Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 7Tahun 2012 dalam rumusan hukum kamar pidana untuk Tindak PidanaKhusus, dimana pada point 5 SEMA dimaksud dinyatakan bahwaPenjatuhan pidana di bawah minimal dan atau pidana di atas maksimaltidak diperkenankan (ketentuan UndangUndang Tipikor tidak bolehdisimpangi).

M E N G A D I L I:

- Menerima Permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 90/Pid.Sus-Tipikor/2022/PN.Mks tanggal 06 Maret 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi

PUTUSANNOMOR : 15/Pid.Tpk/2013/PN.TKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara tindakpidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : Drs. Hi.

mulai tanggal 03 Desember 2012 sampai dengantanggal 22 Desember 2012.e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 23Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013e Perpanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terhitung mulai tanggal 01Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013e Jaksa Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 22 Februari 2013 sampaidengan tanggal 13 Maret 2013.e Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

telahmenyimpulkan sebagai berikut :1 Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah disusun secara cermat, jelas danlengkapserta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiel dari suatu suratdakwaan sesuai dengan pasal 143 ayat (2) KUHAP.2 Eksepsi tim Penasehat Hukum telah melampaui ruang lingkup Eksepsi (ObyekEksepsi), karena telah memasuki materi pokok perkara yang seharusnya menjadiobyek pemeriksaan di sidang pengadilan.Berdasarkan hal tersebut di atas Penuntut Umum memohon agar MajelisHakim Pengadilan TIPIKOR

M Hum, sebagaiHakim Ketua Majelis, Moch.Ali, SH.MH dan Surisno, SH MH (Adhoc Tipikor)masingmasing sebagai hakim anggota. putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan didampingi Hakimhakim anggotanya, dengan dibantu olehSyafruddin,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A.

M HumSurisno, SH MH(Adhoc Tipikor )Panitera PenggantiSyafruddin,SH

tanggal 9 Oktober 2020 Nomor W.14.U.1/14957/Hk.07/10/2020, untuk memerintahkan seorang Jurusita/JurusitaPengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada PenuntutUmum, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkanmemori banding tanggal 8 Oktober 2020 yang diterima PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2020;Permintaan Relaas bantuan memeriksa berkas perkara TipikorNomor 31/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sbymelalui Ketua PengadilanNegeri Jember yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Sby. telah selesaidiminutasi agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak menerimapemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk mempelajari (inzage)berkas yang bersangkuta di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkaaratersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggiSurabaya, dan dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebutdijalankan, agar Relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembalidalam waktu yang tidak terlalu lama;Halaman

Permintaan Relaas bantuan memeriksa berkas perkara TipikorNomor 31/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Jember yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 1Oktober 2020 Nomor W.14.U.1/14556/Hk.07/10/2020, untukmemerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untukmelaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penasihat HukumTerdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 31/Pid.Sus

Pengiriman Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dalamperkara Nomor 31/Pid.Sus/ TPK/2020/ PN Sby, yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 3 November 2020 NomorW.14.U.1/9464/Hk.07/11/2020, yang menerangkan bahwa telahmenerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 26Oktober 2020.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut cara serta syaratsyarat

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Bandingmasingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Istyorini TriTjandrasasi, S.H.

Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya bandingPerkara Tipikor melalui Pengadilan Negeri Jember yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 September 2020Nomor W.14.U.1/4034/Hk.07/9/2020, untuk memerintahkan seorangJurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaanpemberitahuan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwaPenuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal22 September 2020, atas Putusan Pengadilan

Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, tanggal 30 September 2020 Nomor 32/Pid.SusTPK.Bdg/2020/ PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal30September Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkanmemori banding tanggal 30 September 2020, sehubungan denganpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September2020 Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN Sby;6

Tanda Terima Kontra Memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 19 Oktober 2020 Nomor32/Pid.Sus TPK.Bdg/2020/ PN Sby, yang menerangkan bahwa padatanggal19 Oktober 2020 Penuntut Umum telah menyerahkanmemori banding tanggal 12 Oktober 2020, sehubungan denganpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September2020 Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN Sby;Halaman

Permintaan Relaas bantuan untuk Memeriksa Berkas yangdibuat oleh Paitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat tanggal 1 Oktober2020 Nomor W.14.U.1/14559/Hk.07/10/2020 melalui PengadilanNegerl Jember 2020, untuk memerintahkan seorangJurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaankepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwaberkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 32/Pid.Sus/ TPK/2020/PN

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H. HUDRIANSYAH, S.H. yang menerangkan bahwaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal 28Oktober 2014, No. 43/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm.,Hl.

Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa LIMBUDI SANTOSO alias BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H.

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11Nopember 2014 Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;VIII. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal12 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 14 Nopember 2014sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.SusTPK/ 2014/PN.Bjm;IX.

Tipikor/2014/PN.Smda. tertanggal 04 Maret 2014 tentang penunjukkanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa;LINTONG TAMPUBOLON,SP. Anak Dari B.TAMPUBOLON ;Menimbang bahwa Terdakwa LINTONG TAMPUBOLON,SP. Anak DariB.TAMPUBOLON oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidanasebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum register perkara nomor:PDS01/Samar /02/2014, tertanggal 04 Maret 2014, yaitu sebagai berikut:PRIMAIRBahwaterdakwa LINTONG TAMPUBOLON, S.P.

No.4 Tahun 2014 sertaLampirnnya), dimana pemeriksaan harus sesuai dengan dakwaan JaksaPenuntut Umum, mutatis mutandis Pengadilan Tipikor Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Samarinda telah memeriksa sebagaimanaketentuan tersebut, maka tatacara pemeriksaan sebagaimana tersebutsecara formal dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tipikor KalimantanTimur ;Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun PenasehatHukum Terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya ;Hal.41 dari 49 hal. Put.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 12 Juni 2017 sampaidengan tanggal 11 Juli 2017;7. Pepanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengantanggal 9 September 2017;8.

Tipikor EDDYMAN NAIBAHO, SH., MH danH. YUSDIRMAN YUSUF, SH.

kepadaPenuntut Umum melalui surat nomor W16U1/1259/HK.07/V/2020 tanggal 14 Mel2020;Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT PLKMenimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaramemeriksa berkas banding (inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing pada tanggal 20 Mei 2020 dan tanggal 27 Mei 2020 ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang olehPanitera Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telahdimohonkan bantuan kepada Pengadilan Negeri Kasongan untuk memberitahukandan menyerahkan Memori Banding kepada Penuntut Umum melalui surat nomorW16U1/1311/HK.07/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yangoleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya juga telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal2 Juni 2020 ;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan:Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidakseimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, makaketerangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alatbukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, tetapiadanya ketentuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban Penuntut Umum untuktetap membuktikan dakwaannya (vide ayat 3), tetapi dalam pemeriksaan sidang diPengadilan Tipikor

(dilakukan penuntutan secara terpisah);Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara No. 03/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA, tanggal 16 Maret2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dariJaksa/Penuntut Umum tersebut:Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari No. 37/PID.Tipikor

O3/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA, tanggal 16 Maret 2016 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari No. 37/PID.Tipikor/2015/PN.Kdi, tanggal 25 Januari 2016, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;HalHal memberatkan: Bahwa perbuatan Terdakwa Micle Aryanto

UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WANGIWANGI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara No. 03/TIPIKOR

Kota Raja, KotaKupang ;Agama : Kristen ProtestanPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)Penahanan :Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengantanggal 3 Februari 2015 ;Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengantanggal 5 Maret 2015 ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 23 Februari 2015

sampai dengan tanggal 24 Maret2015;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama sejak tanggal24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua sejak tanggal 23Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;Penahanan Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal04 Agustus 2015 ;Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikorpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 05 Agustus 2015sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015 ;Terdakwa tersebut dalam perkara ini di dampingi oleh PenasihatHukum : PHILIPUS FERNANDEZ, SH ; NIXON P.Y.A MESSAKH, SH ;YUSTINUS MARIANUS FUA, SH ; NOVA F.

Nisnoni, ST.MT yang telahmemperkaya orang lain.Kami tidak sependapat dengan pertimbangan majelis tersebut dan alasankami tidak sependapat setelah kami perbandingkan dengan pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang padaputusan Nomor : 01/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG dalam perkara atas namaterdakwa Joni Seprianus Liunokas, ST yang termuat pada halaman 182yang menyebutkan sebagai berikut : menimbang bahwa nilai kerugiankeuangan negara sebesar Rp.134.956.518,75 (seratus tiga

L.Nisnoni, ST, MT telah menghasilkan keputusan yang dilandasi olehkesalahan terminologi dan kekeliruan semantik dalam memaknai artikata uang muka.Patut disayangkan keputusan yang dilandasi oleh pertimbanganhukum dengan pemahaman terminologi dan semantik yang salah tentusaja tidak akan memenuhi rasa keadilan.Maka sepatutnya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tinggi, atas Putusan Hakim Tipikor terhadap SaudaraDon Carlos F. L.

Rini Hidayati yangditandatangani diatas materai tertanggal 25 Juni 2016 yang menyatakanTelah melakukan hubungan intim dengan saudara Sukeri (Penggugaty)dimana surat pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan laporanpengaduan dari Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak PidanaKorupsi No: 091.P/DPPLPI TIPIKOR RVVIIV2016 tertanggal 02 Agustus2016 dengan perihal : Pengaduan Perbuatan Asusila terhadap Perempuancacat fisik yang bernama saudara Rini Hidayati dan Pengaduan dari LSMNEW LANTANG No:

Sukeri (Penggugat),Surat Pengaduan dari Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak PidanaKorupsi No: 091.P/DPPLPI TIPIKOR RVVIIV2016 tertanggal 02 Agustus2016 dengan perihal : Pengaduan Perbuatan Asusila terhadap Perempuancaacat fisik yang bernama saudara Rini Hidayati, Berita Acara Rapat Plenodan Notulensi Rapat Pleno pada tanggal 18 Agustus 2016 serta dokumenpendukung lainnya.

Disiplin PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan pada pasal 1 ayat (6) menyatakanKomite Disiplin dan Kehormatan Partai adalah Komite yang bertugasuntuk memeriksa setiap laporan, aduan, informasi terjadinyaPelanggaran kode Etik dan Disiplin Anggota Partai yang didugadilakukan oleh anggota Partai berdasarkan peraturan tersebut TergugatIV berwenang melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan sesuaidengan Surat Pengaduan dari Lembaga Pengawasan dan Investigasi TindakPidana Korupsi No: 091.P/DPPLPI TIPIKOR

./2013/PT.JBI, tentang penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding ;Setelah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor :27/Pid.B/TPK/2012/PN,JBI tanggal 10 April 2013 dalam perkara para Terdakwaferse@bul Gialas 5 ==eqsssesscnesscessennenceeemee hence nee riicnieemeneeeisMenimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.

Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) Ke 1KUHP, maka majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair JaksaPenuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan, dan oleh karenanyaTerdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan tersebut diatas setelahMajelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama salinanresmi Putusan Pengadilan Tipikor

Terdakwa dan Terdakwa II telah mengembalikan kerugian keuangan NegaraMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta alasan dalammemori banding Jaksa Penuntut Umum tidak cukup beralasan untuk dapatmembatalkan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, maka putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 27/Pid.B.

Pejabat Pembina Kepegawaian InstansiDaerah, Nomor : K 2630/V.729/99 Tanggal 22 Juli 2016(foto kopi dari foto kopi) ; Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran PersNomor : 0O05/RILIS/BKN/V/2018, tanggal 2 Mei 2018tentang BKN Gandeng KPK Berantas PNS Tipikor (fotokopidari fotokopl);Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran PersNomor : 019/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 4 September2018 tentang Pertajam Penyikapan atas PNS Tipikor BKN KPK Perluas Sinergi dengan Kementrian PANRB danKemendagri, (fotokopi

dari fotokopi) ;Foto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran PersNomor : 022/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 13 September2018 tentang Sebanyak 1.917 PNS Tipikor Inkracht AktifBekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota (fotokopi darifOLOKOPI) 222 nn neon nn nn nn nn nn nena nn ne enna nn nnnnnnneFoto kopi Surat Badan Kepegawai Negara Siaran PersNomor : 061/RILIS/BKN/IV/2018, tanggal 30 April 2019,tentang Tenggang Waktu Baru 53 % SK PTDH PNS TipikorBHT Diterbitkan (fotokopi dari fotokopi);Halaman 37 dari 55

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal9 Januari 2012 s/d. 7 Pebruari 2012, Rutan ;4. Perpanjangan Ketua Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal8 Pebruari 2012 s/d. 7 April 2012, Rutan ;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 8 April 2012 s/d 7 Mei 2012, Rutan ;6.

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 8 Mei 2012 s/d 6 Juni 2012, Rutan ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya baik sendirisendiridan atau bersamasama, yaitu : AGUSNASRI, S.H., ISNAWARDI, S.H.MH.,AFRIZAL, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor AGUS NASRI, SHISNAWARDI, SH.MH & Rekan beralamat di JI.

Puspanjolo Selatan No. 357Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2011,yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Tipikor Semarang ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Desember 2011 No. 104/Pen.Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca penetapan Ketua Majelis tanggal 23 Desember 2011No

MUR ARISSUTOTO (telah dipidana oleh Penadilan Tipikor Semarang), yangberkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan TerdakwaDrs. SYAFRIN, MM Bin NURDIN sebagai berikut :e Bahwa untuk menggunakan anggaran Pekerjaan Pengadaan danPemasangan Lift di Rumah Tangga Gedung Keuangan NegaraSemarang , pada Tahun 2008 senilai Rp 1.559.450.000,00.

kegiatan PekerjaanPengadaan dan Pemasangan Lift Rumah Tangga GKN Semarang l,tahun 2008 telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesarRp. 268.493.874, (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratusSembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah),137dimana untuk terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah itu,bukanlah akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri, melainkan juga atasperan serta atau keikut sertaan dari pihak lainnya yaitu saksi Ir MURARIS SUTOTO (telah dipidana oleh Pengadilan Tipikor

Desember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Penuntut Umumpada tanggal 6 Desember 2021;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W11.U1/6921/HK.07 /XII/2021,tanggal 2 Desember 2021, dan Surat Nomor W11.U1/6919/ HK.07/XII/2021,tanggal 2 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriBandung Kelas IA Khusus, telah memberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum perihal Mempelajari Berkas Perkara Tipikor

Totoh Gunawan selaku penyedia paketsembako bansos untuk menyisihkan sebesar 6% dari total keuntungan bagiterdakwa jelasjelas bertentangan dengan fakta hukum di atas.Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal 12Hurui UU TIPIKOR dan Dakwaan Kedua Pasal 12 Huruf B tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan oleh karena tidak didukung oleh

Memori Banding tertanggal25 Nopember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa tidak bersalah tidak terbukti melakukan seluruh dakwaan.Bahwa pidana tambahan yang dijatunkan kepada Terdakwa termasuk didalamnya pencabutan hak politik dan pemberatan harus dikesampingkan,Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal 12Hurui UU TIPIKOR

berikut :Bahwa Terdakwa tidak bersalah tidak terbukti melakukan seluruh dakwaan.Bahwa pidana tambahan yang dijatunkan kepada Terdakwa termasuk didalamnya pencabutan hak politik dan pemberatan harus dikesampingkan,Halaman 97 dari 104 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.TPK/2021/PT BDGBahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal12 Hurui UU TIPIKOR

atas,Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 14 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa berdasarkan tanggapan (kontra) sebagaimana yang telah diuraikandi atas, Penuntut Umum Komsi Pemberantasan Korupsi berpendapatbahwa dalildalil atau alasan banding yang diajukan PemohonBanding/Penasihat Hukum Terdakwaharuslah ditolak dan dikesampingkankarena sama sekali tidak beralasan hukum, dan selanjutnya kami memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Nomor : 153/KEP/2018 Tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai NegeriSipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepadaBupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikantidak dengan hormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidanakorupsi dan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahanBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdatadan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapitidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidangkepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara dibidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalag!

Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataanuntuk tU; 2222222 n2 nono n nn nnn nnn nnnTergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untukmengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah).Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing pada tanggal 1 Desember 2014 dengan Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, yang dibuat oleh Wakil Panitera/SekretarisPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin GINTER, S.H.yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telahmengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal

,Surat bantuan pemberitahuan akta pernyataan banding kepada KetuaPengadilan Negeri Amuntai dan Ketua Pengadilan Negeri Barabai masingmasing tertanggal 2 Desember 2014, untuk memberitahukan kepadaTerdakwa dan Penuntut Umum;Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 12Desember 2014 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BjmMemori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBarabai tanggal 6 Desember 2014, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin

Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6 Januari 2015Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.BjmVill. Memori Banding dari Terdakwa tanggal Januari 2015, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin padatanggal 6 Januari 2015;IX. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6 Januari2015 Nomor 26/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;X.

tentang Pengangkatan sebagai Tenaga AdministrasiKesekretariatan Keuangan bersamasama dengan NURDIANA (dilakukan penuntutan secaraterpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagiantara bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalamtahun 2010 bertempat di Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN)Sumber Daya Kesehatan PPSDM Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia atausetidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

tentang Pengangkatan sebagai TenagaAdministrasi Kesekretariatan Keuangan bersamasama dengan NURDIANA (dilakukanpenuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi antara bulanJanuari 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010bertempat di Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (PUSRENGUN) Sumber DayaKesehatan PPSDM Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia atau setidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

AMIK SUMINDRIYATMI, SH HakimHakim ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk menjadiMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat bandingberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Juni 2014 No. 32/PID/TPK/2014./PT.DKI. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari RABU tanggal 16 JULI 2014 = oleh Hakim Ketua Majelis dengandihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Ny.

IslamPekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Bantarkulon).Pendidikan : SMA.oO a F &Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :Penyidik sejak tanggal 8 September 2015 s/d 27 September 2015;Perpanjangan Penuntut Umum sejak 28 September 2015 s/d 06 November2015;Perpanjangan Ketua PN sejak 07 November 2015 s/d 06 Desember 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2015 s/d 23 Desember 2015;Perpanjangan KPN sejak tanggal 24 Desember 2015 s/d 22 Januari 2016;Hakim Pengadilan Tipikor

Semarang sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d 13Febuari 2016;Perpanjangan Wakil Ketua PN Tipikor pada PN Semarang sejak tanggal 14Febuari 2016 s/d 13 April 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Maret 2016Nomor 76/Pen.PidTPK/2016/PT.

SusTPK / 2016/ PN Smg, tanggal27 Januari 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Telah membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 04 /Pen.Pid.SusTPK/2015/PN Smg tanggal 15Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN Smgtanggal 15 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Telah mendengar pembacaan dakwaan;Telah memperhatikan alatalat bukti

Pengalaman ahli sebagai Ahli dalamperkara tindak pidana korupsi adalahsebagai berikut :Tahun 2009 ahli untuk 3 Terdakwa di PN Purworejo dan PN Cilacap.Tahun 2010 ahli untuk 4 Terdakwa di PN Purworejo, PN Purwodadi danPN Karanganyar.Tahun 2011 ahli untuk 5 Terdakwa di PN Karanganyar dan PengadilanTipikor di PN Semarang.Tahun 2012 ahli untuk 2 Terdakwa Pengadilan Tipikor di Semarang.Tahun 2013 ahli untuk 18 Terdakwa Pengadilan Tipikor di Semarang.Tahun 2014 ahli untuk 14 Terdakwa Pengadilan Tipikor

Investigasi menyelenggarakan fungsiantara lain pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim danaudit investigative terhadap kasuskasus yang berindikasi merugikankeuangan Negara, audit perhitungan kerugian keuangan Negara danpemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah.Tugas dan wewenang ahli adalah melakukan supervisi pelaksanaanaudit. mendampingi/ memberikan keterangan Ahli dalam prosesHalaman 49 dari 117 hal Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/20 16/PNSmgpenyidikan dan atau peradilan kasus Tipikor