Untuk lebih jelasnya dikutip sebagaiberikut :(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atasa. keberatan; danb. bandingb.

Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terdin dan : Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 323 (tiga ratus dua puluhtiga) lembar. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 94 (Sembilan puluhempat) lembar. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluhsembilan) lembar. Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar.

Bahwa dalam ketentuan UU P3 di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secarajelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki peraturanperundangundangan yang moeliputi: Jenis dan hierarki PeraturanPerundangundangan terdin atas:a) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b) Ketetapan Mayjelis Permusyawaratan Rakyat;c) UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;d) Peraturan Pemerintah;e) Peraturan Presiden;f) Peraturan Daerah Provinsi; dang) Peraturan Daerah Kabupaten/kota

FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah terima pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceHalaman 14 dari 169 hal Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK

FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah tera pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceTest procedure tersebut masih ditemukan kekurangan

secara hukum adalah kewenanganBadan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PP Nomor56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yangmenyatakan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk olehBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA dan Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi Ill Tim Verifikasi dan Validasi poin (2)yang menyebutkan: Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdin

Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut: Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan; Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti

Propinsi ;(2) paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah minimum ;(3) Permohonan Penangguhan sebagaimana dimaksuddalam Ayat (1) didasarkan atas Kesepakatan tertulisantara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/serikat Buruh yang tercatat ;Halaman 90Putusan No.14/G/2016/PTUNTPIPasal 4: (1) Permohonan Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum Harus disertai dengan :a.Naskah Asli Kespakatan tertlis serikatPekerja/serikat buruh perusahaan yangbersangkutan ; Laporan Keungan Perusahaan yang terdin

upahjaring pengaman sosial, upah paling rendah, untuk melindungi ratusan ribu buruh/pekerja di Kota Batam;14.Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo sangatlah jelas dantegas disebutkan merupakan UPAH MINIMUM, yang dalam prosespenentuan nilai upah minimum tersebut sudah seturut mekanismeyang ditentukan oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan padaPasal 89 ayat (1) sampai(4) yang berbunyi: 1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3)huruf a dapat terdin

Adapun harta warisantersebut berupa tanah darat/ kebun yang terdin dari luas + 1,2 Ha., dan luas +0,5Ha., sebagaimana para tergugat telah uraikan dengan jelas dan lengkap letakdan batas batasnya dalam jawaban para tergugat.Hal 23 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pat. G/2015/PA.Pkj.Hal ini tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat disangkali olen para penggugat,sebab merupakan fakta dan kenyataan adanya kedua obyek yang merupakanwarisan dari Kaware bin Bena dan lyapung binti Pagga tersebut.

PN.GTLOMenimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukumsehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa danbukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, makadiperoleh fakta hukum sebagai berikut:1.Bahwa benar dikecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo pada Tahun2009 sampai dengan Tahun 2010 terdapat kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang terdin

Cipa seluasa + 23 are yang diperoleh melalui jualbeli dengan Amaq Seriadi. oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat , Il, Iltersebut haruslah ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tuuan gugatan Para Penggugat padapokoknya adalah mengenai perbouatan melawan hukum yang dilakukan ParaTergugat yakni menguasai 4 (empat) bidang tanah yang terdin dani:1.

Dengan dicabut sangatmerugikan Rumah Sakit Islam; Bahwa karyawan RSI berjumlah 403 orang terdin dari karyawan tetap 324 orang, karyawankontrak dan outsourcing selebihnya, yang tersisa sekarang 152 orang selainnya sudah pindahke RSUD Abdul Wahab Syahranie dan mereka diorientasi ke Rumah Sakit Umum; Bahwa karyawan RSI yang tersisa masih masuk karena menjaga Aset Rumah Sakit Islam danmasih mendapatkan Gaji;Putusan No. 29/G/2016/PTUNSMD Hal. 51 dari Hal. 87 Bahwa aset RSI adalah Gedung Poliklinik, Gedung

JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkanJenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdin atas:a. Jabatan administrator ;b. Jabatan pengawas ; danc. Jabatan pelaksana.

gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV Rekonpensi /Tergugat I sampaidengan Tergugat IV Konpensi untuk seluruhya ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konpensi/Penggugat I sampai denganPenggugat IV Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.844.000, (Empatjuta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Mempawah, pada hari : Senin, tanggal 7 Maret 2016, yang terdin

Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selama ikatan perkawinan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Padt.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Pengakuan para Pelawan menyusul fakta surat perlawanan a quobahwa ada 21 item obyek baru, tidak ada dalam putusan Nomor366/Pdt.G/2014/PA.Mrs a quo adalah bukti sempurna.Bahwa derden verzet Nomor 161

Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selama ikatan perkawinan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Bahwa tidak benar derden verzet (perlawanan) para Pelawan denganmemasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidakHal. 124 Putusan Nomor 161/Pat.G/2015/PA Mrs.tercantum dalam putusan Nomor 366

Manunang dan melibatkan dan memposisikan seluruhhartaharta bersama selama ikatan perkawinan dengandiperolehnya yang terdiri dari 46 item baik harta yangtercantum dalam putusan akta perdamaian Nomor366/Pat.G/2014/PA.Mrs (hanya 25 item) maupun yang tidaktercantum dalam putusan yang terdin dan 21 item ....Bahwa tidak benar derden verzet (perlawanan) para Pelawan denganmemasukkan 21 (dua puluh satu) item obyek baru yang tidaktercantum dalam putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA.Mrs sebab obyektersebut tidak

Jepara Kota,yang terdin dani:a. 1 (satu) bendel SP2D Nomor: 10864/LS tanggal 21 Desember 2010.b. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/35/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 21 September 2010 pekerjaan Pemeliharan Bangunan Pelengkapdi Kec. Jepara oleh CV.Kurnia Jaya senilai Rp.74.573.000, .1 (Satu) bendel SP2D Nomor : 07086/LS dan Nomor: 07085/LS tanggal 7 Desember 2009,Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material Paket 1 Kec.

Keling Paket 1yang terdin dan:a. 1 (Satu) bendel SP2D nomor: 10870/LS tanggal 21 Desember 2010.b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/46/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 21 September 2010 pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkapdi Kec.Keling Paket 1 senilai Rp. 80.982.000,, Kontraktor Pelaksana CV.SidodadiJepara.1 (satu) berkas SP2D Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kec.

Dan hasil danpenambangan tersebut akan disimpan dalam rekening khusus PT GIE(rekening escrow) hingga adanya keputusan atau yang berhak ataslanan tersebut yang dilakukan secara musyawarah mufakat para pihakatau hasil proses hukum yang berlaku;Berdasarkan hasil pertemuan di Hotel La Grandeur tersebut dapatdisimpulkan sebagai berikut :> Lahan Turut Tergugat terdin atas:e 2 bidang lahan yang telah dibebaskan dari Tukiman dan Sudirmman;dane lahan yang dikerjasamakan dengan Sudirman terbatas seluas 1,95Ha

Comelia), dan Haji Saifun Nadharyang mewakili Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan TergugatIl Rekonpensi/Penggugat Il Konpensi, yang pada intinya dalam pertemuantersebut disepakati halhal sbb:e Lahan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi terdin atas : 2 (dua) bidang lahan yang telah dibebaskan dari Tukiman danSudiman (in casu Turut Tergugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi),serta> sebidang lahan yang dikerjasamakan dengan Sudiman (in casuTurut Tergugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi) hanya

Diberitanda TT.III5;Fotokopi Daftar Nama Pemilik Tanah di Lokasi yang terdin dari 11 orang seluas22 Ha masingmasing 2 Ha. Diberitanda TTLll6;Fotokopi Daftar Nama Pemilik Tanah di Lokasi Il yang terdiri dar 17 orang seluas34 Ha masing masing 2 Ha. Diberitanda TT.Ill7;Fotokopi Daftar Nama Pemilik Tanah di Lokasi Ill yang terdiri dan 7 orang seluas14 Ha masing masing 2 Ha. Diberitanda TT.IIl8;Fotokopi Daftar Nama Pemilik Tanah di Lokasi IV yang terdiri dari 6 orang seluas12 Ha masing masing 2 Ha.

Pasal 7 PP 80/2015:Pasal 7(1) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (2) huruf a digunakan untuk menetapkantariff Penggunaan spektrum frekuensi radio berupa biayahak penggunaan frekuensi radio untuk Izin PitaFrekuensi Radio (IPFR) yang terdin atas tarif:a. biaya Izin Awal; danb. biaya Izin Pita Frekuensi Radio Tahunan.(2) Tarif biaya izin awal sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dibayarkan sebesar 2 (dua) kali hargapenawaran yang diajukan oleh = masingmasingpemenang seleksi

.; Penjelasan Pasal:Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdin dari bukti kepemilikan atasnama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA, dan apabila hakHalaman 7 dari 101 Putusan Nomor 58/Padt.G/2013/PN.Sungg10.tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturutturut sampai ketangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.

Bahwa tidak pernah Saksi mengedarkan uang US$ (uang dolarAmerika) palsu, Bahwa uang US$ (uang dollar Amerika) tersebutyang diduga palsu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap terdin dari100 (seratus lembar) setiap Iembarnya dengen nilai pecahan 100US$ (uang dollar Amerika) sehingga total nilainya adalah 100.000US$ (uang dollar Amerika). b.

BahwaPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diterangkanPenetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) adalahbagian dari Pelaksanaan Kontrak, sebagaimana diataur dalam pasal52 huruf a:(1) Pelaksanaan Kontrak terdin atas:a.

ketentuan peraturan perundangundangan serta penyediaan konsultasi teknik perencanaan,pemrograman dan pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitasJaringan jalan.> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatRepublik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2017 Tentang Pedoman UmumPengawasan Intern Di Kementerian Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat :Pasal 1(7) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkatAPIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas danfungsi melakukan pengawasan, yang terdin