Ditemukan 1019 data
70 — 29
SUBJEK GUGATAN TIDAK LENGKAP.Bahwa, berdasarkan Pasal 6 Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 02,tanggal 14 September 2005, yang dibuat oleh Notaris Herati Adibah, SH.menyebutkan : Yayasan mempunyai organ yang terdin dan :a. Pembina;b. Pengurus;c.
SUKARMIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 26
Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3Maret 2014 dan 1 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan denganLampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20tahun 2010 huruf Romawi Ill Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yangmenyebutkan: Anggota Tim Venifikasi dan Validasi terdin darn parapejabat / Pegawai Kementrian PAN dan RB, sekretariat Negara,BPKP. BKN dan BPS.
158 — 63
sudutdoktrin.Menimbang,bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukandengan sengaja dan tanpa hak untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan tersebut dapat diuraikan lagi mejadiunsurunsur yaitu : dengan sengaja dan tanpa hak, menimbulkan rasa sakit atau luka, pada tubuh orang lain.Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primer dari Surat Dakwaan Oditur Militer tersebutap abila diuraikan unsurunsumya maka terdin
Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorangmelakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendakitindakannya.Ditinjau dari gradasinya maka kesengajaan terdin dari tiga gradasi yaitu :1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentuadalah betulbetul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.2.
130 — 7
Kualu yang di ketahui oleh CamatKampar, yang kemudian di perkuat dengan Pasal 2 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan BatasWilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekanbaru dan Kabupaten DaerahTingkat Il Kampar yang berbunyi Batas wilayah Kotamadya Tingkat IIPekanbaru diubah dan di perluas dengan memasukkan sebagian wilayah Halaman 44 dari 128 Halaman Putusan Nomor : 206/Pdt.G/2016/PN.Pbr14.Kecamatan Siak Hulu PW dan kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat IIKampar, yang terdin
September 1987 antaraKepala DesaSimpang Baru dengan Kepala Desa Kualu yang di ketahui oleh CamatKampar, yang kemudian di perkuat dengan Pasal 2 ayat (1) huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan BatasWilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekanbaru dan Kabupaten DaerahTingkat Il Kampar yang berbunyi Batas wilayah Kotamadya Tingkat IIPekanbaru diubah dan di perluas dengan memasukkan sebagian wilayahKecamatan Siak Hulu PW dan kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat IIKampar, yang terdin
150 — 187
Persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdin dari: 1) Peruntukan lokasi danintensitas bangunan gedung; 2) Arsitektur bangunan gedung; )3) Pengendalian dampak lingkungan;4) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan5) Pembangunan bangunan gedung di atas daratau di bawah tanah, airdar/atau prasarana/sarana umum."
252 — 131
Dpk11.12.13.14.15.Bahwa sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Ruas Depok Antasan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok sebagaimana tersebutdalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi JawaBarat yang telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 18/Kep32.10//2018 tertanggal 04 Januar 2018;Bahwa Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah selanjutnya membentuk SatuanTugas Pelaksana Pengadaan Tanah yang terdin
GERAKAN PUTRA DAERAH
Tergugat:
1.Ketua DPRD Kota Surabaya
2.Wali Kota Surabaya
3.Yayasan Kas Pembangunan
Turut Tergugat:
1.Gubernur Jatim
2.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
199 — 91
denganpengurus baru yang semuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum.Faktanya Tergugat Il tidak pernah membentuk sebuah Yayasan barupengganti Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya yang memiliki visi misilayaknya Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya.Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 16Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana dirubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2004, Yayasan adalah :badan hukum yang terdin
87 — 28
langsung menarnk sound system yang ada dilokasi kejadian dansambil mengatakan akan saya proses ini .Bahwa Terdakwa tidak melempar batu kearah kaca mobil dari Saksi JohanAtang (Kapolsek Beo);Bahwa Saksi tidak mengetahui Petrus Sasumbala ada melarang Terdakwamenantang Saksi Johan Atang (Kapolsek Beo);Bahwa setahu Saksi, kejadian ada suara tembakan pada pukul 21.00 WITA;Bahwa saat kejadian, Saksi melihat ada banyak orang dilokasi kejadian yangmana ada sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih yang diantaranya terdin
JUHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
SYAMSIAH BINTI H. DAHLAN,Cs
247 — 133
Untuk lebih jelasnya dikutip sebagaiberikut :(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atasa. keberatan; danb. bandingb.
80 — 30
FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah terima pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceHalaman 14 dari 169 hal Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK
FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah tera pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceTest procedure tersebut masih ditemukan kekurangan
337 — 392
Propinsi ;(2) paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah minimum ;(3) Permohonan Penangguhan sebagaimana dimaksuddalam Ayat (1) didasarkan atas Kesepakatan tertulisantara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/serikat Buruh yang tercatat ;Halaman 90Putusan No.14/G/2016/PTUNTPIPasal 4: (1) Permohonan Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum Harus disertai dengan :a.Naskah Asli Kespakatan tertlis serikatPekerja/serikat buruh perusahaan yangbersangkutan ; Laporan Keungan Perusahaan yang terdin
upahjaring pengaman sosial, upah paling rendah, untuk melindungi ratusan ribu buruh/pekerja di Kota Batam;14.Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo sangatlah jelas dantegas disebutkan merupakan UPAH MINIMUM, yang dalam prosespenentuan nilai upah minimum tersebut sudah seturut mekanismeyang ditentukan oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan padaPasal 89 ayat (1) sampai(4) yang berbunyi: 1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3)huruf a dapat terdin
472 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam ketentuan UU P3 di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secarajelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki peraturanperundangundangan yang moeliputi: Jenis dan hierarki PeraturanPerundangundangan terdin atas:a) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b) Ketetapan Mayjelis Permusyawaratan Rakyat;c) UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;d) Peraturan Pemerintah;e) Peraturan Presiden;f) Peraturan Daerah Provinsi; dang) Peraturan Daerah Kabupaten/kota
134 — 29
Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terdin dan : Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 323 (tiga ratus dua puluhtiga) lembar. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 94 (Sembilan puluhempat) lembar. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluhsembilan) lembar. Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar.
RICHARD IYABU
Tergugat:
1.GUBERNUR GORONTALO
2.BUPATI KABUPATEN POHUWATO
Intervensi:
PT. PUNCAK EMAS TANI SEJAHTERA
226 — 169
dan Tergugat VIIItidak sah;Menyatakan segala keputusan dalam Rapat Anggota TahunanTanggal 27 Januari 2015 yang diselenggarakan oleh TergugatIll dan Tergugat VIIl tidak sah dengan segala akibatHalaman 57 dari 115 halaman Putusan Nomor: 16/G/2019/PTUN.GTO.hukumnya, termasuk terkait pengangkatan pengurus danpengawas yang terdin dari Tergugat , Tergugat II, Tergugat III,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII jugatidak sah;8.
70 — 36
FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah terima pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceHalaman 14 dari 169 hal Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK
FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah tera pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceTest procedure tersebut masih ditemukan kekurangan
68 — 23
SALEHUDDIN sebesar Rp. 375.000.000,00. yang terdin : Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 15.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp. 115.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp. 50.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 6 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp. 20.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 10.000.000, Surat
70 — 36
Adapun harta warisantersebut berupa tanah darat/ kebun yang terdin dari luas + 1,2 Ha., dan luas +0,5Ha., sebagaimana para tergugat telah uraikan dengan jelas dan lengkap letakdan batas batasnya dalam jawaban para tergugat.Hal 23 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pat. G/2015/PA.Pkj.Hal ini tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat disangkali olen para penggugat,sebab merupakan fakta dan kenyataan adanya kedua obyek yang merupakanwarisan dari Kaware bin Bena dan lyapung binti Pagga tersebut.
255 — 85
Dan hasil danpenambangan tersebut akan disimpan dalam rekening khusus PT GIE(rekening escrow) hingga adanya keputusan atau yang berhak ataslanan tersebut yang dilakukan secara musyawarah mufakat para pihakatau hasil proses hukum yang berlaku;Berdasarkan hasil pertemuan di Hotel La Grandeur tersebut dapatdisimpulkan sebagai berikut :> Lahan Turut Tergugat terdin atas:e 2 bidang lahan yang telah dibebaskan dari Tukiman dan Sudirmman;dane lahan yang dikerjasamakan dengan Sudirman terbatas seluas 1,95Ha
Comelia), dan Haji Saifun Nadharyang mewakili Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan TergugatIl Rekonpensi/Penggugat Il Konpensi, yang pada intinya dalam pertemuantersebut disepakati halhal sbb:e Lahan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi terdin atas : 2 (dua) bidang lahan yang telah dibebaskan dari Tukiman danSudiman (in casu Turut Tergugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi),serta> sebidang lahan yang dikerjasamakan dengan Sudiman (in casuTurut Tergugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi) hanya
Diberitanda TT.III5;Fotokopi Daftar Nama Pemilik Tanah di Lokasi yang terdin dari 11 orang seluas22 Ha masingmasing 2 Ha. Diberitanda TTLll6;Fotokopi Daftar Nama Pemilik Tanah di Lokasi Il yang terdiri dar 17 orang seluas34 Ha masing masing 2 Ha. Diberitanda TT.Ill7;Fotokopi Daftar Nama Pemilik Tanah di Lokasi Ill yang terdiri dan 7 orang seluas14 Ha masing masing 2 Ha. Diberitanda TT.IIl8;Fotokopi Daftar Nama Pemilik Tanah di Lokasi IV yang terdiri dari 6 orang seluas12 Ha masing masing 2 Ha.
173 — 12
gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV Rekonpensi /Tergugat I sampaidengan Tergugat IV Konpensi untuk seluruhya ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konpensi/Penggugat I sampai denganPenggugat IV Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.844.000, (Empatjuta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Mempawah, pada hari : Senin, tanggal 7 Maret 2016, yang terdin
DEDDY AGUS ARDIANSYAH, ST, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
168 — 38
JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkanJenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdin atas:a. Jabatan administrator ;b. Jabatan pengawas ; danc. Jabatan pelaksana.