PenyelenggaraNegara, yaitu) memberi uang sebesar Rp.600.000.000,(enam ratus juta rupiah), yaitu kepada BagindoQuirinno selaku pegawai negeri pada Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK RI.) atau selakuAuditor / Pemeriksa pada BPK RI. dengan maksud supayapegawai negeri atau. penyelenggara Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu) dalam jabatannya,yaitu. agar Bagindo Quirinno dalam jabatannya selakuKetua Tim Pemeriksa BPK RI yang ditugaskan untukmelakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan

Putusan Mahkamah Agung R.l. tersebut diikuti oleh Putusan MahkamahAgung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakimialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannyadisangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawainegeri/ penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggaraNegara;Menimbang

dan penyalahgunaan wewenang berdasarkan terminologyyang ada pada Undangundang administrasi pemerintahan tersebut;Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Pemerintah menurut ketentuanPasal 1 angka UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahanadalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yangmelaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupunpenyelenggara negara lainnya;Menimbang, bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara

negara lainnya untukmengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan(Pasal 1 angka 5 UU No. 30 Tahun 2014);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalahmenunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang PegawaiNegeri dalam satuan organisasi negara ataupun orang perseoranganyang bukan Pegawai negeri yang mempunyai tugas dan tanggugjawab dalam korporasi;Menimbang, bahwa Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi,dan/atau Mandat (pasal 11 UU No. 30 Tahun

Pengadilan TindakPidana Korupsi yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, makaberdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan berlanjut yakni memberi atau menjanjikansesuatu, yaitu berupa uang kurang lebih sebesar SGD600,000.00 (enam ratus ribudolar Singapura), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara yaitu EkoDarmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nugisra selaku Penyidik Pegawai NegeriSipil Perpajakan, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaituagar Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nugisra menghentikanpenyidikan perkara Pajak PT The Master Steel Manufactory yang tidak sesuaidengan UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga AtasUndangUndang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

pada waktuwaktu lain dalamtahun 2012, bertempat di kantor DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPUALUAN SITARO atau pada tempattempat lain yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Manado, berdasarkan UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang pada waktumenjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayarankepada pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang lain atau kepadakas umum, seolah olah pegawai negeri atau penyelengara negara yanglain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, perobuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaKabupaten Kepululauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menerima DAK(Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan sebesar Rp.13.862.000.000.64(tiga belas milyar delapan ratus enam

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UndngUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, yang menyebutkan Setiap penyelenggara negara waajibmengelola Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transfaran, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud daalamHal 143 dari 189 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2020/PN Mksayat ini mengcakup keselurunhann kegiatan perencanaan.

Bahwa terdakwa CHASILS PELAWI alias CH PELAWI pada bulan Nopember tahun 2013atau setidaktidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Sosial Jalan DahliaKelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 3 angka 1Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011,pegawai negeri atau penyelenggara

negara dengan maksud menguntungkan diriHalaman 16 dari 207.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN.Madn. sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya menyalahgunakan kekuasaan, yang dilakukandengan cara sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, Kementerian Sosial Direktorat JenderalPemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, ada kegiatan

Jakarta Jalan Medan Merdeka SelatanNo.89 Jakarta Pusat atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yangberdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 54 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai pegawainegeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai Kepala Biro Hukum SetdaPropinsi DKI Jakarta atau Kuasa Pengguna Anggaran

No 926 K/Pid.Sus/201 1dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepadapegawai negeri atau penyelenggara negera atau kepada kas umum seolaholahpegawai negeri atau penyelenggara negara atau kas umum tersebutmempunyai utang kepadanya, padahal diketahui hal tersebut bukan merupakanutang yaitu memotong pembayaran honor pegawai negeri sebagai pelaksanakegiatan pengadaan pada Biro Hukum Setda Propinsi DK!

Jakarta Jalan MedanMerdeka Selatan No.89 Jakarta Pusat atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang berdasarkan Pasal5 jo Pasal 34 huruf a UndangUndangNomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 54ayat (2) UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2002 termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagaiKepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta atau Kuasa PenggunaAnggaran

Bahwa penggantian Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 menjadiPeraturan KPU No. 6 Tahun 2018 telah melanggar asas kepastianHukum terkait berbelakunya suatu norma hukum baru tidak bolehberlaku surut, dasar penggantian salah satunya berdasarkan padaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017;Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa yang merugikan Penggugatdilakukan dengan caracara yang bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara YangBersih dan Bebas KKN dan juga bertentangan dengan AsasAsasPenyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam UndangundangNomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu;Dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Tergugat selain telahmembuat suatu. keputusan (Obyek Sengketa) yang bertentanganHalaman 33 dari 248 halaman, Putusan Nomor : 56/G/SPPU/2018/PTUNJKTVi.75.76.V7.dengan peraturan perundangundangan yang berlaku' jugamengabaikan asasasas umum pemerintahan yang baik dan asasasas Penyelenggara

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.

Pada awalnya semangat lahirnya UU Tipikor sebagai tindak Pidana khususditujukan menjerat penyelengara negara (PNS) maupun bukan PNS(swasta yang punya jabatan/kedudukan) karena bocornya APBN/APBDdiakibatkan ulah para penyelenggara Negara yang berkolaborasi/bekerjasama dengan pihak swasta, sehingga dirumuskanlah pasal 3 UUTipikor yang khusus diberlakukan bagi pelaku Tipikor penyelenggaraNegara.2.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,Terdakwa selaku Pegawai Negeri yaitu Hakim pada PI Bandung yangmenerima tunjangan jabatan dan hakhak lainnya dari Keuangan Negarasesuai Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, atau selaku Penyelenggara

Negara yaitu Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandungyang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.204/KMA/SK/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikianrupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, berupa perbuatanmenerima hadiah atau janji yaitu menerima fasilitas berupa surat ijinpersetujuan peningkatan klas bagi hotel Bumi Asih Jaya Bandung danpemberian

Unsur setiap orang :Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalampertimbangan dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas,bahwa pengertian Setiap Orang dalam konteks Pasal 3 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 adalahorang perseorangan yang menduduki suatu jabatan atau kedudukan atauseorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dalam Pasal

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukanpenyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.

bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, karena unsur inidianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggarUndangundang sebagai unsur yang ada dalam setiap delik, Unsur manabaru bisa dibuktikan jika ada keraguraguan dari seseorang yang melakukandelik.Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang undang No : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor : 20 Tahun 2001 ini, ditujukan kepada setiap orang yang memangkujabatan tertentu sebagai pegawai negeri sipil, penyelenggara

negara haltersebut yang secara khusus membedakan dari Pasal 2 ayat (1), dimanaPasal 2 tersebut ditujukan untuk khalayak umum dan terdapat juga didalamkorporasi, sementara setiap orang dalam Pasal 3 adalah ditujukan kepadaPegawai Negeri penyelenggara Negara /Pejabat dengan kewenangan tertentu.Adapun Pengertian Pegawai Negeri yang dimaksud disini adalah sesuaidengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999meliputi:Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dengan Undangundang Tentang

79/201.412/2014tanggal 22 Desember 2014, untuk melaksanakan Bantuan Audit penghitungan kerugiankeuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan bantuansosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang untuk kegiatan pengembanganjaringan irigasi di Kabupaten Bojonegoro tahun 2012.Menurut penjelasan Pasal 6 UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2002 KomisiPemberantasan Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Instansi yangberwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara,Inspektorat pada Departemen atas lembaga Pemerintah non Departemen (LPND).e Bahwa proses audit yang dilakukan yaitu berdasarkan Surat Permintaan dariPenyidik, kemudian dilakukan gelar perkara/pemaparan/expose dengan bahan materiyang disediakan dan sebagai penyaji dari pihak Penyidik Polres Bojonegoro di KantorInspektorat Kabupaten Bojoengoro, Setelah dilakukan pemaparan/expose selanjutnyadilakukan pembahasan bersama, dan apabila ternyata hasil kesimpulan indikasinyacukup kuat terjadi adanya

Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baiktingkat pusat maupun di daerah;b.

Nepotisme dan UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu pasal1 ayat (22) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PerbendaharaanNegara disebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah Adalah KekuranganUang, Surat Berharga, dan Barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, telahmenyalurkan pinjaman yang fiktif daan melakukan mark up terhadap besaranpinjaman yang bertentangan dengan UndangUndang RI Nomor 28 Tahun1999 Tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara yaitu pasal 1 ayat (22) UndangUndang Nomor 1Hal.45 dari 204 hal.

komisipemberantasan tindak pidana korupsi (KPK), pasal 6 menyatakan,KomisiPemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) Koordinasidengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi, (b) Supervisi terhadap instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,,;kemudian dalampenjelasan pasal 6 menyatakan yang dimaksud dengan Instansiyang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPk),Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara (KPKPN), InspektoratNegara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND);.

Sipil Perpajakan dengan maksud supaya Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannyayaitu agar Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nuqisra mengupayakanpenghentian penyidikan perkara Pajak PT The Master Steel Manufactory yang tidak sesuaidengan UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga AtasUndangUndang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu selaku Penyelenggara

Negara(Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan) dilarang melakukan perbuatan Korupsi, Kolusidan Nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 UndangUndang RI Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme dan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatupemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan dan atau pekerjaannyasebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang