUPS ini bisa dilakukan di luar RUPS secarakonvensional tetapi dia akan mempunyai derajat dan kekuatan hukum yangmengikat sama dengan kekuatan hukum mengikat

yaitu RUPS Konvensional dan RUPSTahunan/Biasa, RUPS Luar Biasa, Apabila memakai RUPS Konvensionalyaitu ada aturan, ada forum, ditandatangani pimpinan rapat/minimal 1pemegang saham, itu untuk sahnya RUPS konvensional sedangkan RUPSLuar biasa yaitu RUPS yang dapat dilakukan setiap waktu sesualkebutuhan / kepentingan, harus ada forum dipenuhi, BA RUPS harus dibuatdengan akta otentik; Bahwa ketika agenda RUPS yang mendesak/mendadak bagi perseroanseperti pergantian organ perseroan, menjamin asetaset,

Akta Notariil No. 103, Pernyataan Keputusan RUPS LuarBiasa, tertanggal 23 Desember 2015;17. Akta Notariil, Berita Acara RUPS Luar Biasa, tertanggal 29Desember 2015;18.

bisamenggugat kepada Pak Eko dan Pak Erwin ;29Bahwa Akta No.7 tentang RUPS ini yang isinya tentang peralihansaham tersebut dibuat oleh saksi berdasarkan Surat Kesepakatanantara terdakwa, Eko Nugroho dan Pak Hasan (bukti T1) yangditunjukkan oleh terdakwa, dan bukti T1 tersebut telah saksiwaarmerking, dan Bukti T1 ini sebagai dasar saksi adanya peralihansaham ;Bahwa dalam Akta peralihan saham dalam RUPS Akta No. 7 (buktiT3) yang saksi buat disebutkan, bahwa dengan adanya peralihansaham maka PT Makira

dalam Akta No. 7 Tahun 2012tersebut tidak dicatat bahwa Pak Hasan membeli saham PTRidhobuana, namun di luar hasil RUPS saksi mendapat cerita dariterdakwa bahwa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan PakHasan yang isinya Pak Hasan itu membeli saham PT Ridhobuanayang dititipnkan kepada saham PT Makira ;Bahwa tahun 2013 saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan PakHasan di suatu Cafee di Jakarta, dan dalam pertemuan tersebutterdakwa menawarkan kepada Pak Hasan bahwa uangnya sebesarRp.2 milyar

Dan karena terdakwa yang mempunyai hubungan dekat32dengan DAHLAN IDAN, lalu dibuat Akta RUPS dan waktu Akta RUPSdibuat terdakwa belum membayar apaapa, lalu Akta Aslinya ditahanoleh Notaris, dan karena tidak enak maka terdakwa bayarkan pakaiuang terdakwa sendiri untuk mengakuisisi Proyek tersebut, barukemudian terdakwa tagih kepada sdr Hasan dan Eko, dan sdr Hasanbaru membayar setelah satu bulan dari Akta RUPS dibuat ;Bahwa PT Makira (Eko Nugroho) mau ikut mengambil alin saham danproyek PT Makira

Sawangan, Kota Depok, yang dibuat oleh PTStelladuce Doma ;15.Bukti P8, berupa Fotocopy Skema (Daftar) nama2 Penggarap tanahdan Surat Pernyataan Oper Garap antara Frans Nongka denganPenggarap ;16.Bukti P9, berupa Salinan Akta Notaris No.7 Tahun 2012 tentangRisalah Rapat RUPS PT Ridhobuana Rizki Mandiri, tertanggal 13Agustus 2012.Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidanganmengajukan 1 Suratsurat bukti sebagai berikut :I. 1.

, dan karena saksi Hasan telah bersepakat ikut kerjasama dalam ProyekPerumahan yang berada dibawah bendera PT Ridhobuana tersebut danbagian sahamnya dititipkan dalam saham PT Makira Nature maka dalamRUPS tersebut saksi Hasan didudukkan sebagai Direktur 1 PT RidhobuanaRizki Mandiri, dan Berita Acara RUPS tersebut dicatat dalam Akta NotarisNo.07 tanggal 13 Agustus 2012 (bukti T3) ;51Menimbang, bahwa dalam waktu 1 (satu) bulan kemudian setelahdiadakan RUPS untuk pengalihan saham, berdasarkan fakta hukum

hukum yang sebenarnya bahwa padatanggal 27 Mei 2010 Tergugat dan Tergugat Il telah menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

melalui RUPS LB sebagaimanadisebutkan dalam Akta Berita Acara RUPS LB Nomor 71 Tanggal 27Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris PUTUT MAHENDRA, SH.

(Turut Tergugat Il);20.Bahwa Akta Nomor 25 Tanggal 18 Oktober 2011 Tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa (RUPS LB) PT.

Bahkan Penggugat pada saatsebelum dilaksanakan RUPS LB tersebut telah memberitahukan kepadaTergugat dan Tergugat Il untuk membatalkan RUPS LB yang akanHal. 59 dari 66dilaksankan , oleh karena masih ada persoalan hukum sebagaimana bukti P11,P12 namun demikian tanpa mengindahkan permohonan tersebut ternyataRUPS LB tetap dilaksanakan sehingga Penggugat tidak hadir.

Bahwa dalil gugatan pada angka 7.8, sekaligus menjawab dalil gugatanPenggugat pada angka 7.4, dimana hasil audit laporan AuditorIndependen terhadap Turut Tergugat sebagaimana vide Bukti T 3, T 4, T5, T6 dan T 7 adalah hasil keputusan RUPS pada tanggal24 Mei 2012 Vide Bukti T 8 yang dihadiri oleh Penggugatberdasarkan Vide Bukti T 9, akan tetapi Penggugat tidak maumenandatangani hasil keputusan RUPS Vide Bukti T 8 termaksud;.

UUPT 2007 tersebut, Maka RUPS yang telah diselenggarakanpada Tanggal 24 Mei 2012 sah dan mengikat Turut Tergugat ;15.

RUPS tersebut.

Sebaliknya jika RUPS menetapkan atau memutuskanpengangkatan, pemberhentian dan penggantian itu mulai berlaku pada tanggaltertentu. setelah RUPS ditutup, maka sepanjang pangangkatan danpemberhentian itu belum berlaku, melalui mekanisme RUIPS dapat dilakukanpembatalan terhadap pengangkatan, pemberhentian atau penggantian anggotaDireksi dan Dewan Komisaris yang belum berlaku effektif tersebut.

Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dupanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS;c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan sedemikianrupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah,misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masingmasing50% (lima puluh persen) saham; atau.d.

No. 359 K/Pdt//2010menurut anggaran dasar forum yang disediakan tersebut melalui RUPS atauRUPS lain, dan dalam forum itulah pemegang saham akan memintapertanggung jawaban dari Direksi selaku yang menjalankan Perseroan;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut menurut ketentuan AnggaranDasar Termohon (PT. WASKAD JAYA METAL) Pasal 19 menentukan :1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa;2.

Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelahlewat waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, makapemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atasbiaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kKedudukan perseroan;Bahwa Pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan terbatas menyatakan :RUPS untuk

menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilan, ataupemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit,perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan dapatdilangsungkan jika dalam rapat paling sedikti % (tiga perempat) bagian danjumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dankeputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit % (tiga perempat) bagian danJumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorumkehadiran dan/atau

No. 359 K/Pdt//2010suara yang sah dan disetujui paling sedikit % (tiga perempat) dari jumlah suarayang sah yang dikeluarkan dalam rapat;Dengan demikian apabila Pemohon ingin membubarkan atau membekukanTermohon, maka terlebih dahulu meminta kepada Direksi atau Komisarissebagai Pemegang Saham lebih dari 1/10 bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah untuk diadakan RUPS atau RUPS lain untukdibicarakan mengenai pembubaran/pembekuan tersebut, namun demikianPemohon sama sekali tidak melakukan

hukum, tetapi adanya Termohon sebagai subyekhukum terdiri dari organorgan yaitu para pemegang saham sehinggadengan demikian dengan tidak ditariknya para pemegang saham yang laindalam Pemohon a quo serta Notaris AGUS MADJID, SH. sebagai TurutTermohon, maka permohonan Pemohon tersebut adalah kurang pihak,maka permohonan Pemohon tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidakdapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.P/RUPS

Bahwa almarhum XXXX disamping meninggalkan ahli waris, jugameninggalkan harta peninggalan berupa surat saham sebanyak 116( seratus enam belas) lembar, pada Perseroan Terbatas ( PT ) XXXX,berkedudukan di Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) Perseroan Terbatas PT. XXXX,tanggal 31 Oktober 2012, akta No. 62, dibuat / dinadapan Tosin, S.H.,Notaris di Surabaya, Komplek Pertokoan Bunguran Megah, JalanBunguran 63 Surabaya ;.

Menetapkan Pemohon selaku kuasa mewakili ke 3 ( tiga ) anak yang belumcukup umur untuk menjual atas saham sebanyak 116 (seratus enam belas )lembar, pada Perseroan Terbatas ( PT ) XXXX, berkedudukan di Surabaya,sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS ) Perseroan Terbatas PT. XXXX, tanggal 31 Oktober 2012, akta No.62, dibuat / dihadapan Tosin, S.H., Notaris di Surabaya, Komplek PertokoanBunguran Megah, XXXX Surabaya ;4.

NurSyahbani, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup yangditandai dengan (P.7) ;Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578KM080420140008 atasnama XXXX, yang dibuat oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal08 April 2014, dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup yang ditandaidengan ( P.8) ;Foto copy Surat Keterangan Waris, tertanggal 16 April 2014, dicocokkandengan aslinya bermaterai cukup yang ditandai dengan ( P.9 ) ;Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS

Atas dasar tersebut pula,Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dancakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap dirianak tersebut maupun terhadap hartaharta yang menjadi hak anak anaktersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham ( RUPS ) Perseroan Terbatas PT.

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili ke 3 (tiga) orang anakkandungnya yang bernama XXXX bin XXXX, XXXX bin XXXX dan XXXXbinti XXXX, guna menjual atas :Saham sebanyak 116 (seratus enam belas ribu) lembar, pada PerseroanTerbatas ( PT ) XXXX, berkedudukan di Surabaya, sebagaimana9tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )Perseroan Terbatas PT.

BCG atau sebesar Rp57.500.000,00;Pada tanggal 20 April 2006 dilaksanakan RUPS dengan alasanPT.BCG tidak memiliki tempat kerja dan gudang maka disetujui PT.BCGdilikuidasi/ dibubarkan, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2006 sesuai AktaNotaris No. 06 diterbitkan Akta Pembubaran PT. BCG;Pada tanggal 1 Juni 2006 dilaksanakan RUPS Luar Biasa PT. BCG,dimana didalam Berita Acara RUPS yang dibuat didepan Notaris DrajatDarmadji, SH disebutkan Muh.

Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTNBahwa pada saat dilaksanakan RUPS Luar Biasa tanggal 1 Juni 2006,Terdakwa SRI SURASTITI ikut mendampingi Ny.

BCG. pada tanggal 20 April 2006dilaksanakan RUPS dengan alasan PT.BCG tidak memiliki tempat kerjadan gudang maka disetujui PT.BCG dilikuidasi/ dibubarkan, selanjutnyaHalaman 6 dari 23. Putusan Nomor 132/PID/2020/PT.BTNpada tanggal 10 Mei 2006 sesuai Akta Notaris No. 06 diterbitkan AktaPembubaran PT. BCG. pada tanggal 1 Juni 2006 dilaksanakan RUPS LuarBiasa PT. BCG, dimana didalam Berita Acara RUPS yang dibuat didepanNotaris Drajat Darmadji, SH disebutkan Muh.

Bank BRI Percetakan negara.Sesuai Berita Acara RUPS, didepan Notaris Indrawati Patuh MulyadiIswan, SH dibuat Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 05 tanggal 29Juni 2007 antara Muhamad Subeno (mewakili PT. BCG) dengan ImeldaWangsaly terhadap bekas Hak Guna bangunan (HGB) No.37 Cimuncangseluas 830 M2 (pemindahan termasuk tanah dan bangunan) dengan biayapenggantian sebesar Rp.115.000.000,00Bahwa pada saat dilaksanakan RUPS Luar Biasa tanggal 1 Juni 2006,Terdakwa SRI SURASTITI ikut mendampingi Ny.

Yang hadir dalam RUPS tersebut diantaranya adalah Terdakwayang hadir mendampingi ahli waris pemegang saham atas nama Suyitnoyaitu isteri kedua Suyitno atau Ibu Terdakwa.

Metro Mini tanggal29 April 2000 No. 54 sebagaimana tersebut di atas, hanya dapat bertahansampai dengan tanggal 22 Agustus 2007 dengan alasan hukum bahwa RapatUmum Pemegang Saham Prioritas (RUPSP) dan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

Metro Mini yang baru hasil RUPS Luar Biasa, yangmana dalam Surat Pernyataan tersebut Para Pemegang Saham memintakepada Pengurus yang terpilih secara langsung dengan Akta Notaris 5354hasil RUPS tanggal 29 April 2000 untuk tetap melaksanakan tugas dantanggung jawabnya, maka dengan ini pengurus memberitahukan kepadaBapak/lbu/Pemilik/ Pengelola PT. Metro Mini di Jakarta, untuk sementara :1. Tidak membayar Management Fee ke kantor PT. Metro, atau petugaslapangan yang mengaku sebagai karyawan PT.

Metro Miniberdasarkan hasil pemilihan langsung dalam RUPS tanggal 29 April 2000yang dibuat dalam Akta Notaris No. 53 dan No. 54 (vide barang bukti JPUNo. Urut 3) adalah sebagai benar adanya, tidak ada yang palsu olehkarena memang benar Terdakwa adalah sebagai Direktur Utama hasilpemilinan berdasarkan RUPS tanggal 29 April 2000 Akta Notaris No. 53dan No. 54 tersebut ;5. Bahwa oleh karena itu pendapat dan pertimbangan hukum Judex Factiyang diuraikan dalam poin 1 di atas adalah :1.

Metro Mini adalah berdasarkan hasil RUPS tanggal 29 April2000 Akta Notaris No. 53 dan No. 54 dan ;2. Seandainya pun Judex Facti, menafsirkan jabatan Terdakwa sebagaiDirektur Utama PT. Metro Mini berdasarkan RUPS tanggal 29 April2000 Akta Notaris No. 53 dan No. 54 sebagai jabatan palsu/tidak benarquod non seharusnya Judex Facti tidak memasukkannya sebagai unsurdari Pasal 263 ayat (1) KUHP oleh karena unsur tersebut merupakanunsur dari Pasal 378 KUHP (Penipuan) ;6.

Metro Mini oleh karena selain pengurus berdasarkanSK tersebut karena tidak dipilin oleh RUPS melainkan hanya berdasarkanpenunjukan saja sehingga tidak mencerminkan aspirasi para pemegangsaham juga telah banyak yang kosong (ada yang meninggal dan ada yangtidak aktif lagi) ;. Bahwa karena TH. Panjitan beritikad buruk (bad faith) ingin tetapmenguasai kantor PT.

Di dalamhalaman 3 akte ini, Tergugat II mencantumkan bahwa para pemegang sahamTergugat I telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum PemegangSaham (selanjutnya disingkat RUPS) sebagaimana Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Tergugat I tanggal 20 Februari 2003 yang dibuat di bawahtal gan5 222 non nnnnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neces8.

oleh Tergugat II dengan Tergugat IVyang merupakan sebuah perseroan, maka kepada Tergugat IV juga berlakuketentuan Pasal 103 ayat (3) Undangundang nomor tahun 1995 tentang PerseroanTerbatas, yaitu adanya persetujuan RUPS perseroan yang diambil alih dan RUPSperseroan yang mengambil alih.

Dengan demikian, di dalam jual beli sahamTergugat II juga diperlukan RUPS dari Tergugat I dan Tergugat IV;Hal. 5 dari hal 25 Putusan perdata No.53/Pdt.G/2012.PN.PDG.12.13.14.Bahwa di dalam Akte nomor 37 tanggal 8 April 2003 yang dibuat oleh Tergugat IIItidak disebutkan adanya persetujuan RUPS Tergugat I dan Tergugat IV di dalamjual beli saham Tergugat II kepada Tergugat IV tersebut, sehingga dengandemikian selain melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undangundang nomor 1tahun 1995 tentang Perseroan

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1)Undangundang nomor tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, perubahanAnggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Suryamas Abadi tersebut adalah pernyataan tertulis yang secara sah telahmenunjukkan bahwa pengambilan keputusan untuk menyetujui penjualan saham milikTergugat II kepada Tergugat IV telah dilakukan tanpa melalui mekanisme Rapat UmumPemegang Saham/RUPS.

Selainitu, terdapat tindakan Termohon melakukan Inbreng Hutan Tanaman Industri(HTl) pada anak perusahaan yang tidak pernah diberitahukan /diinformasikankepada para pemohon dalam RUPS maupun RUPSLB ataumemberitahukan secara tertulis kepada Pemohon. Inbreng asset Termohontersebut, diketahui oleh Para pemohon baru bulan Agustus 2010 dariBAPEPAM. Semuakejanggalan itu, belum pernah dijelaskan secara tuntasoleh Termohon pada forum tertinggi perseroan yaitu RUPS maupunRUPS.LB.

Putusan Nomor 217 PkK/Pdt/201438.Vi.39.40.secara transparan latar belakang perbuatan hukum tersebut kepadaPemegang Saham maupun pemegang saham minoritas ketikadiselenggarakanya RUPS maupun RUPSLB?

Karena itu Para Pemohon memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonanpermeriksaan (special audit) terhadap Termohon yaitu bidang pembukuandan keuangan, pemeriksaan fisik /areal lapangan usaha dan operasionalpada anak perusahaan maupun unitunit kerja Termohon selama kurun waktudari tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010;PARA PEMOHON TELAH MEMINTA PENJELASAN DAN DATADATAMELALUI SURAT DAN FORUM RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUARBIASATERMOHON, NAMUN TIDAK MENDAPATKAN TANGGAPAN DANJAWABAN

hektar adalah merupakan pelaksanaan dari keputusan rups tergugat isebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS tahunan PT SumalindoLestari Jaya Tok Nomor 73 Tanggal 21 April2006 sebelum Para TermohonPeninjauan Kembali menjadi pemegang saham di Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 71 menyatakansebagai berikut:Hal. 27 dari 35 Hal.

Dengan demikian Termohondengan sengaja tidak menginformasikan kejadian penting tersebut kepadapemegang saham publik minoritas melalui RUPS dan RUPSLB tahun 2007,tahun 2008 dan tahun 2009.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya telah melakukan kekeliruandan kekhilfan yang nyatanyata, karenainbreng tersebut telah diputuskanmelalui RUPS tanggal 21 April 2006, sementara Para TermohonPeninjauan Kembali baru menjadi pemegang saham pada PemohonPeninjauan Kembali baru bulan Agustus 2006;Bahwa karenatindakan

Setelah menerima kuasa dari Jufri Zubir diadakan RUPS dengan BeritaAcara RUPS PT. Mitra Nusagraha Akta Nomor 15 tanggal 02 Oktober2012, yang berisi tentang persetujuan jual beli saham dan perubahansusunan Direksi dan Komisaris, sebagai Direktur Syaiful Tri Putranto,sebagai Komisaris Sdr. Tommy Karya;8.

JufriZubir, maka diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Mitra Nusagraha Nomor 46 tanggal 20 Februari 2013 yang isinyasebagaimana termuat dalam RUPS tersebut;Menindaklanjuti RUPS tanggal 20 Februari 2013 PT. Mitra Nusagraha,dibuat perjanjian kerja sama PT.

Mitra Nusagraha dengan PT.Panghegar Kana Legacy Akta Nomor 45 tanggal 20 Februari 2013yang isinya sebagaimana termuat dalam RUPS;Menindaklanjuti surat kesepakatan Jufri Zubir, Tarman Azzam, DatukZamzamin Hasyim dan Tommy Karya tanggal 23 September 2013,diadakan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MitraNusagraha Akta Nomor 66 tanggal 21 Februari 2013, yang isinya setujupenjualan 28 saham kepada H. Tarman Azzam dan perubahansusunan pemegang saham, yakni Sdr.

Mitra Nusagraha kepadaPanghegar Group tertanggal 16 Januari 2013;Salinan Akta Berita Acara RUPS PT. Mitra Nusagraha tanggal20 Februari 2013 Nomor 46;Hal. 15 dari 31 hal. Put. No 29 PK/PID/20169) Salinan Akta Berita Acara RUPS PT. Mitra Nusagraha tanggal21 Februari 2013 Nomor 66;10) Salinan Akta Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Februari 2013Nomor 45;11) Salinan Akta Jual Beli Saham tanggal 21 Februari 2013 Nomor67 atas nama penghadap Tommy Karya, Drs. H.

Mitra Nusa Graha antara Syaiful Putrantodengan Pemohon Praperadilan / Termohon Peninjauan Kembalibelum/tidak pernah ada RUPS apapun, apalagi RUPS mengenaipersetujuan jual beli saham PT. Mitra Nusa Graha, demikian jugahalnya dengan Anggaran Dasar PT.

REZKY RECIDEND TOPOYOmelakukan RUPS luar biasa untuk memberhentikan para Penggugatsebagai Dirtektur Utama dan Direktur PT.

REZKY RECIDEND TOPOYO;Bahwa para Penggugat melakukan RUPS (Rapat Umumm PemegangSaham) luar biasa untuk memberhentikan para Penggugat sebagaiDirtektur Utama dan Direktur PT.

RUPS Tahunan,b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut jugaRapat Umum Pemengang Saham(RUPS) luar biasa;Ayat 5 RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktuwaktuberdasarkan kebutuhan untuk membicarakan danmemutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapatyang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan,memperhatikan peraturan perundangundangan sertaAnggaran Dasar;2) Pasal 11 ayat 7, Anggaran Dasar PT. REZKY RECIDEND TOPOYO:Ayat 7 Jabatan Anggota Direksi berakhir, jika :a.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa yangdilaksanakan PT.

dipimpinoleh Direktur Utama, selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpinoleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris dipilin salah satu, Pasal 9 ayat 7Jika semua direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapunyang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salahseorang anggota Dewan Komisaris, (5) Kuorum sudah memenuhi jumlahkuorum yakni seratus persen dari jumlah saham; Pasal 86 ayat 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: RUPS dapatdilangsungkan

Rasuna Said JakartaSelatan, RUPSLB ini didasarkan pada Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim. tanggal 3Maret 2008 atas permohonan dari Pemda DKI Jakarta ;Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim. tersebut telah terdapat kekhilafan dalampenerapan hukumnya, yaitu mengenai Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitutidak memanggil Komisaris dan Direksi untuk didengarketerangannya

Rumah Sakit HajiJakarta adalah sebagai Direksi dan bukan sebagai pemegang sahamdimana pengangkatan dan atau pemberhentian Direksi adalahkewenangan sepenuhnya RUPS ;Bahwa dari RUPS yang dilaksanakan oleh Tergugat Il Intervensi tanggal22 Maret 2008 telah ditetapbkan Penggugat tidak menjabat lagi sebagaiDireksi dan diganti dengan Direksi yang baru, dan hal tersebut adalah halyang sangat wajar sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tidakmelanggar peraturan perundangundangan manapun ;Bahwa seharusnya

apabila terdapat pihak yang dirugikan yang dapatmengajukan gugatan dengan adanya RUPS tanggal 22 Maret 2008 danhasilhasilnya adalah Para Pemegang Saham dan bukan anggota Direksikarena para Direksi termasuk Penggugat tidak memiliki relevansi yuridisapapun, sedangkan sampai saat ini Para Pemegang Saham tidak adayang mengajukan gugatan terhadap penyelenggaraan RUPS tersebut ;Bahwa keliru dan tidak tepat Penggugat menyatakan Surat NomorAHU.AH.01.109236 tanggal 21 April 2008 perihal penerimaanpemberitahuan

Rumah Sakit Haji Jakarta dan obyek yangdigugat adalah RUPS tanggal 22 Maret 2008 ;PENGGUGAT BUKAN SEBAGAI DIREKSI PT.

Rumah Sakit Haji Jakartadengan mempermasalahkan pemberhentiannya yang telah dilakukandengan mekanisme RUPS ;15. Bahwa Tergugat Il Intervensi perlu menegaskan dalam perkara a quoPenggugat bukanlah pemegang saham PT.

Bumi Aspalindo Aceh, yang berkedudukan diLhokseumawe diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Aktapernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Bumi Aspalindo Aceh No. 08tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris H. ZAMRI, SH Notaris Jakarta ;Bahwa sebagai tindak lanjutnya pengangkatan Penggugat, maka telah di terbitkan SuratKeputusan No. 19/SK/LS.15.DIRUT/IV/2006 tanggal 18 April 2006 Tentang PenetapanBesarnya Gaji Direksi dan Honorium Komisaris PT.

Bumi Aspalindo Aceh ;Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dan sejak Penggugat diberhentikan Tergugat sudah 6 (enam) bulan Tergugat tidak pernahmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sehingga pemberhentian Penggugatsangat bertentangan dan telah melanggar Pasal 94 Jo Pasal 106 ayat (8) UndangUndangRepublik Indonesia No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT.Bumi Aspalindo Aceh ;Bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang telah

berdasarkan Surat Tergugat No. 004/BAA.04.KOMUT/XII/2009 tertanggal 10Desember 2009 tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah sangat merugikanPenggugat selaku Direktur PT.

BAA ;Bahawa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BAA yangdiselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2010, telah memberhentikan Penggugatdari Jabatannya sebagai Direktur dan juga telah memberhentikan Tergugatsebagai Komisaris kemudian telah mengangkat Azwan Hamir sebagai Direkturdan Ny. Ratna Dewi menjabat sebagai Komisaris ;bahwa dengan diangkatnya Azwan Hamir sebagai Direktur pada PT.

Bumi Aspalindo Aceh tanpapersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu yang melanggar Pasal94 Jo Pasal 106 ayat (8) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas danjuga melanggar Anggaran Dasar PT. Bumi Aspalindo Aceh, dan hubungan hukum antaraPenggugat Selaku Direktur PT.

Bumi Laksamana Jaya.6. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 136, tanggal 29 Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS Tahunan 2011 PT. BUMI LAKSAMANA JAYA7. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 137, tanggal 29 Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS LB PT. BUMI LAKSAMANA JAYA.8. 6 (enam) lembar Foto Copy Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis (tanpa nomor) Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT.

Dan ditetapbkan melalui RUPS PT. BLJ.

BLJ dilaporkan dalam RUPS tahun 2013, baikPemegang saham maupun komisaris menerima hasil RUPS tersebut ;Bahwa laporan kauangan anakanak perusahan PT. BLJ setiap bulannyadisampaikan kepada PT.

Bumi Laksamana Jaya Migasmenggantikan Ribut Susanto ;Bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 dilaktukan RUPS dan RUPS Luar biasa diKantor PT. Bumi Laksamana Jaya Migas di Pekanbaru.

tahun 2012 sebanyak 2kali, yaitu RUPS tahunan di Batam dan RUPS LB di Bengkalis tanggal 29Maret 2012 ;Bahwa dalam RUPS tahunan 2012 diputuskan, penambahan modal,investasi dengan pihak lain, dll, sedangkan RUPS LB diputuskan tentangpendirian anakanak perusahaan, semua rencana itu harus persetujuankomisaris ;Bahwa tidak semua komisaris menyetujui semua kegiatan dari RUPStersebut, karena RUPS tersebut waktu itu baru rencana kerja, namunsetelah lahir Perda No.7 tahun 2012 (Rp.300 milyar untuk listrik

RET sesuai dengan aktapendirian perusahan tertanggal 20 Juni 2012 seara mencicil ;Bahwa dengan pemaparan yang disampaikan oleh Yusrizal dalam RUPS tahun2013 tersebut seluruh peserta RUPS PT.

Masth Aktif bekerja sampai dengan RUPS Tahunan 2015 (20Juni 2016), atauc. Yang ditugaskan di Sub Business Unit (SBU)tersebut sangat mengadaada, dibuatbuat, atau tidak patut atautidak fair.

Hal ini dikarenakan masa kerja Penggugat diperusahaan /Tergugat adalah pada tahun 2015 sementara di tahunberikutnya in casu pada tanggal 20 Juni 2016 dimana Tergugat barumelakukan RUPS untuk tahun 2015 Penggugat sudah tidak bekerjalagi di Tergugat karena kontraknya tidak diperpanjang Tergugat.Dengan kalimat lain, status Penggugat yang sudah tidak bekerja lagidi Tergugat pada saat Tergugat melakukan RUPS 2015 pada bulanJuni 2016 tentunya di luar kekuasaan atau kehendak apalagikesalahan Penggugat.Memberlakukan

Bagaimana mungkin Tergugat dapatdikatakan fair atau bijak ketika ia mengeluarkan ketentuan terkaitkriteria penerima bonus secara berlaku surut in casu karyawanyang berhak menerima bonus JASPROD untuk masa kerjaproduksi tahun 2015 adalah karyawan yang masih bekerja padasaat perusahaan melakukan RUPS pada tahun 2016 bulan Juni.Dengan kalimat lain, menurut Tergugat, pokoknya Penggugat tidakberhak mendapat bonus JASPROD 2015 karena Penggugatsudah tidak bekerja di Tergugat pada saat RUPS pada bulan Juni2016

Masih Aktif bekerja sampai dengan RUPS Tahunan 2015 (20Juni 2016), atauc.

Akuntabilitas:Perusahaan menggunakan laba untuk pembagian bonus Karyawanberdasarkan Laporan Tahunan 2015 yang harus terlebin dahulumendapatkan pengesahan RUPS Tahun 2015 (20 Juni 2016).c. PertanggungjawabanKebijakan Memo No.