Arsip .sy Model 03/Pid/PNPenetapan perintah penahanan dari HakimPengadilan Negeri ( Pasal 26 ayat (1) KUHAP )PENETAPANNomor: 43/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.BJMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca surat/berkas perkara pidana No:43/Pen.Pid/tipikor/2013/PN.BJM atas terdakwa :Nama HERLINA BINTIH. KURSANI.Tempat lahir : Balikpapan.Umur/tgl.lahir : 51 tahun /09 September 1962.Jenis kelamin : Perempuan.Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal JI.

OKTOBER 2013MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BANJARMASINKetua ,Tembusan CHRISFAJAR SOSIAWAN.SH.MH.1 Terdakwa.2 Keluarga terdakwa3 Kepala Rumah Tahanan Negara di Banjarmasin.4 Arsip.Model 03/Pid/PNPenetapan perintah penahanan dari HakimPengadilan Negeri ( Pasal 26 ayat (1) KUHAP )PENETAPANNomor: 43/Pen.Pid/Tipikor/2013/PN.BJMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca surat/berkas perkara pidana No:43/Pen.Pid/tipikor/2013/PN.BJM atas terdakwa :Nama HERLINA

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 27 Desember 2011Nomor :32/Pen.Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm. tentang penunjukan Hakim Majelisuntuk mengadili perkara terdakwa H.YUSERAN FAHMI bin HELMY ;2. Pelimpahan Perkara ERWAN SUWARNA, SH,MH Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banjarmasin tertanggal 22122011 Nomor B.2237/Q.3.11/Ft. 1/12/2011 atas perkara terdakwa Reg.Pid. No.32/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm ; 2 22222 n enn nn nnn nnn nnn nnn n=Mengingat Pasal 152 KUHAP (UU.

Hakim Pengadilan Negeri BanjarmasinASTEA BIDARSARI, SH.MH.PENETAPAN No. 19/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Banjarmasin;Membaca surat :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 23 Mei 2011 nomor02/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm. tentang penunjukan Hakim Majelismengadili perkara terdakwa NARYONO,SE bin KARTO DASI ;2.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 28092012 Nomor19/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm. tentang penunjukan Hakim Tunggal untukmengadili perkara terdakwa MARYAM AGUSTINA,S,Psi.M.Kes binti ABDULKARIM(alm).2.Pelimpahan Perkara Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasintertanggal 28092012 Nomor B03/Q.3.10/Ft.1/09/2012, atas perkaraterdakwa Reg.Pid. 918/ Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm. ; Mengingat Pasal 152 KUHAP (UU. No. 8 tahun 1981 ) ;MENETAPKAN1.

Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKNegeri Sukamara yang sudah tentu dan pasti akan segera ditindaklanjuti dengan penangkapan/penahanan dan didudukan sebagaiTerdakwa di Persidangan Pengadilan Tipikor Palangka Raya (Videkliping Koran terlampir);4. Bahwa Penundaan Pelaksanaan keputusan Tergugat tersebut tidakmengganggu atau bertentangan dengan kepentingan umum dalamrangka pembangunan nasional.

Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKmeringankan, dan bukti untuk menyangkal tindakan penyidikanoleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara (Pasal 65 KUHAP).Bahwa LHAI (objek sengketa a quo) hanya berupa laporan yangberisi informasiinformasi saja dan tidak bersifat final hasil dariproses Audit Investigatif (Al), karena informasi tersebut masihmemerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal ini adalahPenyidik, JPU dan Majelis Hakim TIPIKOR termasuk Auditan(Pihak yang menjadi objek audit).Bahwa apabila sudah memasuki

Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka olehPenyidik dalam kasus Tipikor Dugaan Tindak Pidana Korupsi atasKegiatan Pengadaan Alatalat Kesehatan Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) Kabupaten Sukamara yang Bersumber dari DanaTugas Pembantuan (TP) pada Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012 padatanggal 1 April 2015.Hal. 117 dari 202 hal.

Sehinggapenanganan perkara tipikor tersebut justru sangat terkaitdengan kepentingan umum.Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan LHAI (objek sengketaa quo) sudah sesuai dengan AAUPB, sehingga dalil Penggugat padaposita Gugatan huruf E halaman 15 s.d halaman 21 adalah tidakbenar dan Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima.16.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan hurufF halaman 21 + #4xmengenai Permohonan Penggugat untukdikeluarkannya Penetapan

bukanlah merupakan alasanuntuk dikabulkannya permohonan penundaan tersebut.Hal tersebut karena penetapan Penggugat sebagai Tersangka danmenjadi Terdakwa di Persidangan Tipikor merupakan kewenangansepenuhnya dari aparat penegak hukum (Penyidik KejaksaanHal. 176 dari 202 hal.

kepada Pedro Halim ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalamperkara lain.7Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pontianak No. 09 / PID.SUS / TIPIKOR / 2011 / PN.PTK tanggal 17 Januari2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada TerdakwaPedro Halim tersebut telah terbukti,

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPontianak pada tanggal 09 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP jo Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 09 / PID.SUS / TIPIKOR

,M.H., HakimHakimAd Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. MurgandaSitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.36Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.Hakim Hakim Anggota,ttd./ H. Surachmin, S.H.,M.H.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd./ Ny.

54) Akta Pendirian PT Raja Proyek tanggal 3 Desember 2006No.52 ;55) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W9700562HT.01.01Thn 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT RajaProyek Tegal ;Barang bukti nomor 54 dan 55 dikembalikan kepada Terdakwa ; Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa :Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pid.SusTPK/2016/PN Smg juncto Nomor 51/Pid.SusTPK/2014/PN Smg tanggal 07November 2016 yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Sumantri yang tertuang dalam putusan lengkap PengadilanNegeri Tipikor Semarang dengan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor.Smg ;Bahwa mengenai metode Penghitungan kerugian Keuangan Negarayang digunakan, sesuai dengan buktibukti yang diperoleh adalahsebagai berikut :i. Menghitung Nilai Pembayaran kepada PT Raja Proyeksetelah dikurangi pajak atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal ;il.

ili)Dengan dasar metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraseperti diatas, yaitu huruf (i) dikurangi huruf (ii) menjadi hasil totalkerugian negara maka hasil/jumlah kerugian Keuangan Negara yangdi keluarkan BPKP menjadi tidak sah/cacat hukum dikarenakan hasilyang digunakan pada huruf (ii) bukan berasal dari orang/Tim Ahli yangdiakui keahliannya berdasarkan adanya surat keterangan ahli darilembaga terkait dalam hal ini LPJK (Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi) Nasional ; Tersangka Tunggal dalam Tipikor

Supomo, SH Kav. 178 A , Tebet Jakarta Selatan berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 06 April 2013; Terdakwa ditahan oleh : 1 Penyidik (tidak dilakukan penahanan) ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2013 s/d 28 April 2013;Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 April2013 s/d 28 Mei 2013; 4 Ketua Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal29 Mei 2013 s/d 21 Juli 2013 ;Ow5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Juli 2013 s/d26

Thomas Patria dari dakwaan primair .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN. JKt.

Tapanuli TengahPendidikan :S2 Dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan oleh:Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampaidengan tanggal 28 Januari 2015; Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan dilimpahkan kePengadilan tipikor pada PN Jakarta Pusat;Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11Maret 2014; = 222 nnn nnn nnn nn nnn nnnDiperpanjang oleh

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10Mei 2014;Diperpanjang oleh Ketua Pegadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Mei2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015; Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 18 Mei2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ;Hal 1 dari 45 hal Put.

No.25/PID/TPK /2015/PT.DKITimur.Perumahan Era Mas, Blok B II/15, Jakarta Timur.7 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17 Juni2015 s/d tanggal 15 Agustus 2015 8 Perpanjangan Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 16 Agustus 2015 s/dtanggal 14 September 2015 ; Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya: 1 Kores Tambunan, SH. 7 Charles A.M.2 Amor Tampubolon, SH. Hutagalung,3 Eben Ezer Sitorus, SH., M.H. S.H.4 SH.

Bahwa sebelumnya Kepala Bagian Organisasi Sekda tahun 2013 s/d 2016;Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor: 57/G/2019/PTUN.Mks.Bahwa sebelumnya tahun 2011 di PMD Luwu Utara;Bahwa Penggugat pernah disandung korupsi;Bahwa Penggugat dulu di Sekretariat Daerah Luwu Utara Bagian Ekonomi/Jabatannya Bendahara Sekda;Bahwa saksi ikut memproses Penggugat;Bahwa tidak ada pemberhentian sementara terhadap Penggugat, langsungdiberhentikan setelah diputus Korupsi;Bahwa ada 11 orang diberhentikan atas tindakan Tipikor

sejak saksi menjabatBKPSDM;Bahwa pernah saksi ikut rapat Sekda di Indonesia tahun 2018 dimintamenindaklanjuti surat BKN tentang SAPK;Bahwa setelah itu saksi bentuk tim kecil dengan dibagi 8 tahap; Sosialisasi SKB 3 Menteri; Koordinasi Tipikor di Makassar meminta putusanputusan; Selanjutnya Konsultasi Kejari memantau perkembangan; Ada surat batas, 31 Desember 2018 untuk dilaksanakan SKB; Tanggal 24 April 2019, ada Informasi dari MK gugatan ditolak; Men Pan perintahkan, tanggal 30 April harus laksanakan

dengan SK pemberhentian Penggugat sesuaipetunjuk BKN Pusat yaitu menjalankan peraturan perundangundangan; Bahwa saksi tahu pemberhentian Sementara kepada Penggugat; Bahwa saksi pernah dilakukan kepada Penggugat; Bahwa saksi tidak tahu Putusan PT.Umum Makassar tahun 2017; Bahwa acuan PTDH adalah UU; Bahwa saksi tidak kaji soal Putusan Pengadilan terkait kasus Penggugat ditindak pidana korupsi; Bahwa ada surat dari BKN Pusat yang menyampaikan namanama terkenaPTDH, lalu saksi mencari surat Putusan ke Tipikor

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan PenetapanNomor : 5/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT TTE tanggal 9 Februari 2018,terhitung sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret2018;. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan TipikorTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkanPenetapan Nomor : 5/Pen.Pid.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara Nomor 2/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT TTE, tanggal 24 April2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam Tingkat Banding;. Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkaratersebut;.

Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 April2018 ;2. Relaas pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Tindak Pidana Korupsi oada Pengadilan Negeri Ternate padatanggal 11 April 2018, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa ;3.

NegeriManokwari selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2016sampaidengan tanggal23 Februari 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan NegaraManokwari sejak tanggal 24 Februari 2016sampai dengan tanggal 23 April2016;Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengantanggal 21 Mei 2016;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor

Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;Terdakwa dalam pemeriksaan peradilan di tingkat banding didampingi olehPenasihat Hukumnya bernama Demianus Waney, S.H.

yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terbanding semula Terdakwa menolak memory banding yang diajukanPenuntut Umum sebagai Pembanding terkait barang bukti uang berjumlahRp.850.000.000,00,(delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dalam putusanjudex factie telah dipertimbangkan sesuai fakta hukum dipersidangan tidakterbukti hasil korupsi yang telah dinikmati oleh terdakwa Fiet Sayuri, oleh karenaitu status hukumnya harus dikembalikan kepada terdakwa dan tidak dikenakanpasal 18 UndangUndang Tipikor

Pid /Tipikor /2019/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yangmenerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umummengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebutdan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sitaPengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu kepada terdakwa pada tanggal 19Desember 2019 secara sah;Membaca Akte Pemberitahuan Permintaan banding Jaksa PenuntutUmum kepada Terdakwa Nomor 9/Akta.

Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl padatanggal 19 Desember 2019;Membaca Akta Pemberitahuan Memori banding Jaksa Penuntut UmumNomor 9/Akta.

Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl kepada Terdakwa pada tanggal 26Desember 2019;Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara(Inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasing Nomor :W8.U1/6200/pid.SusTPK.01.10/02/2019, masingmasing tertanggal 19 Desember 2019 baik kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerjaterhitung mulai tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019, sebelum berkas perkara

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari2018;Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT PBR7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding, sejaktanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;8.

Tipikor Betty Desnita, S.H., M.H dan K.A. Syukri, S.H.

Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 1 April 2013.Bahwa Penggugat pada Putusan pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda perkara PerkaraNo.57/Pid. Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 1 April 2013 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap terbukti bersalah Turut Sertamelakukan Korupsi melakukan Tindak Pidana Korupsi, denganAmar Putusan sebagai berikut :MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa . SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY,S.T.

Tipikor/2012/PN.Smda, tanggal 1 April 2013 peranTerdakwa melakukan hal tersebut di dalam turut serta melakukanadanya peran atasannya bernama IRFAN RAHARDI dalam perkaraini, dimana pelaku utamanya adalah saksi IRFAN RAHARDI danjuga dana yang di korupsi telah dikembalikan kepada dana secarakeseluruhan kepada negara.Bahwa Penggugat selama di dalam tahanan Penyidik, tahananPenuntut Umum/Kejaksaan Negeri Sangatta dan menjalanihukuman tidak ada pemberhentian sementara dari JabatanPegawai Negeri Sipil di

Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 April2017;5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 324 K/Pid.Sus/20186.

PUTUSANNomor. 1251 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : HURUKA JORA ;tempat lahir : Gaura ;umur / tanggal lahir : 42 tahun / 05121966 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Kampung Hodi Desa Gaura KecamatanLamboya Barat Kabupaten Sumba Barat;agama : Kristen Protestan ;pekerjaan : Kepala Desa Gaura ;Pemohon

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Dulhusin, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua,ttd./Prof.Dr.Abdul Latif, SH.,M.Hum ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.Panitera Pengganti,ttd./Dulhusin, SH.

PUTUSANNomor. 1275 K/Pid.Sus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : BURHAN, SH bin UMAR ;tempat lahir : Palopo ;umur / tanggal lahir : 52 Tahun /07 Agustus 1957 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Cillelang, Kecamatan Kamanre,Kabupaten Luwu ;agama : Islam ;pekerjaan : Staf Ahli (Mantan KadisnakertransKabupaten Luwu ;Terdakwa

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim anggota tersebut, dan dibantuoleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.AnggotaAnggota : Ketua :ttd./Prof.Dr.H. Abdul Latif, SH.,M.Hum., ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,ttd./ H. Surachmin, SH.,MH.,Panitera Pengganti :ttd./ Dulhusin, SH.

Majelis Hakim di Rutan Ternate sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengantanggal 14 April 2016;Pengalihan penahanan Rutan Ternate menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 30Maret 2016 ;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengantanggal 13 Juni 2016 ;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juni 2016sampai dengan tanggal 13 Juli 2016

Baru Kelurahan Tabona, Kecamatan TernateSelatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate denganNo.Reg. 13/SK.Pid.TPK/3/ 2016/PN.Tte, tanggal 21 Maret 2016 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ternate Nomor : 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Tte, tanggal 16 Maret 2016tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut

;Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate Nomor : 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Tte, tanggal 16Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;Setelah membaca berkas perkara dan semua suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini ;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No :Reg.Perk : PDS04/TERNA/Ft.1/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibacakantanggal 20 Maret 2016 di persidangan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Ahli

Perk : PDS04/TERNA/ Ft.1/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa terdakwa Drs IMRAN YAKUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) bersamasama dengan Terpidana ILHAM RAHAYU JUNAIDI, SE(berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 6/Pid.SusTPK/2015/PTTTEtanggal 10 Juli 2015 dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaananggaran BSM Pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku UtaraT.A 2010) dalam kedudukannya Selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran BSMTahun 2010 Dinas Pendidikan

Provinsi Maluku Utara pada program kegiatanpenyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP pada Dinas PendidikanProvinsi Maluku Utara Pada Tahun 2010 pada program kegiatan penyediaanbeasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP pada Dinas Pendidikan Provinsi MalukuUtara Pada Tahun 2010 berdasakan Surat Keputusan Gubernur Maluku UtaraNomor : 56 / KPTS / MU / 2010 tanggal 09 Maret 2010 dan terpidana RUSLANABDUL MALIK, A.Md (berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Nomor:6/Pid.SusTPK/2015/PTTTE tanggal 10

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 10 September 2019 Nomor: 50/Pid.SusAnak/2019/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pareparetanggal 1 Agustus 2019 NO. Reg. Perk.PDM16//PARE/Epp.2/(berikut ;DAKWAAN :KesatuBahwa Anak IR.

Februari 2021 ;Plh.Panitera,Panitera Muda Khusus Tipikor WAYAN KARMADA. S.H.NIP. 19661231 19940303 1056.Dengan perincian biaya sebagai berikut : 1. Biaya meteral .............ccceeeeeeeeeeee Rp 9.000,2. Upah Tulis........ ~ Rp 5.000,ed CUED ID mma es seamen os eee Rp 14.000,Hal 12 dari 11 Halaman Penetepan Nomor 313/Pdt.P/2021/PN Dps

R@dAaKSI oo... cee cecceeccee eee eee eee eees Rp. 10.000,Jumlah Rp. 106.000,(Seratus enam ribu rupiah)Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 214/Padt.P/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/ XI /2019Untuk salinan aa sama, diberikan untuk dan atasBanda Aceh, Desember 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.H.NIP. 19701207 199203 1 001 Halaman 11 dari 10 halaman Penetapan Nomor 214/Padt.P/2019/PN Bna

melakukan perbuatan yang bertentangan tugasnya selaku KetuaDewan Pimpinan Cabang Badan Penelitian Aset Negara LembagaAliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu denganmenakutnakuti ketiga Kepala Desa tersebut dengan cara antara lainmeminta RAB (Rancangan Anggaran Biaya) terkait penggunaan DanaDesa tahun 2015,2016 dan 2017 dari Desa Benuang Galing, DesaTalang Babatan dan Desa Bayung untuk dilakukan audit oleh tim ahli dariUniversitas Indonesia Jakarta yang hasilnya nanti akan diserahkan ke"Tipikor

Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Bglselaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Badan Penelitian AsetNegara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang ProvinsiBengkulu dengan menakutnakuti ketiga Kepala Desa tersebutdengan cara antara lain meminta RAB (Rancangan Anggaran Biaya)terkait penggunaan Dana Desa tahun 2015,2016 dan 2017 dari DesaBenuang Galing, Desa Talang Babatan dan Desa Bayung untukdilakukan audit oleh tim ahli dari Universitas Indonesia Jakarta yanghasilnya nanti akan diserahkan ke "Tipikor

AsetNegara Lembaga Aliansi Indonesia DPC Kab.Kepahiang di Dusun KepahiangKab.Kepahiang, mereka bertemu dengan Terdakwa dan saksi Suryadi,pertemuan itu hingga pukul 24.00Wib, sehingga pada tanggal 24 Juli 2019sekitar jam 24.00 Wib terdakwa Cahaya mengatakan kepada kami, bahwauntuk menyelesaikan putusan KIP dan penetapan PTUN Bengkulu kamimempunyai pilihan yaitu masing masing menyerahkan RAB desa 20152017kepada Saksi Suryadi dan Terdakwa Cahaya namun apabila tidak maumaka kami akan dilaporkan ke tipikor

,Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk Umum padahari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSALIM, S.H., M.H., dan HENNY ANGGRAINI, S.H.

., Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagaiHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBengkulu Kelas 1A Nomor 44/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl, tertanggal 7 November 2019dengan dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadirioleh M.