Ditemukan 1010 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib teijin tarmin terdiri toridin tardin turdin termin terpin tersin terdir ternin
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penganiayaan
Register : 20-06-2014 — Putus : 26-09-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 160-K/PM II-08/AD/VI/2014
Tanggal 26 September 2014 — Prada Akbar Fidi Aldiar
99 — 54
  • lebihmengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyom, bahwa subyek itu sudah cukupmemenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).Menurut MvT, delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidakmelakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orangorang di antara mereka tersebut yangbenar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebutDi dalam praktk peradilan di Indonesia delik ini diterapkan dimana pelakunya hanya terdin
Pengadilan PN TEGAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN TEGAL Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Tgl
Tanggal 27 Desember 2016 — Rasiko, dkk melwan Presiden Republik Indonesia di Jakarta Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq Gubernur Jawa Tengah di Semarang Cq Walikota Tegal, dkk
92 — 12
  • Dan tidak ada lagi tanahbengkok; Dalam acara selapanan ada penyerahan satu bendel yang terdin darbeberapa sertifikat tanah, akan tetapi saya tidak tahu sertpikatsertipikat tanah itu atasnama siapa saja; Sebelum adanya gugatan dalam perkara ini, saksi tidak pemahmendengar adanya keberatan dari pihak keluarga atau saudarasaudara dari AbdulGoni; Saksi tidak pernah mendengar H.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN Kepegawaian
Register : 10-03-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 12/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 20 Juli 2020 — Penggugat:
1.SINAR AWALLUDIN
2.LA ODE HASIRU, S.ST
Tergugat:
BUPATI MUNA
268 — 122
  • disiplin kepada PNS tersebutmerupakan kewenangan:a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebutwajib menjatuhkan hukuman disiplin;b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajyibmelaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan; Selanjutnya Pasal 25, berbunyi:1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentukTim Pemeriksa; 2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 31-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 34/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
1.H LA ODE ARUSANI
2.DODI HASRI
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan
454 — 125
  • sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU 23/2014 jis ketentuan Pasal69 ayat (1) PP 12/2018 dan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan DPRDBusel 1/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPRDkabupaten/kota mempunyai hak : a. interpelasi ; b. angket ; dan c. menyatakan pendapat:Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 170 ayat (2) UU 23/2014, menyatakan:Dalam hal DPRD kabupaten/kota menenma usul hak angket sebagaimanadimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota membentuk panitia angketyang terdin
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-07-2014 — Upload : 24-07-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 127-K/PM II-08/AD/V/2014
Tanggal 23 Juli 2014 — HAERUDIN, SERTU
37 — 17
  • Pemilikan itu pada umunya terdin atas setiap perbuatan yang mengharuskankesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan caracara sepertmenghabiskan, memindatangankan, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, termasuk jugadalam halhal masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu, seperti pinjam meminjam, menjualdengan hak membeli kembali.
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 13-05-2015 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 62/Pdt.G/2013/PN.Kray
Tanggal 2 Oktober 2014 — 1. BUDHI PRAYOGI, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sutan Syahrir No. 134, Rt. 05, Rw. 06, Kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu 1. SUDARMAN, SH., 2. ATMI DWI ISTUNINGSIH, SH., 3. TRI SETYAWAN, SH., Advokat/pengacara berkantor di Perum Gading A. 1. Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 30 Desember 2013 No. 98/HK/Wga/XII/2013/PN.Kray ; selanjutnya disebut sebagai …….………………PENGGUGAT; M E L A W A N : 1. PERUSAHAAN PARIWISATA TAWANGMANGU, beralamat di JL. Raya Lawu No. 11, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar ; selanjutnya disebut sebagai…………………..…TERGUGAT I ; 2. PERUSAHAAN DAERAH (PERUSDA) CITRA MANDIRI JAWA TENGAH, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 154-160 Gd. JDC Lt. I Semarang ; selanjutnya disebut sebagai …………………….TERGUGAT II ; 3. HARJATI KUSUMA DEWI, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Urip Sumoharjo 100, Rt. 01, Rw. 01, Kelurahan Purwodiningrat, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ; selanjutnya disebut sebagai…………………….TERGUGAT III ; 4. EGA ROSITA, Ibu Rumah Tangga, Jl. GD. Elok Utara 2 FEI/23, Rt. 012, Rw. 010, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan kelapa Gading, Jakarta Utara ; selanjutnya disebut sebagai……………………TERGUGAT IV ; 5. MULAN MICHELLE IMELDA, Dokter, Jl. Siantar No. 5 Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ; selanjutnya disebut sebagai…………………….TERGUGAT V ; 6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR, Beralamat di Jl. Lawu No. 202 Kabupaten Karanganyar ; selanjutnya disebut sebagai.......................TURUT TERGUGAT ;
24 — 6
  • Lestari yang diberkan kesembilan anaknya yang terdin darPenggugat (Budi Prayogi), Koentomo Boedianto, Harjani Kusuma Dew(Tergugat ll), Budi Prasadja, Ega Andayani, Budhi Prayitno, Ega Rosita(Tergugat IV), budhi Prasetyo dan Aloysua Ega Devita.
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2019 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Krs
Tanggal 21 Nopember 2018 — Miskun,dkk Melawan: Tutik,dkk
121 — 16
  • SungaiBahwa dalam dalil / posita 3.1. gugatannya Para Penguggat pada dasamyamendalilkan bahwa Obyek sengketa adalah yang terletak di Dusun PadukuhanHalaman 15 dari 62Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pat.G/2018/PN KrsDesa Rondokuning, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, seluas 28M2 dikuasai oleh TUTIK (Tergugat1) dengan batas batas : Utara : Tanah Nur Aini Timur : Jalan Raya Selatan : Tanah Arsani Barat : Tanah Nur AiniBahwa kemudian dalam posita poin 3.2 Para Penggugat mendalilkan Obyeksengketa Il terdin
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Penggelapan
Register : 12-06-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 562/Pid.B/2017/PN Blb
Tanggal 25 Juli 2017 — ARI WAHYUDIE Bin ASEP SOPIAN;
78 — 25
  • mengantar barang yang merupakanorder dari Salesman ke konsumen yaitu para pedagang;Bahwa awalnya Saksi tidak tahu perouatan yang dilakukan oleh Terdakwanamun ketka pada han Kamis, tanggal 6 oktober 2016, Terdakwa mengirim 4karton minyak Kuncimas ke toko namun oleh Terdakwa hanya diberikan 2karton sehingga ketika saksi selaku Salesman menagih kepada toko tersebut,toko tersebut tidak mau membayar 4 karton namun hanya 2 karton;Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016, Terdakwa juga mengirfimkan 8 kartonminyak terdin
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 04-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 60/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
Dr Harun Daeru, SE, MH
Tergugat:
Walikota Baubau
226 — 126
  • GolonganRuang terakhir (Penata Tingkat I, IIl/d) yang ditetapkanoleh Tergugat Nomor 823.3/013 tanggal 09 November2017 adalah Badan Pengelola Keuangan, Aset danPendapatan Daerah sesuai dengan aturanpembentukan kelembagaan pemerintah Kota Baubau.Dalam Pasal 2 huruf e angka 3 Peraturan Daerah KotaBaubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kota Baubau, yangmenetapkan bahwa : Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkatdaerah dengan susunan sebagai berikut: huruf e, BadanDaerah terdin
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama
Register : 28-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-07-2021
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1300/Pdt.G/2021/PA.Mr
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
125 — 16
  • Menurut hubungan perkawinan terdin dari duda dan janda;Disamping itu dalam gugatan waris harus terdapat 4 (empat) unsursesual dengan pasal 49 ayat (3) Undangundang No.7 tahun 1989yang berbunyi bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksuddalam ayat (1) huruf (b) talah:c. Penentuan siapasiapa yang menjadi ahli waris;d. Penentuan mengenait harta peninggalan;e. Penentuan bagian masingmasing ahli waris;f.
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Wanprestasi
Register : 07-02-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-06-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 5/Pdt.G/2018/PN PWK
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat: drg BEATA WIBOWO Tergugat: 1.dr. KEMAL MUHAMAD 2.dr. ABDUL RADJAK,Sp,Ob,Gyn 3.ABDUL BARRY
340 — 109
  • ., Aneka Pemanjian,Penerbit Citra Aditya Baki, Bandung 1995, Cetakan Kesepuluh, hal. 3);Bahwa secara khusus terkait dengan definisi jual beli adalah suatu peranjiantmbal balik dimana pihak yang satu sebagai penjual berjanji untuk menyerahkanhak milik atas suatu barang, sedang pihak lain sebagai pembeli berjanji untukmembayar harga yang terdin atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehanhak milik tersebut;Bahwa sesuai asas konsensualisme yang ditegaskan di dalam ketentuan Pasal1458 KUHPerdata
    hubungan hukum antara PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para PenggugatRekonvensi adalah atas adanya kesepakatan dan perjanjian, maka Majelis Hakimakan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dasardasar hukum suatuperjanjian dikaitkan dengan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/ TergugatRekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syaratsyaratsahnya suatu peranjian/persetujuan yang terdin
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-12-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 138/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.ADE ROMA
2.NAIMAN
3.KUSNANDAR ADANG MOMO
4.WARIS FITRIANTO
5.ASEP ANTA KOMARA
6.AFRI ROMANSYAH
7.SARDI YAMSI
8.HERLAMBANG
Tergugat:
1.Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Cikarang
2.Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
245 — 105
  • lewatnya waktu yang ditentukanBahwa, dalam hal Objek sengketa tersebut dianggap suatuKeputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan, makaseharusnya Para Penggugat memperhatikan mekanisme sesuaiUU 30/2014, telah mengatur:Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan atau) melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 22-08-2011 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 377/PDT.G/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Nopember 2012 — PT Bank Jakarta LAWAN PT Bank Tabungan Negara, Cs
172 — 45
  • Bahwa pengalihan kredit Tergugat Il kepada BPPN selain piutang porsiTergugat I, juga seluruh dokumen pendukung, dokumen kredit dan dokumenjaminan juga wajib diserahkan kepada BPPN f Bahwa pelaksanaan penyerahan dokumen pendukung dan dokumen kredittersebut dilakukan pada tanggal 1 Juni 1999 berdasarkan Berita Acara SerahTerima Dokumen Kredit Tergugat I tertanggal Juni 1999 Sedangkan jaminandari Tereugat kepada BPPN dilakukan pada tangzal 21 Jum 2000 terdin dan : 497 Sertifikat Hak Guna Bangunan ;
Pengadilan PA SUMBAWA BESAR Perdata Agama Perceraian
Register : 31-07-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 12-02-2014
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 495/Pdt.G/2013/PA.SUB
Tanggal 10 Desember 2013 —
35 — 4
  • iddah sebagaimana pertimbangan hukum di atas, penentuan hak atasnafkah iddah berkaitan erat dengan jenis talak yang dyatuhkan oleh suami;Menimbang bahwa sesuai dengan jenis talak yang diatuhkan oleh suami dalam perkaraini adalah talak rajs;Menimbang bahwa dalam hukum Islam apabila seorang isteri dyatuhkan talak raji olehsuami maka isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui hakhak seorang isteridalam masa iddah talak raj1 terdin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-12-2013 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — dr. H. IDRUS, M.Kes
97 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYAFRILMS bersama Terdakwa lalu dibentuk kepada kandang yaitu ILYAS bersamaisterinya HELMI yang bertugas mengawasi pemeliharaan 100 ekor sapi bantuantersebut, lalu dana dari masyarakat digunakan untuk biaya operasionalpengelolaan sapisapi Brahman Cross yang antara lain untuk biaya pembuatankandang, pakan ternak, upah tenaga kerja yang terdin dan karyawan kandangsebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) per hari dan kepala kandangsebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, serta
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-04-2013 — Upload : 08-12-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 11/Pdt.G/2012/PN TNG
Tanggal 25 April 2013 — PT. TELISON Lawan 1. JIRO SOMA 2. PT. NALK SEALS INDUSTRY
241 — 50
  • NLT GASKET MFG dan TergugatII yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006mengenai sewa sebuah bangunan yang terdin dan ruangan kantor 2 (dua) lantai,sebuah ruangan show room, 2 (dua) ruangan meeting room, ruangan genset, pos jaga,ruangan loker, jalan/pabrik, pagar, aliran listrik dan telepon seluruhnya seluas 4.411M2 dan sebuah bangunan yang terdiri dan ruangan kantin, toilet, musholla yangberukuran 20x30 M2 = 600M2 yang berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan denganSertifikat
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 28-12-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 47/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
Elam
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
167 — 62
  • dariKelurahan Tangkerang yang merupakan bagian dari Kecamatan Bukit Rayadimekarkan hingga saat ini menjadi bagian dari Kecamatan Marpoyan Damaiberdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan TenayanRaya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir, yangmenyatakan:Wilayah Marpoyan Damai yang berasal dari sebagian wilayah KecamatanBukit Raya sebagian wilayah Kecamatan Sukajadi dan sebagian wilayahKecamatan Tampan terdin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-05-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 27-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 112/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 19 Desember 2018 — GEREJA PENTAKOSTA : 1. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
383 — 222
  • PENDAFTARAN MEREK PENTAKOSTA NOMOR IDM000461745BERTENTANGAN DENGAN HUKUM21.22.Bahwa selain pihak Penggugat tidak memiliki hak dan wewenangbertindak untuk dan atas nama Gereja PENTAKOSTA termasuk untukmendaftarkan Merek PENTAKOSTA pada tanggal 19 Oktober 2012,pendaftaran Merek PENTAKOSTA bertentangan dengan Pasal 2 ayat(3) UU Merek yang mengatur sebagai berikut:Merek yang dilindungi terdin atas tanda berupa gambar, logo, nama,kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensidan/atau
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 22-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
DARKASYI
Tergugat:
1.Bupati Aceh Timur
2.Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur
3.Camat Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur
357 — 413
  • upayaadministratif terkait dengan penerbitan dan/atau tindakan yang menjadi ObjekSengketa, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan UndangUndangRI Nomor 30 Tahun 2014;Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan;Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.BNA(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 11-08-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 503/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : BAMBANG WIRAHYOSO,
Pembanding/Penggugat II : ISKANDAR MAULA
Pembanding/Penggugat III : Prof. DR. MATHIUS TAMBING SH. MSI.,
Pembanding/Penggugat IV : M. SALEH KHALID, IR., MM.,
Pembanding/Penggugat V : NINASAPTI TRIASWATI. PHD.
Pembanding/Penggugat VI : IR. HARIYADI BS. SUKAMDANI,
Terbanding/Tergugat I : BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Tergugat II : DEWAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Presiden RI
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
79 — 59
  • masyarakat yang merasadirugikan terlebin dahulu) mengajukan upaya administrative sebelummengajukan gugatan a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1), (2)dan Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi pemerintahan, yaitu :Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atauTindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada PejabatPemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin