Ditemukan 17962 data
MAMAT RUHIYAT Bin SACA alias SATJA NATA MANGGALA
Tergugat:
1.LELA NURBAYA alias LELA Binti ELON DAHLAN
2.ELON DAHLAN alias ELON SAHLON
3.EEN
87 — 24
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan UndangUndangNo. 50 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : (a)perkawinan, (b) warta, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, zakat, (f) infag, (g)shadagqah dan (h) ekonomi syariah ;Halaman 8 Putusan
ataukah merupakan harta bersama atau harta gono gini dariPenggugat ;Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 3Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan,(b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf
Pembanding/Penggugat II : S A N T O S O Diwakili Oleh : TAUFIQURROHMAN. SH.MH dan Rekan
Pembanding/Penggugat III : M A R D I Y A T I Diwakili Oleh : TAUFIQURROHMAN. SH.MH dan Rekan
Terbanding/Tergugat I : ANDHI SULISTIYA
Terbanding/Tergugat II : EFIEN INTIJASTUTI
Terbanding/Tergugat III : HENDRO MARYONO
Terbanding/Tergugat IV : RETNO WERDININGSIH.
65 — 49
sosiologis, dan ada pula yang formal yuridis;Yang pemberkakuan bersifat formal yuridis, adalah bagian dari hukum islamyang telah menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk olehperaturan perundangundangan yang berlaku, dan paling tidak secarateoritis, bila dilanggar maka pelanggarnya dapat dipidana;Hal. 7 Putusan.Nomor 262/PDT/2020/PT SMGHukum Islam ini pada umumnya adalah hukum Islam yang mengaturhubungan antara sesama manusia (hablum minannas) seperti Perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf
Sengketa Waris, yang manaperkara No. 146/Pdt.G/2019/PN.SMG sudah memasuki ranah kompetensidari pada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo UndangUndang No.3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU no. 7 Tahun 1989 TentangPerdadilan Agama, dimana Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
91 — 54
Untuk lebih jelasnya kewenangan pengadilan agamaHal. 10 dari 19 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA.Sgm.yang diatur dalam pasal 49 UU no. 7 tahun 1989 berbunyi sebagaiberikut:Pasal 49(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b.kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkanhukum Islam;c. wakaf dan shadaqah.(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam
Hal ini dapat disimak padaPasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilanagama yang berbunyi sebagai berikut:Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;b. warta;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;Hal. 11 dari 19 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA.Sgm.g. infaq;h. shadaqah; dani. ekonomi syariah.Didalam ketentuan
54 — 21
Nasir Sulaiman, ukuran 29 m; Selatan : dengan kebun wakaf ukuran 39 m; Barat : dengan kebun Zulkifli ukuran 12 m; Timur : dengan kebun Imamuddin ukuran 12 m;yang nilainya ditaksir Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh jutarupiah);c. 12 (dua belas) mayam emas untuk gadai tanah sawah M. Nasir tahun2014, Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah);d. Hasil padi dari tanah gadai tanggal 10 Maret 2015 sebanyak lebih kurang3,5 (tiga setengah) Gunca, Rp. 32.000.000, (tiga belas juta rupiah);e.
Nasir Sulaiman, ukuran 29 m; Selatan : dengan kebun wakaf ukuran 39 m; Barat : dengan kebun Zulkifli ukuran 12 m; Timur : dengan kebun Imamuddin ukuran 12 m;yang nilainya ditaksir Rp. 140.000.000, (seratus empat puluh jutarupiah);12 (dua belas) mayam emas untuk gadai tanah sawah M.
266 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menetapkan terhadap sebidang tanah seluas 14.200 (empat belas ribudua ratus) meter persegi, dikurangi tanah wakaf untuk menjadi masjidseluas 1.030 (seribu tiga puluh) meter persegi terletak (dahulu DesaTangkerang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau),sekarang Jalan Merpati RT. 02 RW. 17 Kelurahan Tangkerang TimurKecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dengan batasbatas:e Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Umar;e Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kantor Kebudayaan;e Sebelah Timur
62 — 34
Akantetap jika dalam tempo 5 (lima) tahun Yayasan tersebut bubar (tidakberoperasi) sebagaimana mestinya, maka Wakaf dimaksud (Tanah danbangunan) akan diambil kembali oleh Penggugat (Pihak Pertama);Him. 3 dari 8 him. Akta Perdamaian Nomor 657/Pdt.G/2019/PA.PbrPasal: 41. Sertifikat Hak Milik atas nama dr.
104 — 21
Bireuen, dengan ukuran 800 Meter batas sebagaiberikut : Utara berbatas dengan tanah wakaf Selatan berbatas dengan tanah Ilyas/ Zahrol Barat berbatas dengan tanah sawah Rohana Timur berbatas dengan tanah sawah Ramli Yusuf, dengan taksiranharga Rp. 60.000/ meter, dalam penguasaan Tergugat I, Il, Ill, IV, V, VI,VII, dan VIII.. 1 (Satu) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Cot Bada Barat,Kec. Peusangan, Kab.
Bireuen, dengan ukuran 2.200 Meter dan batas sebagaiberikut: Utara berbatas dengan Rohana Yasin Selatan berbatas dengan tanah wakaf Cot Geulumpang Barat berbatas dengan jalan Cot Geulumpang Timur berbatas dengan Apa Yuh Juli, dengan taksiran harga Rp.80.000/per meter, dalam penguasaan Tergugat I, Il, Ill, IV, V, VI, VII, danVill.. 1 (Satu) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Cot Girek, Kec.Peusangan, Kab.
Bireuen, dengan ukuran 2.000 Meter dan batas sebagaiberikut: Utara berbatas dengan Gampong Cot Girek Selatan berbatas dengan wakaf Mesjid Barat berbatas dengan Muhammad/ Dasnia/ NursyidahHalaman 7 dari 59 Putusan Nomor 225/Pdt.G/2019/MS. Bir Timur berbatas dengan Murdani/ Muhammad/ Kartini, dengan taksiranharga Rp. 80.000/ meter, dalam penguasaan Tergugat I, Il, Ill, IV, V, VI,VII, dan VIII.8. 1 (Satu) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Cot Keumude, Kec.Peusangan, Kab.
Bireuen, dengan dengan ukuran 4.300 Meter dan batassebagai berikut: Utara berbatas dengan tanah wakaf Selatan berbatas dengan Fatimah Ek Buso Barat berbatas dengan Rasyidi/ Razali/ Isyukni Timur berbatas dengan Razali/ Syaifuddin, dengan taksiran harga Rp.80.000/ per meter, dalam penguasaan Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VI,dan VIII.9. 1 (Satu) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Cot Keumude, Kec.Peusangan, Kab.
Bireuen, dengan ukuran 1.000 Meter dan batas sebagaiberikut: Utara berbatas dengan Wandi Pante Ara Selatan berbatas dengan tanah wakaf Cot Keumude Barat berbatas dengan Tarmizi Timur berbatas dengan Hamdan, dengan taksiran harga Rp. 80.000/ permeter, dalam penguasaan Tergugat , Il, III, IV, V, VI, Vil, dan VIII.10. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Gampong Cot Keumude, Kec.Peusangan, Kab. Bireuen, dengan ukuran 1.800 Meter dan batas sebagaiberikut: Utara berbatas dengan M.
180 — 0
.-- Menetapkan sebuah rumah yang terletak di atas tanah harta bawaan Tergugat Konvensi (sebidang tanah seluas 396 m2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 570 atas nama Sofyan Ahmat) yang terletak di Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Utara berbatas dengan tanah dan rumah Ismail;
- Timur berbatas dengan tanah wakaf Gampong Batoh;
- Selatan berbatas dengan Jalan Inspeksi
Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
- Menetapkan sebidang tanah dengan luas 396 M2 (Sertipikat Hak Milik Nomor: 570 atas nama Sofyan Ahmat) yang terletak di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan tanah dan rumah Ismaail;
- Timur berbatas dengan tanah wakaf
Dalam Rekonvensi
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
1.H. IDRIS Bin Abdurrahman
2.ZAKARIA Bin Abdurrahman
3.MAWARDI Bin A. Bakar
4.MULYADI BinA. Bakar
Tergugat:
Nurhayati Binti Zakaria
78 — 25
Razali,tanah wakaf dan Rumah Toko (Ruko) milik almarhum Anwar Habit;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Pak Husein;Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Aminah;Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. M.Arifin;19)1 (Satu) bidang tanah seluas + 1.000 m2 yang terletak di JIn.
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/MS.Bir22)1 (satu) bidang tanah sawah seluas + 1.000 m2 yang terletak di Jin.Gampong Desa Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen dalampenguasaan Tergugat dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah milik Cek Fan; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah milik Teh Ruf; Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah wakaf; Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah milik Ustadz Alamsyah;23)1 (Satu) bidang tanah seluas + 137,75 m2 berikut 1 (Satu) bangunanRumah
Razali,tanah wakaf dan Rumah Toko (Ruko) milik almarhum Anwar Habit;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Pak Husein;Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Aminah;Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. M.Arifin;Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/MS.Bir19)1 (satu) bidang tanah seluas + 1.000 m2 yang terletak di JIn.
Majid;22)1 (satu) bidang tanah sawah seluas + 1.000 m2 yang terletak di Jin.Gampong Desa Cot Trieng Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen dalampenguasaan Tergugat dengan batasbatas:Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah milik Cek Fan;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah milik Teh Ruf;Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah wakaf;Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah milik Ustadz Alamsyah;23)1 (Satu) bidang tanah seluas + 137,75 m2 berikut 1 (Satu) bangunanRumah Toko (Ruko) merek toko
40 — 68
Putusan No. 2819/Pdt.G/2014/PA.Sda.e Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 berbunyi sebagai berikut:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang :a Perkawinan;b Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;c Wakaf dan shodaqohyang dialkukan berdasarkan hukum Islam;e Kewenangan yang berlaku bagi orang yang berkopetensi pada perkaranya,menurut Yahya Harahap, atas personalitas KeIslaman
Asas personalitas KeIslaman hanya melayani perkaradibidang tertentu sebagaimana yang teruang dalam Pasal 49 UndangUndang No. 3Tahun 2006, yaitu meneyelesaikan perkara di bidang perkawinan, zakat, wasiat,wakaf, infak, waris sadakah dan ekonomi syariah dari rakyat Indonesia yang beragamaIslam, dengan kata lain keIslaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenanganPengadilan di lingkungan Peradilan Agama.
19 — 13
Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in cassu isbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam alFigh alIslamiy Wa adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telahterjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf,
ternyatasecara sangkil (efektif) dan mangkus (efisien) berperan dalam mewujudkanpenegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa perwakafan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 dan RakerdaPengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
41 — 4
Wakaf dan shodaqoh;Pasal 49 ayat (2) ; Bidang Kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf b, ialah penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuanmengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli warisdan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas dapatlah disimpulkan apabilaPengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan / menolak
Wakaf dan shodagoh;Pasal 49 ayat (2) ; Bidang Kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b, ialah penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris,penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalantersebut;Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas dapatlah disimpulkan apabilaPengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraint;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenaikewenangan
Wakaf dan shodagoh;Pasal 49 ayat (2) ; Bidang Kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf b, ialah penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris,21penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalantersebut;Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas dapatlah disimpulkan apabilaPengadilan Negeri Jombang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaraint;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa yangmenjadi
12 — 1
Tergugat rekonvensimenolak untuk memenuhinya dan gugatan tersebut haruslah ditolak karenabukan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya sebagaimanabunyi pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanatas Undangundang nomor 7 Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agamamengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam,meliputi : (1) Perkawinan, (2) Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq,Shadaqah, dan Ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;Bahwa untuk tuntutan
Put No.2784/Pdt.G/2014/PA.Sdaatas Undangundang nomor 7 Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agamamengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam,meliputi : (1) Perkawinan, (2) Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq,Shadagah, dan Ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Bahwa untuk tuntutan berupa biaya hidup/uang belanja (AprilSeptember2014) sebesar Rp 18.000.000, Tergugat rekonvensi menolaknya karenasejak setelah menikah antara Penggugat rekonvensi dan Tergugatrekonvensi
Put No.2784/Pdt.G/2014/PA.SdaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan atas Undangundang nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama disebutkan Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang a) Perkawinan, b)Waris, c) Wasiat, d).Hibah, e).Wakaf, f).Zakat, g).Infag, h).Shadagah, dani).Ekonomi syari'ah dan pada penjelasan Pasal tersebut pada huruf (a)(Perkawinan
30 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah sawah seluas 65 are/6.500 m2 yang terletak di Orok Leko,Dusun Melar, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan JanapriaKabupaten Lombok Tengah dengan batasbatas:e Sebelah Utara : Tanah Amaq Itrun;e Sebelah Timur : Sawah wakaf Masjid; Sebelah Barat : Sawah H. Ishak dan Gimin;e Sebelah Selatan : Kebun Edot Bin Amag Di;9.1. Tanah sawah seluas 12,5 are/1.250 m?
yang terletak di OrokLeko, Dusun Melar, Desa Selebung Rembiga, KecamatanJanapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan batasbatas:Sebelah Utara : Tanah Amagq Itrun;Sebelah Timur : Sawah wakaf Masjid;108.2.8.3.Sebelah Barat : Sawah H. Ishak dan Gimin;Sebelah Selatan =: Kebun Edot bin Amag Di;Tanah sawah seluas 12,5 are/1.250 m? yang diambilkan daritanah sawah seluas 20 are/2.000 m?
72 — 30
Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akanmempertimbangkan eksepsi Tergugat Il yang berkaitan dengan kewenanganPengadilan dalam mengadili suatu perkara;Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukaneksepsi dimana pada akhir eksepsinya Tergugat II telah menyampaikan bahwakewenangan absolute Peradilan Agama pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1989 tentang kewenangan PeradilanAgama adalah mengadili perkara Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
131 — 48
Bahwa atas tanah non wakaf/ tanah negara seluas 2.864 M2 yang diatasnya terdapat bangunan Masjid Al Iknwan tetap milik Pemda DKI Jakarta(Turut Termohon 1), dan Turut Termohon 3 sebagai instansi pengelola asetdaerah juga TIDAK MENYEWAKAN TANAH TERSEBUT KEPADAHalaman 12 dari 81 Penetapan No. 154/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Brt.10.TERMOHON 1, tetapi hanya untuk dikelola dan dioperasikan bangunanMasjid Al Ikhwan oleh Termohon 1;JADI KONSEKUENSI ATAU AKIBAT HUKUM JIKA TERMOHON 1 danPARA TERMOHON melakukan tindakan
Bahwa Turut Termohon 4 atas FEE tersebut belum pernah menyatakansecara tertulis bahwa pembayaran kewajiban Termohon 1 kepadaTermohon 15 bukan obyek pajak.TERMOHON 1 YANG DIJALANKAN OLEH Termohon 2, Termohon 3,Termohon 4, Termohon 5, Termohon 6, Termohon 7, Termohon 8,Termohon 9, Termohon 10, Termohon 11, Termohon 12, Termohon 13, danTermohon 14 dengan atas nama Termohon 1 dan TERMOHON 15 dalambisnis pendidikan/ sekolah (yang dijelaskan pada angka 7.2 di atas)menggunakan istilah Infaq Pendidikan, Wakaf
Termohon 1 (YayasanAl Iknhwan Meruya) berupa tanah merupakan kekayaan yangdiperoleh dari HIBAH, WAKAF dan DONASI, diantaranya:Halaman 38 dari 81 Penetapan No. 154/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Brt. Tanah Wakaf No.05 / Meruya Selatan seluas 1.225 M? diJalan Bunga RT 002 RW 005; berasal dari Wakif H. JajatMuchdijat(Bukti T1 18); Tanah Wakaf No.03 / Meruya Selatan seluas 218 M? diJalan Bunga Gang H. Suroh RT 002 RW 005; berasal dariWakif H.
TermohonXV.Bahwa Turut Termohon /V atas FEE tersebut belum pernahmenyatakan secara tertu/is bahwa pembayaran kewajiban Termohon kepada Termohon XV bukan obyek pajak.TERMOHON YANG DNJALANKAN OLEH Termohon 2, Termohon 3,Termohon 4, Termohon 5, Termohon 6, Termohon 7, Termohon 8,Termohon 9, Termohon 10, Termohon 11, Termohon 12, Termohon 13,dan Termohon IV dengan atas nama Termohon dan Termohon 15dalam bisnis pendidikan / sekolah (yang dijelaskan pada angka 7.2 diatas) menggunakan isti/ah Infagq Pendidikan, Wakaf
AHUAH.01.061019 tanggal 26 Desember 2012;Sertipikat (TandaBukti Tanah Wakaf) No. 03 / Meruya Selatantanggal 10 Januari 2013 atasnamaNadzir :1. Drs. H. EdySetiawan (ketua)2. H. MuryadiDonomihardjo (Sekretaris)3. H. JajatMuchdijat (Bendahara)Surat izin Operasional Penyellenggaraan Pendidikan DinasPendidikan Pemprov DKI Jakarta No. 1862/1.851.58 tanggal 11Maret 2013;Sertipikat (TandaBukti Tanah Wakaf) No. 05 / Meruya Selatantanggal 26 Februari 2014 atasnamaNadzir:1.H.
Terbanding/Tergugat I : MANSYUR BIN TADU
Terbanding/Tergugat II : SALMAH BINTI MANSYUR
Terbanding/Tergugat III : ALAMSYAH BIN MANSYUR
Terbanding/Tergugat IV : M.RAMADHAN BIN MANSYUR
Terbanding/Tergugat V : IBRAHIM, SH
99 — 81
Arahman Timur : berbatasan dengan tanah Wakaf H. Alwi Selatan : berbatasan dengan ParitHalaman 3 dari 49 hal.Put.Nomor 141/PDT/2020/PT. MTR Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Ridwanc.
Tanah sawah seluas 18 Are Kelas ( satu ) atau dikenal dengan Lakalebu yang terletak di So La Lembo Watasan Desa Ntonggu,Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalam batas batas sebagai berikut : Utara : berbatasan dengan tanah sawah Mustamin H.Arahman Timur : berbatasan dengan tanah Wakaf H. Alwi Selatan : berbatasan dengan Parit Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Ridwanc.
Arahman Timur : berbatasan dengan tanah Wakaf H. Alwi Selatan: berbatasan dengan Parit Barat : berbatasan dengan tanah sawah H. Ridwanc. Tanah sawah seluas 20 Are dan tanah kebun seluas 24 Are Kelas IIIyang terletak di So Oi Bombo (Kengge Rasa) Watasan DesaNtonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang berada dalambatas batas sebagai berikut : Utara : berbatasan dengan pemukiman masyarakat Desa OiBombo (RT. 018) Timur : berbatasan dengan tanah sawah H. Abdurrahman dantanah sawah Muhammad H.
Tanah sawah seluas 18 are kelas (La kalebu) yang terletak di SoNae watasan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kab.Bima denganbatas batas sbb: Utara :Berbatasan dengan tanahn sawah Mustamin danH.A.Rahman Timur : Berbatasan dengan tanah sawah Wakaf H.Alwi Selatan : Berbatasan dengan parit Barat: Berbatasan dengan tanah sawah H.
40 — 5
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, Cc. wasiat, d. hibah, e. wakaf
22 — 4
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
14 — 5
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf